Even nasional dan internasional menjadi stimulan tingginya pertumbuhan bisnis perhotelan dan pariwisata di Sumsel, yang memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangai angka pengangguran. Sayangnya, kabupaten/kota di Sumsel belum dapat mengikuti laju gerak pemerintah hingga efeknya belum dapat dirasakan.
Pemerintah dan Kepariwisataan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini tengah memfokuskan diri untuk mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan. Karena sektor tersebut di yakini dapat dapat menumbuhkan ekonomi dengan cepat, oleh karenanya Pemerintah pada Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2018 menempatkan sektor pembangunan dunia usaha dan pariwisata sebagai program prioritas nasional.
Pemerintah Sumsel telah mencanangkan hal tersebut melalui dinas kepariwisataan, khususnya dalam mensukseskan even internasional Asian Games 2018. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumsel Irene Camelyn Sinaga mengatakan, pengembangan dunia kepariwisataan dapat dicapai apabila ada dukungan dari dunia usaha pariwisata dan pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sektor perhotelan yang berkembangan pesat di Provinsi Sumsel, lewat berbagai even nasional dan internasional telah memaksa meningkatnya pertumbuhan ekonomi disektor pariwisata. Keberadaan hotel yang terus berkembang saat ini membuka lapangan kerja yang besar, namun belum dibarengi keberadaan tenaga handal dan profesional dibidangnya.
Untuk membentuk hal tersebut, pemerintah juga telah mendirikan politekhnik kepariwisataan sebagai upaya untuk menciptakan tenaga kerja profesional dan handal dalam sektor perhotelan. Namun, kata dia, lemahnya anggaran menjadi salah satu kendala kurangnya promosi wisata tersebut dan untuk menutupi hal tersebut maka pemerintah harus menggandeng pihak ketiga dan investor yang dapat bekerjasama membangun sektor kepariwisataan. “Kita sudah punya politekhnik pariwisata, dan juga untuk mendorong promosi ada kelompok sadar wisata di seluruh daerah,”jelas Irane.
Tingginya permintaan sektor pariwisata, dibuktikan dengan tingginya permintaan pelayanan hotel di Palembang. Saat ini, kata Irane, terdapat sebanyak 7000 kamar hotel yang tersedia dan tahun 2018 akan meningkat menjadi 10.000 kamar. Peningkatan kebutuhan sarana penginapan, selain didorong oleh pelancong dari dalam dan luar negeri, juga kota Palembang menjadi salah satu tempat pertemuan even nasional dan Internasional. “Selain itu didorong pula oleh gerakan pembangunan yang sedang berlangsung, seperti LRT dan lainnya,”tambah Irane.
Irane menegaskan, saat ini sektor Pariwisata adalah penyumbang tenaga kerja kedua setelah pertanian. “Jadi kalau secara kwantitas pariwisata penyumbang kedua tenaga kerja setelah pertanian. Tinggal bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut, dengan kwalitas yang memadai,” ujar dia.
Pemerintah Provinsi juga telah melaunching wisata halal dan agenda pariwisata tahun 2017 beberapa waktu lalu. Wisata halal ini, kata Irane, untuk meningkatkan jumlah pendatang dari berbagai negara muslim. “Karena banyak tamu kita dari berbagai negara yang muslim. Mereka merupakan target wisatawan yang akan hadir dalam berbagai even di Sumsel,”kata dia.
Sumsel juga memiliki objek wisata rohani, yang menjadi kunjungan para wisatawan dalam dan luar negeri. Seperti asrama haji, Alquran raksasa, bahkan kampung arab Al Munawar “ Objek-objek wisata halal saat ini bukan dibutuhkan umat muslim saja tapi wisata halal ini menjadi kebutuhan seluruh wisatawan ,” katanya.
Untuk mewujudkan wisata halal di Sumsel menurutnya, dibutuhkan komitmen semua stekholder. “Dalam pengembangan pariwisata ini harus ada campur tangan pemerintah , industri, komunitas, akademisi dan media sehingga ketika lima unsur itu bersatu maka pembangunan pariwisata terkonsep dan sinergi,” katanya.
Ketua DPD PHRI Sumsel, Herlan Aspiudin menilai, hampir rata-rata hotel dan restoran di Sumsel ini halal. Namun, akan ada sertifikasi agar seluruh restoran dapat mengikuti program wisata halal tersebut. “ Kalau ada hotel atau restoran yang tidak halal ini akan membunuh hotel itu sendiri,” katanya.
