Tabloid-DESA.com, JAKARTA – Mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, pemerintah menyiapkan Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal menyiapkan bantalan Bansos yang akan menyesuaikan kondisi yang tengah dihadapi. Seperti pada saat kenaikan harga minyak goreng dulu, diberikan BLT minyak goreng.
Lalu pada saat ada covid-19 dan banyak pekerja yang dirumahkan, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada buruh yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.
Bendahara negara ini mengatakan pemerintah akan terus melindungi masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan global. Tak hanya masyarakat, pelaku usaha juga dilindungi.
Misalnya, pada saat pandemi covid-19, pemerintah memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan salah satunya adalah insentif bagi pelaku usaha.
Dilansir dari cnnindonesia.com, Srimulyani menjelaskan, bersama dengan DPR sudah menetapkan UU APBN 2023. Di situ dapat dilihat bahwa masih banyak langkah-langkah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional , baik dari sisi total ekspansi dari APBN maupun dari berbagai program-program spesifik.
Perluas Ekspor, Stop Impor
Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Muhaimin Iskandar menanggapi Ribuan pekerja terpaksa di PHK akibat puluhan pabrik tekstil di Jawa Barat tutup.
Dia mengatakan gelombang PHK pekerja di industri garmen harus ditekan. Sebab, kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang dapat berdampak pada sektor lain semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saya kira PHK ini bukan masalah yang sepele, apalagi sekarang ancaman krisis, ancaman resesi begitu kuat. Langkah konkret untuk membendung krisis yang ada di depan mata adalah menekan gelombang PHK industri garmen,” kata politisi yang akrab Gus Muhaimin dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Kamis (3/11/2022).
Politisi Fraksi PKB itu mendorong pemerintah untuk menyerap produk garmen kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Ia menilai langkah ini penting dilakukan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Selain itu diperlukan juga upaya memperluas pasar ekspor produk garmen nasional ke negara-negara yang perekonomiannya masih stabil.
“Pemerintah harus serap produk garmen lokal agar ekonomi terus bergerak dan menekan angka kemiskinan. Pasar baru ekspor produk garmen kita mau tidak mau harus diperluas, pemerintah bisa merambah ke negara-negara yang ekonominya stabil untuk memasarkan produk garmen dalam negeri,” terangnya.
Terjadinya gulung tikar massal bagi perusahaan tekstil dan produk tekstil ini disinyalir akibat lesunya permintaan pasar ekspor dari negara mitra dagang Indonesia. Mantan Menteri Tenaga Kerja tersebut mengingatkan pemerintah untuk menghentikan arus impor produk garmen agar produk nasional dapat terserap secara optimal.
“Nah ini juga jadi catatan penting, impornya (produk garmen) distop dulu, apalagi yang barang-barang bekas itu stop saja, kalau dibiarkan masuk ya dampak negatifnya tentu ke produk garmen dalam negeri jadi nggak laku,” tukas Legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut. (*)
