Tabloid-DESA.com KLATEN – Para penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) menyambut gembira, ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyatakan akan segera menandatangani surat kontrak kerja mereka. “Saya minta Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian segera menyelesaikan kontrak kerja para PPL sore ini juga,” tegas Amran saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional ke-III Tahun 2017 yang diadakan oleh Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) di Gedung Pertemuan Banyu Panguripan, Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, Jawa Tengah, Rabu (25/1) lalu.
Amran juga berjanji akan memberikan reward berupa kesempatan studi banding keluar negeri, tepatnya ke International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina, bagi 10 THL TBPP terbaik 2017. Lebih lanjut, Mentan mengatakan bahwa setelah sepuluh tahun tidak ada tes pengangkatan THL-TBPP sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baru sekarang proses tes tersebut kembali terlaksana, dan diikuti oleh 6.700-an peserta. “Mudah-mudahan hasilnya lebih baik, pada tahun ini,” ujar Amran.
Berbicara tentang pentingnya peran penyuluh pertanian dalam upaya mewujudkan swasembada, Amran menegaskan bahwa capaian yang ada saat ini, dimana Indonesia sudah tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2016, adalah hasil kerja keras para penyuluh pertanian, yang bekerja sama dengan TNI. Demikian pula, dengan peningkatan Global Food Security Index (GFSI) Indonesia yang meraih perubahan terbesar diantara negara-negara lainnya, dengan poin 2,7.
Demikian halnya dengan komoditas jagung, yang impornya mengalami penurunan sebanyak 66%. “Kalau para penyuluh tidak bergerak dalam upaya peningkatan produksi jagung, tidak akan berhasil. Semua itu merupakan keberhasilan anak bangsa, keberhasilan THL-TBPP, TNI, dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani),” ungkap Amran.
Bekerja Cerdas di Era Digital
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengajak para penyuluh untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam melakukan pendampingan kepada petani. Penyuluh juga bisa berkomunikasi dan menyapanya di media sosial.
“Bantulah para petani, agar bisa mengikuti era digital. Kami sedang menyiapkan aplikasi Petani Jateng, yang didukung oleh 300 pakar, untuk membantu petani dalam menyelesaikan permasalahannya, misalnya mengenai hama,” jelas Ganjar.
Ganjar yang pernah terlibat dalam penyusunan Undang-undang (UU) Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sangat memahami keresahan THL-TBPP dengan adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah kewenangan koordinasi penyuluh pada Dinas Pertanian di Kabupaten dan Kota maupun di Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian (Bakorluh) untuk di Provinsi, yang kini beralih ke dinas teknis. Untuk itu, Ganjar berusaha semaksimal mungkin membantu dan menata struktur penyuluh di Jawa Tengah, ke dalam ruang-ruang yang masih berada dalam kendalinya.
Ganjar juga sedikit menjelaskan tentang lokasi yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan Munas.
“Desa Ponggok ini bisa menjadi pusat studi bagi teman-teman yang ingin mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada tahun 2016, bahkan bisa meraih pendapatan sebesar Rp 10,3 miliar dari hasil pengelolaan wisata pemandiannya,” terang Ganjar.
Sertifikat Kompetensi Penyuluh
Sementara itu, Ketua Umum Perhiptani Isran Noor dalam sabutannya mengatakan bahwa saat ini Perhiptani tengah menyiapkan proses sertifikasi kompetensi penyuluhan, bagi para THL-TBPP. “Kompetensi yang terukur, akan menjadi bekal bagi para THL-TBPP dalam menghadapi MEA, yang menuntut kompetensi dan profesionalisme,” jelasnya.
Menyikapi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Isran mengharapkan para THL-TBPP agar tetap bekerja dengan tenang, sambil menunggu selesainya penataan kelembagaan penyuluh.
Munas ini diikuti oleh perwakilan THL-TBPP dari 29 propinsi, dengan mengambil tema “Peningkatan Peran Strategis THL-TBPP dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan.” Dalam rangkaian acara Munas, diantaranya terdapat kegiatan Seminar Nasional, Temu Bisnis, Pameran produk lokal dan produk-produk pertanian, serta puncaknya adalah persidangan dan pemilihan Ketua Umum Periode 2017-2022. Anggaran Munas diperoleh secara swadaya dan dari donasi yang tidak mengikat. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR, serta Endang Srikarti Handayani, yang berasal dari Komisi VI DPR.