GEO1

Tabloid-DESA.com SEKAYU – Sebagai upaya meminimalisir potensi Konflik yang kerap terjadi terkait batas wilayah, Sengketa Agraria dan berbagai potensi konflik horizontal yang masih didominasi masyarakat Pedesaan diberbagai Daerah,  Komisi VII DPR RI bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Sosialisasi dan Desiminasi  terkait informasi geospasial tentang pemetaan batas wilayah desa, di Auditorium Pemkab Muba, Rabu (28/2).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. Nazarudin Kiemas, MM, Plt. Bupati Muba Beni Hernedi,  Staf Ahli Batas Wilayah di Badan Informasi Geospasial, Dr. Farluhutan Manurung, dan beberapa SKPD terkait serta jajaran OPD Pemkab Muba.

Dalam sambutannya, Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan bahwa hadirnya BIG guna mendukung Pembangunan desa terkait wilayah Pemetaan untuk menyatukan daerah, dan meminimalisir problem batas desa dan daerah.

“Oleh sebab itu, harus ada titik yang sama menyelesaikan pemetaan wilayah tapal batas yang ada di berbagai daerah, dan mesti dilakukan sosialisasi secara stimulant pada stakeholder dan infrastruktur yang ada mulai dari Kades, Camat, sehingga kita berharap di tahun 2018 ini pemetaan desa secara indikatif dapat segera terselesaikan,” tuturnya.

GEO2

Lebih lanjut, Staf Ahli Batas Wilayah di Badan Informasi Geospasial, Dr. Farluhutan Manurung menjelaskan tujuan diadakan sosialisasi ini dalam upaya melaksanak pepres No. 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospal, satu standar, satu berbasis data, dan satu geoportal.

“Geospal ini mendukung Program Desa yang berbasis Digital Online, percepatan pelaksanaan KSP ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu kompilasi data IGT yang dimiliki oleh kementerian/lembanga, Pokja Nasional IGT, dan Pemerintah Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya integritas data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap informasi geospal dasar, terakhir sinkronisasi  dan penyelarasan antar data IGT yang terintegritas termasuk di dalamnya penyelesaian konflik akibat tumpang tindih lahan,” jelasnya.

Diterangkan Dr. Farluhutan Manurung, bahwa proses pembangunan di daerah harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu pula Pemerintah daerah harus membangun sistem informasi yang meliputi potensi sumber daya daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan, dan informasi lain terkait dengan penyelengaraan pemerintahan.

“Peta rupabumi Indonesia adalah peta yang menggambarkan unsur-unsur dasar permukaan bumi untuk wilayah darat, terdiri atas garis pantai, informasi ketinggian (hipsografi), perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan,” urainya.

Ditambahkan Manurung,  Peta rupabumi ini merupatakan peta dasar yang memiliki peranan penting dalam menempatkan semua informasi pada lokasi atau posisi yang benar. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai pemersatu berbagai program perencanaan, kebijakan, dan keputusan lainnya.

Sementara itu, Plt Bupati Muba, Beni Hernedi mengapresiasikan kegiatan sosialisasi yang digelar BIG dan Komisi VII DPR RI, dirinya juga meminta agar para camat dan para kades di wilayah kabupaten Muba mendukung penuh program tersebut.

“InsyaAllah peta indikatif akan dikeluarkan akhir tahun 2018. Mari bersama kita terus proaktif membatu penyelesaian agenda Pemerintah Pusat dalam melakukan Pemetaan secara komperhensif khususnya di Muba ini, kami Pemkab Muba sangat mendukung hal tersebut karena sangat penting untuk menuju Smart Regency, dan semoga kedepan realisasi Infrastuktur Dunia Maya juga bisa diakses dan dipermudah melalui 4G disetiap desa nantinya, bila perlu Muba menjadi kabupaten tercepat melakukan Geosfasial di Indonesia,” tutupnya.

Comments

By admin

Leave a Reply