Tabloid-DESA.com – Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel, akan ditentukan “pemenangnya” pada 27 Juni akan datang. Pertempuran sengit untuk meraih suara terbanyak bakal diputuskan oleh hasil pemilih di seluruh kabupaten/kota di Sumsel. Dari empat orang calon, yakni nomor urut 1 Herman Deru-Mawardi Yahya, Nomor urut 2, Azwari Rifai-Irwansyah, Nomor 3, Ishak Mekki-Yudha Pratomo, dan nomor urut 4, Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas. Dua calon bakal bertarung sengit, yakni HD-MY versus Dodi Reza-Giri Ramanda.
Calon Kepala Daerah Dan Lembaga Survey
Para calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, sejak menyatakan diri maju sebagai calon, telah di damping oleh para pakar dan ahli politik. Keberadaan para calon kepala daerah tersebut, adalah utusan-utusan elite pengusung dan pendukung, yang telah terlebih dahulu melewati berbagai test dan unggul dari segi kemampuan, kecakapan, bahkan berpotensi untuk dipilih. Karena memiliki calon-calon pemilih yang dimemang sudah dibina dan disiapkan sebelumnya.
Para calon kepala daerah ini juga, telah melewati uji popularitas, uji kemampuan, bahkan mereka yang unggul dari segi elektabilitas sejak awal dilaksanakan survey oleh Lembaga survey tepercaya. Karena keunggulan inilah, para calon kepala daerah di usung oleh partai politik yang menjadi syarat utama bisa mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur, atau calon Walikota/Bupati.
Saking selektifnya, partai politik juga dengan sengaja menyewa Lembaga survey tepercaya partainya, untuk bisa menentukan sikap dukungannya. Terlihat jelas, bagaimana partai-partai besar harus terlebih dahulu mengesampingkan hubungan politik, keluarga, bahkan kader-non kader dalam menentukan sikap politik pada salah satu calon kepala daerah.
Sejak 2017,banyak Lembaga survey ternama telah merilis hasil suveynya pada masyarakat luas. Mereka melakukan berbagai survey secara langsung ke masyarakat, dengan responden dan pengelompokan yang sesuai dengan metodologi ilmiah yang disepakati kampus. Tidak heran, tim ahli dan pekerja dari Lembaga survey ternama adalah kalangan akademisi yang memang memahami tekhnik dan cara menggunakan metode survey yang disepakati.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak main-main menyikapi keberadaan Lembaga-lembaga survey yang jumlahnya sangat banyak. Namun, sesuai regulasi yang telah di tetapkan, sedikitnya 24 lembaga survey telah terdaftar di KPU dan diperbolehkan untuk melakukan dan merilis survey secara resmi.
Lembaga survey tersebut diantaranya, Lingkaran Survei Indonesia, Jaringan Isu Publik, Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI),PT Indikator Politik Indonesia, Populi Center , Indonesian Consultan Mandiri (Charta Politika Indonesia), Saiful Mujani Research & Consulting, Indo Barometer , Lembaga Riset Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan lainnya.
Untuk diketahui, Lembaga-lembaga survey ini bekerja tidak gratis. Mereka memiliki badan usaha yang resmi, bekerja dengan tim yang besar, berkemampuan tinggi, dan tentunya professional. Untuk menyewa Lembaga tersebut, tentu saja ada harga atau tarif yang sesuai dengan hasil dan pengalaman dan prediksi yang tepat.
Semakin tinggi pencapaian dan ketepatan hasil prediksi mereka, maka citra dan popularitas dari Lembaga survey tersebut akan semakin diminati. Meski para ahli juga harus mengakui, adanya kekuasaan Tuhan dalam setiap peristiwa politik yang sedang terjadi.
Calon Nomor 1 Versus Calon Nomor 4
Calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubenur Sumsel bernomor urut 1 Yakni Herman Deru-Mawardi Yahya, dan calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel bernomor urut 4 yakni Dodi Reza Alex-Giri Ramanda N. Kiemas, di prediksi bakal bersaing ketat pada pemilu 27 Juni akan datang.
Lingkaran Survey Indonesia, Denny JA merilis hasil surveynya yang dilaksanakan pada 1-5 Juni 2018. Rilis tersebut dilaksanakan pada jumat (8/6/2018), di hadapan para wartawan di hotel Aryaduta Palembang. Hasilnya, pasangan Dodi Reza Alex Noerdin -Giri Ramanda Kiemas unggul terhadap pasangan Herman Deru -Mawardi Yahya, lshak Mekki -Yudha Pratomo Mahyuddin dan Saifudin Aswari Rivai -Muhammad irwansyah. Survei tersebut dilakukan secara tatap muka terhadap 1.000 orang responden. Responden dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan Margin of error kurang lebih 3,1%.
Peneliti senior dari LSI Denny JA, Rully Akbar mengatakan, untuk simulasi dukungan terhadap calon Gubernur, pasangan Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas mendapat dukungan 27,7%. Sedangkan pasangan Herman Deru ~ Mawardi Yahya mendapat dukungan 23,2 %. Pasangan lshak Mekki Yudha Pratomo Mahyuddin 18.4% dan Saifudin Aswari Rivai Muhammad irwansyah 8,6 %. Sedangkan mereka yang belum memutuskan sebanyak 22,1 %.
“Mendekati saat pencoblosan, Pilkada Sumatera Selatan tahun 2018 menyisakan pertarungan sengit antara 2 pasangan calon, yaitu pasangan Herman Deru – Mawardi Yahya dan Dodi Reza Alex Noerdin – Giri Ramanda Kiemas, “katanya.
Menurutnya, bila di tracking dari 3 hasil survei sebelumnya dilakukan LSl, trend dukungan terhadap Dodi Reza Alex Noerdin terus menanjak. Sebaliknya, dukungan terhadap Herman Deru cenderung mengalami penurunan. Pada survei Oktober tahun 2017, saat belum ditetapkannya pasangan calon oleh KPU, elektabilitas Herman Deru mengungguli kandidat lainnya di angka 32%. Sedangkan Dodi Reza hanya mendapat dukungan sebesar 17,7%.
Namun perIahan, Dodi Reza akhirnya menyalip Herman Deru. Di survei bulan Februari 2018, setelah KPU menetapkan pasangan calon, Dodi Reza mulai menyusul Herman Deru dengan memperoleh dukungan sebesar 25,1.
Sedangkan Herman Deru elektabilitasnya turun di angka 25,6%. Pada survei bulan Mei 2018, Dodi Reza mulai unggul dengan tingkat dukungan 25.5% sedangkan Herman Deru 24,8%. Hingga pada survei bulan Juni 2018, Dodi Reza berhasil melebarkan jarak dukungan dengan Herman Deru. Dodi Reza mendapat dukungan 27.7% dan Herman Deru 23,2%.
Dari breakdown data, tegas dia, pasangan Dodi Reza Alex Nurdin Giri Ramanda Kiemas hampir unggul di semua segmen dari pasangan Herman Deru- Mawardi Yahya, baik itu segmen pemilih laki-iaki dan perempuan, usia, agama, pendidikan dan pendapatan.
Dia menegaskan, ada empat alasan yang mejadi penyebab turunnya elaktibilitas Herman Deru turun dan meningkatnya elektabilitas pasangan Dodi-Giri. Yakni: Pertama, Skandal lama Herman Deru dan Putra Mawardi Yahya terbuka kembali.
“lsu skandal Herman Deru dan pembantu rumah tangga serta kasus narkoba putra Mawardi Yahya yang juga Bupati Ogan llir Nonaktif kembali terbuka. Hal ini yang menyebabkan elektabilitas Herman Deru Mawardi Yahya terus merosot,” kata dia.
Kedua, Tingkat pengenalan Dodi yang terus menanjak. Sejak survei bulan Februari hingga Juni 2018, Dodi semakin dikenal oleh pemilih di Sumsel. Hal ini yang menyebabkan tingkat elektabilitas Dodi menanjak. Ketiga, Publik puas dengan kinerja Alex, dan asosiasi Dodi dengan Alex Kuat.
