Tabloid-DESA.com Pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada mulai menjelang. Pekan ini, seluruh bakal calon Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, dan Gubernur- Wakil Gubernur bakal mendaftarkan diri ke Kabupaten/kota dan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Mereka telah mempersiapkan diri untuk “diadu” dalam rangka mendapatkan suara dari masyarakat yang punya hak pilih, agar bisa membawa amanah tersebut untuk mensejahterakan masyarakat.
Tahapan Pilkada Dimulai
Terhitung mulai tanggal 8-10 Januari 2017, seluruh bakal calon kepala daerah se-Indonesia telah mendaftarkan diri sebagai balon Gubernur-Wakil Gubernur, Wali Kota-Wakil Wali Kota, dan Bupati-Wakil Bupati ke KPU Provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia.
Para bakal calon kepala daerah tersebut telah melengkapi berbagai persyaratan yang telah diberikan. Mereka juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU bekerjasama dengan IDI dan tenaga psikolog profesional.
Di Sumatera Selatan dilaksanakan 9 Pilkada di Kabupaten/kota dan 1 Pilkada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 39 pasangan calon telah pula mendaftarkan diri ke KPU, dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSMH Palembang.
Meski baru memasuki tahap pendaftaran, namun setidaknya iklim politik mulai memanas. Hiruk pikuk dukungan lewat pelaksanaan deklarasi yang menghimpun ratusan bahkan ribuan orang pendukung pasangan bakal calon kepala daerah telah menjadi bagian peta politik yang menjadi pertimbangan kedepan.
KPU Provinsi Sumsel sejak 8-10 Januari, menerima pendaftaran para bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Empat pasangan bakal calon telah mendaftarkan diri. Pendaftar pertama paslon Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyuddin. Kemudian Herman Deru-Mawardi Yahya, Dodi Reza Alex-Giri Ramanda N Kiemas, dan Saifudin Aswari-Irwansyah.
Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan para calon-calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel tersebut telah menyerahkan dan melengkapi berkas pencalonan yang diserahkan langsung kepada tim pemeriksaan berkas. “Saat pendaftaran, KPU menyediakan dua layar infokus untuk disaksikan bersama coklit berkas sebagai diketahui secara transparan kelengkapan berkasnya. Semoga bisa diterima syarat calon dan pencalonanya,” kata Naafi.
Menurut dia, KPU melakukan transparansi dalam melayani proses pendaftaran, karena selain KPU pendaftaran tersebut juga langsung di awasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. 39 orang pasangan bakal calon kepala daerah sebagian besar telah melakukan pemeriksaan kesehatan sejak 11 Januari di RSMH Palembang. Dari 10 pilkada serentak di Sumsel yaitu 1 Pemilihan Gubernur Sumsel dan 9 pemilukada kabupaten dan kota, terdapat 39 bapaslon kepala daerah atau sebanyak 78 individu bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan ke KPU masing-masing.
Sedikitnya terdapat sekitar 28 dokter yang mengawal jalannya MCU yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana MCU Dr Julius, yang juga selaku manager Graha Eksekutif. Tes tersebut diselenggarakan sejak pukul 07.00 WIB yang para tim dan yang diperiksa dilakukan isolir secara ketat..
“Semua hari ini hadir. Walau tadi ada tiga pasangan yang baru datang menjelang tes psikologi dimulai. Selanjutnya siang sampai malam ini mereka akan menjalani tes urine yang dilakukan BNN,” kata Ketua KPU Sumsel Aspahani didampingi Ketua tim pemeriksa kesehatan dr Rizal Sanif dan Direktur Utama RSUP Mohammad Hoesin, Dr M Syahril Mansyur SpP MPH.
Menurut Aspahani para bakal calon kepala daerah akan menjalani serangkaian tes kesehatan yang dilakukan tim dokter mulai pagi sampai selesai.
“Tim dokter akan memplenokan hasil tes jasmani, rohani dan bebas narkoba ini pada 15 Januari 2018. Lalu pada tanggal 16 Januari 2018, Insya Allah kalau tidak ada halangan, KPU Sumsel dan KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada akan menerima langsung hasil dari IDI atau tim dokter yang melaksanakan tes tersebut,” kata Aspahani.
