MASYARAKAT2

Tabloid-DESA.com – Persoalan konflik lahan antara korporasi versus masyarakat ternyata bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana tanpa perlu melalui proses hukum dan persidangan. Asalkan perusahaan perkebunan dapat merangkul untuk saling menjaga keamanan, dalam niat baiknya mencapai kesejahteraan bersama.

Model penyelesaian konflik lahan lewat mediasi yang masif, melibatkan antara tokoh masyarakat Sumsel Abdul Aziz Kemis, Komnas HAM, Pemerintah Kabupaten OKI, DPRD OKI, Pendamping warga dan masyarakat akhirnya terselesaikan dalam waktu kurang dari lima bulan saja. Solusi penanganan konflik dalam waktu singkat ini, bakal menjadi catatan penting model penyelesaian konflik secara nasional.

Antara Niat Baik dan Kepentingan Publik

Siang itu, seratusan orang perwakilan masyarakat dari Desa Tani, Desa Tirta Mulia, Dusun Tepung Sari kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI tampak sangat cerah. Meski letak desa mereka sangat jauh dari ibu kota Kabupaten, namun harapan untuk menatap kesejahteraan tergambar didepan mata mereka. Sebab, dihadapan para warga tersebut ada Bupati OKI, Iskandar SE, Anggota Komnas HAM RI, Nurcholis, Perwakilan PT SAML, Ketua Fraksi PAN DPRD OKI, Budiman, Anggota Komisi II DPRD OKI, Rohmat Kurniawan, tokoh masyarakat Sumsel, Abdul Aziz Kemis, Owner PT SAML Chandra Antonio, aparat kepolisian dari Polres OKI, dan TNI hadir di ruang rapat Bende Seguguk Pemkab OKI kamis kemarin.

Para warga desa menyaksikan kesepakatan antara masyarakat tiga desa yang berjumlah 516 orang lebih itu, dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) yang selama delapan tahun terakhir mendapat hak guna usaha (HGU) dalam industri perkebunan sawitnya. Kesepakatan yang ditandatangani oleh pendamping warga, yang juga anggota komisi I DPRD OKI, Budiman itu mendapat sukacita. Isi dari kesepakatan itu antara lain, warga dua desa mendapat hak pakai pengelolaan 75 hektare lahan milik PT SAML dalam rangka memberdayakan masyarakat desa.

Komisioner Komisi Nasional Hak Azazi Manusia, Nur Kholis menyatakan, penyelesaian perdamaian antara masyarakat dengan perusahaan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dapat menjadi model penyelesaian konflik lahan secara nasional. “Saya sadari di OKI ini banyak konflik. Tapi, saya bangga sebagai putra Sumsel bisa melahirkan kesepakatan antara perusahaan dan warga, yang dilakukan di OKI. Walaupun jumlahnya kecil, tapi ada kesepakatan,”kata Nurcholis.

Dia menjelaskan, hasil kesepakatan dan perdamaian tersebut, akan dilaporkan ke Menkopolhukam Wiranto, ditembuskan tembuskan ke kpk dan kementrian terkait. Nur Kholis memastikan, bahwas peristiwa kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan tersebut di kantor Pemkab OKI, merupakan peristiwa nasional dan penyelesaian konflik lahan ditahun pertama tahun 2017. “Terima kasih pada Bapak Abdul Aziz Kemis dan Bapak Bupati OKI, mudah-mudahan model penyelesaian konflik di awal 2017 ini, menjadi model penyelesaian konflik yang digunakan untuk konflik di daerah lain secara nasional,” tegasnya.

