Sekolah kejuruan, Lembaga pelatihan keterampilan, dan program desa vokasi dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran, serta sarana tercipta sumber daya manusia atau SDM yang siap bekerja dan profesional dibidangnya. Sehingga terjadi kemajuan yang maksimal antara gerak laju pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
SMK, Sekolah Pencipta Tenaga Kerja
Pemerintah sudah sejak lama menerapkan pendidikan kejuruan, yang intinya menyiapkan para tenaga-tenaga handal yang dapat bekerja sesuai bidangnya. Pada saat ini, pemerintah melalui Undang-undang pendidikan nasional mengatur mengenai keberadaan sekolah menengah kejuruan atau SMK ,yang merupakan lembaga pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Bahkan SMK sendiri, secara khusus memiliki Kurikulum tingkat satuan yang dirancang untuk memberi kesempatan berkembangnya kompetensi kerja yang relevan dengan perkembangan permintaan pasar kerja. Bahkan memberi ruanggerak pada peserta didik untuk mengembangkan dan melakukan berbagaiaktivitas yang dapat memberi kontribusi terhadap kecakapan hidup dilingkungan masyarakatnya.
Anggota komite III DPD RI, Abdul Aziz mengatakan, saat ini pemerintah terus mendorong berkembangnya lembaga pendidikan kejuruan. Hal ini, kata Aziz, merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan tenaga kerja yang handal dalam waktu singkat. “Ini merupakan upaya pemerintah agar terjadi peningkatan sumber daya manusia yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri,” tegas Aziz.
Menurut dia, komite III secara terus menerus mendorong pemerintah pusat untuk mengembangkan berbagai sekolah berbasis pengembangan sumber daya manusia. Apalagi, kebutuhan SDM handal harus mencakup kebutuhan pasar bebas dengan masuknya berbagai industri dalam dan luar negeri. “Sebab ketika Sumsel kekurangan tenaga kerja handal, maka tenaga kerja asing yang akan mendominasi lapangan pekerjaan,” jelas dia.
Permasalahan tersebut cukup di sambut baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Sekolah berbasis kejuruan kemudian tumbuh subur. Di Sumsel sendiri, terdapat sebanyak 223 SMK negeri dan swasta, dan di kota Palembang terdapat sebanyak delapan SMK Negeri. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo mengatakan, keberadaan SMK tetap menjadi tujuan utama peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja dalam berbagai bidang industri.
“Selain mereka diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang diandalkan, diharapkan pula para lulusan SMK dapat pula membuka lapangan kerja dimasyarakat,” jelas Widodo.
Dia mengungkapkan, dalam konsep kurikulum pendidikan berbasis kerja, para siswa SMK bukan hanya dididik untuk mampu meningkatkan keterampilan kerja dalam berbagai bidang industri. Tetapi juga dididik untuk memiliki skill enterprenuership atau kemampuan berwira usaha.
“Ini penting, sebab semakin tingginya permintaan industri maka akan lebih baik pula para lulusan SMK mampu bersaing dalam dunia industri dan perdagangan,” kata dia.
Pelatihan Keterampilan Kerja dan Desa Vokasi
Ketika pemerintah saat ini terus mendorong perkembangan SMK, hingga dapat memproduksi tenaga kerja handal dan profesional sesuai kehendak pasar. Pemerintah juga memberi peluang kepada berbagai lembaga berbasis kemasyarakatan untuk membangun komunitas yang dapat memberikan pendidikan dan keterampilan kerja kepada masyarakat setempat.
Kepala Dinas pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo mengatakan, para pelajar yang berfikir tidak akan melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah, disarankan untuk masuk sekolah menengah kejuruan.
“Ini langkah kongkret dari pemerintah, setelah mereka tamat SMK mereka dapat bekerja atau berdikiri dengan membuka lapangan pekerjaan,” terang Widodo.
Pemerintah Sumsel juga, membantu terwujudnya berbagai lembaga komunitas yang dapat mengembangkan keterampilan kerja bagi mereka yang putus sekolah. Sejak setahun lalu, Diknas Sumsel meminta izin kepada pemerintah pusat untuk dapata memberikan izin program akademi komunitas di Sumsel sebagai sarana pendidikan masyarakat miskin hingga dapat memperoleh keterampilan kerja.
Menurut Widodo, program akademi komunitas telah direncanakan sejak tahun 2012 lalu, dan pihaknya juga telah mengirimkan surat resmi, agar pemerintah pusat dalam hal ini menteri pendidikan memberikan izin agar Sumsel dapat melaksanakan program tersebut.