“Tingkat kepuasan terhadap Alex Noerdin mencapai 77,7%. Hal ini juga berpengaruh tehadap elektabilitas Dodi. Karena Dodi dianggap sebagai penerus Alex Noerdin,” tambah dia.
Dan keempat, Program Dodi disukai mayoritas pemilih. Program Pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan infrastruktur dari Dodi mendapatkan respon positif dari publik.
Herman Deru-Mawardi Yahya Patut Di Perhitungkan
Sebenarnya, keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel masih memungkinkan untuk menang pada pilkada serentak. Sebab, meski secara kasat mata hanya dua kandidat yang bakal bertarung “habis-habisan” dua paslon lainnya bisa melampaui.
“Jika tren Dodi-Giri terus menanjak, dia tak tertahankan. Sebaliknya, kandidat lain bisa mengalahkannya jika berhasil mematahkan tren menanjak Dodi-Giri,” kata Rully Akbar.
Ungkapan LSI ini patut menjadi perhitungan dari kandidat lain. Sebab, hasil survey Populi Center Center pada 14-21 Mei 2018 lalu elektabilitas HD-MY tidak berubah dari sebelumnya dan HD-MY tetap tertinggi mencapai 40 %. HD-MY unggul 40,8%, Dodi-Giri, 30,3%, Ishak Mekki-Yudha Pratomo, 13,1%, dan Saifudin Aswari-Irwansyah, 4,3%.
Hasil itu nyaris tidak berubah, dari survey pada 15-22 Januari lalu, pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) di posisi pertama. Pasangan HDMY yang diusung PAN, Nasdem dan Hanura itu dengan elektabilitas 41,4 persen. Posisi kedua ditempati pasangan yang diusung PDIP, Golkar dan PKB, Dodi Reza Alex- Giri Ramanda Kiemas dengan elejktabilitas mencapai 21,3 persen, kemudian pasangan Ishak Mekki-Yudha Pratomo di posisi ketiga dengan elektabilitas 16,4 persen. Posisi keempat didduduki pasangan Aswari- Irwansyah dengan elektabilitas 9,0 persen dan sisanya 12 % belum menentukan pilihan.
Peneliti senior Populi Center, Nona Evita mengatakan, survey dilakukan di 80 desa/ kelurahan, melalui wawancara tatap muka dengan 800 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error +/- 3,39% dan tingkat kepercayaan 95%.
Elektabiltias Ishak Mekki-Yudha Pratomo Tinggi
Ternyata, Paslon Ishak Mekki-Yudha Pratomo juga mendapat klaim kemenangan dari Lembaga survey Independen dari Lembaga Studi Politik Nasional (LSPN). Hasil survey yang dikeluarkan oleh Lembaga Studi Politik Nasional (LSPN) mulai dari tanggal 7-17 Mei 2018 dengan jumlah responden 1000 orang dan margin of error 3,1 persen menghasilkan elektabilitas IM 27,60 persen, mengungguli Dodi yang mendapat 25,43 persen.
Sedangkan Deru semakin melorot elektabilitasnya dengan hanya mendapat 22.05 persen dan Aswari meraih 8,10 persen, adapun yang masih belum menentukan pilihan (TT/Tj) sebanyak 16.82 persen.
Direktur LSPN Rizal Marhaini mengungkapkan, Ada tiga alasan mengapa Ishak Mekki unggul elektabilitasnya dari calon-calon lainnya. Pertama dari strategi, kedua programnya sesuai dengan keinginan masyarakat, ketiga langsung dirasakan oleh masyarakat.
Hasil survei yang dilakukan kurang lebih satu bulan tersebut, menghasilkan tiga poin penting yang berkaitan dengan kemenangan pasangan calon Ishak-Yudha. Dari ketiga poin tersebut, sudah menjadi kewajaran Ishak Mekki tinggi secara elektabilitas, terlebih lagi isu pemeretaan pembangunan jalan dan jembatan yang akan diselesaikan dalam tempo satu tahun menjadi prioritas masyarakat Sumsel untuk memilihnya.
Kemudian, isu bantuan Rp10 juta bagi UMKM turut menaruh simpati masyarakat. Karena hal ini salah satu solusi untuk keluar dari perekonomian masyarakat Sumsel yang saat ini menurun.
“Pada dasarnya, masyarakat Sumsel sudah cerdas, mereka akan memilih pemimpin yang transparan dalam menunaikan janji-janji politiknya. Dan Ishak Mekki berhasil membuat masyarakat Sumsel percaya dengan program-program yang beliau tawarkan kepada masyarakat,” kata Rizal.
Sebaliknya dengan pasangan nomor urut satu HD-MY dari hasil risetnya menunjukkan tren penurunan. Herman Deru menunjukkan persepsi publik yang kurang diminati oleh pemilih lantaran masih diserang isu-isu negatif, mulai dari dirinya dan juga calon wakilnya.
Dalam menyimpulkan hasil dari keseluruhan surveinya, Rizal mengatakan Pilgub Sumsel akan sangat ketat terutama melibatkan tiga paslon nomor urut tiga, empat, dan satu. Siapapun pemenangnya diprediksi akan memiliki jarak atau kemenangan yang sangat tipis berkisaran 1-3 persen perbedaanya.
Azwari Rivai Dan Muhammad Irwansyah?
Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel bernomor urut 2 ini sepertinya kurang mendapat perhatian dari berbagai Lembaga survey yang ada. Namun para calon lain harus berpegang pada istilah,”jangan memandang remeh lawan politik”. Meski beberapa Lembaga survey focus pada tiga paslon, tetapi calon yang mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan PKS ini, bisa saja elektabilitasnya menerobos calon lain.
Kampanye Hitam Merajalela?
Kampanye hitam ternyata harus di cermati secara serius oleh para calon kepala daerah. LSI Denny JA dalam rilisnya menilai, kampanye hitam menjadi salah satu penyebab turunnya elektabilitas salah satu calon.
Peneliti senior dari LSI Denny JA, Rully Akbar mengatakan, kampanye hitam yang muncul dalam bentuk pemberitaan telah menjadi penyebab stagnan-nya elektabilitas HD-MY. Beberapa pemberitaan terakhir yang muncul, seperti kasus dugaan mantan bupati OKU Timur yang menghamili pembantu, atau keberaan putra Mawardi yang tertangkap narkoba, adalah hal yang cukup memilukan.
“Ini juga menjadi indicator turunnya elektabilitas calon kepala daerah, yakni HD-MY. Kecenderungan kampanye hitam ini, dapat merusak dan menguntungkan calon kepala daerah lainnya,” tegas Rully.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, DR. Adil menilai, kampanye hitam sebenarnya sudah tidak terlalu efektif untuk menyerang, atau menurunkan elektabilitas calon kepala daerah tersebut. Karena, saat ini masyarakat sudah memahami berbagai persoalan dan kian cerdasnya masyarakat memahami persoalan.
“Sebetulanya masih dalam teloransi, bulan puasa ini positif juga mengurangi kampanye hitam. Ulama juga telah menghimbau supaya mengedepankan nilai puasa, banyak yang menghindari tema politik, teringat dengan puasa,” jelas Adil.
Namun, jelas adil, yang perlu di pahami saat ini adalah bagaimana kampanye hitam tersebut menjadi bagaian dari lembaga survey, untuk melakukan penggiringan opini publik pada masyarakat. Lembaga survey sepertinya, dengan sengaja menggiring masyarakat untuk “membenci” salah satu calon tertentu.
“Menurut saya hal ini berbeda secara kondisional. Sebab, istilah politik di zholimi mungkin efektif saat masa SBY. Dan hal itu kurang berlaku di Palembang,” jelas dia.
Saling Klaim Kemenangan
Pengamat politik dari UIN Raden Fatah Palembang, DR. Adil menilai, hampir seluruh calon kepala daerah telah mengurangi kampanye hitam, yang justru merugikan mereka sendiri. Namun, yang perlu di perhatikan lebih jauh, yakni upaya penggiringan opini publik oleh para lembaga survey. Baik yang terdaftar di KPU ataupun lembaga survey indepedent.
“Sebenarnya Kampanye hitam ini pengaruhnya berkurang, bahkan bisa blunder. Sekarang ini yang terjadi malah adanya rebutan program dari para calon,” kata dia.
Umumnya, upaya dari lembaga survey lebih pada model yang berbasis statistik dan angka. Namun, semua orang pemahami bahwa lembaga survey berusaha meyakinkan, lewat data yang mereka miliki agar masyarakat tergiring untuk memilih calon yang mereka dukung.
“Lembaga survey ini seolah-olah menghilangkan akal sehat, dan sekarang ini justru kita lihat perlu ada pembiasaan kepada masyarakat bahwa survey sebetulnya tidak harus berbasis angka. Hasil survey bisa berbasis rasionalitas,” tegas dia.
Padahal, lanjut Adil, hasil survey lembaga tertentu tidak semuanya betul karena mereka juga mengambil data dari sample. Bisa saja penggiringan opini publik melaluli basis angka berubah, di detik-detik terakhir pemilihan umum. Seperti kasus Ahok di Pilkada Jakarta. Bagaimana Ahok mendapati survey tertinggi dari seluruh lembaga yanga ada. Namun, kemudian kalah dari Anis yang membuat kunci di ujung waktu sebelum pemiilihan.
“Angka ini sesutu yang bisa di ukur. Sedangkan rasionalitas itu tidak terukur tapi efektif jika dilaksanakan secara masiv. Contohnya calon yang berbasis daerah dapat di jaga komitmennya sepanjang waktu,” kata dia.
Adil menilai, bagaimana para pemilih tradisional tidak akan pernah berlari dari pilihannya apapun yang kemudian terjadi. Kondisi ini, tambah Adil, sulit di prediksi oleh lembaga survey, karena pemilih tradisional adalah pemilih yang berkomitmen penuh untuk memilih calon tertentu.
Yang mungkin bisa melakukan pilihan secara acak, tambah dia, adalah swing voter atau mereka pemilih mengambang yang memang belum memiliki pilihan atas salah satu calon kepala daerah. Mereka tersebar di kawasan Palembang, Empat Lawang, dan lainnya. Namun, beberaepa kawasan seperti Musi Banyuasin, OKI, OKU,OKU Timur,OKU Selatan, dan lainnya adalah kawasan khas yang memang menjadi kantung massa calon tertentu.
Dari DPT Hingga e-KTP Yang Tercecer
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Jumlah DPT Pilkada Sumsel sebanyak 5.791.956 pemilih. Jumlah DPT itu mengalami penambahan dibanding saat menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Sumsel 2018 yang berjumlah 5.713.765 pemilih.
Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi mengatakan, Jumlah DPT tersebut terdiri dari 2.922.122 pemilih laki-laki dan 2.869.834 pemilih perempuan Penambahan jumlah pemilih pada Pilgub Sumsel tersebut berasal dari pemilih dengan KTP elektronik, tetapi belum terekam ketika dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemilih pemula. Tambahan lainnya dapat juga dapat berasal dari jumlah pemilih potensial tidak memiliki KTP elektronik yang sudah keluar NIK-nya.
Dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel, DPT terbanyak adalah Kota Palembang berjumlah 1.244.716 pemilih. Kemudian, Kabupaten Banyuasin dengan DPT berjumlah 572.784 pemilih, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 476.863.
Senada dikatakan Ketua KPU Sumsel Aspahani. Menurutnya, sesuai Peratran KPU Nomor 2 Tahun 2012, penetapan DPT berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan kabupaten dan kota. Dan secara teknis tidak ada masalah jika rekapitulasi kabupaten kota sudah selesai dilaksanakan.