Nur Kholis menyampaikan rasa bahagianya, karena usaha dari para rekan yang melakukan mediasi, baik pada perusahaan dan masyarakat setempat memberikan hasil yang signifikan. “Sebenarnya bukan acara hari ini yang penting, tapi prosesnya. Karena, Presiden sudah menyampaikan tentang kesejahteraan petani, tali prosesnya tidak mudah. Makanya seluruh kementerian diharapkan memikirkan bagaimana mewujudkan hal ini. “Atas perintah itu, Menteri LHK membangun task force, mendata tanah tanah yang bisa dikonversi, menteri terkait juga diminta mendukung proses ini, jangan disibukkan dengan pekerjaam lain. Karena, ini yang menjadi latar belakang masalah ini. Konflik masyarakat dan perusahaan, masyarakat dan masyarakat tidak berkesudahan. Sekarang dicari penyelesaiannya, dengan cara terkuat itu ya korporasi,”ujar dia.

Meski dalam kesepakatan tersebut, 75 hektare yang akan diserahkan untuk dikelola menjadi lahan pertanian padi oleh warga ukurannya sangat kecil tetapi niat baik perusahaan sawit untuk mensejahterakan masyarakat setempat, telah menjadi sebuah prestasi yang sangat besar. “saya memberikan apresiasi pada pihak perusahaan karena telah memberi lahan menjadi tumpang sari. Memang, HGU itu masih milik perushaan tapi pengelolaan diserahkan kepada warga. Soal peruntukan itu untuk apa, kalau dalam aturan harus tanam sawit ya tanam sawit. Pemerintah mendorong agar semua program ini berhasil. Kepada petani, jangan banyak yang jadi calo. Kalau lahan untuk orang berapa, jangan diolah hanya untuk beberapa orang dan dikontrakkan lagi ke orang lain,” tambah dia.

KomnasHAM, tambah dia, bercita cita untuk mendorong agar para petani menjadi sejahtera. “Setelah ini perusahaan jangan sok hebat. Tapi, masyarakat juga jangan petantang petenteng, jangan selalu ribut. Selain tanah dan lahan, yang paling penting itu adalah hubungan harus perbaiki, sepakat untuk mengakhiri konflik dan menjalin kerjasama. Mari kita melangkah kedepan, itu yang melatar belakangi kesepakatan ini,” tukasnya.

Mengurai Konflik Mengatur Strategi

Konflik antara warga tiga desa di OKI versus PT SAML yang bergerak dalam industri perkebunan sawit di OKI mulai terjadi sejak tahun 2010 silam. Sebagian besar warga setempat, merupakan transmigran yang telah tinggal puluhan tahun di daerah tersebut. Lahan yang mereka miliki sebagian ada yang dijual, karena warga ingin mencari kehidupan lain. Namun, sebagian warga lainnya masih menetap dengan dan bersatu dalam keterbatasannya. Masyarakat setempat selama ini mengandalkan hidupnya menjadi petani padi dengan sistem tadah hujan. Kehidupan mereka yang sederhana dibalut dalam budaya gotong royong dan persatuan sesama pendatang, cukup memberi kekuatan bagi warga desa untuk bertahan.

Sampai tiba waktunya, pada tahun 2009 sebuah perusahaan sawit berskala nasional hadir di wilayah tersebut. PT Selatan Agro Makmur Lestari mendapat hak guna usaha (HGU) lahan milik pemerintah Kabupaten OKI.

Pendamping masyarakat dua desa, yang juga Anggota Komisi I DPRD OKI, Budiman menceritakan, ketika perusahaan tersebut hadir timbul harapan baru bagi masyarakat, yang sangat berharap perusahaan tersebut sedikit membagi kesejahteraan bagi warganya. “Namun, perusahaan yang baru akan membangun perkebunan tidak bisa serta merta turut memberdayakan, karena perusahaan baru belum bisa merealisasikannya,”kata Budiman.

Mendengar adanya perusahaan perkebunan sawit didesa mereka, sebagian besar penduduk yang dulunya merantau kemudian pulang. Warga kemudian kecewa mengetahui perusahaan tersebut belum bisa memberdayakan, atau mempekerjakan warga setempat. Perselisihan mulai muncul, warga yang berharap mendapat perhatian perusahaan justru berulah. Para “provokator” bermunculan, fitnah tidak bisa dihindari, akibatnya terjadi suasana yang kurang kondusif sejak tahun 2010 atau lebih kurang setahun keberadaan perusahaan tersebut dikawasan tersebut. “Cukup panjang catatannya, ada aksi pengerusakan, bahkan saling lapor antara perusahaan dengan warga juga terjadi,”kata Budiman.