“Hingga kini belum juga mendapat izin dari kementrian pendidikan, padahal ,program ini dapat memberikan nilai positif kepada para lulusan SMU dan STM yang ingin mendapatkan keterampilan,” jelas Widodo.
Dia menjelaskan, Akademi Komunitas tersebut direncanakan akan dibangun di kawasan Musi 2 Palembang. Mereka yang akan mendapat pendidikan tersebut, adalah lulusan SMU dan STM yang ingin mendapat keterampilan agar mereka dapat menjalankan usaha mereka.
“Jadi konsepnya berbeda dengan sekolah komunitas. Kalau akademi komunitas lebih pada pemberian keterampilan agar para lulusan SMU dan STM dapat berusaha sendiri,” kata dia.
Di Sumsel, lanjut dia, terdapat dua persen lebih para lulusan sekolah menengah atas yang putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki kemapuan intelektual untuk melanjutkan kuliah. Karena dalam pendidikan, terdapat empat kategori yakni siswa yang kaya dan mampu secara intelektual atau pintar, kaya tapi kurang pintar, miskin secara ekonomi namun pintar, dan miskin juga kurang pintar.
“Nah, sebanyak 2 persen mereka yang miskin dan kurang pintar inilah yang menjadi prioritas untuk mendapat pendidikan di akademi komunitas ini. Intinya mengajarkan kepada mereka untuk dapat menggunakan keterampilan hingga dapat mencari uang lewat keterampilan tersebut,” tegas dia.
Di tingkat pedesaan sekalipun, pemerintah juga secara serius memprogramkan desa vokasi yakni warga desa harus memiliki keahlian yang dapat dikembangkan, sesuai sumber daya alam dan potensi yang dimiliki desa tersebut. Hingga selain terjadi peningkatan keahlian dan wawasan, kesejahteraan para warga desa meningkat karena produk yang dihasilkannya.
pemerhati pendidikan Sumsel, Isma Sri Rahayu mengatakan, salah satu tujuan dari Program Desa Vokasi adalah bagaimana menekan angka pengangguran dan tingkat urbanisasi dengan memberikan keterampilan masyarakat di suatu desa, dalam memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dari sumber daya dan potensi suatu desa berbasis kearifan lokal. “Melalui program ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potesi sumber daya dan kearifan lokal,” kata dia.
Isma menjelaskan, lewat desa vokasi warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang ada di di wilayahnya sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.
”Merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan amanat bahwa Kursus dan Pelatihan dalam mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan seperti tercantum dalam pasal 26 ayat 5,” kata dia.
Magang Kerja Keluar Negeri
Meski belum terlalu populer, pemagangan kerja keluar negeri menjadi salah satu tujuan para siswa-siswi yang telah tamat belajar baik dari SMK atau SMU sederajat. Pemagangan kerja keluar negeri ini, berbeda dengan TKI yang dikenal masyarakat. Pemagangan ini berlangsung selama tiga tahun lebih, dan mereka diperlakukan istimewa dalam tatanan pelajar atau kaum intelektual yang menimba ilmu di negeri asing.
Komunitas Alumni Pemagangan Jepang-Indonesia (Kapjapin) Sumsel, merupakan sebuah lembaga non profit yang hampir setiap tahun membantu lulusan SMK dan SMU untuk bekerja magang di negeri sakura Jepang. Ketua DPP Kapjapin Sumsel, Husyam mengatakan, sejak berdiri tahun 2009 lalu sudah ratusan orang pelajar dari Sumsel yang dikirim ke Jepang. “Saya sendiri pernah magang di Jepang selama tiga tahun yakni tahun 2005-2008. Dan Kapjapin ini merupakan komunitas alumni yang pernah magang di Jepang,” jelas Husyam.
Keberadaan Kapjapin sendiri, sebenarnya merupakan lembaga non profit tetapi memiliki hubungan dengan pemerintahan jepang. Sekembali mereka dari pemagangan, pemerintahan Jepang kata Husyam, dengan tangan terbuka lebar menerima para pelajar yang hendak menimba ilmu dan tekhnologi di negerinya. “Jadi mereka bukan bekerja seperti layaknya TKI. Mereka belajar dan menimba ilmu dari berbagai industri maju di sana,” egas Husyam.
Selama kurang lebih tiga tahun, para lulusan SMU dan SMK secara penuh tiga sampai enam bulan pertama, mereka dididik dan diajarkan bahasa, tata krama dan kedisiplinan sesuai aturan di Jepang.
