Category Archives: KONFLIK AGRARIA

Terobosan Penyelesaian Konflik Agraria

Oleh Usep Setiawan
Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden

Tabloid-DESA.com Sengketa tanah atau lebih luasnya konflik agraria masih menjadi fenomena yang menuntut penyelesaian. Pemerintah membuat terobosan kebijakan guna menyelesaikannya. Belum lama ini, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021 (tertanggal 29 Januari 2021).

Surat Keputusan Kastaf Kepresidenan ini, dipandang sebagai terobosan penting bagi upaya penyelesaian konflik agraria dalam konteks pelaksanaan reforma agraria sebagai komitmen Presiden Jokowi. Pada tanggal 8 Maret 2021, Kastaf Kepresidenan meluncurkan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat sipil (CSO).

Tim ini, isinya pejabat eselon 1 dari 19 kementerian dan lembaga pemerintah serta aktivis CSO di tingkat nasional. Tim dipimpin Kepala Staf Kepresidenan (Ketua), bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wakil Ketua I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (Wakil Ketua II). Anggota Tim terdiri 32 orang pejabat dari kementerian dan lembaga serta pimpinan CSO.

Sebelumnya, pada bulan Januari – Februari 2021, Tim di KSP sudah melakukan sejumlah tindak lanjut teknis persiapan, baik melalui rapat dan komunikasi dengan Kemenko Marinves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK, serta CSO. Proses identifikasi, verifikasi awal dan asesmen bersama terhadap data usulan lokasi prioritas dari masyarakat dan dihasilkan 137 kasus atau lokasi untuk mulai dieksekusi pada tahun 2021, terdiri dari 105 kasus/lokus di kawasan hutan dan 32 di kawasan nonhutan yang tersebar di 18 provinsi. Status saat ini berlangsung proses penanganan oleh Kementerian ATR/BPN dan KLHK. Beberapa lokasi usulan masih perlu kelengkapan dokumen dan tinjauan atau verifikasi lapangan.

Tim ini, merupakan Tim Adhoc untuk mempercepat tindak lanjut percepatan, dengan tugas inti menyusun dan melaksanakan rencana aksi bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Internal tanggal 23 November 2020, 3 Desember 2020, dan 21 Desember 2020.

Selesaikan konflik
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim ini dilaporkan kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ditugaskan Kastaf Kepresidenan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan kerja tim dengan instansi yang didukung Sekretariat Tim di KSP yang terdiri dari lintas kedeputian.

Kastaf Kepresidenan mengharapkan fokus kerja tim adalah pada penanganan dan penyelesaian 137 kasus konflik atau lokasi reforma agraria yang berada di kawasan hutan dan non kawasan hutan di tahun 2021. Selain itu, akselerasi legalisasi dan redistribusi tanah di 137 kasus atau lokasi prioritas, dan melanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait penanganan konflik, Deputi Menko Marinves, Dirjen PSKL KLHK, dan eselon 1 K/L/O terkait diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik agraria di dalam kawasan hutan. Sedangkan Deputi Menko Perekonomian, Dirjen Penanganan Konflik Agraria K-ATR/BPN, dan eselon 1 K/L/O terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus di areal non kawasan hutan.

Secara khusus, Aster Panglima TNI dan Asop Polri, serta Kabareskrim diminta menjaga kondusivitas lapangan selama penanganan kasus yang dimaksud. Kastaf mengatakan bahwa ia akan segera berkirim surat kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mencegah dan menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang sedang berjuang untuk menyelesaikan konflik agraria.

Lalu, Kastaf Kepresidenan meminta Dirjen Penataan Agraria dan Dirjen Penetapan Hak ATR/BPN untuk mempercepat legalisasi dan redistribusi tanah pasca penyelesaian konflik. Kemudian, Deputi KemenKop-UKM untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca legalisasi dan redistribusi. Semua agenda ini, didukung semua dirjen dan deputi serta pejabat terkait dari K/L terkait dalam tim bersama. Pimpinan dan pengurus Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), GEMA PS (Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial) Indonesia, dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sebagai CSO yang menjadi anggota tim juga sangat penting untuk terlibat dalam keseluruhan prosesnya.

Tim juga bertugas melakukan penguatan kebijakan reforma agraria, yakni: melanjutkan dan menyelesaikan revisi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, dan revisi Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan, serta mengidentifikasi kebijakan lain yang dinilai urgent untuk diperkuat atau direvisi.