Untuk menuju wisata halal maka itu harus dipenuhi semua pihak salah satu seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait makanan dan ini sedang dikejar. “ Kalau di Sumsel yang mengklaim halal itu baru Hotel Duta Syariah, dan yang susah menerapkan wisata ini hotel bintang yang menyiapkan minuman bir, itu tidak bisa syarat wisata halal,” tegas dia.
Stimulus Even Olahraga
Provinsi Sumsel dan kota Palembang khususnya kini menjadi salah satu kota yang menjadi favorit digelarnya berbagai pertemuan nasional bahkan Internasional. Berbagai even olahraga berkelas nasional dan dunia juga digelar di Palembang dan sekitarnya.
PON ke-16 tahun 2004 menjadi stimulus perkembangan kemajuan berbagai sektor pembangunan. Ketika pemerintah pusat akhirnya memberikan kesempatan kepada daerah luar jawa, untuk bisa menggelar berbagai pertandingan olahraga bergengsi. Usaha yang dirintis oleh beberapa gubernur seperti Rosihan Arsyad yang dilanjutkan oleh Syahrial Oesman telah membawa perubahan yang signifikan. Pembangan venue cabang olahraga telah membawa Jakabaring dikenal di seluruh dunia.
Efek PON ke-14 juga secara langsung telah memaksa pemerintah bekerja keras untuk menyiapkan tempat bagi para atlet, dan hotel-hotel mewah bagi para tamu. Palembang Square merupakan mall pertama di Palembang yang terletak di lokasi strategis.
Pasca PON banyak yang kemudian pesimis akan terjadi laju perkembangan ekonomi kota Palembang. Ternyata kesuksesan luar biasa lainnya dilanjutkan pada kepemimpinan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Terobosannya dalam menyelenggarakan berbagai even bergensi kelas dunia, semakin memacu perekonomian karena semakin ramainya pendatang yang menggunakan kota Palembang sebagai tempat pertemuan berbagai forum dalam dan luar negeri. “Inilah yang memicu pertumbuhan sektor pariwisata semakin diminati, konsekuensi penyelenggaraan even telah luar biasa memperkenalkan kota palembang sebagai tujuan wisata dalam dan luar negeri, serta tempat penyelenggaraan even yang nyaman dan aman,”kata Irene.
Palembang yang kini banyak diminati masyarakat pendatang dalam dan luar negeri, seharusnya di sambut oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumsel. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, kerajinan, dan potensi wisata yang dapat dikunjungi. Kenyataannya, hal itu belum terealisasi lantaran masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan.
Pemerhati sosial Palembang, yang juga Ketua IKA FISIP UNSRI, Bagindo Togar BB mengatakan, pemerintah kabupaten/kota di Sumsel belum sepenuhnya menyambut peluang tersebut. Kenyataan pahit itulah yang pada akhirnya hanya menjadikan kota Palembang yang terdepan dan maju dalam gerak pertumbuhan perekonomiannya. Seharusnya, kata Bagindo, kabupaten/kota telah juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang dan sarana bagi para wisatawan yang hendak berkunjung. “Ini tidak dilakukan, kita saja orang Palembang merasa bingung mana tempat wisata yang katanya dekat dan murah?”jelas dia.
Karena keterbatasan prasarana penunjang, akibatnya berbagai tujuan wisata di Sumsel kurang diminati. Selain susah di tempuh , ongkos berwisata bisa berkali lipat. Lantaran belum tersedianya hotel dan penginapan yang dekat dengan lokasi tujuan wisata. “Kalau memang niat, mungkin sampai lah ya misalkan ke air terjun yang masih asri di Muara Enim lah. Nah, untuk menuju kesana karena angkutan tidak masuk, maka ditempuh dengan sepeda motor. Jika diperhitungkan bisa jutaan rupiah lebih bersama keluarga,”kata dia.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga harus lebih gencar mempromosikan keberadaan berbagai objek wisata di Sumsel, termasuk Palembang agar menjadi tujuan wisatawan untuk berlibur. “Nah wisata alam kita di Sumsel seperti di Pagaralam itu sangat bagus, tapi jarak untuk menjemputnya butuh waktu tujuh jam dari pusat kota. Harusnya tempat wisata itu bisa ditempuh dalam waktu tiga jam,” kata Bagindo
Ketersediaan Lapangan kerja
Hingga saat ini terdapat sebanyak 57 hotel di kota Palembang, dan diprediksi akan meningkat menjadi 78 hotel dalam rangka even internasional Asian Games 2018. Direktur PT Swarna Dwipa, Augie Bunyamin mengatakan, tingginya permintaan terhadap hotel di Palembang telah pula mendorong pertumbuhan dibidang pariwisata. “Artinya permintaan terhadap hotel semakin tinggi, dan peluang ini menstimulan tingginya bisnis perhotelan di Palembang,”ujar Augie.