Ketegangan yang terus terjadi antara masyarakat dengan PT SAML terus terjadi. Pemerintah Kabupaten OKI yang pada masa itu dipimpin oleh Ishak Mekki, mulai melakukan mediasi dengan warga. Sayangnya selalu berakhir dengan deadlock dan tidak juga menemukan titik terang, serta kesepakatan dalam perjanjian perdamaian. Dalam catatan Tabloid desa, hingga saat ini masih terdapat dua orang warga yang ditahan karena dugaan pengerusakan perkebunan.

Mencari Solusi Ditengah Regulasi

Delapan tahun mengelola mengelola lahan di OKI, Managemen PT SAML kemudian mencoba cara lain agar mendapat ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Meski telah melakukan berbagai upaya hukum dan mediasi, selalu mendapatkan jalan buntu. Sebagian warga mendesak ingin mendapatkan lahan tersebut sebagai hak milik. General Manager Legal PT SAML, Janto Chandra mengatakan, jalan buntu akan selalu terjadi jika masyarakat memaksa perusahaan untuk memberikan lahan mereka sebagai hak milik. “Perusahaan saja Cuma punya hak guna usaha, bagaimana bisa memberikan lahan untuk jadi hak milik warga. Karena itu solusinya perusahaan berniat untuk mensejahterakan masyarakat,”kata Janto Chandra.

Persoalan tersebut terus berlarut. Hingga pada September 2016 lalu, tokoh masyarakat Sumsel, Abdul Aziz Kemis bersama pendamping warga, Budiman, dan anggota Komisi II DPRD OKI, Hidayat melakukan pertemuan dengan masyarakat dua desa satu dusun tersebut. Warga yang selama ini mendambakan perhatian pemerintah dan wakil mereka di DPRD, menyambut kedatangan tim yang diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam persoalan konflik tersebut. “Masyarakat sudah lelah, perusahaan juga lelah menghadapi persoalan yang tidak berkesudahan. Harus dicarikan solusi yang tepat, agar masyarakat mendapatkan perhatian dan didesa disejahterakan oleh perusahaan. Hingga rasa keadilan dan kesejahteraan bersama dapat terwujud,”jelas Aziz Kemis.

Menurut Aziz, selama tiga bulan lebih dilakukan mediasi yang melibatkan semua pihak. Bukan hanya pemerintah Kabupaten OKI, DPRD, dan masyarakat setempat saja. “Tetapi juga melibatkan perusahaan secara langsung, dalam hal ini adanya niat baik dari Bapak Chandra Antonio selaku pemilik perusahaan PT SAML,”tegas Aziz.

Niatan perusahaan untuk membina dan memberdayakan masyarakat telah tercantum dalam program, namun hal tersebut seakan terlupakan, lantaran benturan-benturan konflik dilapangan. “Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Kita harapkan masyarakat dua desa dan satu dusun dapat merasakan kesejahteraan bersama dalam pembinaan perusahaan,”tegas dia.

Anggota DPRD OKI Rohmat Kurniawan menambahkan, dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, negosiasi antara pendamping warga desa, perusahaan, dan mediator netral Abdul Aziz Kemis, mulai mencapai kata kesepakatan. Pemahaman mengenai keharusan masyarakat untuk memiliki lahan tersebut kemudian berubah. Mengingat, pentingnya pemberdayaan dan pembinaan perusahaan pada warga desa. Persoalan kepemilikan lahan dan hak guna usaha yang selama ini dianggap menjadi pemicu konflik mulai dikesampingkan. Masyarakat setempat pada dasarnya memahami bahwa mereka tidak memiliki hak untuk memiliki lahan yang sepenuhnya milik pemerintah tersebut. Perusahaan juga memahami bahwa mereka hanya mendapat izin guna usaha selama 30 tahun saja. “Kenyataannya masyarakat mulai menempati lahan transmigrasi didaerah tersebut sejak tahun 1982. Dan perusahaan mulai menggunakan hgu-nya sejak tahun 2009,”jelas Rohmat.

