GOTONG

Tabloid-DESA.com Dana Desa yang dikeluarkan pemerintah hingga mencapai Rp60triliun lebih, belum bisa menjamin masyarakat lepas dari kemiskinan. Kenyataannya, realisasi dana desa yang berjalan kurang lebih sudah tiga tahun ini, baru merealisasikan pembangunan sarana fisik saja. Dan belum menyentuh pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Sebenarnya, kita tidak perlu menyesali hal ini. Karena semua keputusan tersebut tergantung dari musyawarah desa. Akan dibawa kemana uang dana desa yang sudah di cairkan. Apakah akan membangun jalan setapak, membantun waduk, membangun irigasi, atau membangun koperasi desa? Semua tergantung kita warga desa yang menilainya.

Mungkin, ketika dana desa sudah cair. Kita semua beramai-ramai bersyukur. Air mata seakan tumpah, karena Allah telah mempercayakan sebagian harta milik rakyat untuk rakyatnya. Tergambar di pelupuk mata warga desa, bagaimana nantinya desa yang terpencil ini dapat lebih maju. Jalan setapak akan berubah menjadi cor permanen, sawah-sawah akan menguning dengan hasil yang melimpah, lantaran sudah ada irigasi yang mengatur keluar masuknya air.

Sayangnya, hal tersebut tidak semerta terwujud dalam waktu singkat. Penggunaan dana desa tidak semudah yang dibayangkan warga. Ada warga yang mulai protes, kenapa jalan kita belum juga dibangun?, kenapa irigasi kita belum juga teraliri air? atau kok pak kades diam-diam saja padahal sudah menerima uang tersebut di rekening desa.

Kok meski sudah ada dana desa, kehidupan kita tidak berubah dan masih tetap miskin. Kapan nih, pak kades mau membangun koperasi simpan pinjam, agar kami warga desa dapat meminjam modal untuk membeli bibit unggul? Segudang pertanyaan ini berkecamuk di kepala warga desa.

Masyarakat modern yang terhubung ke sarana internet, terpukau dengan cerita Desa Wisata Pujon Kidul di Malang, Jawa Timur. Desa Wisata ini sedang ramai dibicarakan wisatawan, sebab tempat ini menyuguhkan suasana desa lengkap dengan area persawahan.

Seluruh warga desanya bekerja untuk kafe tersebut, mereka sejahtera dan dana desa yang digunakan mampu membuat usaha yang menghasilkan uang sangat banyak. Pengelolaan Desa Wisata itu sudah mampu mentargetkan hasil senilai Rp100 juta pertahun, untuk dikembalikan ke kas desa.

Mimpi itu tiba-tiba saja terhapus, saat mengetahui ternyata di Sumsel terdapat 1.999 desa tertinggal. Padahal, lewat dana desa pemerintah pusat mengupayakan turunnya angka kemiskinan. Kenyataan pahit lainnya, pemerintah mengarahkan penggunaan dana desa lebih fokus untuk menjadikan warga desa sebagai buruh intensif. Dengan cara membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, lewat proyek desa yang dibangun. Konsekuensinya, buruh-buruh warga desa akan bekerja dan dibayar oleh pemerintah. Hal ini dinilai dapat  mengurangi pengangguran di desa.

Tidakkah menyedihkan, kita menjadi buruh di desa kita sendiri? ataukah memang ini saatnya kita bekerja dengan ikhlas membangun desa. Tidakkah seharusnya kita warga bersama-sama membangun waduk, koperasi, dan usaha kecil untuk menambah penghasilan warga desa? Kenapa pula harus menjadi buruh di desa sendiri. Padahal gotong royong adalah tradisi yang tak terlupakan sepanjang masa, bagi kita warga desa.

Comments

By admin

Leave a Reply