“Dalam tiga bulan pertama diajarkan berbahasa dan menulis kanji dalam bahasa jepang. Setelah aktif berbahasa jepang,kemudian para pelajar diberi pengetahuan tentang berbagai keilmuan yang akan diterapkan dalam industri sesuai dengan keahlian yang mereka miliki,” kata dia.
Selama menyerap keterampilan kerja, jelas Husyam, hampir tidak ada keluhan dari para peserta pemagangan. Selain perlakuan istimewa, para pemagang yang telah siap memahami industri kemudian ditempatkan di berbagai industri maju. “Kita mendapatkan gaji yang tinggi, bahkan ada sebagian peserta yang mendapat posisi penting di perusahaan tersebut,” kata dia.
Senada dikatakan sekretaris Kapjapin Sumsel, Sapriyadi. Dia mengatakan, selama magang di Jepang, dirinya memperoleh berbagai pengetahuan dan sistem bekerja gaya jepang yang benar-benar disiplin waktu. “Yang pasti selain mendapat keahlian berbahasa dan menulis jepang, disiplin yang tinggi inilah yang seharusnya diterapkan dalam oleh masyarakat kita,” jelas dia.
Kala itu,lanjut dia, dirinya ditempatkan di sebuah perusahaan industri otomotif dan menjadi salah satu pekerja magang dalam managemen perusahaan. Pengaturan sistem kerja, dan kepatuhan dispilin menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam urusan managemen kerja. “Sempat berfikir untuk tinggal menjadi warga Jepang, tapi karena orang tua menyuruh pulang ya saya tinggalkan,” jelas Sapriyadi yang kini menekuni profesi sebagai Advokat di Palembang.
Tahun ini, rencananya Kapjapin Sumsel akan mengirimkan sebanyak 50 orang peserta didik untuk magang di Jepang. “Insya Allah kita siapkan sebanyak 50 orang, dan kini mereka telah kita siapkan secara intensif dan berkelanjutan, hingga mereka siap baik dalam segi bahasa dan mentalnya,” jelas dia.
Lapangan Kerja dan Pengangguran Dalam Kenyataan
Provinsi Sumsel sudah dikenal sebagai provinsi lumbung energi dan lumbung pangan nasional. Sumber daya mineral sebagian telah dikelola BUMN dan perusahaan berskala nasional dan internasional baik sumber daya gas, minyak bumi, bahkan batubara. Demikian juga dengan tanahnya yang subur, menjadi tujuan berbagai perusahaan perkebunan Internasional untuk mengembangkan industri perkebunan sawit dan karet.
Pemerintah provinsi Sumsel, telah menyiapkan kawasan ekonomi Tanjung Api-api sebagai kawasan industri hilir yang diharapkan dapat mempercepat progress peningkatan perdagangan dan perekonomian di Sumsel. Pada tahun 2015 lalu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyatakan, bahwa kunci kemajuan perdagangan dan ekonomi di Sumsel dapat terwujud dengan percepatan hanya lewat hilirisasi industri. Pernyataan tersebut kemudian direalisaikan lewat pembangunan kawasan industri Tanjung api-api.
Pernyataan yang diungkapkannya pada Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Program Pemberdayaan IKM di Novotel itu, cukup memberi kesadaran bahwa untuk bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual tinggi salah satunya lewat hilirisasi industri di Sumsel.
Ketersediaan sumber daya alam hasil perkebunan dan mineral yang sangat melimpah bahkan Sumsel adalah pengekspor karet nomor satu di Indonesia, yang di ekspor ke Singapura dalam bentuk bahan mentah nilai jualnya hanya berupa bahan mentah yang produk hilirnya dilebih tinggi nilainya.
Upaya pemerintah provinsi Sumsel meski belum secara signifikan memberikan hasil, namun terwujudnya kawasan ekonomi TAA merupakan sebuah langkah maju yang harus disambut secara realiastis dari seluruh kalangan pelaku ekonomi.
Meski sebenarnya, program Alex Noerdin dengan jargon “Quantum Leap” dinilai lantaran kekhawatiran tersingkirnya sumber daya yang dimiliki Sumsel dari perdagangan dunia. Karet sintetis secara pelan-pelan mulai menggantikan keberadaan karet alam, demikian juga adanya kegelisahan dari para investor perkebunan terhadap aset-aset.
