Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Komnas Hak Azazi Manusia (HAM) mendorong agar pelaku bisnis, dapat berorientasi HAM dalam menjalankan usahanya. Agar produk-produk tetap diterima di pasar Internasional.
Hal itu dikatakan ketua Komnas HAM, Nur Kholis saat dijumpai di hotel Grand Zuri Palembang, Kamis (12/10). Komnas HAM saat itu menggelar Konsultasi Publik Rencana Aksi Nasional Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM) dengan tema Pembelajaran dan Implementasi di Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut Nur Cholis, pasar internasional saat ini menetapkan regulasi, berbagai produk pasar yang masuk harus bebas dari persoalan HAM dan lingkungan hidup.
“Jadi produk kredibilitas mereka bermasalah dengan HAM dan lingkungan, mungkin akan ditolak dan tertahan. Dan ini juga menjadi strategi dunia usaha internasional,” terang Nur Kholis.
Mulai saat ini, kata dia, Komnas HAM mendorong agar dunia usaha baik perkebunan sawit, karet, migas dan sektor lainnya, lebih pro HAM. Komnas HAM sendiri, sejak meluncurkan program Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM) pada 16 Juni 2017 lalu gencar melakukan sosialisasi.
“Sumsel ini menjadi daerah pertama untuk konsultasi publik RAN Bisnis dan HAM, terlebih di Kabupaten Muba sudah mengimplementasi program ini misalnya dengan menerapkan kebijakan lokal dengan membentuk Satgas P2KA-SDA (Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam),” ujar Ketua Komnas HAM, Nur Kholis.
Sementara itu, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi menyebutkan pembentukan Satgas P2KA-SDA di Kabupaten Muba sebagai wujud untuk melakukan mediasi dan mengatasi persoalan konflik agraria dan sumber daya alam.
“Jadi, Pemkab mempunyai perpanjangan tangan untuk merespon dengan cepat persoalan agraria di lapisan bawah,” terangnya.
Ia menambahkan, pembentukan Satgas P2KA-SDA juga bagian upaya mewujudkan pembangunan pertumbuhan hijau yang berkelanjutan.
“Pemkab Muba siap bersinergi dengan Komnas HAM untuk komitmen mengimplementasikan RAN Bisnis dan HAM,” pungkasnya.