Category Archives: HUKUM

Gubernur SUMSEL Bentuk Tim Satgas Awasi Distribusi Minyak Goreng Curah

# Pimpin Rapat Monitoring Ketersediaan Minyak Goreng di Sumsel 

Tabloid-DESA.com Palembang – Gubernur Sumsel H Herman Deru memimpin Rapat Monitoring Ketersediaan Minyak Goreng di Provinsi Sumsel bertempat di Griya Agung Palembang, Selasa (26/4). 

Dalam rapat tersebut turut  hadir Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi serta Pimpinan Perusahaan dan OPD terkait. 

Gubernur Herman Deru  berjanji akan membentuk tim kesatgasan yang melibatkan unsur TNI/Polri, Kejaksaan serta stakeholder lainnya hingga Kabupaten/Kota di Sumsel. Hal tersebut upaya untuk memantau/mendeteksi ketersediaan minyak goreng curah (MGC) di pasar-pasar termasuk mencari permasalahan distribusi minyak goreng yang selama ini terjadi. 

Menurut Herman Deru kebutuhan minyak goreng di Sumsel sebanyak 502 ton perhari, minyak curah 134 ton perhari, kemasan sederhana 170 ton, kemasan premium 198 ton perhari. 

“Saya minta komitmen morilnya agar minyak curah yang kebutuhannya 134 ton perhari ini dapat terpenuhi. Karena total kuota produksi perhari itu 180 ton dari tiga produsen yang teralokasi, artinya ada minus dimana, apakah di distribusi, apa transportasi apakah ada kecurangan,” ungkapnya. 

Untuk itu Herman Deru membentuk satgas yang memiliki tugas pokok dan fungsinya dan apa saja yang diawasi, artinya dalam tugas ini tidak boleh kaku. 

“Satgas ini sampai 3 bulan kedepan, tugas satgas ini juga mencari kejanggalan ataupun kecurangan harga minyak ini. Jika terdapat kecurangan angkut,” tegasnya. 

Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan satgas ini fungsinya akan mengawasi dari produsen hingga ke pasar. 

“Kita tahu di Sumsel ini kita punya 3 produsen. Data dari intelijen kita ada sekitar 886 pasar di wilayah Sumsel. Artinya Progres ini setiap hari kita tahu pasar mana yang kosong minyak curahnya,” ungkapnya. 

Untuk diketahui, dari tiga perusahaan yang memproduksi minyak goreng dianataranya PT. Sinar Alam Permai sebanyak 50 ton perhari, PT. Tunas Baru Lampung sebanyak 60 ton perhari dan PT. Indokarya Internusa sebanyak 70 ton perhari.*

Herman Deru Komitmen Percepat Realisasasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Sumsel

*  Serahkan 54 Sertifikat Tanah Wakaf Masjid dan Ponpes di Sumsel

Tabloid-DESA.com PALEMBANG- Gubernur Sumsel H Herman Deru secara simbolis menyerahkan  54 persil sertifikat tanah wakaf kepada  para pengurus masjid dan pondok pesantren di Sumsel yang dilaksanakan di Graha Auditorium Bina Praja, Senin (25/4) siang dalam ragkaian kegiatan   penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wakil Presiden RI, Prof. K.H. Ma’ruf Amin  secara virtual.

Menurut Herman Deru begitu pentingnya arti sertifikat tanah ini. Namun untuk membuat sertifikat tanah wakaf masih butuh sosialisasi pada masyarakat. Untuk itu dia mengharapkan  Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumsel untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait penyelenggaraan sertifikasi tanah wakaf.

“BWI harus lebih gencar lagi memberikan edukasi dalam  penyelenggaraan kegiatan sertifikat tanah wakaf  kepada masyarakat sebab kita punya kuota 3000 persil sedangkan yang disertifikat baru 54,” tegasnya.

Kuota 3000 sertifikat yang diberikan pemerintah lanjutnya  cukup besar karena itu diperlukan  kerjasama dan dukungan instansi terkait sehingga proses sertifikasi tanah wakaf ini dapat segera diselesaikan.

“Yang kita khawartirkan itu di dalam perjalanannya tanah wakaf  tersebut belum bersertifikat, nah persoalan ini akan menjadi masalah jika ada pergantian pengurus,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, Prof. K.H. Ma’ruf Amin secara virtual mengatakan, wakaf memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga perlu dikelola secara efektif dan akuntabel. 

“Selama ini lebih dari 70 persen tanah wakaf di Indonesia dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan musholah. Bahkan Tanah wakaf bisa juga dioptimalkan untuk meningkatkan kegiatan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya.