Perkuat kebijakan
Terkait penguatan kebijakan reforma agraria, Kastaf Kepresidenan meminta Deputi Menko Ekonomi dan Dirjen Penataan Agraria K-ATR untuk menyiapkan revisi Perpres 86 /2018. Kastaf Kepresidenan juga meminta Deputi Menko Marinves dan Dirjen PSKL K-LHK menyiapkan revisi Perpres 88 /2017. Tugas ini didukung dirjen dan deputi serta pejabat K/L terkait, serta pimpinan CSO dalam Tim. Kastaf Kepresidenan menyatakan dengan dibentuknya tim, maka penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan cepat, dan tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja bersama.

Di ujung rakor ini, Kastaf Kepresidenan menyampaikan kesimpulan dan tindak lanjut kepada peserta rakor sebagai anggota Tim, baik pemerintah maupun CSO, di antaranya:

Pertama, pihak TNI dan kepolisian agar menjaga kondusivitas situasi dan kondisi lapangan selama proses penyelesaian, dan digunakan pendekatan yang lebih tepat untuk menghindari potensi kekerasan.

Kedua, pihak CSO diminta untuk segera melengkapi dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK untuk menindaklanjuti usulan yang data dan informasinya dinilai masih minim.

Ketiga, anggota Tim dari pihak CSO dan kementerian dan lembaga diminta untuk fokus kepada agenda kerja tahun 2021. Hal-hal lain terkait penguatan pelaksanaan reforma agraria akan dilakukan secara bertahap.

Keempat, di semua lokasi prioritas yang sudah beroperasi, agar dilakukan tindak lanjut dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Diperlukan proses-proses teknis per-klaster atau tipologi untuk pendetailan setiap usulan lokasi dari CSO.

Kelima, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat penting. Untuk itu, Kastaf Kepresidenan menyatakan akan mengirimkan surat ke pemerintah provinsi, di mana lokasi yang menjadi prioritas di tahun 2021 berada. ***

summer: https://setkab.go.id/terobosan-penyelesaian-konflik-agraria/

Tuntaskan Persoalan Kepemilikan Tanah, Sumsel Susun Strategi Reforma Agraria 2021 

#Wagub Mawardi Yahya Membuka Rakor  Gugus Tugas Reforma Agraria
agraria2Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya mengurangi persoalan sengketa tanah dan lahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menyusun strategi reforma agraria 2021.  Continue reading Tuntaskan Persoalan Kepemilikan Tanah, Sumsel Susun Strategi Reforma Agraria 2021 

Pemprov Sumsel  Dorong Penguatan Reforma Agraria di Sumsel

agraria2

Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Wakil  Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya meminta agar reforma agraria di Sumsel semakin diperkuat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri dan membuka langsung konsultasi publik dan masalah aspek lingkungan serta sosial di wilayah kerja Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) Sumsel, di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Kamis (15/10). Continue reading Pemprov Sumsel  Dorong Penguatan Reforma Agraria di Sumsel

Herman Deru Inisiasi Biaya Sertifikat Tanah Ditanggung APBD 

# Untuk Masyarakat yang Tak Tercover Prona

sertifikat

Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berencana untuk menganggarkan bantuan untuk biaya sertifikasi tanah bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak tercover oleh Program Nasional Agraria (Prona), pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 mendatang. 

“Tekad saya ingin Sumsel ini tidak bersisa lagi tanah tidak bersertifkat, dianggarkan pada APBD 2021. Wilayahnya nanti ditentukan yang jelas ini untuk rakyat, di tahun 2021 harus udah berjalan bagi yang tidak tercover prona,” terangnya saat menerima Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Sumsel, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel Jum’at (18/9) Siang.

Menurutnya, masyarakat provinsi Sumsel sebenarnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi, namun kerap kali terkendala pada persoalan biaya. Oleh sebab itu pula, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, untuk mendapatkan legalitas baik tanah yang mereka tempati.

“Lakukan pendekatan masyarakat agar kita tahu kronologisnya, Dengan bersinergi kita dapat membantu mempercepat program nasional. Karena itulah, Pemprov Sumsel berinisiasi agar biaya yang masih dibebankan kepada pemohon itu bisa dicover APBD,” tuturnya

Sementara Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Drs. Pelopor, M.Eng. Sc mengaku bangga Pemerintah Provinsi Sumsel menaruh perhatian penuh, dimana menawarkan anggaran dari Pemprov untuk kabupaten/ kota agar mempercepat sertifikasi tanah.