Ketua tim pemeriksa kesehatan yang juga Ketua IDI Sumsel dr Rizal Sanif mengatakan, dokter yang terlibat dalam tes medis mencapai 30 dokter sesuai spesialisasinya. Ada dokter spesialis syaraf, mata, jantung, penyakit dalam, bedah, THT, kebidanan, gigi, bedah vaskuler dan lain sebagainya
“Hasil pemeriksaan ini bersifat final dan mengikat. Tidak ada pembanding. Jika dia (bapaslon) keberatan bisa menemui langsung tim dokter,” dirinya melanjutkan.
Masing-masing bakal calon kepala daerah bisa saja tidak memenuhi syarat untuk maju, andai dari ketiga pemeriksaan yang dilakukan oleh HIMPSI, mengenai psikologi, IDI mengenai pemeriksaan kesehatan jasmani, dan BNN mengenai pemeriksaan narkoba dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Mungkin dari ketiga pemeriksaan ini ada salah satu hasil pemeriksaan kesehatan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat,” katanya.
Dalam pelaksanaan tahapan pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel berkomitmen untuk melaksanakan pilkada bersih.Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi menegaskan, tahapan Pilkada pasca pendaftaran calon langsung mengikuti serangkaian tes kesehatan, psikotes dan narkoba oleh lembaga yang ditunjuk oleh KPU Sumsel.
“Prinsipnya KPU melayani untuk mengahsilkan Pilkada yang berkualitas,” kata Naafi sembari menerangkan penetapan pasangan calon sesuai jadwal, 12 Februari nanti.
Demikian juga dengan Bawaslu. Lembaga pengawas pemilu ini siap memastikan pengawasan pesta rakyat Sumsel susuai dengan tahapan dan aturan.
“Kita sudah siapkan timnya,” kata Pimpinan Bawaslu Divisi Hukum dan Penindakan, Iwan Ardiansyah SH.
Menurutnya, menjamin Pilkada berkualitas Bawaslu juga akan memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan baik oleh pasangan calon, tim pemenangan dan juga penyelenggara pemilu sampai ke tingkat bawah.
“Struktur pengawasan telah kita siapkan, termasuk pengawasan terhadap- kemungkinan keterlibatan ASN. Kami juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada temuan pelanggaran sealam pilkada ini,” harapnya.
Para Calon Pemimpin Kita
10 Pilkada yang berlangsung di 9 Kabupaten/kota di Sumsel mulai berlangsung. Suasana panas politik kian terasa dengan munculnya para wajah lama yang sudah siap dengan berbagai program untuk membangun dan membawa kemajuan daerahnya.
Pilgub Sumsel
Sebanyak empat bakal pasangan bakal calon Gubernur- Wakil Gubernur Sumsel telah bersiap untuk maju pada pemilu yang akan berlangsung serentak pada 27 Juni 2018akan datang. Para balon tersebut yakni Dodi Reza Alex dan Giri Ramanda N Kiemas yang di usung tiga partai politik yakni Partai Golkar, PDIP dan PKB dengan jumlah dukungan 29 kursi DPRD Sumsel. Ishak Mekki- Yudha Pratomo Mahyuddin di usung tiga partai yakni partai Demokrat, PBB, dan PPP dengan jumlah 15 kursi. Herman Deru – Mawardi Yahya dengan dukungan tiga partai yakni Partai Nasdem, PAN, dan Hanura dengan 16 kursi. Dan Saifudin Aswari- Irwansyah Sofyan Rebuin dengan 15 kursi dari dua partai yakni Partai Gerindra dan PKS.
Meski masih dalam proses pengecekan kesehatan dan administratif lainnya, namun sudah dapat dipastikan empat paslon ini yang akan bertarung merebut hati pemilih di Provinsi Sumatera Selatan. Menariknya pada pilgub Sumsel 2018 ini terdapat kader dari partai politik yang sama harus ‘bersaing’ di pilgub Sumsel. Masing-masing dua dari partai Golkar. Yakni Dodi Reza dan Mawardi Yahya yang merupakan kader senior partai Golkar. Serta ada nama Giri Ramanda dan M Irwansyah yang sama-sama kader PDIP.