Menurut dia, KPU tidak bisa mengakomodir yang warga belum memiliki KTP-el dan surat keterangan atau suket. Selain menetapkan DPT Pilkada Sumsel 2018, KPU juga telah menetapkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), yakni 16.899 TPS. Ribuan TPS itu tersebar di 3.238 desa/ kelurahan yang berada di 234 kecamatan seluruh Sumsel.
Untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Sumsel, KPU Sumsel gencar melakukan sosialisasi di antaranya dengan datang langsung ke sekolah-sekolah. Dalam sosialisasi ke sekolah, KPU meminta para pelajar yang sudah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS pada pilkada serentak yang berlangsung 27 Juni 2018.
Meski jumlah DPT telah clear, namun hal tersebut tetap saja menyisakan beberapa persoalan. Sebab, sebelumnya telah terjadi sedikit kesalahan jumlah DPT dibeberapa kabupaten/Kota.
Sebelum jumlah DPT final di rubah oleh KPU, banyak yang memprotes terhadap salahnya perhitungan angka DPT. Banyak pengamat beranggapan, jumlah DPT sekitar 124 ribu jiwa dikota Palembang, bakal menjadi ancaman serius dalam pemilu serentak di Sumsel. Sebaiknya, bila dugaan tersebut benar dan ada upaya antar Lembaga Elite Politik untuk memanfaatkan hal tersebut, sebaiknya Di buka dan dimarjinalkan.
Pengamat sosial dan politik Palembang, Bagindo Togar Butar-butar mengungkapan, meski saat ini jumlah DPT telah dibenahi namun setidaknya, muncul dugaan upaya mendongkrak jumlah pemilih yang berakibat pada kepentingan kelompok dan eliter tertentu.
“Bila ada upaya konspirasi antar Lembaga terkait dengan Elite Politik tertentu, dalam membangun jaringan operasi yg sistematis dan terstruktur untuk kepentingan Politik dalam Kontestasi Pilkada Serentak dilevel Kota Palembang atau Provinsi, sepantasnya ” dibuka dan kemudian dimarjinalkan” saja,” tegas Bagindo.
Bagindo mengingkatkan, agar para Komisioner KPUD, OPD/ Dinas Dukcapil & Panwaslu Kota Palembang, harus tetap berada dalam regulasi yang ditetapkan. Agar pelaksanaan pilkada tidak terkotori oleh persoalan DPT.
Diluar dugaan, peristiwa tercecernya KTP elektronik di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor, Sabtu (26/5/2018) silam banyak memunculkan perdebatan. Seperti dugaan sabotase, penyalahgunaan e-KTP untuk kepentingan politik hingga hoaks pembuatan e-KTP di China.
Kejadian tersebut berawal dari kegiatan pemindahan barang inventaris Dirjen Dukcapil Kemendagri dari kantor dukcapil Pasar Minggu, Jakarta Timur, menuju gudang Kemendagri di Semplak, Kabupaten Bogor. Salah satu barang yang dipindah, yakni e-KTP yang rusak baik secara fisik maupun pada elemen data.
Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, proses pemindahan barang tersebut telah dilengkapi dokumen surat jalan resmi. Barang diantar dengan menggunakan jasa ekspedisi pengangkut barang. Pada saat melintasi daerah perempatan Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dua kardus berisi e-KTP terjatuh. Tim ekspedisi dan sejumlah warga kemudian mengumpulkan e-KTP yang tercecer. Dan ternyata, e-KTP tersebut adalah ktp elektronik yang rusak, dan Mendagri kemudian menugaskan puluhan staf dukcapil untuk memotong ujung kanan atas e-KTP yang rusak tersebut.
Puluhan bahkan ratusan e-KTP yang tercecer tersebut sebagian adalah milik masyarakat Muaraenim. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Muaraenim, Iqbal Romzi, memastikan jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik milik penduduk Kabupaten Muaraenim sudah rusak dan invalid.