“Bangga Pak Gubernur Sumsel mensupport penuh khusus untuk program percepatan sertifikasi tanah, ini selaras dengan program kementerian agraria dan pertanahan RI Insya Allah sebelum 2024 seluruh bidang tanah di RI bisa bersertifikat, terkait penyelesaian masalah dan konflik ini memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari program yang harus kita kerjakan,“ tuturnya.

Dikatakannya BPN Kanwil Sumsel akan menyegerakan apa yang menjadi prioritas, terutama terkait dengan kepastian luas atau sering disebut dengan satu peta.

“Kita akan selesaikan dalam rangka program satu peta menjadi bagian dari itu, Dan kami punya pengalaman untuk menyelesaikan itu insha Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat semua hak-hak dalam skala besar segera dapat kita migrasikan datanya dari peta analog ke peta yang sifatnya digital dengan begitu kita bisa menyelesaikan segera,” tambahnya.

Wamen BPN RI Puji Program Keringanan Sertifikat Warga Kurang Mampu dari Herman Deru Keren!

wamen3

Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Terobosan dan inovasi yang gencar dilakukan Gubernur Sumsel H.Herman Deru rupanya tak hanya menuai simpati dari masyarakat saja tapi juga datang dari kalangan pejabat nasional. Paling baru adalah Program Daerah (Proda) yang digagas HD baru-baru ini untuk meringankan beban masyarakat Sumsel mendapatkan sertifikat tanah. Continue reading Wamen BPN RI Puji Program Keringanan Sertifikat Warga Kurang Mampu dari Herman Deru Keren!

Herman Deru Siapkan Program Bantuan  Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Warga Sumsel

program1Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakam dirinya sebagai Gubernur Sumsel akan membantu pembiayaan pembuatan sertifikat tanah. Hal ini disampaikan saat menerima anjangsana Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel Ketut Mangku di ruang tamu Gubernur, Rabu (24/06) siang. Continue reading Herman Deru Siapkan Program Bantuan  Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Warga Sumsel

Herman Deru: Gencarkan Lagi Pembayaran BPHTB Online 

BPHTB2

Tabloid-DESA.com PALEMBANG –   Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumsel di ruang kerjanya. Melalui pertemuan ini HD berharap IPPAT dan Pemda semakin bersinergi, Selasa (23/6).

Dalam kesempatan itu Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Firlandia Muchtar SH.SPn melaporkan beberapa hal. Di antaranya mengenai penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) di sejumlah daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang belum mengikuti ketentuan yang ada.

“Akibatnya kami sering kesulitan saat melakukan validasi,” terangnya.

Menurut Firlandia, jika ini terus dibiarkan maka rentan merugikan masyarakat. Oleh karena itu Ia meminta Pemprov dalam hal ini Gubernur Sumsel dapat segera  menyikapi persoalan tersebut.

Menanggapi hal itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan, memang diperlukan konsistensi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk itu, Ia memastikan segera membuat edaran ke seluruh Kab/Kota se Sumsel sebagai kepastian hukumnya.

“Dulu awal dari ide saya juga itukan sudah ditetapkan nilai minimalnya. Aturannya memang harus pakai nilai transaksi atau NJOP,” kata HD.

Selain membuatkan edaran, HD juga memastikan akan meminta kepala daerah segera kembali mengaktifkan pembayaran BPHTB secara online di seluruh Sumsel.

Menurut HD, para Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) merupakan mitra pemerintah dan punya andil dalam menyumbangkan PAD bagi pemerintah dalam hal kepengurusan sertifikat tanah masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya Pemprov okut memberikan support.

Selain Ketua Pengurus Wilayah IPPAT, hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekretaris Umum Pengwil IPPAT Sumsel Linggas Megawati Sitompul SH.MKn, Ketua Bidang Pengkajian dan Penerapan UU Ahmad Fadli Basir, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Fauwaz Diradja, SH.MKn, dan Anggota Hubungan Antar Lembaga Amir Akim Hasyim, SH.MKn.

Komitmen Selesaikan Konflik Agraria, Pemkab Muba Dukung MoU Antara Desa Pulai Gading dan PT. BPP

konflik agraria3

Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Konflik pengelolaan lahan antara masyarakat Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lencir dan perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Bumi Persada Permai (BPP) bermula dari ketika perusahaan mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman pada areal hutan produksi Lalan Mendis di tahun 2004, namun pada lokasi yang diberikan izin oleh negara tersebut sudah ada masyarakat yang bermukim dan memanfaatkan lahan, salah satunya adalah Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).  Continue reading Komitmen Selesaikan Konflik Agraria, Pemkab Muba Dukung MoU Antara Desa Pulai Gading dan PT. BPP