Namun Irwansyah yang tercatat sebagai Bendahara DPD PDIP Babel memilih hengkang dari PDIP dan kini berlabuh ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel. Bahkan Irwansyah telah mendapat Kartu Tanda Anggota PKS yang diberikan langsung Ketua DPW PKS Sumsel, Erza Saladin sebelum pendaftaran pasangan Aswari-Irwansyah ke Komisi Pemilihan Umum, Rabu (10/1/2017).
Sementara Mawardi Yahya, saat ditanya terkait statusnya di Golkar. Dia mengaku masih sebagai kader Golkar. “Tidak ada-tidak ada mundur (dari Golkar),” singkat Mawardi.
Pengamat sosial politik, Bagindo Togar menilai majunya nama-nama dari partai yang sama ini akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, andai para kandidat tidak mampu memahami, merespon dan merumuskan model serta strategi pendekatan terhadap simpul atau kelompok masyarakat yang pernah menjadi basis-basis pendukung parpol yang pernah diikutinya.
Sang calon lanjut Bagindo, dianjurkan untuk tidak lalai, lengah maupun salah dalam membangun pola pendekatan sosial kepada tatanan konstituen.
“Disini equitas, komunikasi dan derajat harmonisasi antar kader partai diuji, mana yang paling mampu mengakomodir partisipasi serta tuntutan sesama warga atau kader parpol,” ujar Ketua IKA FISIP Universitas Sriwijaya ini.
Sedangkan Giri dan Irwansyah memiliki basis kekuatan yang berbeda. Irwansyah yang telah didaulat menjadi Kader PKS dinilai telah melakukan beragam pertimbangan maupun kalkulasi politik yang akurat, ketika menerima amanah sebagai calon wagub mendampingi Aswari. Sementara PDIP sendiri lanjut dia, adalah partai politik senior yang ideologis serta dikelola secara modern dimana tingkat kepatuhan kadernya tergolong tinggi.
“Akan tetapi, bisa saja Irwansyah merambah basis nasionalis kultural, bukan kepada nasionalis struktural. Irwansyah selayaknya faham atas realitas politik yang berkembang dalam kelompok kelompok sosial, secara khusus dalam masyarakat penganut ideologi nasionalis terbuka,” katanya.
Sedangkan dalam kasus Dodi dan Mawardi, dia menyarankan agar Dodi melakukan safari, konsolidasi dan silahturahim politik kepada para sesepuh alias senior Partai Golkar lainnya di wilayah Sumsel. Dimana para senior tersebut adalah rombongan generasi yang konon harmonisasinya lebih condong ke sosok Mawardi.
“Dodi diharapkan mampu untuk lebih peka dan ware dalam konteks ini,” kata dia.
Konsekuensi dari pilkada ini bukan hanya akan memecah simpati pemilih, juga akan memecah keberadaan mereka di partai. ketua DPD Golkar Sumsel Alex Noerdin bakal memecat Mawardi dari anggota partai Golkar Sumsel.”Kita pecat dari Golkar,”kata Alex.
Menurut Alex yang juga Gubernur Sumsel ini, bahwa sesuai dengan aturan jika ada kader yang tetap mencalonkan diri sebagai calon kepala maka akan dipecat. Karena keputusan DPP adalah keputusan final yang harus dipatuhi oleh seluruh kader. “Itu artinya membelot dari intruksi partai. Karena itu adalah perintah partai yang harus ditaati dan jalani oleh seluruh kader,”kata Alex.
Dalam pilkada Sumsel sebagai pimpinan tertinggi Alex menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bahu membahu memenangkan pasangan Dodi Reza-Giri Ramanda pada Pilkada Sumsel yang akan berlangsung Juni mendatang.”semuanya harus bergerak secara bersama, baik itu pengurus bawah hingga yang paling tinggi,”kata Alex.
