Tabloid-DESA, JAKARTA – Aksi junta militer Myanmar yang baru-baru ini diduga melakukan pembantaian terhadap warga sipil membuat para anggota Asean gerah.Hal tersebut kembali mengemuka dalam KTT Asean ke-40 dan 41 di Phnom Penh, Kamboja, yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam keterangan persnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan krisis di Myanmar menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Isu itu pun kembali dibahas dalam pertemuan bilateral antara Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Menurut Retno, sikap junta Myanmar sangat disesali dan menimbulkan kekecewaan.
“Kedua pemimpin menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan [Asean] Five Points Consensus,” katanya, dikutip Jumat (11/11/2022).
Presiden Jokowi Kecewa
Presiden Joko Widodo mengaku kecewa karena junta militer Myanmar. Menurut Jokowi, junta semestinya menerapkan 5 poin konsensus (5PC) yang disepakati para pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Jakarta tahun lalu.
“Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC sekaligus kita tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengimplementasikannya,” kata Jokowi seperti dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (11/11).
Lima Poin Konsensus ini sendiri mencakup desakan agar Myanmar menghentikan kekerasan, melakukan dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.
Konsensus juga meminta Myanmar mengizinkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara itu.
Terakhir, Myanmar juga harus mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi dan bertemu para pemangku kepentingan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu, dengan lebih dari 2.300 orang tewas dalam tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat.
Myanmar masih terus membara setelah junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil di bawah pemimpin de facto Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu.
Junta militer juga menangkap Suu Kyi dan orang-orang kepercayaannya. Sejak saat itu, warga terus menggelar unjuk rasa menentang kudeta.
Asean pun sejauh ini masih berusaha memecahkan kebuntuan berdarah tersebut.
Di sisi lain, Myanmar sempat menuding Asean telah melakukan diskriminasi karena tidak mengundang Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta, Wunna Maung Lwin, ke pertemuan di Jakarta pada bulan lalu.
