ASAH KEMAMPUAN AKADEMIS: Sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan kemampuan akademis dosen dan mahasiswa, Fakultas Agana Islam (FAI) UM Palembang dan FAI Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar Seminar Nasional. Tampak peserta antusias menyimak berbagai paparan yang diungkapkan oleh narasumber dan terjadi diskusi interaktif pada momen tersebut.
TABLOID-DESA.COM, YOGYAKARTA –Membuktikan komitmen dan cepat tanggapnya terhadap permasalahan yang dihadapi umat, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta bekerjasama dengan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Palembang sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Peran Ekonomi Syariah untuk Inklusi Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” di Kampus UAD Yogyakarta, Rabu (21/1/2026).
Hadir pada kesempatan tersebut Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Purmansyah Ariadi, SAg, M.Hum dan pimpinan fakultas yang lain. Juga hadir Dekan FAI UAD Dr. Arif Rahman.
Pada sambutannya Arif Rahman yang dari kecil diasuh oleh para dosen FAI UM Palembang mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini.
“Saya diasuh oleh Kak Purmansyah dan kawan-kawan yang ada di depan ini saat itu,” ujarnya di hadapan peserta seminar nasional tersebut.
GAYUNG BERSAMBUT: Dua pimpinan fakultas yakni Dekan FAI UAD Dr. Arif Rahman dan Dekan FAI UM Palembang Dr. Purmansyah Ariadi, SAg, MHum saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional tersebut. Arif Rahman yang juga menempuh pendidikan di UM Palembang dan dibimbing oleh para dosen senior tersebut terlihat menyatu dalam silaturahmi penuh kekeluargaan,
Kita sebagai PTMA disilaturahmi oleh FAI UM Palembang seperti dikunjugi keluarga kita sendiri. Kami harapkan adik-adik mahasiswa dari UMP Palembang anggap saja UAD ini sebagai rumah sendiri. Sebab sesama PTMA kita punya jaringan atau ikatan. Apalagi Ini merupakan kunjungan kelima dari UM Palembang, tambahnya.
Dalam sambutan balasannya Dekan FAI UM Palembang, Dr. Purmansyah Ariadi, juga mengucapkan terimakasih atas sambutan yang selalu penuh kekeluargaan. Kunjungan ini diharapkan benar-benar memberikan makna luar biasa bagi para mahasiswa untuk terus memperkaya wawasan dan keilmuan. Bukan hanya itu dengan mengunjungi Museum Muhammadiyah yang berada di dalam kampus UAD diharapkan menjadi inspirasi bagaimana perjuangan KH Ahmad Dahlan dari lokasi di Kauman yang kecil itu hingga kini Muhammadiyah bisa mendunia.
Usai sesi pembukaan dilanjutkan dengan paparan materi Seminar Nasional menghadirkan para nara sumber dengan perspektif mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Islam menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi global.
Tampil sebagai panelis ahli, yakni Rijalus Shalihin, S.E., M.H.I. (Universitas Muhammadiyah Palembang) didampingi mahasiswa Romadon, serta Hilma Fanniar Rohman, S.E., M.E. dari UAD didampingi oleh M. Syahdan Ardiyansyah.
Saat sesi penyampaian materi, kedua narasumber menekankan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar tren perbankan, melainkan fondasi kesejahteraan yang beretika. Menurut Rijalus Idealnya perekonomian menganut Paradigma Kemaslahatan Umat. Dalam paparannya, Rijalus Shalihin menegaskan landasan epistemologis dari sistem ini:
“Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi Islam yang sepenuhnya berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits. Tujuan utamanya bukanlah akumulasi kekayaan individu semata, melainkan menuntut adanya kemaslahatan umat secara kolektif,” ujarnya.
Maksud dari poin ini adalah bahwa setiap transaksi ekonomi harus mendatangkan manfaat (maslahah) dan menjauhkan kerusakan (mafsadah). Al-Qur’an dan Hadits berfungsi sebagai “pagar etika” agar ekonomi tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga berkah bagi seluruh lapisan masyarakat.
DINAMIS: Suasana Seminar Nasional yang dinamis ketika para nara sumber yakni Hilma Fanniar Rohman, SE, ME dari UAD, Rijalus Shalihin, S.E., M.H.I. (Universitas Muhammadiyah Palembang) didampingi mahasiswa Romadon, serta M Syahdan Ardiyansyah memaparkan materi masing-masing. Sementara foto bawah Sarono P Sasmito Pemimpin Redaksi Tabloid Desa.com juga memberikan tanggapan dan masukan pada momen tersebut.
Sedangkan Hilma Fanniar Rohman, SE, ME mengungkapkan kesejahteraan tanpa monopoli otoritas adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan saat ini. Dosen dan aktifis ini juga menyoroti pentingnya sirkulasi kekayaan yang sehat:
“Ekonomi Islam menekankan kesejahteraan yang inklusif, di mana sistem ini tidak membiarkan adanya satu otoritas tunggal yang secara absolut menguasai atau mengatur perputaran ekonomi demi kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.
Pernyataan ini merujuk pada prinsip pelarangan ikhtikar (penimbunan) dan monopoli. Maksudnya, ekonomi Islam mendorong agar harta beredar luas di masyarakat (tidak hanya berputar di antara orang kaya saja), sehingga menciptakan kemandirian ekonomi yang tidak bergantung pada satu dominasi kekuatan pasar yang menindas.
Sedangkan poin-poin strategis terkait Inklusi dan SDGs yakni seyogyanya: Distribusi Kekayaan Berkeadilan: Menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan (SDGs) dapat dicapai jika akses terhadap modal dibuka secara adil melalui instrumen bagi hasil.
Kedaulatan Ekonomi Masyarakat: Menghindari adanya pemusatan kekuasaan ekonomi pada pihak tertentu, sehingga masyarakat kecil memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh.
Serta sinkronisasi Nilai Syariah dan Global: Menunjukkan bahwa prinsip No One Left Behind dalam SDGs sejalan dengan konsep Islam yang mengutamakan kelompok dhuafa melalui sistem keuangan sosial.
Usai paparan keduanya dilanjutkan dengan paparan oleh M Syahdan Ardiansyah dari UAD dan Romadhon dari UM Palembang. Mereka menguraikan tentang inklusi keuangan dari perspektif masing-masing.
Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanggapan dari peserta. Saat itu ada tiga peserta yang memberikan tanggapan dan pertanyaan. Pertama Sarono P Sasmito yang hadir sebagai peserta dari palembang dan kapasitasnya sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid Desa.Com dan Swarnanews.co.id.
Sarono mengemukakan, salah satu tantangan terbesar dari inklusi keuangan di Indonesia adalah fakta bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang luas yang terdiri dari belasan ribu pulau. Permasalahan tersebut juga didukung oleh fakta mengenai populasi masyarakat Indonesia yang kebanyakan tinggal di wilayah pedesaan, sehingga membuat inklusi keuangan menjadi hal yang sulit dijangkau.
Kemudian masih banyak masyarakat unbanked. Hambatan pertama soal inklusi keuangan di Indonesia adalah fakta bahwa masih cukup banyak dari masyarakat Indonesia yang unbanked atau tidak memiliki akses perbankan. Menurut sejumlah laporan, disebutkan bahwa ada sekitar 40-60% dari masyarakat Indonesia yang unbanked. Tentu ini, ini menjadi peluang yang besar bagi perusahaan financial technology (fintech) untuk menjembatani hal tersebut dengan menyediakan layanan keuangan digital.
Masih terfokus pada masyarakat perkotaan. Meski sekarang ini sudah banyak perusahaan fintech yang menawarkan layanan keuangan digital, tidak semua lapisan masyarakat bisa menerima manfaatnya. Disebutkan bahwa kebanyakan dari pemberi layanan keuangan digital ini hanya fokus pada masyarakat perkotaan atau mereka yang memiliki penghasilan tinggi.
Sebaliknya, mereka yang tinggal di pedesaan atau tidak berpenghasilan tinggi memiliki kesulitan untuk mengakses semua layanan keuangan tersebut. Salah satu laporan menyebut bahwa 85% dari penyedia layanan peer-to-peer lending (P2P lending) hanya memfokuskan layanan pada masyarakat yang tinggal di Jakarta atau di Pulau Jawa. Sementara 15%-nya untuk masyarakat di luar Pulau Jawa.
Realita lainnya tambah Sarono tingginya biaya jasa yakni belum ada rasa percaya dan aman. Hingga banyak kasus bobolnya rekening nasabah oleh oknum hacker dan lain-lain.
Pada akhirnya mereka merasa tidak nyaman dan tidak rela jika uang yang mereka dapatkan dengan susah payah tersebut dimasukkan atau ditransaksikan ke dalam perusahaan yang tidak mereka kenal. Belum lagi kebanyakan dari mereka merasa prihatin atau khawatir terhadap keamanan di dunia internet, mengingat pada 2020 telah terjadi lebih dari 200 juta serangan siber di Indonesia.
Sedangkan kedua mahasiswa menyoroti tentang pendapatan dengan rasa kebahagiaan. Dengan memberikan contoh masih di Yogyakarta yang masih banyak berekonomi menengah ke bawah namun ternyata mereka tetap bahagia. Tanggapan dan pertanyaan itu dibahas tuntas oleh kedua nara sumber dengan perspektif masing-masing.
“Integrasi antara teks suci dan realitas ekonomi modern adalah kunci untuk menjawab tantangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.”
Seminar ini diharapkan mampu memberikan dorongan baru bagi mahasiswa dan praktisi untuk terus mengawal kebijakan ekonomi yang berbasis pada kemanusiaan dan keberlanjutan.
Laporan/Foto: Nurohman
Teks/Editor: Sarono P Sasmito