Ketua harian DPP Golkar Sumsel, M Yansuri mengingatkan bahwa jika ada kadernya yang membelot dengan tetap maju sebagai calon kepala daerah itu artinya tidak mematuhi keputusan dan aturan yang ada dalam partai.”Ya kalau bersebrangan tentu akan mendapatkan sanksi, sanksi terberat adalah dipecat dari keanggotaan dan kepungurusan partai, artinya harus keluar dari Golkar,”kata Yansuri. Sebelumnya Mawardi tidak mau berkomentar apakah akan keluar dari partai Golkar atau dipecat. Karena dirinya maju sebagai cawagub berpasangan dengan herman Deru.”Tidak ada itu,”ungkap dia.
Bagaimana dengan Eddy Santana Putra? Mantan calon walikota Palembang, Eddy Santana Putera (ESP) meski tidak mendapat tiket maju PIlkada Sumsel dia berkomitmen tetap terjun dengan menjadi tim pemenangan pasangan calon.
“Saya tetap ikut Pilgub, walau tidak sebagai calon ya sebagai tim pemenangan yang saya komandoi langsung,” kata ESP.
Mantan ketua DPD PDI Perjuangan ini menyebutkan, bakal membentuk tim lengkap dengan basis suara utama di kota Palembang dan sekitarnya. “Saya akan bergerak dan mendeklarasikan pasangan calon yang saya dukung nanti, yang jelas pasangan yang kuat karena Pilgub Sumsel tahun ini tidak merata, hanya ada dua paslon kandidat yang kuat,” tegasnya.
Ia memastikan, Paslon yang dia dukung tidak tidak mesti merupakan kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan. “Tidak harus (yang diusung PDIP),” katanya.
Saat ditanya apakah pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya, ia meninta bersabar untuk menunggu penetapan dari KPU. “Lihat nanti, sekarang masih tes kesehatan, kalau sudah ditetapkan KPU baru saya umumkan. Kan tidak etis diumunkan ternyata tidak lolos penetapan pasangan calon. Saya akan bertemu dulu dengan kandidat yang akan saya usung,” tukasnya.
Pilkada 9 Kabupaten/Kota
9 Kabupaten/kota yang bakal menggelar pilkada Wali Kota-Wakil Wali/Bupati-Wakil Bupati akan berlangsung di kota Palembang, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Parbumulih, dan Banyuasin.
Masing-masing bakal calon telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten/Kota. Banyak wajah-wajah lama yang muncul kembali untuk bertarung memperebutkan kursi Bupati dan Wali Kota. Partai-politik telah menyerahkan SK sebagai partai pengusung dan pendukungan bagi bakal calon kepala daerahnya.
Untuk Kota Palembang, terdapat empat paslon yakni Harnojoyo-Fitrianti Agustinda, Sarimuda-Abdul Rozak, M. Akbar Alfaro-Hernoe Roesprijadji, dan Mularis Djahri-Saidina Ali. Balon Harnojoyo-Fitrianti Agustinda mendapat perhatian lima partai politik yakni DEMOKRAT, PDI-P, PAN, PKB, dan PBB. Tetap muncul wajah lama yang telah empat kali mengikuti pilkada yakni Sarimuda yang berpasangan dengan Abdul Rozak didukung oleh tiga partai yakni Gerindra, PKS, dan Nasdem. Sedangkan Mularis-Saidina Ali didukung partai Golkar, Hanura, dan PPP.
Satu-satunya bakal calon lewat jalur perseorangan yakni M. Akbar Alfaro-Hernoe Roesprijadji maju dengan keyakinan yang pasti. “Dalam tahapan yang kami lewati saat ini Alhamdulilah dukungan rakyat semakin solid mendukung kami untuk maju dan menyelesaikan problem Palembang, bahkan ada masyarakat yang datang langsung ke posko – posko kami ditingkat kecamatan dan kelurahan memberikan KTP secara sukaraela sebagai persyaratan untuk maju dalam jalur perseorangan di Pilkada Kota Palembang Tahun 2018 ini,” katanya.
