DEMO3Tabloid-DESA.com JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Serasen Sekate (IKSS) bersama dengan anggota DPRD kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk meminta Mendagri mencabut peraturan dalam negeri (Permendagri) nomor 76 tahun 2014 tentang tapal batas antara Muba dan kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (21/3).

Ratusan massa ini melakukan Long March terlebih dahulu dari depan Monas menuju kantor Kemendagri. Massa meminta maaf kepada pengguna jalan karena sempat menimbulkan kemacetan.

“Kami minta kepada pak Mendagri untuk mencabut Permendagri,” kata koordinator Aksi, Dodi Yuspika.

DEMO2

Karena dengan adanya Permendagri ini banyak yang dirugikan oleh masyarakat Muba, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD) Muba menjadi berkurang karena masuk ke kabupaten Muratara. Petani kehilangan lahan plasma dan lainnya.

“Dua dusun di Sako Suban masuk Muratara dan ribuan gagal produksi karena lahan masuk Muratara, padahal petani ini sudah lama dibina oleh Muba,”ujar dia.

Ketua DPRD kabupaten Muba, Abu Sari dengan adanya Permendagri  terjadi sengketa ditengah masyarakat, dan selama ini sering melakukan konsultasi namun  tidak ada jawaban dari Kemendagri.”Ini adlaha suara aspirasi rakyat karena selama ini banyak rakyat yang mempertanyakan persoalan ini kepada kami, “ujar dia tampak hadir juga Ketua  Komisi 1 Julisman, Cik Kwairus, Umi Harti, Sri Wahyuni, Tapriansi, Sumarno dan anggota DPRD lainnya.

Pengujuk rasa sendiri melakukan pertemuan dengan Kapuspen perwakilan Kemendagri, dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin yang diminta oleh pengujuk rasa yang nantinya akan disampaikan kepada Mendagri.

DEMO4

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri (Kapuspen)  Kemendagri, Arif M Edi mengungkapkan, bahwa nantinya pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Pemprov Sumsel, pemkab Muba dan Pemkab Murata sehingga ada solusi untuk menuntaskan tuntutan ini.

“Kami juga akan membentuk tim terpadu yang akan meninjau langsung ke lapangan, dalam waktu dekat, dan semua yang menjadi tuntutan akan segera di laporkan kepada pak Mendagri,”jelas Arief.

Pihaknya juga akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan keterangan palsu terkait pembatalan  Permendagri 76 tahun 2014 yang diterima oleh sejumlah pihak.

Ramualdo Manurung sebagai Kasubag peraturan UUD  Kemendagri, mengatakan, meski ini  legal namun ada celah untuk dilakukan direvisi Permendagri.

NOTULEN

Comments

By admin

Leave a Reply