Jokowi Ingin Menambah Besaran Dana Desa Tahun Depan

Bagikan:
jokowi dana desa naik tahun depan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menambah besaran dana desa yang digelontorkan tahun depan.
Luhut menyebut pemerintah mengucurkan Rp1,5 miliar dana desa per tahun. Ia mengklaim dana tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian di tingkat desa.

“Lebih kurang Rp1,5 miliar tiap tahun dana itu berputar di desa, sehingga ekonominya hidup,” kata Luhut saat duduk bersama Rocky Gerung dalam program RGTV Channel, dikutip CNN Indonesia, Senin (19/9).

“Dana itu berputar di desa, dan itu sekarang jalan. Sehingga presiden berencana dalam keadaan bagaimana pun, tahun depan beliau ingin tambah lagi dana desa sehingga berputar, dan itu kekuatan kita,” ujarnya.
Luhut mengungkap berkat dana desa, masyarakat memiliki pilihan untuk memutar roda perekonomian masing-masing. Kebijakan tersebut juga diklaim menjadi salah satu pilar kemajuan negara di periode kepemimpinan Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Rocky kemudian mempertanyakan maraknya korupsi yang dilakukan oleh kepala desa akibat kebijakan itu. Namun, Luhut menyebut data menunjukkan jumlah korupsi oleh kepala desa relatif kecil.

“Kalau kemarin data yang diberikan ke saya itu justru yang paling kecil korupsinya. Karena di balai desa itu ditulis (pengeluarannya),” kata Luhut.

“Justru dari 74 ribu desa semua itu, paling saya dengar 500-800 desa yang bermasalah. Jadi angka yang sangat baik menurut saya,” lanjutnya.

Kehati-hatian pemanfaatan Dana Desa juga menjadi perhatian khusus. Dimana, pemanfaatan Dana Desa saat ini juga diarahkan guna mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait pandemi Covid-19, Dana Desa juga dipergunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak.

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2022 adalah untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan untuk mendukung kinerja daerah.

Adapun kebijakan Dana Desa tahun 2022 berupa penyempurnaan kebijakan pengalokasian, perbaikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penggunaan, serta pengenaan sanksi penghentian penyaluran apabila terdapat desa bermasalah atau Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa.

Penyempurnaan kebijakan pengalokasian meliputi perbaikan formula perhitungan dan bobot alokasi, penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes), serta program perlindungan sosial berupa BLT dan mengutamakan tenaga kerja dan bahan baku lokal dalam pembangunan infrastruktur. (TD)

Bagikan: