Ribuan Hektar Tanahnya Dikuasai Pihak Lain, Kelompok Tani Penyeberangan Harimau Tuntut Kembalikan Hak

Bagikan:

Hermanto: Tuntut Ganti Rugi Jalan Tol Pematang Panggang-Kayuagung

Tabloid-DESA.com, KAYUAGUNG – Miris dan memprihatinkan, sebagai pemilik tanah yang sah Kelompok Tani Penyeberangan Harimau yang beralamat di Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)    memiliki surat  yang dikeluarkan oleh Pjs Pasirah Marga Danau atas nama Fikri Saleh. Dalam surat tersebut Fikri  memberikan surat keterangan membuka lahan kepada Kelompok Tani Penyeberangan Harimau seluas Panjang 4.500 Depo Lebar 3700 depo kepada 10 Orang antara lain Ketua Maderun, Anggota Jali Kasim, Badin, Sahargani, Tanjung, Ewansani, Lukman, Umar Dani, Sannadi dan M. Sanali. 

Dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2008 sebelum terjadi konflik lahan tersebut diusahakan secara terus menerus dengan cara Bekarang (mencari ikan), Besenor (menanam padi), Bekayu (mencari kayu) dan Bepurun (membuat tikar). 

Tetapi pada tahun 2009 Surat Kuputusan Nomor 02/KEP/III/2009 terbit izin lokasi dari Bupati OKI ke PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk), seluas 12.500 Ha untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam keputusan itu Bupati OKI meminta kepada PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk) untuk  diiInvetaris kepemilikan, setelah diinventaris dilakukan pergantian. Namun dalam hal ini Kelompok Tani Penyeberangan Harimau tidak pernah mandapatkan ganti kerugian atas lahan mereka. 

Selanjutnya pada 29 Februari 2012 Bupati Oki mengeluarkan SK No.170/KEP/D. PERKE/2012 mentapkan calon petani peserta dan calon lokasi program revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sumber Makmur dengan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk), dalam putusan tersebut Kelompok Tani Penyeberangan Harimau tetap tidak dimasukan. 

Karena Kelompok Tani Penyeberangan Harimau tidak dimasukan dalam SK No.170/KEP/ D.PERKE/2012, pada tanggal 12 September 2012 kelompok tani penyeberangan harimau, Kades Cinta Jaya atasnama Abdullah Sani, S.IP dan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk) melakukan pengukuran Ulang setelah dilakukan pengukuran didapatlah lahan kelompok tani penyeberangan harimau yang berada di PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk) sebanyak 600 Ha, sesuai surat keterangan yang dikeluarkan Abdullah Sani, S.IP selaku Kades Cinta Jaya.

Namun pengukuran tersebut tidak dapat merubah SK No.170/KEP/D.PERKE/2012 hinga pada pada tanggal 26 Nopember 2014 Wakil Bupati OKI mengundang Anggota Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan Kab. OKI, Camat Pedamaran, Kelompok Tani Penyeberangan Harimau dan Direktur PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk) untuk membahas sengketa tersebut, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan maka pada 04 Mei 2015 Wakil Bupati OKI mengundang kembali Anggota Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan Kab. OKI, Camat Pedamaran, Kelompok Tani Penyeberangan Harimau dan Direktur PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk), Kades Cinta Jaya, serta Fikri Saleh (Mantan Pjs Pasirah Marga Danau), namun tetap tidak ada kesepakatan. 

Sampai pada tahun 2017 adanya program pemerintah jal Tol Pematang Panggang – Kayu Agung II dan jalan Tol tersebut melewati lahan kelompok tani penyeberangan harimau dengan Panjang jal tol 2775 Meter dan Lebar badan jalan jalan tol 120 Meter jadi jumlah keseluruhan yang terkena jalan tol adalah seluas 33,3 Ha, dengan Total                              Rp 9.001.631.540,00, dan sesuai Berta Acara Nomor: 1/Pdt.Cons/2018/Pn.Kag Jo.2/Pdt.P.Konsinyasi/2018/Pn.Kag, ganti kerugian lahan tersebut bukan kepada kelompok tani penyeberangan harimau. 

Teryata sesuai keputusan Pengadilan Negeri Kayuagung pihak yang menerima ganti kerugian tersebut adalah 50 orang yang dasar kepemilikan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan BPN OKI pada tanggal 29 Septermber 2015. 