Wapres menambahkan hingga saat ini,  masih mempunyai pekerjaan rumah terkait tata kelola wakaf tanah. Pekerjaan ini yang harus diselesaikan dengan jumlah wakaf yang tidak sedikit dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Terlebih  program sertifikat tanah wakaf merupakan langkah konkrit dalam menjaga legalitas dengan memaksimalkan fungsi wakaf demi kemanfaatan secara optimal.

“Saya apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergerak untuk percepatan sertipikasi wakaf tanah,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, Sofyan A. Djalil menuturkan program sertipikat wakaf tanah ini sudah dilakukan bahkan dipercepat sejak tahun 2017. “Untuk hari ini kita menyerahkan sebanyak 3152 sertipikat wakaf tanah,” pungkasnya.*

Badan Legislasi DPR RI Minta Masukan Pemprov Sumsel Terkait Rumusan RUU Larangan Minuman Beralkohol

Tabloid-DESA.com PALEMBANG- Mengawali agenda kerjanya, Senin (11/4)  Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H  Mawardi Yahya menerima  unsur pimpinan dan anggota badan legislasi DPR RI, dalam rangka perumusan konsep naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang  (RUU) Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPRRI diterima Wagub    Mawardi Yahya bertempat di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel.

Dalam kesempatan tersebut Wagub  Mawardi Yahya mengakui,  banyak dampak negatif  yang akan timbul  diakibat dari mengkonsumsi   minuman beralkohol baik dampak klinis maupun psikologis. Dampak minuman beralkohol bagi kesehatan jasmani bahkan jika sudah kronis akan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kendati demikian lanjut dia sebagian kelompok masyarakat masih mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari keragaman budaya, ritual adat-istiadat dan kebiasaan yang turun-temurun serta diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai minuman yang bermanfaat bagi tubuh dan gaya hidup.

“Secara yuridis pengaturan menyeluruh mengenai minuman beralkohol masih bersifat parsial, sehingga sangat dibutuhkan pengaturan secara komprehensif dalam bentuk Undang-Undang, untuk meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan minuman beralkohol,” katanya 

Dikatakan Mawardi, Pemerintah Provinsi Sumsel pada prinsipnya mendukung inisiatif Badan Legislasi DPR-RI untuk menyusun RUU tentang Larangan Minuman beralkohol  yang akan menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan menjamin kepastian hukum bagi peredaran minuman beralkohol. 

“Untuk itu sudah sepatutnya Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, karena Pemerintah Daerah lebih dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, jangan hanya seperti saat ini hanya ditugaskan melakukan pengawasan akan tetapi tidak dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar,” pungkasnya. 

Sementara Ketua Tim Anggota Badan Legislasi DPR RI Taufik Basari, S.H.,S.Hum.,LL.M menuturkan, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol didasarkan atas banyaknya persoalan yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan sering terjadinya korban jiwa dan timbulnya dampak negatif lainnya, baik dampak terhadap gangguan kesehatan, psikologis, maupun gangguan terhadap ketertiban dan keamanan di masyarakat. Oleh sebab itu kunjungan kerja Badan Legislasi DPRRI ke Provinsi Sumsel bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

“Kemudian untuk melakukan identifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, serta efektifitas atau kendala dalam penegakan hukumnya,” tandasnya.

Hadir pula dalam kesempatan yang sama Ketua Tim, Anggota Mayjen TNI.Mar (Purn) Sturman Panjaitan, S.H., H. Arteria Dahlan, S.T., S.H.,M.H., I Ketut Kariyasa Adnyana,S.P, Darmadi Durianto, Christina Aryani, S.E.,S.H.,M.H., Ir.Lamhot Sinaga, Desy Ratnasari, M.Si.,M.Psi.*

Herman Deru Terima ETLE Nasional Presisi Award dari Kapolri

# Sukseskan Program Kapolri Melalui Dukungan Hibah Anggran Penyiapan Infrastruktur ETLE di Wilayah Sumsel

Tabloid-DESA.com SURABAYA-  Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H  Herman Deru mendapat penghargaan ETLE Nasional Presisi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atas kontribusinya dalam membantu pengadaan infrastuktur Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Sumatera Selatan melalui dukungan hibah anggaran.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi kepada  Gubernur H Herman Deru disela-sela Launching ETLE Nasional Presisi  tahap II bertempat di Hotel Wyndam Surabaya,  Sabtu (26/3) siang.

