Tabloid-Desa.com – NASIONAL. Google Temasek, dan Bain & Company mengatakan ekonomi digital di Indonesia akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara sampai dengan 2030. Namun, ada beberapa kondisi ekonomi makro yang akan tetap potensial menjadi tantangan berat bagi Indonesia, termasuk di antaranya adalah ancaman perlambatan ekonomi dan kesenjangan digital yang masih lebar.
Dilansir dari Bisnis.com, dalam studi berjudul “eConomy SEA 2022” tersebut, nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan mencapai US$77 miliar atau setara Rp1.197,8 triliun (kurs Rp15.557 per US$) pada 2022. Angka ini merefleksikan pertumbuhan 22 persen secara tahunan.
Sebagai konteks, nilai ekonomi digital diukur berdasarkan gross merchandise value (GMV), nilai penjualan kotor barang dan jasa selama periode tertentu. Berdasarkan data dari Bain & Company, nilai ekonomi digital terbesar berasal dari sektor e-commerce dengan estimasi US$59 miliar.
E-commerce diproyeksi akan memiliki nilai yang membesar, mencapai US$95 miliar pada 2025. Selain e-commerce, penopang ekonomi digital Indonesia tidak lain adalah jasa transportasi dan pesan-antar makanan, yang diperkirakan menyumbang US$8 miliar tahun ini. Pada 2025, nilai segmen ini pun diramal mengembang jadi US$15 miliar.
Pertumbuhan juga diprediksi akan terjadi pada layanan perjalanan online, dari US$3 miliar tahun ini menjadi US$10 miliar pada 2025. Ada pula media online, yang tahun ini diperkirakan berkontribusi US$6,4 miliar serta akan tumbuh mencapai US$11 miliar pada 2025.
Prediksi tersebut tentu masih sebatas di atas kertas dan bisa jadi tidak akan tercapai jika persoalan infrastruktur digital tidak terselesaikan secara cepat dan menyeluruh. Apalagi jika melihat laporan Speedtest Global Index dari Ookla di 2022 yang menempatkan Indonesia tertinggal jauh di bawah Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, dan Filipina. Indonesia hanya unggul di atas Kamboja.
Kesenjangan Digital
Bank Dunia (World Bank) melaporkan kesenjangan digital akan akses internet di Indonesia masih begitu lebar. Data kesenjangan digital juga diungkap Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masih ada 12.548 dari total 83.218 desa dan kelurahan yang belum terjangkau layanan seluler 4G.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 5.705 desa di Indonesia tidak memiliki sinyal. Kendati demikian, dilansir dari katadata.com, layanan sinyal telepon seluler mengalami perbaikan pada 2020. Hal ini tercermin dari jumlah desa yang tidak memiliki sinyal telepon seluler pada 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 5.972 desa atau 7,11%.
Sebanyak 17.281 desa atau 20,56% menerima sinyal telepon seluler tergolong lemah pada 2020. Jumlah itu pun menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 19.771 desa atau 23,56%.
Di sisi lain, jumlah desa yang menerima sinyal telepon seluler kuat mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 desa yang menerima sinyal telepon kuat sebanyak 58.194 desa atau 69,33%, sementara pada 2020 sebanyak 61.052 desa atau 72,65%.
Akses akan internet kini dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk itu, kesenjangan digital harus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sehingga, perlu ada strategi menjawab tantangan kesenjangan digital tersebut dan menghadirkan sinyal di seluruh pelosok.
Bahkan, inklusi digital harusnya dilihat secara lebih luas yang mencakup availability (ketersediaan infrastruktur digital), affordability (keterjangkauan tarif), quality (layanan berkualitas), security (keamanan siber dan perlindungan data) dan tak ketinggalan adalah pembangunan sumber daya manusia karena merekalah penyedia, penggerak dan pengguna perkembangan digital. (*)