Sehubungan dengan tindakan BPN OKI yang menerbitkan sertifikat hak milik diatas lahan kelompok tani penyeberangan harimau pada tanggal 29 Septermber 2015, tindakan BPN OKI tersebut tidak berdasar karena lahan tersebut pada Nopember 2014 sampai Mei 2015 masi dalam pembahasan di Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten OKI, namun tanpa prosedur yang jelas BPN OKI menerbitkan Sertifiakt Hak Milik (SHM).

Maka atas tindakan BPN OKI tersebut, kami para advokat dari Integrity Law Firm yang berkantor pusat di Jakarta dan Palembang akan melakukan upaya hukum melakukan Gugatan ke PTUN Palembang.

Hingga kini, mereka  terus berupaya menggugat dan menuntut haknya dengan memberikan kuasa kepada advokat dan konsultan hukum Integrity Law Firm (ILF) yang berkedudukan di Jakarta dan Palembang yakni Hermanto, SH, MH, sebagai koordinator  dengan anggota Ahmad Satria Utama, SH, Mardiansyah, SH dan Muhammad Johansyah, SH. Mereka   berjuang agar kepemilikan tanah  itu  kembali  kepada pemiliknya yang sah.

Hermanto SH, MH koordinator Kuasa Hukum saat ditemui Swarnanews mengemukakan, berbagai langkah telah mereka lakukan untuk untuk membela kaum tani tersebut. Diantaranya dengan mengumpulkan surat-surat sebagai bukti kepemilikan tanah para anggota kelompok tani tersebut. Kemudian melayangkan surat kepada Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Biro Hukum Pemkab OKI, Catatan Sipil  serta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berbagai pihak lainnnya.

Apa yang Hermanto katakan itu berdasarkan  kenyataan-kenyataan adanya kejanggalan dalam proses penguasaan tanah milik kelompok tani tersebut secara tidak lazim. Yakni pada Tahun 2012 Kelompok Tani Penyeberangan Harimau telah melakukan pengukuran ulang  atas inisiatif Kades Cinta Jaya dan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro). Dalam pengukuran tersebut dinyatakan bahwa Kelompok Tani Penyeberangam Harimau memiliki lahan 600 ha yang berada di PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro). Namun hal tersebut tidak dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melainkan yang dijadikan dasar adalah pada adanya surat pada tanggal 30 November 2014 yang dijadikan dasar  adalah  adanya Permohonan Penerbitan Surat Pengakuhan Hak (SPH) sebanyak 313 SPH yang dilakukan Kepala Desa Rantau Durian kepada Kades Cinta Jaya. Suatu hal yang membuat tanda tanya besar mengapa proses itu bisa dilakukan?

Padahal masalah tersebut telah dibahas oleh  Pemerintah OKI tahun 2014 dan 2015. Pemkab OKI saat itu telah  mengundang, camat, PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro), Kelompok Tani Penyeberangan Harimau untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut tetapi pada kenyataannya tidak pernah ada titik temu dari berbagai pihak. Kenyataan  tersebut menjadi  indikasi adanya keterlibatan mafia tanah.

Padahal  kenyataan yang sesungguhnya para anggota Kelompok Tani Penyeberangan Harimau memiliki tanah seluas 2.233 hektar sesuai dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Fikri Saleh seorang  Pesirah Marga Danau Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering  Ilir  (OKI) Sumatera Selatan yang meninggal tahun 2021.

Merasa tak ada penyelesaian dari pihak Pemkab OKI dan perusahaan yang menguasai tanah mereka. Mereka memberikan kuasa kepada para advokat di Integrity Law Firm (ILF)  untuk membongkar  kasus  tersebut dan menempuh berbagai upaya hukum yang diperlukan.  Dari 10 orang pemilik lahan tersebut  saat ini yang masih hidup hanya tersisa empat orang yakni Sohargani, Tanjung, Lukman dan Umar Dani. Meski tinggal berempat mereka bertekad akan terus berjuang sehingga tanah yang mereka miliki kembali.

“Mereka semua  ahli waris pemilik lahan yang pada tahun 1977-2008 secara terus menerus mengusahakan lahan tersebut ,” tambah Ahmad Satria Utama pengacara yang tergabung dalam tim ILF.

Hal yang sangat menyedihkan sejak 2008 ketika datang eskavator mengatasnamakan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk) yang membuka lahan tersebut. Hingga kini tanah tersebut telah beralih tangan dan dikuasa oleh perusahaan tersebut menjadi perkebunan sawit,

Tuntut Ganti Rugi Jalan Toll

Mereka juga melakukan  gugatan  berkaitan Konsinyasi/Penitipan uang yang dititipkan di PN Kayuangung oleh  Kementerian PUPR melalui PT. Hutama Karya (Persero) berdasarkan berita acara penitipan uang, sejumlah Rp 9,5 M untuk 56 orang.

