Category Archives: OPINI

KONFLIK AGRARIA, OPINI

Terobosan Penyelesaian Konflik Agraria

Oleh Usep Setiawan
Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden

Tabloid-DESA.com Sengketa tanah atau lebih luasnya konflik agraria masih menjadi fenomena yang menuntut penyelesaian. Pemerintah membuat terobosan kebijakan guna menyelesaikannya. Belum lama ini, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021 (tertanggal 29 Januari 2021).

Surat Keputusan Kastaf Kepresidenan ini, dipandang sebagai terobosan penting bagi upaya penyelesaian konflik agraria dalam konteks pelaksanaan reforma agraria sebagai komitmen Presiden Jokowi. Pada tanggal 8 Maret 2021, Kastaf Kepresidenan meluncurkan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat sipil (CSO).

Tim ini, isinya pejabat eselon 1 dari 19 kementerian dan lembaga pemerintah serta aktivis CSO di tingkat nasional. Tim dipimpin Kepala Staf Kepresidenan (Ketua), bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wakil Ketua I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (Wakil Ketua II). Anggota Tim terdiri 32 orang pejabat dari kementerian dan lembaga serta pimpinan CSO.

Sebelumnya, pada bulan Januari – Februari 2021, Tim di KSP sudah melakukan sejumlah tindak lanjut teknis persiapan, baik melalui rapat dan komunikasi dengan Kemenko Marinves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK, serta CSO. Proses identifikasi, verifikasi awal dan asesmen bersama terhadap data usulan lokasi prioritas dari masyarakat dan dihasilkan 137 kasus atau lokasi untuk mulai dieksekusi pada tahun 2021, terdiri dari 105 kasus/lokus di kawasan hutan dan 32 di kawasan nonhutan yang tersebar di 18 provinsi. Status saat ini berlangsung proses penanganan oleh Kementerian ATR/BPN dan KLHK. Beberapa lokasi usulan masih perlu kelengkapan dokumen dan tinjauan atau verifikasi lapangan.

Tim ini, merupakan Tim Adhoc untuk mempercepat tindak lanjut percepatan, dengan tugas inti menyusun dan melaksanakan rencana aksi bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Internal tanggal 23 November 2020, 3 Desember 2020, dan 21 Desember 2020.

Selesaikan konflik
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim ini dilaporkan kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ditugaskan Kastaf Kepresidenan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan kerja tim dengan instansi yang didukung Sekretariat Tim di KSP yang terdiri dari lintas kedeputian.

Kastaf Kepresidenan mengharapkan fokus kerja tim adalah pada penanganan dan penyelesaian 137 kasus konflik atau lokasi reforma agraria yang berada di kawasan hutan dan non kawasan hutan di tahun 2021. Selain itu, akselerasi legalisasi dan redistribusi tanah di 137 kasus atau lokasi prioritas, dan melanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait penanganan konflik, Deputi Menko Marinves, Dirjen PSKL KLHK, dan eselon 1 K/L/O terkait diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik agraria di dalam kawasan hutan. Sedangkan Deputi Menko Perekonomian, Dirjen Penanganan Konflik Agraria K-ATR/BPN, dan eselon 1 K/L/O terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus di areal non kawasan hutan.

Secara khusus, Aster Panglima TNI dan Asop Polri, serta Kabareskrim diminta menjaga kondusivitas lapangan selama penanganan kasus yang dimaksud. Kastaf mengatakan bahwa ia akan segera berkirim surat kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mencegah dan menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang sedang berjuang untuk menyelesaikan konflik agraria.

Lalu, Kastaf Kepresidenan meminta Dirjen Penataan Agraria dan Dirjen Penetapan Hak ATR/BPN untuk mempercepat legalisasi dan redistribusi tanah pasca penyelesaian konflik. Kemudian, Deputi KemenKop-UKM untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca legalisasi dan redistribusi. Semua agenda ini, didukung semua dirjen dan deputi serta pejabat terkait dari K/L terkait dalam tim bersama. Pimpinan dan pengurus Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), GEMA PS (Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial) Indonesia, dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sebagai CSO yang menjadi anggota tim juga sangat penting untuk terlibat dalam keseluruhan prosesnya.

Tim juga bertugas melakukan penguatan kebijakan reforma agraria, yakni: melanjutkan dan menyelesaikan revisi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, dan revisi Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan, serta mengidentifikasi kebijakan lain yang dinilai urgent untuk diperkuat atau direvisi.