Pola kecintaan, pendidikan politik yang partisispatoris menjadi kunci solidnya dukungan rakyat Palembang kepada AKHOR sehingga halang rintangan bisa terlewati.
Ditempat yang sama, Hernoe Roesprijadji Bakal Calon Wakil Walikota Palembang memiliki keyakinan yang kuat untuk membawa perubahan di Palembang hal inin berdasarkan masukan dan pengalian informasi yang dilakukan oleh AKHOR saat melakukan blusukan.
“Problem Palembang yang sangat kompleks hari ini sudah kami tuangkan dalam bentuk visi dan misi kami yaitu mewujudkan Palembang Hebat dengan 5 G yaitu Good Governance, Good Public Service, Good Living Hood, Good Income, Good City dengan visi dan misi ini kami harapkan dapat terwujudnya Kota Palembang yang Hebat Warganya, Hebat Kotanya dan Hebat pemerintahanya.
Diketahui, Paslon Akhor harus memperbaiki syarat dukungan karena hasil rekapitulasi hanya 26.711 dukungan yang memenuhi syarat, sehingga paslon Akhor kekurangan 47.650 dari total syarat dukungan untuk mendaftar berjumlah 74.361. Sesuai PKPU harus dikali dua lipat perbaikannya sejumlah 95.300 dukungan. Sesuai jadwal pasangan ini harus menyerahkan dukungan batas waktu sampai 20 Januari.
Di Empat Lawang, Bakal Calon Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad yang akan maju berpasangan dengan kader PDIP Yulius Maulana menyambut baik bakal menghadapi pesaing dua Paslon. Keberadaannya yang sempat menang pilkada pada periode lalu, mendorong Joncik-Yulius untuk kembali bertarung mendapat perhatian para calon pemilih di Empat Lawang. “Kita tidak ada target borong partai. Buktinya wong lain jugo pacak maju. Kita senang kalau melalui dukung parpol ada pasangan David-Edward Kohar. Sedangkan jalur independen ada Noto-Drs Kison Syahrin. Bagus banyak pilihan. Masyarakat punya alternatif. Bisa lihat track record masing-masing calon yang jual program. Dak usah black campaign, negatif campaign. Ada kemungkinan 3 pasang. Kita berharap itu dukungan riil masyarakat,” ungkap Joncik.
Pasangan Joncik Muhammad dan Yulius Maulana dengan mengusung jargon Empat Lawang Lebih Baik itu, mendapat dukungan lima partai politik yakni PAN, DEMOKRAT, PKB, PPP, dan PKPI
Wakil Ketua DPW PAN Sumsel, Abdul Aziz Kamis menyerukan agar masyarakat Empat Lawang bersatu membulatkan tekad demi kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang H. Joncik Muhammad dan Yulius Maulana pada 27 Juni 2018 nanti.
“Mari bersama karena kita telah rindu pembangunan di kabupaten Empat Lawang ini, dan inilah saatnya, semoga nantinya tahun 2018 ini kita akan memiliki bupati dan wakil bupati Empat Lawang yang baru dan mereka adalah H.Joncik Muhammad dan Yulius Maulana,” imbuh Aziz Kamis saat deklarasi JM beberapa waktu lalu.
1 Calon Tunggal dan 11 Balon Wali Kota/Bupati lewat jalur perseorangan
9 Pilkada di Kabupaten/kota di Provinsi Sumsel semakin meriah, sebab tercatat sebanyak 11 orang bakal calon Bupati-Wakil Bupati/ Wali kota-Wakil Wali Kota yang maju lewat jalur perseorangan atau independen.
Para balon independen itu yakni: Kota Palembang, M. Akbar Alfaro- Hernoe Roesprijadji, Muara Enim terdapat Shinta Paramita sari-Syuryadi, Kabupaten Lahat terdapat tiga pasangan calon yakni, Purnawarman Kias- Rozi Adiansyah, Hapid Padli- Erlansyah Rumsah, dan Dodo Arman- Mayor (purn) Sutrisno, Empat Lawang Yulizar Dinoto- Kison Syahrin, Lubuk Linggau Toyeb Rakembang- Sofyan, Kabupaten Banyuasin, Buya H.M Husni Thamrin Madani- Supartijo, Pagaralam, Hermanto -Musabaqo, Ludi Oliansyah-H.A Fachri, Novirzah Djazuli- Suharindi. Para bakal calon indepeden ini, telah mengumpulkan dukungannya dan telah diterima lolos administrasi untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan oleh KPU Kabupaten/kota.
