Masalah Tapal Batas Muba-Muratara, IKSS Ajukan Gugatan ke Kemendagri

WhatsApp Image 2018-03-01 at 11.52.20

Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Adanya masalah tapal batas antara Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), membuat masyarakat Muba yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Serasan Sekate (IKSS) merasa sangat dirugikan.

Pasalnya, permasalahan tapal batas antara Muba-Muratara yang telah lama terjadi hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua IKSS Muba, Suaidi SE MM dalam kegiatan diskusi bersama yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Muba, Abusari Burhan, serta mantan Ketua Komnas HAM, Dr Nurcholis SH MH di Princess Hotel Palembang, Rabu (28/02).

WhatsApp Image 2018-03-01 at 11.52.18

“Hingga saat ini masalah tapal batas itu belum ada kepastian hukum. Yang kita pertanyakan itu kenapa saat keputusan Kemendagri nomor 50 itu wilayah Muba, tetapi setelah terbitnya SK Kemendagri nomor 76 Tahun 2014 bergeser yang dahulunya wilayah Muba kenapa jadi masuknya wilayah Muratara. Disini kita akan gugat dan IKSS selama ini berjuang untuk Muba dan kita disini juga memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH),” tegasnya.

WhatsApp Image 2018-03-01 at 11.52.15

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Muba, Abusari Burhan, pihaknya akan terus berjuang bersama masyarakat sehingga Desa Suban ini dikembalikan kepada Muba, karena desa ini sangat potensial bagi Muba.

WhatsApp Image 2018-03-01 at 11.52.17

“Oleh karena itu, ke depan persoalan tapal batas ini dapat dituntaskan secara adil dan bijak, dan tentu kami berharap masyarakat untuk bersabar karena kita terus berjuang, baik itu ke pusat maupun provinsi,” katanya.

Sementara itu, praktisi hukum yang juga Mantan Ketua Komnas HAM, Dr Nurcholis SH MH mengatakan, konflik masalah perbatasan bukanlah satu-satunya dan hampir terjadi di seluruh Indonesia sebagai dampak dari pemekaran wilayah.

“Mendagri sebenarnya cukup repot untuk masalah seperti ini, dan saya disini sengaja hadir untuk membantu mencari jalan keluar. Semoga dengan adanya diskusi ini, dan kita akan merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti kita juga akan koordinasi dengan Pak Gubernur dan dua kepala daerah yang bersangkutan yaitu, Bupati Muba dan Bupati Muratara,” pungkasnya.

Comments

Leave a Reply