Apalagi putusan PN Kayuagung No 40, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Kelompok Tani Penyeberangan Harimau tidak memiliki dasar untuk mendapatkan uang konsinyasi karena dasar kepemilikan hanya surat keterangan Pjs  Pasirah Marga Danau. Sedangkan dari 56 orang tersebut memiliki SHM. –Menurut kuasa hukum  hakim telah melakukan kekeliruan tidak menilai sejarah dalam kepemilikan tanah, karena tanah tidak lepas dari sejarah apalagi sejarah tanah Kelompok Tani Penyeberangan Harimau telah jelas.

Namun setelah kuasa hukum meneliti dari 56 orang yang masuk dalam nominasi menerima uang konsinyasi, datanya hanya ada 50 SHM, yaitu ada nama di nominasi menerima uang  namun tidak ada sertifikat. Lebih jauh kuasa hukum mengirim surat ke Dukcapil OKI untuk meminta data kependudukan dari 50 orang penerima SHM tersebut, dari keterangan Dukcapil hanya 12 orang yang terverifikasi selebihnya tidak terverifikasi di Dukcapil OKI. –Hal tersebut semakin terlihat aneh ?

Setelah kuasa hukum konfirmasi ke Kelompok Tani Penyeberangan Harimau,  ternyata benar mereka mengenal 12 orang tersebut dan mengetahui mereka memiliki lahan namun berdasarkan keterangan Sundrawandi salah satu kelompok tani, 12 orang yang terverifikasi di Dukcapil OKI benar memiliki lahan tapi lahannya   di Pulau Harimau / Pulau Sogo bukan di lokasi lahan Penyeberangan Harimau karena jaraknya sekitar 31 KM. Sebenarnya sebelum memasukan gugatan,  menurut keterangan Sundrawandi mereka telah berkomunikasi dengan 12 orang tersebut dan mereka siap untuk berdamai. namun tiba – tiba perdamaian tidak terjadi. –Hal tersebut terlihat aneh?

Inilah yang menjadikan dugaan data fiktif dalam penerbitan 50 SHM semakin terlihat, dari data Dukcapil 12 orang yang terverifikasi, selebihnya tidak terverifikasi.

Di sisi lain dasar penerbitan SHM di lokasi lahan Kelompok Tani Penyeberangan Harimau yang berada di lahan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro) adalah permohonan penerbitan 313 SPH dari Kades Rantau Durian kepada Kades Cinta Jaya.  Hal ini terungkap dalam putusan No 40 PN Kayuagung. Padahal pada tahun 2012 Kelompok Tani Penyeberangan Harimau telah melakukan pengukuran ulang yang atas inisiatif  Kades Cinta Jaya dan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro) dalam pengukuran tersebut telah dinyatakan bahwa Kelompok Tani Penyeberangam Harimau memiliki lahan 600ha yang berada di PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro). Namun hal tersebut tidak dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh BPN OKI.

Terhadap kejangalan tersebut, kuasa hukum telah mengirim surat keberatan ke BPN OKI  namun belum ada jawaban, karena tidak ada jawaban dari BPN OKI kuasa hukum mengirim surat permohonan mediasi ke Kanwil BPN Sumsel, namun belum  ada jawaban.

Resah dan Menuntut Hak Mereka

Belum adanya titik temu dari musyawarah tersebut, kemudian pada tahun 2014 Bupati OKI mengundang rapat kepada para pihak pada tanggal 2 Desember 2014 yang dihadiri oleh Tanjung dan Ewasari.

Pertemuan itupun tidak menghasilkan kesepakatan hingga tahun 2015 Bupati dan Wabup OKI HM Rifai mengundang rapat lagi. Saat itu Pasirah Fikri Saleh juga hadir. Kemudian pada tahun 2018 Kementerian PU PR memerintahkan PT Hutama Karya untuk menitipkan uang konsinyasi kepada Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung OKI uang senilai Rp 9 milyar lebih  untuk membayar lahan sepanjang 33 km yang terkena pembangunan jalan toll.

Penitipan uang tersebut untuk membayar ganti rugi  56 orang yang punya alas hak sesuai keterangan Kementerian PU PR. Anehnya dari ke-56 orang yang akan memperoleh ganti rugi tersebut tidak ada satupun anggota dari Kelompok Tani Penyeberangan Harimau.