Perkuat kebijakan
Terkait penguatan kebijakan reforma agraria, Kastaf Kepresidenan meminta Deputi Menko Ekonomi dan Dirjen Penataan Agraria K-ATR untuk menyiapkan revisi Perpres 86 /2018. Kastaf Kepresidenan juga meminta Deputi Menko Marinves dan Dirjen PSKL K-LHK menyiapkan revisi Perpres 88 /2017. Tugas ini didukung dirjen dan deputi serta pejabat K/L terkait, serta pimpinan CSO dalam Tim. Kastaf Kepresidenan menyatakan dengan dibentuknya tim, maka penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan cepat, dan tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja bersama.

Di ujung rakor ini, Kastaf Kepresidenan menyampaikan kesimpulan dan tindak lanjut kepada peserta rakor sebagai anggota Tim, baik pemerintah maupun CSO, di antaranya:

Pertama, pihak TNI dan kepolisian agar menjaga kondusivitas situasi dan kondisi lapangan selama proses penyelesaian, dan digunakan pendekatan yang lebih tepat untuk menghindari potensi kekerasan.

Kedua, pihak CSO diminta untuk segera melengkapi dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK untuk menindaklanjuti usulan yang data dan informasinya dinilai masih minim.

Ketiga, anggota Tim dari pihak CSO dan kementerian dan lembaga diminta untuk fokus kepada agenda kerja tahun 2021. Hal-hal lain terkait penguatan pelaksanaan reforma agraria akan dilakukan secara bertahap.

Keempat, di semua lokasi prioritas yang sudah beroperasi, agar dilakukan tindak lanjut dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Diperlukan proses-proses teknis per-klaster atau tipologi untuk pendetailan setiap usulan lokasi dari CSO.

Kelima, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat penting. Untuk itu, Kastaf Kepresidenan menyatakan akan mengirimkan surat ke pemerintah provinsi, di mana lokasi yang menjadi prioritas di tahun 2021 berada. ***

summer: https://setkab.go.id/terobosan-penyelesaian-konflik-agraria/

NASIONAL, PEMASARAN, PERDAGANGAN

Kewirausahaan Menjadi Pelatihan Paling Diminati oleh Pengguna Kartu Prakerja

wirausaha1Tabloid-DESA.com JAKARTA – Sebagai perusahaan teknologi yang sangat dekat dengan UMKM, Bukalapak menilai program Kartu Prakerja tidak hanya sebagai program untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 untuk kembali bekerja dan memperoleh pendapatan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mencetak wirausaha lokal yang dapat memanfaatkan platform marketplace untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dan memasarkan hasil karyanya ke pasar yang lebih luas.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Denni Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam acara diskusi yang diadakan Bukalapak pada hari ini. “Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk menyasar masyarakat yang secara ekonomi terdampak oleh pandemi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Banyak sekali jenis pelatihan yang bisa diambil, salah satunya adalah pelatihan kewirausahaan. Keberadaan pelaku UMKM sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita.”

Rachmat Kaimuddin, CEO Bukalapak juga mengatakan, “selama berjalan program Kartu Prakerja, kami mendapatkan hasil bahwa 65% dari para peserta yang melakukan transaksi untuk bergabung dalam program Kartu Prakerja di platform Bukalapak, memilih kategori kewirausahaan, hal ini mendorong dan menambahkan semangat kami untuk terus mendukung pemerintah dalam mencetak lebih banyak pelaku UMKM yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini adalah bagian dari misi kami untuk menciptakan “a Fair Economy for All”, atau ekonomi yang adil bagi semua.”

Rachmat juga menjelaskan, tidak mudah untuk dapat menjadi wirausaha yang handal. Terlebih di masa pandemi seperti ini, tantangan bagi wirausaha pemula tidak lagi berkisar hanya di aspek produksi dan pemasaran, namun juga logistik, metode pembayaran, dan cara-cara untuk masuk ke dalam pasar. Tren belanja masyarakat juga telah berubah dari offline ke online dan dibutuhkan strategi usaha yang dapat mengakomodir tantangan-tantangan dan perubahan tren pasar tersebut.

wirausaha2

“Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses manfaat berwirausaha online, kami juga telah menyiapkan berbagai program pendukung dengan topik – topik wirausaha yang menarik. Kami sudah mulai di tanggal 12 dan 14 Agustus kemarin dan akan terus lanjutkan. Tim komunitas Pelapak serta Mitra Bukalapak juga senantiasa menyiapkan berbagai program pelatihan untuk para pelaku UMKM yang sudah bergabung di Bukalapak untuk dapat menjadi wirausaha online yang handal dan sukses” tambah Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Luarsekolah Muhammad Jibril Sobron menjelaskan, ”Dari 20 kelas yang kami tawarkan di Bukalapak, program “Belajar Digital Marketing sampai Mahir” menjadi program pelatihan yang paling banyak dibeli pengguna. Tentu kami menyambut baik antusiasme ini dengan terus mengembangkan kurikulum yang efektif dan dapat memberi manfaat bagi para pengguna Kartu Prakerja dalam kaitannya untuk menjadi wirausaha”.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga mengapresiasi inisiatif Bukalapak tersebut. “Ini merupakan cara yang baik untuk mendukung tujuan dari Program Kartu Prakerja. Kami berharap komitmen ini dapat terus dilakukan dan kemudian menjadi inspirasi bagi masyarakat bahwa dengan gotong-royong atau berkolaborasi, kita bersama-sama dapat membangun perekonomian nasional”, Tutup Denni.

BERITA, HUKUM, KABAR DESA, MOTIVASI, NARKOBA, PENDIDIKAN

Cegah Bahaya Narkoba dan Paham Radikalisme, Pemkab Muba Gelar Workshop

Leave a comment

work1Tabloid-DESA.com SEKAYU – Bahaya narkoba dan radikalisme saat ini dirasakan semakin menjadi fenomena utama dan menjadi ancaman kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus menjadi benteng kuat guna menjaga kualitas generasi kita yang cerdas. Continue reading Cegah Bahaya Narkoba dan Paham Radikalisme, Pemkab Muba Gelar Workshop →

EDITORIAL, MOTIVASI

Omong Pintar Bicara Cerdas 

Leave a comment

CORONG

Tabloid-DESA.com – Berbagai peristiwa politik yang semakin hangat menjelang pilkada serentak, kian memanaskan iklim politik di Palembang. Perbincangan seputar dukungan kemenangan pada calon Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Walikota, Gubernur-Wakil Gubernur memanaskan atmosfer hati. Bagaimana tidak, mesin politik seakan menjadi kompor yang memang memicu panasnya para pendukung-atau kontra pendukung calon satu dengan lainnya. Aksi demonstrasi yang “sengaja” atau “tanpa sadar”, menyindir atau tidak berniat menyindir terus berkecamuk. Continue reading Omong Pintar Bicara Cerdas  →

ARTIKEL, EDITORIAL, MOTIVASI, OPINI, RELIGIUS

Ramadhan, Luruskan Tauhid Berjihad Meraih Ketakwaan

Leave a comment

SUJUD

Tabloid-DESA.com – Bulan Ramadhan tidak akan lepas dari Ibadah puasa, sholat tarawih, dan berbagai hal yang berhubungan dengan Ramadhan. Ditengah masyarakat yang ramai berburu makanan dan minuman berbuka, khidmatnya Ramadhan seharusnya tidak hanya sebatas ritual, namun dapat menjadi momen penting menjaga persatuan dan persaudaraan bangsa.  Continue reading Ramadhan, Luruskan Tauhid Berjihad Meraih Ketakwaan →

ARTIKEL, EDITORIAL, OPINI

Harga Sebuah Kepatuhan

Leave a comment

PATUH

Patuh artinya mengikuti, turut perintah, bahkan menjauhi segala apa yang dilarang.  Kata patuh sering di dengar, ketika orang tua memerintahkan kita untuk mendengarkan nasihatnya, memerintahkan sesuatu pada anaknya, bahkan melarang anaknya pada satu perbuatan. 

Demikian juga dalam suatu lingkungan sekolah, sering kali terdapat peraturan-peraturan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh para siswa. Misalnya para siswa harus masuk kelas pada pukul 07.00 WIB, dan jika telat akan dikenakan hukuman. Berpakaian harus rapi, rambut tidak boleh gondrong, bahkan harus menggunakan sepatu berwarna hitam penuh.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing rukun tetangga (RT) yang rata-rata hidup  sekitar 200 kepala keluarga dengan jumlah total 700 sampai 1000 orang lebih. Ada peraturan yang berlaku bagi tamu yang menginap wajib lapor 1×24 jam pada ketua RT setempat.

Banyak lagi peraturan lainnya, secara luas seperti peraturan kelurahan, peraturan kecamatan, peraturan daerah (perda) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan peraturan daerah oleh Pemerintah Provinsi. Lebih jauh lagi,  peraturan presiden, dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Semua adalah aturan yang harus di patuhi, di taati, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat secara luas. Selama orang tersebut terdaftar sebagai warga negara Indonesia, atau tamu asing yang sementara waktu hidup di Indonesia. Seharusnya, tidak ada tawar-menawar dalam mengikuti aturan, peraturan, dan hukum yang berlaku.