Gubernur  Herman Deru mengatakan  penghargaan ini merupakan bentuk sinergitas Pemprov Sumsel dengan pihak Dirlantas Polda Sumsel dalam menurunkan angka  pelangaran lalulintas (lalin) melalui pemasangan kamera  pemantau ETLE atau  tilang elektronik disejumlah ruas jalan di Sumsel.

Menurutnya Herman Deru dengan adanya kamera ETLE ini, masyarakat dapat lebih disiplin dalam berkendara. Karena merasa diawasi, sehingga berdampak pada turunnya  angka pelanggaran dan kasus kecelakaan dijalan raya. Dimana di Sumatra Selatan saat ini sudah terpasang 14 kamera ETLE,  dan kedepan Pemprov Sumsel berencana akan kembali memasang  kamera ELTE di 17 kota/kabupaten yang ada di Sumsel sinergi dengan Polda dan Polres di tingkat Kabupaten/kota.

“Saya sudah  intruksikan kepada 17  Bupati/Walikota  di Sumsel untuk mendukung pemasangan kamera  ETLE ini didaerahnya masing-masing. Ini kita lakukan sebagai bentuk dukungan pada Polri dalam menekan kecelakaan dan kasus pelanggaran dalam berlalu lintas,”  katanya Herman Deru saat dimintai tanngapannya terkait dengan diterimanya penghargaan dari Kapolri tersebut.

Pemprov Sumsel  tidak hannya berkontribusi dalam pemasangan kamera  ETLE melalui hibah anggaran. Namun lanjut Herman Deru, Pemprov Sumsel juga melalui BAPENDA  berinovasi melalui program pemasangan sticker hologram sebagai tanda lunas membayar pajak kendaraan bermotor yang baru pertama kalinya ada di Indonesia.

“Sticker hologram tersebut berbasis teknologi Qr-code yang memuat data pemilik kendaraan dan dapat terpantau melalui kamera ETLE yang dipasang Polri. Sehingga wajib pajak kendaraan tersebut dapat diketahui oleh pihak terkait,” paparnya.

Lebih lanjut Herman Deru menambahkan, ke depannya  Pemprov Sumsel akan terus  memfasilitasi, baik dari segi infrastruktur maupun  pendanaan guna dalam mendukung pemasangan perangkat kamera  ETLE di Bumi Sriwijaya.

“Kita akan memfasilitasi, baik itu dari segi infrastruktur maupun dari segi pendanaannya. Intinya kami sangat mendukung penuh pembangunan ETLE ini,” tutup Herman Deru.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ETLE ini menjadi program kepolisian dan kedepannya akan terus di kembangkan sehingga kepatuhan masyarakat terkait masalah penggunaan jalan dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dalam hal ini Gubernur dan rekan-rekan BUMN. Kita ingin program ETLE dan pelayanan yang berbasis digital bisa  kembangkan agar tingkat kecelakaan bisa turunkan, selain itu penyimpangan anggota bisa kita perkecil dan pelayanan yang berbasis digital untuk masyarakat bisa kita tingkatkan,” ucap Kapolri.

Kapolri menyebut, dengan diterapkannya ETLE Nasional Presisi Tahap I di periode 2021 efektif menurunkan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 20-40 persen.

“Secara global pembangunan ETLE pada Tahap I sudah diterapkan di 12 Polda Jajaran dan di hari ini diresmikan ETLE Nasional Presisi tahap II dengan penerapan di 26 Polda Jajaran dengan 285 kamera,” tandasnya.

Selain Gubernur Sumsel Herman Deru sejumlah kepala daerah lainnya juga menerima penghargaan yang sama termasuk sejumlah BUMN dan Dirlantas Polda meliputi Dirlantas Polda Metro Jaya, Dirlantas Polda Sumsel, Dirlantas Polda Jawa Tengah, Dirlantas Jawa Timur dan Dirlantas Polda Lampung. *

Herman Deru Optimistis UU HKPD Ciptakan Keadilan Lebih Bagi Sumsel Daerah Penghasil Migas

Tabloid-DESA.com Palembang –  Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengaku sangat optimistis keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang baru diterbitkan pemerintah  akan menciptakan keadilan yang lebih baik bagi daerah penghasil termasuk Sumsel.  

Optimisme itu diungkapkannya usai membuka kegiatan sosialisasi UU HKPD di Griya Agung, Kamis (17/3) siang. 

“Ini adalah kepastian dari hubungan keuangan pusat dan daerah. Tadi kalau Saya lihat narasinya UU ini menunjukkan keadilan luar biasa bagi daerah penghasil migas maupun pajak,” ujar Herman Deru menanggapi UU tersebut. 

