IMG_3454x

Tabloid-DESA.com – Konflik lahan hingga kini terus terjadi dan berpotensi semakin meningkat, akibat kurang bijaksananya tata laksana agraria. Konflik antara masyarakat versus pemerintah atau masyarakat versus korporasi yang menyewa lahan dengan hak guna usahanya (HGU), bahkan antar masyarakat turut terjadi. Cukup banyak teori yang dikeluarkan oleh para pakar dan ahli, bagaimana mengurai persoalan konflik agraria hingga terjadi suatu jalan keluar yang berkeadilan.

Wacana Dalam Wajah Berbeda

Dari kalangan para akademisi dan aktifis hukum, konflik merupakan ladang bagi penggalian persoalan dan menjadi sumber masalah yang harus dicarikan pemecahannya. Hukum dan perundang-undangan, menjadi acuan utama dan landasan dasar agar persoalan tersebut agar tidak keluar dari garis-garis ketentuan yang telah disepakati. Dalam ilmu sosial dan politik, konflik merupakan faktor yang dapat membangun masyarakat. Konflik bisa membangun solidaritas, menguatkan persatuan dalam kelompok hingga terjalin sebuah kesatuan antar masyarakat. Tidak heran ketika kepentingan keduanya muncul, persoalan yang awalnya sederhana akan semakin pelik.

Konflik lahan atau konflik agraria sejauh ini dipahami sebagai sebuah dilema ketertindasan masyarakat miskin kota atau masyarakat desa pada sistem pemerintahan yang “kurang” pro rakyat. Terdapat indikasi kesewenangan pemerintah atau penguasa untuk mengambil dan menjarah lahan milik masyarakat.

Sejak merdeka tahun 1945, bangsa Indonesia kemudian berkembang dan jumlah penduduk semakin padat, namun tanah dan lahan semakin berkurang. Pemerintah dengan tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat, memberdayakan sumber daya alam baik tanah, air, pertanian, perkebunan dan semua sumber yang ada demi mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, untuk menjaga kawasan hutan dan lahan yang belum dihuni, pemerintah kemudian membuat program transmigrasi. Sumber persoalan kemudian muncul, ketika modernisasi membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Investasi perkebunan, pertambangan, dan lahan kota yang siap dibangun proyek mercusuar berbalik mengusir masyarakat.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sumatera Selatan, Hadi Djatmiko mengatakan, sebanyak 22 konflik agraria di Sumsel yang hingga kini di mediasi oleh Walhi.

“Report kita tahun 2016 sebanyak 22 konflik yang terjadi di Sumsel, dan semuanya masih dalam proses mediasi,” ujar Hadi Djatmiko.

Dia mengungkapkan, sebagian besar konflik lahan lantaran kesalahan kebijakan pemerintah daerah, yang tanpa melakukan komunikasi memberikan peluang kepada korporasi untuk menggunakan lahan yang sebenarnya milik masyarakat. “Yang paling banyak itu konflik antara perusahaan dan masyarakat, diurutan kedua antara pemerintah dan masyarkat,”kata dia.

Konflik lahan muncul, kata Hadi, tanpa disadari oleh masyarakat. Dan mereka mengetahui lahan mereka di ambil alih saat perusahaan perkebunan melakukan penanaman di wilayah mereka. “Masyarakat baru tahu kalau mereka kini hidup dilahan milik perusahaan lain, ketika penanaman berlangsung. Dengan serta merta, mereka mengusir dan merusak bibit yang baru ditanam oleh perusahaan tersebut,”jelas dia.

Kondisi ini terjadi, karena tidak adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat diwilayahnya. Kebijakan untuk menumbuhkan iklim investasi, yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat menimbulkan masalah besar yang berujung konflik kepemilikan lahan, bahkan kriminalisasi terhadap rakyat.

“Memang sungguh menyedihkan, meski sistem pemerintahan yang dibangun sudah modern tetapi jalinan antara penguasa dalam hal ini pemerintah dan masyarakat belum terbangun dengan baik,” kata dia.

Pemerintah membutuhkan pihak ketiga yang diharapkan kehadirannya dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga diharapkan kehadiran korporasi dapat mengurangi angka pengangguran, transfer pengetahuan dan teknologi pertanian, bahkan diharapkan dapat menumbuhkan sektor usaha baru lewat hilirisasi industri.

“Kenyataannya berbeda, korporasi merasa lahan mereka telah diambil alih. Padahal mereka telah mendapatkan izin dan membayar HGU tersebut untuk memulai usaha pertanian mereka,” jelas dia.

Anggota DPRD Sumsel, Joncik Muhammad mengatakan, persoalan awal konflik lahan terjadi lantaran persoalan keabsahan kepemilikan antara milik masyarakat dan perusahaan yang mendapat izin mengelola lahan tersebut dari pemerintah. Undangundang agraria, kata dia, seharusnya bisa mengatur persoalan kepemilikan.

“Nyatanya undang-undang agraria hingga kini masih terus direvisi. Dan program pemerintah juga sepertinya belum dapat mencari solusi atas persoalan ini,” tegas Joncik.

Dia menilai, pemerintah terkesan hanya mencari investor atau perusahaan yang mau menanamkan modalnya. Cara yang digunakan ini, kata Joncik, merupakan sebuah terobosan agar pembangunan infrastruktur suatu daerah dapat terlaksana. Tetapi, kebijakan yang diberikan tersebut tanpa dibarengi dengan jaminan keamanan bagi iklim investasi, dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. “Ini terjadi sebelum masa reformasi. Ketika itu perusahaan yang berinvestasi masuk dan dibekingi oleh pemerintah berkuasa. Lahan yang diambil tanpa memverifikasi sebelumnya milik siapa,” jelas Joncik. Joncik menegaskan, setelah reformasi pemerintah kemudian mengatur kembali persoalan kepemilikan lahan dan iklim investasi di Indonesia. “Barulah setelah reformasi, ada undang undang perkebunan yang harus menerapkan inti plasma 20 persen pada masyarakat setempat. Artinya masyarakat yang tinggal juga ikut merasakan kesejahteraan dari sebuah korporasi yang dibangun,” tambah dia.

Kenyataannya, kata Joncik, persoalan lahan yang kini belum tuntas tersebut merupakan konflik perizinan yang terjadi pra reformasi di Indonesia. Hal itu juga diperparah, ketika terjadi penghapusan sistem marga di masyarakat. Dahulu lahan ulayat yang merupakan milik beberapa desa, kehilangan atas haknya.

Memulai dengan Niat Baik

Untuk mencari solusi penyelesaian konflik, teori dalam buku panduan penyelesaian konflik yang dikeluarkan The British Council tahun 2001 menyebutkan, terdapat tiga cara untuk menyelesaikan konflik yakni, dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrasi.

Nurhasim, dalam bukunya konflik tanah di Jenggawa: Tipologi dan pola penyelesaiannya disebutkan, pola konflik mengacu pada pendekatan managemen konflik politik dan teori strukturalis semi otonom. Dan keterlibatan negara dalam hal ini pemerintah untuk menjadi penengah munculnya konflik yang terjadi dimasyarakat.

Hugg Miall dalam bukunya resolusi konflik kontemporer berpendapat, salah satu upaya mengatasi konflik lewat pihak ketiga yakni di bagi atas arbitrasi dan mediasi. Arbitrasi penyelesaian konflik oleh pihak kegia yang memiliki sumber kekuasaan, mampu melakukan tekanan, intervensi pada pihak yang berkonflik hingga selesai. Sedangkan mediasi adalah upaya penyelesaian oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kekuasan atau kemampuan untuk menindas pihak yang berkonflik agar konflik selesai.

Untuk memahami konflik, para pengambil keputusan ataupun mediator harus memahami sumber konflik dan mereka yang berkonflik. Dalam kasus konflik agraria atau konflik lahan, sumber utama konflik adalah lahan itu sendiri. Mereka yang berkonflik, rakyat pemilik lahan versus perusahaan perkebunan atau versus pemerintah.