Ada juga bakal calon perseorangan yang ditolak oleh KPU Kota Palembang, yakni paslon Chairilsyah-Mualimin. Menurut komisioner KPU Palembang divisi Teknis Firamon Sakti, penolakan berkas tersebut setelah kedua bakal pasangan calon tidak bisa memenuhi syarat pencalonan yang ditetapkan KPU hingga pukul 24.00. “Kita tolak Chairilsyah-Mualiman, karena dokumen-dokumen banyak belum lengkap,” kata Firamon.
Menurut Firamon, pihaknya sudah meminta kepada kedua pasangan itu, untuk memperbaikinya segera, namun nyatanya tidak dipenuhi. “Kita kembalikan dan menunggu perbaikan atas dokumen yang ada hingga pikul 00.00 Wib. Namun pada pukul 23.30 datang kembali, namun berkas yang sama,” katanya.
Dijelaskan Firamon, dengan begitu ada 4 bakal pasangan calon yang mendaftar le KPU Palembang dan telah menyerahkan berkas syarat calon dan pencalonan, yaitu dari jalur parpol Harnojoyo-Fitrianti Agustinda, Sarimuda- Kgs Abdul Rozak dan Mularis Djahri- Syaidina Ali.
Sementara dari jalur independen atau perseorangan Akbar Alfaro-Herno. “Berkas calon lainnya mayoritas sudah lengkap, hanya proses seperti LHKPN di KPK, tapi mereka sudah menyertakan tanda penerimaan sudah lapor,” katanya.
Sementara Kordiv Pencegahan dan hubungan antar lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Palembang Dadang Aprianto menyatakan, masalah penolakan berkas syarat calon itu merupakan ranah KPU dan pihaknya tidak ingin mengintervensi. Namun pihaknya siap menerima pengaduan bakal calon.
“Kita memang ada disana semalam. Mereka mengindikasi ada dugaan pelanggaran dan akan melapor ke Panwas, alasan mereka ada penafsiran berbeda soal Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kami siap membuka 24 jam pengaduan, dan mereka belum melapor, jika ada temuan akan kita tindak. Kalau berdasarkan pendapat KPU saat itu, memang tidak perlu dibuat tanda terima,” katanya.
Sedangkan bakal calon wakil walikota Palembang dari jalur perorangan yang syaratnya ditolak KPU Mualimin membenarkan jika berkas mereka ditolak KPU Palembang. Atas itu, pihaknya akan melapor ke Bawaslu Sumsel, setelah sebelumnya melapor ke DKPP.
“Tentu ini kecelakaan hukum, karena syarat wajib sudah dipenuhi, tapi mereka bersikeras tak mau menerima. Bahkan ada satu kejanggalan dimana komisioner KPU dan Panwaslu melakukan rembuk dipanggung saat itu, tapi mereka tidak menyampaikan dan setelah itu tidak menerima berkas kita. Langkah yang dimabil akan dibawak ke Bawaslu Sumsel karena semalam ada Panwaslu ditempat. DKPP sudah kita laporkan pada 9 Januari lalu dan adanya peristiwa semalam, jadi bahan baru sehingga jadi tambahan,” katanya.
Sedangkan di Kota Prabumulih, pilkada hanya diikuti calon tunggal yakni Ridho Yahya-Ardiansyah Fikri yang didukung 10 partai politik yakni Partai GOLKAR, PDI-P, NASDEM, PKB, HANURA, DEMOKRAT, PAN, PPP, PBB, dan PKPI.
