DAMPINGI KUNKER KEPALA BKKBN RI, WAGUB MAWARDI YAHYA: SUMSEL SIAP TEKAN STUNTING DI BAWAH ANGKA NASIONAL

TABLOID-DESA.COM, MUARA ENIM- Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mendampingi Kepala BKKBN RI, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) menghadiri kegiatan Penguatan dan sinkronisasi peran tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya menyukseskan percepatan penurunan stunting menuju Kabupaten Muara Enim bebas stunting Tahun 2024 yang dipusatkan di Gedung Evi Medaria Grand Ballroom Muara Enim, Selasa (20/12) pagi. 

Dalam kegiatan yang  digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten  Muara Enim tersebut,  Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan sejumlah kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting dan program Bangga Kencana sekaligus Launching 100 % Kampung KB di hadapan ribuan kader KB dan kader PKK.

Dalam paparannya Hasto banyak menjelaskan dasar-dasar penyebab terjadinya stunting beserta kerugian yang dialami. Dengan harapan para Tim Pendamping Keluarga, Kader KB dan Kader PKK ini dapat mengedukasi masyarakat secara masif sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Muaraenim dan Provinsi Sumsel.

Dalam arahannya Hasto mengatakan, ada 3 kerugian yang terjadi disebabkan stunting diantaranya  yakni pendek atau kerdil sehingga generasi muda akan sulit mendapatkan kesempatan mendaftar TNI atau Polri dan sekolah lain yang mempersyaratkan tinggi badan. Selain itu anak yang stunting juga akan sulit untuk berprestasi dan ketiga rentan mengalami central obesitas.

Stunting tersebut menurutnya dapat terjadi karena saat dalam kandungan hingga masa balita anak kurang mendapatkan asupan gizi yang tepat. Misalnya kurang protein hewani yang berasal dari telur, ikan dan lain sebagainya.

Selain faktor asupan gizi, pola asuh  juga  sangat mempengaruhi.

“Stunting juga bisa disebabkan lingkungan kumuh dan jamban kumuh, sehingga tidak sehat yang dapat menyebabkan anak-anak rentan sakit sehingga berat badan anak tidak naik dan panjang tidak bertambah. Jadi faktor lingkungan juga berpengaruh,” jelasnya.

Di ujung sambutannya Kepala BKKBN RI itu juga menekankan agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah memastikan agar calon pengantin dapat memeriksakan kesehatan.

“Sebab banyak perempuan  menderita anemia terutama remaja putri. Sehingga mereka harus periksa HB dulu sebelum menikah. Jika mereka anemia sebaiknya menunda kehamilan lebih dulu agar anak yang dilahirkan tidak stunting,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H. Mawardi Yahya yang juga Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Sumsel menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKKBN RI Bpk. Dr. (H.C). Dr. Hasto Wardoyo. SP, OG (K) dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Nopian Andusti, SE, MT yang telah berkenan hadir pada kegiatan di Bumi Sriwijaya.

Saat ini Mawardi Yahya mengatakan angka Prevalensi Stunting Berdasarkan Data SGGI 2021 berada di angka 24,8 %. Sementara di Tahun 2024 sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Presiden menjadi 14%, Proyeksi Penurunan Tahun 2022 sebesar 21,7%, Tahun 2023 17,81%, dan Tahun 2024 14,33% (sumber data BKKBN).

Terkait proyeksi penurunan itu, Pemprov Sumsel kata Wagub Mawardi Yahya telah melakukan langkah-langkah Percepatan Penurunan Stunting.

Beberapa langkah itu di antaranya  melalui SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/kpts/bappeda/2022 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan dimana tugas ketua sebagai mengkoordinasikan, memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lain, merumuskan kebijakan dan lainnya.

Selanjutnya adalah Surat Gubernur Sumsel kepada Bupati/Walikota se Sumatera Selatan Nomor. 140/3807/DPMD/2022  tanggal 31 Oktober 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk penurunan angka Stunting.

“Ketiga dengan Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Sebanyak 6.130 Tim (18. 390) Orang Yang Berada Di Seluruh Desa/Kelurahan. Dan keempat Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) dan Technical Assistant (TA) Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Berikutnya adalah menyelesaikan pelaporan TPPS Semester 1 yang telah diunggah di Website Bangda Kemendagri, juga memfasilitasi penyelesaian Laporan TPPS dimaksud untuk TPPS dtingkat Kota/Kabupaten, sebanyak 17 kota/kabupaten telah menyelesaikan pelaporannya.

Dan untuk Pelaporan semester 2 sedang berproses dan akan diselesaikan pada awal Januari tahun 2023 sebagai mana petunjuk Ketua TPPS Pusat, serta  memfasilitasi pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting oleh Bapak Kepala BKKBN RI bagi Pemerintah Kota Kabupaten OKU Selatan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP PKK, Ketua BKOW dan jajaran Kepala OPD).

Lebih jauh Mawardi Yahya mengatakan, demi mewujudkan Percepatan Penurunan Stunting Iapun meminta semua semua Dinas/Badan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk segera membuat peta kerja dari masing-masing untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting itu menurutnya dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, Pemkab,  hingga ke desa.

“Melalui kesempatan ini juga saya mengajak seluruh Ketua TPPS dari 17 Kabupaten/Kota, Sekretaris Percepatan Penurunan Stunting, Tim Pendamping Keluarga, Kader KB, Penyuluh KB, Satuan Tugas dan TA Stunting, Mitra Kerja lain seperti kader PKK yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk segera merapat bersama-sama menyusun strategi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Sumatera Selatan. Sehingga Sumsel siap menurunkan angka stunting Sumsel di bawah angka nasional,” jelasnya.

Dalam kunkernya ke Kabupaten Muara Enim, Kepala BKKBN RI disampingi Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya dan Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Mediheryanto, S.H., M.H, Pj. Kurniawan AP. M.Si, melakukan peninjauan pelayanan KB di RSIA KIM. Dengan disambut dengan terbangan ciri khas Muara Enim dan pengalungan bunga oleh forum genre.

Selanjutnya, Hasto menyempatkan melakukan Peninjauan Pelayanan KB MKJP  Kepada Masyarakat Ke RS KIM, melaunching 100% Kampung KB  serta meninjau Rumah Data Kampung KB di Desa Tanjung Jati, Kabupaten Muara Enim.*