Melihat kenyataan itu para anggota Kelompok Tani Penyeberangan Harimau melakukan gugatan dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Kag, Hakim dalam putusan tersebut menolak gugatan Kelompok Tani Penyeberangan Harimau, namun dalam fakta persidangan terungkap adanya 50 SHM yang terbit di September 2015. Hal tersebut terlihat aneh karena Mei 2015 lahan tersebut masih dalam pembahasan Bupati dan Wabup OKI HM Rifai dengan Kelompok Tani Penyeberangan Harimau beserta perusahaan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk).

Untuk memastikan permasalahan tersebut  Swarnanews mengkonfirmasi kasus tersebut Humas Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung. Kabag Humas PN Kayuagung Made mengemukakan, uang  konsinyasi sejumlah lebih kurang Rp9 Milyar  memang  dititipkan di PN Kayuagung. Saat ini juga uang tersebut belum dicairkan kepada para pihak yang berhak menerimanya, tambahnya lagi. Pada prosesnya uang  konsinyasi tersebut memang bukan kewenangan hakim PN Kayuagung. Tetapi untuk pencairannya memerlukan peran  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI  yang menerbitkan sertifikat atas tanah sebagai alas hak pemilik tanah.

Untuk memastikan kondisi sebenarnya Swarnanews juga mengkonfirmasi kepada  Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten OKI, Zamili A PINH, SH, MH. Zamili mengemukakan, sesuai yang diinformasikan oleh stafnya  memang ada dana konsinyansi yang saat ini dititipkan ke PN Kayuagung senilai kurang lebih Rp9 Milyar. Sedangkan untuk pencairannya belum bisa dilakukan karena ada pihak yang belum memiliki kelengkapan surat-surat kepemilikan tanah secara lengkap.

Saat ditanyakan adanya keberatan dari para pemilik tanah yang sah Kepala BPN menyatakan, pihaknya yang mengeluarkan surat tersebut, mengemukakan, jika suatu saat ada gugatan  dari pihak pemilik tanah  maka BPN mempersilahkan untuk mengajukan gugatan ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk itu ILF  akan terus mengambil upaya  hukum  baik dengan mengajukan gugatan maupun  upaya mediasi dengan  BPN.  Sebab dengan proses mediasi diharapkan berbagai pihak dapat  mengevaluasi kinerja administratif jika ada yang keliru harus diperbaiki dan dibatalkan.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kalau berbagai  upaya non litigasi tersebut tidak membuahkan hasil maka mereka tetap akan mengajukan gugatan ke pengadilan.. Terutama menempuh jalur litigasi ke PTUN untuk meminta pembatalan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu dibatalkan  dan status haknya kembali kepada Kelompok Tani Penyeberangan Harimau,

Sekda OKI Telah Diperiksa 5 Kali

Seperti yang dilansir oleh Suara Nusantara Sekda OKI H Husin, S.Pd, M.Pd MM telah lima kali memenuhi panggilan Kejati Sumsel untuk diperiksa sebagai saksi kasus ganti rugi jalan tol  Pematang Panggang-Kayuagung.  Menurut pria yang mengawali karir sebagai guru tersebut sudah banyak saksi dari Pemkab OKI yang juga diperiksa Kejati terkait ganti rugi jalan tol tersebut.

“Jika ke depan saya dipanggil lagi oleh Kejati Sumsel saya siap, karena kita mendukung penegakan hukum. Buktinya sudah lima kali saya  dating memenuhi panggilan kejati untuk diperksa sebagai saksi,” ucap Sekda lagi.

Kini  kasus korupsi ganti rugi jalan  toll Pematang Panggang –Kayuagung tersebut masih dalam tahap penyidikan. Pihak ILF mengharapkan kasus ini akan terungkap dan pihak yang seharusnya mendapatkan ganti rugi akan menerimanya dengan baik.

Sementara itu informasi terakhir perkembangan pemeriksaan oleh Kajati sehubungan dengan pembebasan lahan Tol Kayu Agung-Pematang Panggang, Kejati Sumsel sudah memeriksa Sekda OKI pada Rabu (24/8/2022) sebagai saksi terkait dugaan korupsi ganti rugi lahan jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung.

Dalam pemeriksaan tersebut sekda diperiksa di ruang Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel.

Teks: Integrity Law Firm (ILF)

Editor: Sarono PS

Bagikan: