Tabloid-DESA.com LAHAT – Ratusan orang yang tergabung dari Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) dan perangkat desa dari 360 desa dan 24 kecamatan yang tersebat di Kabupaten Lahat menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Lahat, Sumatera Selatan. Mereka menuntut gaji yang sudah 6 bulan menunggak dan belum ada kejelasan. Massa yang merupakan Kades dan perangkat desa ini melakukan aksi demo menuntut agar Pemkab Lahat merealisasikan hak-hak desa.
Massa poster bertuliskan tuntutan ‘Menggugat Realisasi Hak-hak Pemerintah Desa’. Selain itu, ada tuntutan mengenai pencairan dana desa tahun anggaran 2017.
Memulai aksi dari lapangan MTQ Lahat, sepanjang perjalanan para pendemo meneriakkan kata ‘merdeka’ dan tuntutan pencairan atas hak desa oleh Pemkab Lahat.
Untuk mengantisipasi jalannya aksi demo berjalan damai dan tertib kendaraan water canon disiagakan pihak Polres Lahat sejak pagi.
Sementara Pemkab Lahat sejauh ini menyiagakan kendaraan mobil pemadam kebakaran di halaman Pemkab Lahat.
Tak hanya itu, sejumlah personel baik dari Kepolisian maupun Sat Pol PP bersiap menyambut kehadiran para Kepala Desa dan Perangkat yang akan menggelar aksi demo menuntut pencairan gaji dari Pemkab Lahat.
“Ya hari ini rencananya seluruh kades di Kabupaten Lahat akan menyampaikan aspirasinya,” ungkap Kasat Pol PP Hery Al Kahfi.
“Hak-hak yang dituntut para kades dan perangkat desa hari ini ada empat, salah satunya gaji yang sudah lebih dari 6 bulan belum dibayarkan. Bahkan sampai saat ini belum ada kejelasan kapan akan diterima,” kata Ketua FKKD Kabupaten Lahat Iduar Alamsyah di sela menggelar unjuk rasa di halaman Pemkab, Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya, Selasa (19/12).
Dalam unjuk rasa kali ini, massa, yang berasal dari 360 desa dan 24 kecamatan se-Kabupaten Lahat, turut membawa poster bertuliskan tuntutan ‘Menggugat Realisasi Hak-hak Pemerintah Desa’. Selain itu, ada tuntutan mengenai pencairan dana desa tahun anggaran 2017.
Sementara itu, Kepala Dinas BPMDES Lahat Fauzan Hoiri saat menemui pengunjuk rasa berjanji bahwa Pemkab Lahat akan membayar hak-hak mereka. Pembayaran rencananya dilakukan paling lambat sebelum akhir tahun ini.
“Kami saat ini sedang menunggu transfer dana dari pusat, mudah-mudahan tanggal 20-22 Desember ini cair. Secepatnya pasti akan kita bayar hak-hak pengunjuk rasa,” katanya.
Setelah mendapat penjelasan dari kepala dinas, massa secara tertib membubarkan diri dengan pengawalan ketat kepolisian dan Satpol PP dan berjanji akan kembali datang dengan massa yang lebih banyak jika hal ini tidak terealisasi.