Konsekuensinya, jika melanggar maka ada hukuman yang harus di berikan dan diterima oleh mereka yang tidak mau mengikuti peraturan. Contohnya, seorang anak akan di marahi dan di jewer oleh orang tuanya gara-gara melanggar perintah dan larangan. Seorang tamu diusir dari rumah seseorang gara-gara tidak lapor pada ketua RT setempat, bahkan seorang pengusaha harus kena denda karena tidak mengikuti aturan pemerintah yang mengeluarkan perda.

Aturan keluarga, sekolah, dan pemerintah merupakan aturan yang dibuat oleh manusia. Menyesuaikan dengan keadaan, adat-istiadat, bahkan mengikuti bentang alam tempat tinggalnya. Namun, secara keseluruhan, masyarakat memiliki aturan dasar yang dibuat Tuhan, yakni aturan agama.

Kita masyarakat muslim, tidak mengenal istilah pemisahan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sebab Islam memiliki peraturan secara penuh dan universal, bagaimana membentuk tatanan kehidupan yang berbudi luhur, berakhak mulia, dan sejahtera. Islam memiliki contoh kongkret cara bernegara dalam negara Madinah. Contoh undang-undang pertama dunia yang tertulis, yakni piagam Madinah. Bahkan Islam tidak hanya mengajarkan cara beribadah saja, tetapi mengajarkan menjadi manusia sempurna.

Rasulullah mengajarkan cara mandi, makan, minum, berpergian, cara berbicara yang baik dan sopan. Cara berpakaian, cara menggunakan perhiasan, cara berdagang, cara bermusyawarah, bahkan cara berpolitik.

Sayangnya, kita masyarakat awam terkadang lupa. Bahwa landasan dasar ideologi Pancasila murni berazazkan Islam. Mungkin, kata Pancasila dari sanksekerta yang berarti lima sila. Tapi kandungan isi Pancasila dan UUD 1945, bahkan sejarah piagam Jakarta merupakan contoh copy-paste dari sejarah Negara Madinah.

Kini saatnya bagi kita sebagai umat Islam, dam sebagai rakyat Indonesia, untuk patuh dan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh para pemimpin yang kita beri amanah. Patuh mengikuti aturan yang telah di keluarkan dan prosesnya juga di biayai melalui pajak yang kita bayarkan.

Patuh karena kita hidup di negara yang kita cintai. Yang melindungi setiap warga negaranya, dalam hak dan kewajibannya. Kita patuh, karena tidak ada aturan tersebut yang menyalahi pada keyakinan kita, untuk beriman dan mencapai derajat takwa, sesuai aturan agama Islam. Kita jadi patuh, karena para pemimpin kita mengikuti landasan dasar dan aturan main sesuai dengan ajaran dan akidah yang benar dan selaras.

Apa yang terjadi jika pemimpin kita melenceng? Wajib bagi kita menegur para pemimpin tersebut. Memberi tahu, memberi komentar, bahkan sedikit memarahi jika ada aturan yang dilanggar. Harganya? Sangat mahal. Aksi 212 dengan jutaan muslim yang tumpah ruah, tanpa dibiayai seorang pun merupakan protes atas ketidak patuhan pemimpin negeri.

Namun, di bulan Ramadhan ini kita semua harus merefleksi diri. Sudah patuhkan kita pada perintah dan larangan Allah SWT? Sudah sesuaikah langkah dan upaya yang dilakukan selama 11 bulan terakhir, untuk mencapai tujuan demi mencapai cita-cita lurus pada sebuah kepatuhan? Semoga kita semua menjadi umat yang lurus, patuh pada perintah Allah SWT, mengikuti sunnah dan pesan dari nabi SAW, dan patuh pada para pemimpin yang kita beri amanah. Wallahu’ alam.

 

DANA DESA, OPINI, PEMERINTAHAN

Penguatan Sinergi Dana Desa Untuk Menurunkan Kemiskinan

Leave a comment

DD1

Tabloid-DESA.com – Pemerintah melalui nawacita, telah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Di antaranya, dengan memperkuat daerah pedesaanmenuju masyarakat sejahtera. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, program Dana Desa digulirkan. Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, melainkan juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Continue reading Penguatan Sinergi Dana Desa Untuk Menurunkan Kemiskinan →