SATU PETA2Tabloid-DESA.com SEKAYU – Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi sangat mendukung percepatan integrasi kebijakan satu peta  (one map policy) tingkat tapak segera hadir di Muba

“kebijakan satu peta di tingkat tapak kami harapkan segera selesai. Pasalnya, sering ditemukan adanya sengketa berupa tumpang tindih lahan akibat perbedaan peta”, ungkap Beni saat Wawancara dengan tim World Resources Institute Indonesia (WRI) di pendopoan Wakil Bupati. Senin (26/03/2018).

Adanya kebijakan satu peta menurutnya sangat perlu sebagai referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang di kabupaten Musi Banyuasin.SATU PETA1

Dirinya tidak menampik selama ini kendala pelaksanaan program-program pemerintah Kabupaten Muba berasal dari berserakannya peta dan ego setiap pihak sehingga menimbulkan tumpang tindih perizinan.

“Ketidakjelasan tata batas lahan mengakibatkan hak-hak tetorial masyarakat tidak terpenuhi, sebagai contoh ada beberapa masyarakat Muba yang berdiam diri dikawasan hutan yang harus dipastikan hak-haknya”, dijelaskan Beni

Ditambahkannya, keberadaan WRI dan Mitra Pembangunan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penggerak utama untuk menghasilkan tata kelola lahan yang terintegrasi, akuntabel, inklusif dan transparan melalui inisiatif satu peta ditingkat tapak.

Comments

By admin

Leave a Reply