“Dirjen Dukcapil Kemendegari, telah memerintahkan Sekjennya untuk melakukan klarifikasi, dan ternyata KTP tersebut seluruhnya sudah rusak dan invalid,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, semenjak adanya berita heboh tentang karung yang berisi ribuan KTP Elektronik yang tercecer di Jl Salabenda, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 3.30 WIB, Dirjen Dukcapil langsung memerintahkan stafnya melakukan klarifikasi. Dan hasilnya memangn benar KTP tersebut ada yang berasal dari Kabupaten Muaraenim. Dan mereka telah melakukan pemeriksaan, ternyata KTP tersebut statusnya rusak dan invalid.
“Itu KTP Elektronik yang dicetak pada tahun 2012-2013 lalu,” ujarnya.
Masih dikatakan Iqbal, KTP Elektronik tersebut, berasal dari gudang di Jakarta dan rencananya mau dipindahkan ke Bogor, karena KTP nya sudah rusak. Maksud pemindahan tersebut tidak tahu, sebab itu wewenangnya Kemendagri. Bisa saja mungkin akan dimusnahkan disana atau apa. Dan saat ini, sopir truk tersebut sudah di Proses oleh Polres Bogor.
“Saya juga heran dan aneh, ngapo KTP itu pacak jatuh. Dan ngapo pas pulo ke Muaraenim,” ujarnya.
Rupanya, warga pemilik e-KTP ada juga yang protes. Retno Herianto (34) warga Desa Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muaraenim, meminta kepada instansi terkait untuk menghanguskan KTP Eletronik yang rusak supaya tidak disalahgunakan.
“Kami minta kepada pemerintah RI untuk secepatnya menghanguskan seluruh KTP rusak tersebut. Bila perlu kami minta KTP anak kami, biar kami hanguskan sendiri biar kami yakni benar-benar dihanguskan,” ujar Herman,63, didampingi oleh istri Rohayu,58, dan anaknya Agustina.
Menurut Herman, semenjak anaknya menjadi pemberitaan baik di media cetak, elektronik dan TV, keluarganya menjadi pembicaraan di desanya bahkan sampai seluruh Indonesia. Padahal anaknya orang yang tidak banyak ulah, dan hanya bekerja sebagai petani.
Dikatakan Herman, anaknya merekam untuk KTP tersebut tahun 2012, dan baru diterima tahun 2015. Sejak itu, anaknya tidak pernah menukar KTP ataupun mengganti KTP. Makanya ketika ia mendengar KTP anaknya ditemukan di Bogor, ia heran karena KTP anaknya masih dipegang oleh anaknya sendiri. Oleh karena itu ia sangat khawatir, KTP anaknya bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk kegiatan kejahatan.
“Anak aku (Retno) dikebun, balek sebulan sekali. Kebunnya jauh, kiro-kiro 1,5 jam, kalau musim hujan cak ini, dak pacak masuk kecuali jalan kaki,” ujarnya.
Ditambahkan Agustina, adik dari Retno, bahwa kakaknya Retno tersebut adalah anak tertua, dan selama ini sering menjaga dan tinggal di kebun di Air Cek Dam. Dan ketika mendengar hal tersebut, ia diminta orangtuanya pulang ke rumah untuk menjaga orangtua terutama ibunya yang sudah sakit jantung.
Sebab ibunya cepat susah apalagi ketika anaknya banyak yang mencari mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga awak media. Untuk itu, ia minta pertanggungjawaban pemerintah mengapa KTP kakaknya bisa jadi ganda, dan minta cepat dihanguskan. Bila perlu, kami minta KTP diberikan ke kami, biar kami yang menghanguskan sendiri.
Sementara itu Sekdes Cinta Kasih Reza Oktavia (23), membenarkan jika Retno Herianto terdaftar sebagai warganya, dan sampai saat ini, KTP aslinya masih padanya. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk segera menghanguskan seluruh KTP yang rusak sehingga tidak meresahkan masyarakat karena warga khawatir KTP mereka juga digandakan.
“Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Kades, kebetulan ia berobat ke Bandung,” ujarnya. (Uzer)