Ditengah kebuntuan untuk mencari jalan keluar, perusahaan dan pendamping membutuhkan lembaga negara yang netral dan memiliki kekuatan hukum dalam proses penyelesaian selanjutnya. Komnas HAM kemudian diminta untuk menjadi penengah dalam mengatasi persoalan konflik lahan tersebut. “Komnas HAM memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut, hingga kesepakatan tersebut masuk dalam ranah komnas HAM bersama pemkab,perusahaan, dan warga,”kata Rohmat.

Desa Menatap Masa Depan

Kesepakatan yang ditandangani dan dihasilkan memberi harapan baru bagi dua desa dan sati ddusun di OKI. Lahan HGU milik PT SAML dipinjamkan seluas 75 hektare dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Lahan yang pada perizinannya untuk perkebunan sawit, menjadi lahan tumpang sari Masyarakat dalam menanam padi. Perusahaan juga akan membantu masyarakat setempat lewat program CSR dan koperasi. Konsekuensi lainnya, masyarakat menjamin keamanan wilayah perkebunan termasuk aset sawit dan lahan yang dikelola PT SAML.

Perwakilan warga Air Sugihan, Budiman mengungkapkan, setelah adanya kesepakatan perdamaian ini, kedepan diharapkan bisa ada hubungan yang lebih baik lagi. Karena, memang proses mediasi ini sudah cukup panjang, yakni sejak 2012 lalu. “Semua ini diawali oleh sama-sama egois. Perusahaan memiliki HGU dan masyarakat memiliki kampung. Pada akhirnya ada hal yang mempertemukan semua perbedaan ini. Saya berharap tidak sampai disini kerjasama ini. Kita akan jadikan hasil 75 hektar ini laksana 400 hektar. Saya berharap semua ini berakhir, setelah ada warga Desa Marga Tani yang ditahan Suyanto dan Jumiran. Kita berharap dengan proses perdamaian ini bisa membuat pertimbangan lain dari Kejari untuk memberikan tuntutan,” ungkapnya.

Senada dikatakan General Manajer Legal PT SAML Janto Candra. Menurut dia, pihaknya percaya dengan ketulusan dan niat baik hingga proses negosiasi dan perdamaian dapat diselesaikan. “Kami akan bekerja sama lagi dengan Pemkab OKI, khususnya untuk tenaga kerja. Sekarang mari buka lembaran baru, yang penting kedepan kesejahteraan kita makin meningkat,” tukasnya.

Dalam acara penandanangan perdamaian tersebut, Bupati OKI iskandar SE mengatakan, saat ini mulai tumbuh satu jiwa kearifan lokal, antara korporasi dan masyarakat. “siang ini semua menyaksikan suatu kearifan lokal yang tumbuh, yang selama ini dikhawatirkan akan runtuh dan tergerus. Terima kasih kepada kakanda Abdul Aziz, karena lewat musyawarah mufakat yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan konflik antara warga dan perusahaan,”kata Iskandar.

Menurut dia, model penyelesaian ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian konflik di Indonesia. “Ada hukum positif disini, yakni meringankan tugas aparat hukum. Mari kita bangkitkan semangat jati diri negara ini musyawarah mufakat. Saya respek dengan manajemen PT SAML. Jadi sekarang mari mendorong, jangan dilihat nilai dari kesepakatan ini. Tapi lihat dari kesunggujan perdamaian kesepakatan ini. Saya harapkan perushaan perusahaan yang lain bisa melakukan kerjasama seperti yang dilakukan PT SAML,” tambah dia.

Comments

By admin

Leave a Reply