TABLOID-DESA.COM, PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka Kesiapan Pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023, di Gedung Presisi Lantai 7 Polda Sumsel, Senin (19/12).
Dalam sambutannya Wagub Sumsel Mawardi Yahya (MY) mengatakan saat ini pemerintah telah memastikan bahwa tidak ada pelarangan dalam aktivitas perjalanan masyarakat selama libur Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
Dimana pada masa Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 bagi masyarakat yang hendak bepergian saat libur Nataru tidak lagi dilakukan pengetatan seperti tahun sebelumnya, dikarenakan pemerintah telah menetapkan seluruh daerah pada level 1.
Mempertimbangkan hal tersebut, bahwa diperkirakan akan terjadi lonjakan pergerakan penumpang, sehingga diperlukan persiapan berupa pengamanan melalui Operasi Lilin Tahun 2022 dan Pendirian Pos pelayanan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.
Menurutnya sudah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dalam upaya meminimalisir tingkat kecelakaan, baik darat, laut, dan udara.
Untuk itu Ia menilai perlu mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya, baik sarana dan prasarana, serta petugas yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pelayanan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta memperhatikan kesiapan dan kesehatan para awak tiap-tiap moda angkutan.
Dalam sambutannya Ia juga menjelaskan terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satu ya kondisi cuaca yang tidak bershabat dan titik rawan longsor Juga akan mempengaruhi kelancaran, kenyamanan dan Keselamatan lalu lintas yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat dan penyebab terjadinya kecelakaan Lalu lintas.
“Sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam masa libur Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, dalam hal kelancaran dan terjadinya Kecelakaan lalu lintas angkutan jalan, jajaran Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah Mempersiapkan mobil derek yang ditempatkan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir serta Kabupaten lainnya, untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama masa nataru berlangsung,” jelasnya.
Disamping itu Ia juga berharap kepada seluruh petugas agar dapat berperan aktif selama menjalankan tugasnya, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dalam diatasi seperti sulit memperoleh tiket, percaloan, kemacetan Lalu lintas, bencana alam dan gangguan keamanan Dapat diatasi. Mengingat hal-hal tersebut sering terjadi pada masa Nataru berlangsung.
“Karena itu sangat diperlukan koordinasi dengan Instansi terkait yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi serta didukung oleh Posko terpadu yang telah disiapkan baik ditingkat pusat, Provinsi dan kabupaten / kota maupun di titik-titik simpul Pelayanan masyarakat seperti terminal, pelabuhan laut, Pelabuhan penyembrangan, bandar udara, stasiun kereta api sehingga dapat terwujudnya penyelenggaraan Transportasi yang efektif dan efesien, sehingga program “road map to zero accident,” jelasnya.
Di ujung sambutannya Ia juga mengharapkan kepada seluruh pihak yang terkait untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang mulia ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing baik di lini administratif maupun operasional.
Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo mengatakan menyambut Natal dan tahun baru ada sejumlab potensi kejadian yang beresiko terjadi.
Salah satunya adanya potensi terorisme yang bisa mengancam umat yang sedang beribadah pada saat Natal dan tahun baru. Termasuk kejadian terorisme di Bandung beberapa waktu lalu.
“Dikhawatirkan ini akan menjadi pemicu kemungkinan adanya kejadian yang sama. Untuk itu pengamanan harus ditingkatkan,” jelasnya.
Kapolda memaparkan bahwa ada sekitar 620 gereja di Sumatera Selatan yang harus dijaga sepanjang pelaksanaan ibadah.
Dalam operasi lilin Musi 2022 yang akan digelar pada 23 Desember 2022-2 Januari 2023, Ia juga menjelaskan bahwa akan mengerahkan sebanyak 3.758 personel gabungan yang terdiri dari 2.058 personel Polri dan lainnya berasal dari instansi terkait seperti TNI, jajaran Pemda, BUMN, dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Mereka ini menurut Kapolda akan berjaga di 48 Pos Pengamanan, 32 Pos Pelayanan, dan 6 Pos Terpadu. Beberapa pos yang berada di perbatasan juga akan berkoordinasi dengan Polres terkait seperti di Perbatasan Sumsel-Jambi, Sumsel-Bengkulu, Sumsel-Lampung, dan Sumsel-Kepulauan Bangka Belitung.*