Darurat Narkoba, Ratusan Ribu Warga Sumsel Terindikasi Sebagai Pemakai

Bagikan:

Tabloid-Desa.com, Palembang,– Sebanyak 359 ribu orang di Sumatera Selatan (Sumsel), terindikasi sebagai pengguna Narkoba aktif. Hal tersebut disampaikan langsung
Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Joko Prihadi SH MH.

Lebih lanjut Ia mengatakan, untuk di Sumsel angka prevalensi yakni mencapai jumlah orang yang memakai narkoba dibandingkan dengan jumlah penduduk persentasenya mencapai 5,5 persen dari jumlah penduduk Sumsel.

” Itu artinya dari jumlah penduduk Sumsel 8,6 juta, prevalensi narkoba mencapai 5,5 persen atau sekitar 359 ribu penduduk Sumsel menggunakan barang haram tersebut,” ujarnya disela sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peradaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan di Hotel Beston, Senin (22/8/2022).

Diakui atau tidak kata dia, itu berarti Sumsel darurat narkoba. Oleh sebab itu, kita harus bergerak cepat memerangi secara masif dan bersama-sama menggerakan semua kekuatan yang ada.

” Kita harus berani kita jangan kalah dengan pihak-pihak yang sengaja untuk menyebarkan narkoba ini untuk merusak masa depan para generasi muda kita, ” ujarnya.

Lebih lanjut Joko menjelaskan, angka penelitian itu berdasarkan hasil penelitian dengan pusat dan penelitian dengan LIPI.

“Kita akan cek kita pakai metode random dan sebagainya. Nanti kita akan melakukan lagi, kita minta lagi untuk mengecek kembali. Mudah-mudahan ada upaya-upaya dari kita ini untuk menurunkan prevalensi narkoba. Tapi itu tidak bisa dari kita sendiri,” katanya.

Joko menerangkan, berbagai upaya dilakukan BNNP Sumsel dalam memberantas narkoba.

“Program-program kita diantaranya program Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Jadi tinggal komitmen daripada kita dan kepala desa maupun kepala kelurahan itu kita sudah ada. Anggaran bertahap dari kita, untuk saat ini hampir 50-an desa dan kelurahan . Namun ada juga Bupati dan Walikota yang ikut menganggarkan untuk program Bersinar. Contohnya paling banyak di Empat Lawang itu paling banyak, terus di Pagaralam itu hampir semua juga ada dan di OKU Timur yang sudah dianggarkan. Kalau tidak dari dana desa atau APBD itu juga bisa kerjasama dengan semua stakeholder misalnya CSR. Kita kuatkan pembinaan keluarga kita upayakan semaksimal mungkin kita bertekad bersama-sama, terus perang dengan narkoba,” paparnya.

Disinggung mengenai balai rahabilitasi, Joko menuturkan, awalnya direncanakan di Pagaralam. Tapi itu dari nol membangunnya. Setelah konsultasi dengan Gubernur disarankan membangun di Teluk Gelam.

“Tempat wisata itu saat ini sementara tidak digunakan dan oleh pemerintah daerahnya. Pak Bupati sudah menyampaikan ke Gubernur kalau bisa dimanfaatkan balai rehabilitas. Nanti kita cek spesifikasinya seperti apa dan saya sudah meminta BNN pusat untuk tim studi kelayakan atau survei tentang bagaimana spek spesifikasi tempat cocok untuk kriteria balai rehabilitasi narkoba,” urainya.

Bagikan: