Tabloid-DESA.com – JAKARTA – Kasus Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) tercatat sebanyak 2.605 kasus selama periode 2017 sampai 2022. Sekitar 50 persen kasus tersebut melibatkan anak dan 46,14 persen melibatkan perempuan sebagai korban. Hal tersebut dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi publik yang diadakan di Batam Kepulauan Riau pada Kamis, (06/23).
Menurut Mahfud, jumlah kasus TPPO meningkat setiap tahunnya karena semakin berkembangnya modus operandi, terutama memanfaatkan sosial media. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB dan ASEAN melalui UU Nomor 5 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2017 terkait isu TPPO. Namun masih terdapat ketidak kompakkan dan komitmen yang belum memadai dari lapisan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam pemberantasan TPPO.
Data dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 85 persen kasus penjualan orang terjadi di daerah perbatasan. Utamanya di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan migrasi yang aman, kurangnya pengamanan dan kapasitas petugas. Bahkan disinyalir adanya oknum petugas yang membantu penyelundupan secara ilegal.
Tindak TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menempatkan korban dalam situasi yang sangat rentan dan berbahaya. Data yang diberikan Menko Polhukam Mahfud MD menunjukkan bahwa kasus TPPO di Indonesia masih tinggi dan perlu langkah-langkah yang lebih serius untuk mengatasinya.
Perlu Langkah Serius
Menurut Mahfud MD, semakin berkembangnya teknologi dan sosial media, para pelaku TPPO semakin memanfaatkan cara-cara baru untuk melakukan kejahatan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan institusi-institusi agama. Semuanya dapat berperan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.
Selain itu, kurangnya kesadaran akan migrasi yang aman dan kurangnya pengamanan serta kapasitas petugas menjadi faktor-faktor terjadinya kasus TPPO di perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya pengamanan dan memberikan edukasi tentang migrasi yang aman dan legal.
Kasus TPPO yang melibatkan anak-anak karena anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah menjadi korban kejahatan ini. Perlu adanya kerja sama antara yang baik untuk meningkatkan kesadaran bahaya TPPO dan mengajarkan cara-cara untuk melindungi diri sendiri. (*)
sumber : infopublik.id