Ketua Badan Arbitrase Nasional (BANI) Palembang, Bambang Hariyanto mengatakan, itikad baik atau niat baik merupakan kunci utama proses penyelesaian konflik lahan. “Sebab, kalau sudah ada itikad baik apapun mekanismenya bisa selesai,”tegas Bambang.

Meski Badan Arbitrase Nasional tidak mengurus persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi dalam proses penyelesaian konflik yang dilakukan BANI khususnya dalam proses penyelesaian lewat arbitrase dibutuhkan komitmen awal untuk mencari solusi atau penyelesaian. “Setelah ada itikad baik, artinya keduanya harus sama-sama membuka diri lewat perundingan agar didapat proses penyelesaian yang keduanya sama-sama merasa diuntungkan,”jelas Bambang.

Namun, kata Advokat senior Palembang ini, dari pengalamannya melakukan proses penyelesaian persoalan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat, dari 20 kasus yang di mediasi 93 persen dapat diselesaikan. “Alhamdulillah, tapi saya bilang tadi niat baik untuk mencari solusi yang lebih baik,” kata dia.

Pola Berkelanjutan

Penyelesian konflik lewat penandatanganan kesepakatan perdamaian, antara PT SAML dengan masyarkat dua desa satu dusun di kecamatan Siring Agung OKI sebuah prestasi besar ditengah maraknya konflik lahan yang tak kunjung berkesudahan. Namun konflik yang telah terurai yang memberi harapan tersebut selayaknya dijaga dan direalisasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.

Menurut Aziz Kamis, untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan damai tersebut tidak cukup dengan penandantangan diatas kertas saja, tetapi membutuhkan realisasi dan semangat membangun desa tersebut. “Ini yang sebenarnya dinantikan oleh seluruh masyarakat yang telah berdamai dengan PT SAML,” kata Aziz Kamis.

Dia mengungkapkan, PT SAML selaku perusahaan swasta perkebunan dapat melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa tersebut. “Jadi perusahaan yang membuatkan program pemberdayaan yang berkesinambungan, bukan hanya masyarakat yang meminta,”tegas dia.

Senada dikatakan anggota Komnas HAM Nurcholis mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap hak azazi manusia (HAM) di Sumsel, termasuk di OKI. Salah satu hak azazi manusia adalah terpenuhinya hak dasar masyarakat oleh perusahaan, yang letak wilayah opeasinya berdekatan dengan kawasan masyarakat. “Ini yang akan kita data, apakah hak masyarakat juga sudah direalisasikan oleh perusahaan setempat,”kata dia.

Anggota Komisi II DPRD OKI, Rohmat Kurniawan. Menurut dia, dalam proses pemberdayaan perusahaan dapat segera membuat berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Seperti pengembangan pola pertanian yang lebih menghasilkan, dan membentuk koperasi desa yang dilakukan dengan swakelola,”kata dia.

Koperasi desa tersebut,kata dia, dapat membantu masyarat setempat membangun kesejaheraan lewat usaha pemberdayaan hasil desanya. “Jadi koperasi yang memasarkan hasil desanya, hingga efeknya jelas kepada masyarakat didesa tersebut,”ujar dia.

Selain itu, perusahaan juga harus membangun fasilitas desa lewat dana CSR, seperti membangun sekolah, rumah ibadah, dan pendidikan formal ataupun non formal hingga masyarakat memahami cara mengembangkan dan membangun desanya. “Belajar tekhnologi pertanian, cara menggunakannya, dan mungkin belajar membangun sistem irigasi di sawah tadah hujan. Ini yang penting didapatkan oleh para petani,”kata dia.

Dan jika kesepatan tersebut hanya menjadi wacana tanpa realisasi, maka konflik yang semakin besar dapat saja terjadi dikemudian hari. “Ini bukan ancaman, karena masyarakat menantikan janji tersebut. Bukan janji politik semata,”pungkas dia.

Comments

By admin

Leave a Reply

RSS
Follow by Email