Menurut dia, semakin banyaknya hotel dan tingginya permintaan pasar telah pula mendorong penciptaan lapangan pekerjaan di sektor perhotelan. “Ini sudah difikirkan sejak lama dan pemerintah juga telah membangun berbagai lembaga pendidikan dibidang perhotelan,”kata dia.
Hotel swarna dwipa sendiri, jelas dia, telah memiliki sekolah perhotelan yang berdiri sejak tahun 2011 lalu. Sekolah perhotelan tersebut, kata dia, sebenarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi hotel swarna dwipa. “lulusan sekolah perhotelan tersebut sudah ada sebanyak 250 orang lebih dan bekerja di berbagai hotel yang ada di Palembang dan luar Palembang. Meski saat ini masih terbatas pada program D1 dan D2 perhotelan,”jelas Augie.
Sebenarnya, tambah dia, sudah ada beberapa sekolah perhotelan lainnya di Palembang termasuk Politekhnik Perhotelan yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah perhotelan yang dikelola oleh Swarna Dwipa, lebih pada penyiapan tenaga kerja siap pakai di level pekerja non managerial. “Kalau tenaga menagemen sih belum, namun yang didik itu lebih pada tenaga kerja hotel dibidang house keeping dan lainnya,”ungkap dia.
Para lulusan sekolah perhotelan tersebut, biasanya mengikuti jenjang karir yang dikelola oleh managemen hotel tempatnya bekerja. Meski para sarjana dibidang perhotelan terbilang sedikit, namun sudah banyak tenaga kerja berpengalaman yang telah menempati posisi top leader. “Sudah banyak lulusan kita yang bekerja di hotel berbintang. Artinya peluang tenaga kerja dibidang perhotelan saat ini terbuka luas,”kata dia.
Senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumsel, Widodo. Menurut dia, pemerintah Provinsi Sumsel bersama dinas pendidikan mendorong terbangunnya sektor kepariwisataan di Sumsel. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menciptakan tenaga kerja siap pakai dalam bidang industri pariwisata. “Jadi saat ini pemerintah tengah mengupayakan agar SMK menjadi tujuan siswa untuk dibina menjadi tenaga kerja ahli dibidangnya. Kedepan SMK ini harus lebih handal,”ujar Widodo.
Dalam pendidikannya, kata Widodo, untuk dapat menjadi tenaga kerja ahli kedepan pendidikan SMK bakal ditambah menjadi empat tahun. “Selama ini tiga tahun, tapi kedepan akan menjadi empat tahun agar mereka dapat dididik lebih optimal,”kata dia.
Diknas Sumsel juga, kini lebih fokus mengembangkan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan dan perhotelan. Salah satunya dengan politekhnik pariwisata, yang diharapkan dapat memproduksi para tenaga kerja yang memiliki skill dalam bidang pariwisata dan perhotelan.”Ini langkah kongkret pemerintah untuk memaksimalkan pariwisata di Sumsel,”ujar dia.
Sebab sektor pariwisata saat ini tengah menjadi fokus “jualan” pemerintah dalam menghadapi berbagai even besar berstandar Internasional, seperti Asian Games dan lainnya. “ketersediaan tenaga kerja sangat terbuka luas dibidang pariwisata, karena itu pemerintah sedini mungkin menyiapkannya lewat pendidikan formal dan non formal,”tambah dia.
SMK dan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja
Ternyata, tingkat pengangguran SMK dan perguruan tinggi di Indonesia dinilai cenderung meningkat, lantaran output pendidikan formal terkendala dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Hingga banyak tenaga kerja tidak sesuai dengan skill dan pendidikan yang diterima bekerja.
Hal itu terungkap saat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI, Hanif Dakhiri dalam acara rakornas APINDO di hotel Aston Palembang. Menurut dia, tingkat lantaran tidak nyambungnya kebutuhan pasar kerja dengan para lulusan SMK inilah yang menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran. Dia mencontohkan, mahasiswa lulusan peternakan namun bekerja di farmasi. Akibatnya, pasar kerja untuk bidang farmasi pun berkurang. Padahal, seharusnya merekrut sesuai bidangnya. “Saya tidak tahu persis datanya, tapi baru 37 persen yang nyambung antara output pendidikan formal dengan kebutuhan di pasar kerja, sisanya masih belum nyambung. Misalnya, lulusan dari pertanian bekerja di perkebunan ini baru sesuai,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, dalam era persaingan kerja pemerintah berupaya meningkatkan keahlian agar dapat menjadi tenaga kerja terdidik. yaitu peningkatan akses dari pelatihan kerja termasuk pemagangan yang struktur. “Dalam pemagangan struktur ini kami melibatkan sekitar 2648 perusahaan dimana setiap perusahaan kami minta yang magang itu sekitar 100 orang,” tegasnya.