Calon Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya bersyukur semua partai politik yang ada di Kota Prabumulih menjatuhkan dukungan kepada dirinya. Hal itu, menurut Ridho, membuktikan kinerja dia dan Wakil Wali Kota Ardiansyah Fikri selama lima tahun ini mendapat apresiasi dari wakil anggota DPRD Prabumulih yang notabene orang partai politik.
Ketua KPU Prabumulih Takhyul Hamid mengatakan, meski pilkada Kota Prabumulih bakal diikuti satu paslon namun KPU Prabumulih tetap memproses pendaftaran sesuai dengan aturan yang ada.
“Sesuai aturan yang ada, meski cuma ada calon tunggal, tidak menjadi halangan untuk menggelar pilkada. Sebab hal itu dimungkinkan oleh Undang-undang untuk tetap dilaksanakan,” pungkasnya.
Siapkan Pilihan Kita
Pemimpin menurut para ahli didefenisikan sebagai individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Jadi pemimpin dapat diartikan sebagai seorang individu yang memiliki pengikut dalam jumlah besar, yang akan membawa dan mengajak para pengikutnya untuk sampai pada tujuan yang disepakati.
Seorang pemimpin bisa digambarkan sebagai seorang pilot yang membawa pesawat terbang. Seorang pilot harus memahami dan menguasai semua instrumen di dalam cockpit, agar penerbangan berjalan lancar, sehingga semua penumpang selamat sampai tujuan. Kecakapan pilot mengendalikan pesawat dalam berbagai situasi, merupakan faktor terpenting bagi keamanan dan keselamatan selama penerbangan.
Untuk menjadi seorang pilot, harus mengikuti pendidikan formal selama beberapa tahun. Selain melatih kecakapan mengendalikan pesawat secara rutin, masih ada satu tahap yang harus dijalani lagi, yaitu ujian untuk mendapatkan lisensi layak terbang. Lisensi ini mesti diperbarui dalam rentang waktu tertentu, sesuai jenis lisensi yang dimiliki. Tahap-tahap yang harus dilalui calon pilot itu, merupakan seleksi untuk menentukan apakah ia telah cakap dan layak menjadi pilot atau tidak.
Dalam skala yang lebih besar, seperti pemilihan kepala daerah yang berlangsung memilih pemimpin merupakan bentuk tanggungjawab kita sebagai insan beragama dan warga negara yang baik. Karena itu, sebelum memberikan amanat kepada seseorang menjadi pemimpin, sebaiknya kita memiliki gambaran lebih awal tentang karakter seorang pemimpin.
Pandangan pertama yang perlu kita sepakati adalah pemimpin merupakan abdi masyarakat. Sebab, kepemimpinan merupakan amanah (titipan) dari Allah maupun masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan menyadari kepemimpinan merupakan amanah, semestinya tak perlu terjadi konflik untuk merebut kekuasaan. Apalagi sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya.
Pengamat politik dari UIN Raden Fatah Palembang, DR. Bukhori mengatakan, karena kepemimpinan merupakan amanah, maka untuk meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur dan baik. Tugas yang diamanatkan harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana. Karena itu, ketika memilih pemimpin seharusnya masyarakat tidak melakukannya berdasarkan golongan dan kekerabatan semata. Seorang pemimpin harus dipilih berdasarkan keahlian, profesionalisme dan keaktifan.
“ Menurut Ibnu Taimiyah, substansi kepemimpinan merupakan amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas, dan memiliki tanggung jawab yang benar dan adil, jujur serta bermoral baik. Jika kriteria ini bisa dipenuhi oleh seorang pemimpin, insyaallâh akan membawa pada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan dinamis,” kata dia.
Amanah merupakan salah satu prinsip dasar kepemimpinan Rasulullah, selain tiga prinsip lainnya. Yaitu shiddîq (jujur), fathânah (cerdas dan berpengetahuan), amânah (dapat dipercaya), dan tablîgh (berkomunikasi dan komunikatif dengan semua orang). Empat sifat dasar ini juga bisa menjadi faktor yang membedakan antara penguasa dan pemimpin.