Isu masyarakat ekonomi asean atau MEA dengan perdagangan bebas antar negara, telah pula mengundang keprihatinan kesiapan tenaga kerja lokal dalam serta kebutuhan tenaga kerja profesional oleh industri asing. Badan Pusat Statistik Sumsel mencatat, jumlah angkatan kerja di Sumsel pada Agustus 2016 sebanyak 4,2 juta atau naik sebesar 6,2% atau sebanyak 244.000 dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari angkatan kerja sebanyak 4,2 juta orang tersebut terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 3,99 juta orang atau bertambah 302.700 orang. Dan tiga sektor industri yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dan sektor konstruksi. Sektor lainnya yaitu lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan.
Anggota DPR RI, Hafisz Tohir mengatakan, Pemerintah bisa saja menunda sementara waktu masuk dalam MEA jika memang belum siap. Dia menjelaskan, dirinya merasa khawatir jika indonesia tidak siap dalam pasar bebas, konesekuensinya perdagangan bebas akan menginvasi Indonesia. “Yang kita inginkan itu sebaliknya, harusnya produk Indonesia menginvasi pasar Asean. Kalau sebaliknya kita di invasi produk luar, maka 200 juta pasar Indonesia Cuma jadi konsumen pasar Asean. Ini yang sangat kita khawatirkan,” tambah dia.
Konsekuensi perdagangan bebas, bukan hanya akan menghancurkan pasar dalam negeri, tetapi juga matinya IKM yang bermodal kecil. “Kita belum siap disektor industri hilir. Akibatnya, lantaran upah pekerja lebih murah, investasi lebih mudah produknya juga jadi murah. Kalah bersaing produk Indonesia yang harganya jauh lebih mahal,” ungkap dia.
SDM Berkwalitas Meningkat- Kemiskinan Bertambah
Meski sebagian penilaian dalam hipotesa, bahwa keberadaan bebagai program berbasis kinerja benar-benar telah meningkatkan SDM yang mampu bersaing. Kenyataannya persoalan pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Hal ini terjadi, karena lambatnya pertumbuhan sektor industri yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
CEO MNC Media, Hary Tanoesudibjo dalam kuliah umum di Universitas IGM mengatakan, Bangsa Indonesia dinilai telah terjebak dalam sistem ekonomi kapitalistik yang membuat perekonomian menjadi stagnan. Karena sistem ini, segelintir masyarakat golongan atas yang tinggal di kota-kota besar menikmati kesejahteraan berlebihan, sementara di daerah- daerah masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan.
”Sistem inilah yang harus diubah secara signifikan. Masyarakat bawah perekonomiannya harus terangkat menjadi kelas menengah, dan kelas menengah harus terangkat ke atas, demikian juga kelas atas harus lebih sejahtera,” ungkap dia.
HT memberi perhatian pada kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, dan memandang masalah ini akan terus terjadi selama tidak terjadi perubahan signifikan dalam sistem perekonomian. ”Inilah kita bersama, sebab kesejahteraan itu tidak hanya dinikmati mereka orang kaya saja, tetapi seluruh bangsa harus merasakannya,” kata dia.
Menurut HT, perdagangan bebas dan kapitalistik menjatuhkan pelaku bisnis kelas menengah ke bawah karena harus berhadapan dengan pengusaha besar. Contohnya, keberadaan toko-toko ritel yang makin menjamur di berbagai tempat membuat warung-warung kecil merugi dan akhirnya bangkrut.
”Seharusnya ada regulasi yang sesuai untuk mengatur nya sehingga usaha kecil bisa terlindungi dan usaha yang berskala besar tidak memangkas habis usaha kecil,” tambah dia.
Senada dikatakan Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Giri Ramanda N Kiemas. Menurut Giri, pembangunan SDM sangat perlu, dan harus diiringi dengan langkah positif pembangunan infrastruktur. Dia menjelaskan, sangat wajar jika Presiden meminta agar seluruh pihak berkonsetrasi pada pembangunan infrstruktur, khususnya LRT, jalan negara, venue, dan persiapan tempat tinggal atlet harus selesai tepat waktu. “Karena ini sudah bulan maret dan tahun depan sudah pelaksanaan,” tambah dia.
Namun, langkah tersebut harus juga diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan terus menstimulasi usaha kecil menengah agar dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.
Senada dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumsel, Joncik Muhammad. Menurut Joncik, Keberadaan infrastruktur yang mumpuni, akan memberi efek sangat baik bagi berkembangnya iklim investasi di Sumsel. Sebab, infrastruktur yang lengkap selain memberi dampak bagi kelancaran transportasi dan baiknya kwalitas akomodasi akan memberi pengaruh bagi laju pertumbuhan ekonomi. “iklim investasi akan maju keterbukaan lapangan kerja juga akan meningkat, maka penganguran juga akan berkurang,” pungkas dia. (ronald)