Magang struktur ini berbeda dengan magang biasa. Dimana untuk magang biasa itu hanya disuruh melakukan pekerjaan ringan. Sedangkan magang struktur para pemagang berbasis jabatan jadi pekerjaan yang dilakukan selama pemagangan itu sesuai dengan jabatannya. “Misalnya, jika magang sebagai kasir maka diperusahaan tempat magangnya juga diletakkan sebagai kasis. Kemudian setelah selesai magang akan dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi profesi,” terangnya
Dengan begitu kualitas angkatan kerja di Indonesia semakin menarik dan tentunya ini sebagai instrument atau alat untuk masuk ke pasar kerja maupun wirausaha. Saat ini, pihaknya juga tengah menyampaikan kepada Kementrian Keuangan (Kemenkeu) agar anggaran pendidikan yang selama ini 20 persen baik dari APBN maupun APBD itu direlokasikan untuk pelatihan kerja. Seperti contoh, untuk SD dan SMP tentunya jika ingin meneruskan pendidikan formal itu tidak bisa lagi sehingga harus diperkuat melalui pelatihan kerja seperti di Balai Pelatihan dan lain sebagainya dengan begitu, lulusan SD dan SMP ini memiliki modal untuk ke pasar kerja maupun berwirausaha. “Untuk biaya anggaran tentunya sangat besar. Tapi ini dibutuhkan komitmen dahulu dari semua pihak,”jelasnya.
Kepala dinas pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo menambahkan, untuk peningkatan kwalitas tenaga kerja di Sumsel salah satunya dengan SMK. Yang diharapkan keluaran SMK mampu bekerja dalam berbagai bidang industri. “Selain mereka diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang diandalkan, diharapkan pula para lulusan SMK dapat pula membuka lapangan kerja dimasyarakat,”jelas Widodo.
Dia mengungkapkan, dalam konsep kurikulum pendidikan berbasis kerja, para siswa SMK bukan hanya dididik untuk mampu meningkatkan keterampilan kerja dalam berbagai bidang industri. Tetapi juga dididik untuk memiliki skill enterprenuership atau kemampuan berwira usaha. “Ini penting, sebab semakin tingginya permintaan industri maka akan lebih baik pula para lulusan SMK mampu bersaing dalam dunia industri dan perdagangan,”kata dia.
Kebutuhan Industri dan Program Vokasi
Dalam kaitannya dengan sektor keternagakerjaan siap pakai, sejumlah pelaku usaha menyambut antusias pelaksanaan program pendidikan vokasi yang diusung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui konsep link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini diharapkan mampu memudahkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan di era kompetisi saat ini.
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, antusias ini dibuktikan dari semangat pelaku industri yang terlibat pada program tahap kedua di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang mencapai 117 perusahaan dan 389 SMK atau meningkat dari program serupa yang telah diluncurkan sebelumnya di Jawa Timur, dengan 50 perusahaan dan 234 SMK.
Menurutnya, sektor industri membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, tidak hanya dari keilmuan tetapi lebih diutamakan penguasaan keterampilan dan attitude dalam bekerja. “Pada dasarnya ini adalah investasi industri terhadap sumber daya manusia (SDM). Jika pendidikan vokasi yang ada di Indonesia bisa menghasilkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri, maka benefit tersebut akan kembali pada perusahaan,” paparnya.
Menperin menggambarkan, kondisi SMK secara nasional saat ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Guru bidang studi produktif saat ini hanya sekitar 22% dari jumlah guru yang ada. Belum lagi sarana dan prasarana pendidikan khususnya fasilitas praktikum di SMK yang kurang dari segi kuantitas maupun kualitas. “Kondisi yang demikian membuat lulusan tidak memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja, dan berakibat pula pada semakin meningkatnya persentase lulusan SMK yang menganggur,”tutur dia.
Menurut Airlangga, diperlukan langkah terobosan yang bukan business as usual agar SMK dapat menghasilkan calon tenaga kerja industri yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri. “Maka dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sehingga revitalisasi SMK dapat dilakukan secara masif dan terstruktur,” ungkap Airlangga.
Bahkan, Kemenperin akan menyiapkan dana sekitar Rp500 juta untuk masing-masing SMK di Indonesia sebagai upaya memperbarui beberapa fasilitas pembelajaran yang dinilai sudah tertinggal dua generasi dibandingkan industri saat ini. “Ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan, dananya dari APBN. Ditujukan untuk pembaruan teknologi peralatan,” terangnya.