Seorang penguasa, biasanya mendapat kekuasaan dengan cara merebut dari pihak lain, lewat peperangan atau penjajahan. Sebagian besar orang yang berada dalam kekuasaannya, juga tak pernah merasakan kedamaian. Bahkan, tak menutup kemungkinan mereka akan berada dalam kondisi tertekan, karena harus menuruti setiap kemauan penguasa. Penguasa pun memiliki kewenangan tunggal dan bersifat mutlak, serta tak bisa diganggu gugat.
Sedangkan pemimpin, mendapat kepercayaan dari orang lain karena diakui kemampuan intelektual dan kematangan emosionalnya. Pemimpin yang baik, akan selalu mendorong orang yang dipimpinnya untuk mengembangkan potensi. Karena itu salah satu ukuran kesuksesan pemimpin justru dilihat dari kesuksesan orang yang dipimpinnya. Semakin banyak bawahan yang sukses, berarti ia berhasil menjadi pemimpin.
Siapa yang harus kita pilih?
Pemimpin negara adalah faktor penting dalam kehidupan bernegara. Jika pemimpin negara itu sederhana, jujur, baik, cerdas dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur. Sebaliknya jika pemimpinnya tidak jujur, korup, serta menzalimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara. Pedoman seorang pemimpin yang layak dipilih adalah pemimpin yang baik, beriman, dan seiman.Alquran sangat tegas melarang pemimpin yang berbeda agama.
Keadilan yang diserukan al-Qur’an pada dasarnya mencakup keadilan di bidang ekonomi, sosial, dan terlebih lagi, dalam bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil, indikasinya adalah selalu menegakkan supremasi hukum; memandang dan memperlakukan semua manusia sama di depan hukum, tanpa pandang bulu. Hal inilah yang telah diperintahkan al-Qur’an dan dicontohkan oleh Rasulullah ketika bertekad untuk menegakkan hukum (dalam konteks pencurian), walaupun pelakunya adalah putri beliau sendiri.
Anggota DPD RI, Abdul Aziz dalam diskusi yang dilakukan dengan para mahasiswa mengatkaan, setidaknya terdapat lima hal yang harus diperhatikan pemilih sebelum memilih pemimpinnya. “Minimal lima hal yang harus diperhatikan oleh kita para pemilih sebelum menentukan nantinya. Kalau lima hal ini diperhatikan, Insya Allah tidak bakal salah memilih,” ujar dia.
Pertama, mengenal calon yang akan dipilih. Menurut Aziz, semua harus mengenali kepribadian calon pemimpin yakni dengan mencari informasi sebanyak mungkin mengenai calon pemimpin yang akan dipilih. “Kenalilah bagimana dia bersikap di masyarakat dan lingkungan organisasi yang akan dipimpinnya,” jelas dia.
Kedua, calon tersebut harus memiliki tujuan dan tahu cara mencapai tujuan tersebut.
Pemimpin yang memiliki visi merupakan pemimpin yang mempunyai pandangan hidup jauh dan bertekad membawa kelompoknya ke arah yang lebih baik. Tentunya pemimpin yang baik memiliki visi dan misi yang masuk akal atau realistik.
Ketiga, pastikan calon pemimpin adalah orang yang adil. Cenderung akan menempatkan segala sesuatu pada porsinya yang tepat. Meski keadilan adalah hal yang relatif, namun bisa mengetahuinya dengan cara bagaimana dia bersikap dan menentukan keputusan.
“Keempat, dapat dipercaya. Kepercayaan kepada seorang pemimpin mutlak sangat diperlukan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sosok pemimpin harus memiliki jiwa amanah sehingga dia tidak mungkin akan melakukan tindakan korup yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang banyak,” terang dia.
Kelima, bertanggungjawab. Menurut Aziz, Tidak semua pemimpin bisa bertanggung jawab dengan baik. Meski dia telah mengatakan bahwa dia bertanggung jawab, namun kadangkala tidak ada tindakan nyata yang bisa dilakukan. Ingatlah bahwa bertanggungjawab tidak hanya di dalam ucapan saja, melainkan juga dilakukan dalam bentuk tindakan. (Uzer)