Dengan adanya sosialisasi UU langsung dari Wakil Menteri Keuangan RI Iapun yakin akan dapat sekaligus menjawab pertanyaan yang selama ini kerap muncul dari masyarakat maupun legislatif di tingkat daerah. 

“Kadang masyarakat sering tanya bagaimana transfer daerah itu didapat. Karena ada daerah yang nilainya hampir Rp5 triliun dan ada juga yang tidak sampai Rp1 triliun. Kalau UU ini lahir dan jadi PP ini tentu akan bermanfaat bagi kami karena semua transparansi baik input dan outputnya. Jelas  ini akan menjadi kabar  gembira bagi pemerintah daerah,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu Herman Deru juga memberikan kabar baik bagi masyarakat Sumsel. Sebab Sumsel masuk dalam 16 Provinsi yang akan mengalami kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU). 

“Sumsel masuk 16 daerah itu,” ujarnya. 

Terkait sosialisasi itu Herman Deru juga berharap melalui UU HKPD ini dapat menguatkan Sistem Perpajakan Daerah, meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan Kualitas Belanja Daerah dan Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah yang dapat meningkatkan kemampuan Fiskal Daerah. 

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan RI Prof Suahasil Nazara, SE. MSc. Ph.D bwrharap terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini dapat menjadi platform baru bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih bersinergi bersama-sama menjalankan pemerintahan dan cita-cita  dan melindungi dan membangun masyarakat. 

Pasalnya banyak sekali terobosan-terobosan baru dan konsep transfer dana dan jenis belanja yang bisa dilakukan. 

“Ini akan dilanjutkan dengan operasionalisasi beberapa PP yang akan dikeluarkan dan beberapa lagi dikonsultasikan dengan DPR. Semoga ini bisa diselesaikan segera mungkin,” ujar Wamenkeu. 

Lebih jauh Wamenkeu dalam sosialisasinya mengatakan sangat berterimakasih atas kesediaan Pemprov Sumsel yang telah bersedia menjadi tuan rumah bagi sosialisasi di wilayah Sumbagsel. 

Dijelaskam Wamen secara luas UU ini memiliki 4 pilar utama yang ingin dicapai. Masing-masing pilar tersebut yakni  mengenai 1. ketimpangan vertikal dan horizontal menurun 2. Penguatan lokal taxing power, 3. Peningkatan kualitas belanja daerah dan 4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah. 

“Terimakasih atas kesediaan dan keramahan Pemprov Sumsel dalam mensosialisasikan UU Ini. Kami bersama Komisi XI DPR RI telah menelurkan UU ini yang merupakan aspirasi dari Pemda dan masyarakat di dserah juga Komite IV DPD RI. Setelah UU ini ditetapkan dan disosialisasikan dan akan dibuat PP nya untuk operasionalisasi,” jelas Wamenkeu. 

Lebih jauh dipaparkan Wamenkeu bahwa UU HKPD melakukan perubahan fundamental dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil meskipun berbeda Provinsi akan mendapatkan prosentase DBH SDA, hal ini menjadi salah satu pilar dalam UU HKPD yang memiliki tujuan meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal. 

Pengaturan mengenai kebijakan Transfer ke Daerah berbasis kinerja dalam UU ini di antaranya berupa 10% dari alokasi DBH akan dialokasikan berdasarkan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, serta kinerja pemeliharaan lingkungan untuk mengurangi dampak aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

“Ibu Bapak sekalian, pengalokasian DBH juga akan memperhatikan kinerja daerah. Karena itu alokasi DBH 90% pakai formula, 10% menggunakan kinerja, termasuk di dalam mendukung penerimaan negara dan upaya pemulihan lingkungan,” ungkap Wakil Menteri Keuangan. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Dirjen Perimbangan Keuangan Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, Anggota DPR RI Komisi XI Bertu Merlas, Ketua dan Wakil Ketua dan para anggota Komite IV DPD RI, Anggota DPRD Provinsi Sumsel H. Alfrenzi Panggarbesi, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, perwakilan dari Provinsi Lampung, Provinsi Kepri, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau. *

Dukung RUU Pemerintahan Digital, Pemprov Sumsel Siap Terapkan Layanan Efektif pada Masyarakat

# Terima Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI

Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H Mawardi Yahya menerima Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan RUU Pemerintahan Digital di Auditorium Pemprov Sumsel, Kamis (3/2).

Wagub menilai sistem digitial saat ini tentu tidak bisa dihindarkan lagi karena ke depan teknologi akan masih maju. Dia harapkan dalam penerapan sistem pemerintahan digital memberikan kemudahan dalam pelayanan ataupun pembangunan daerah.

“Mudah-mudahan pemerintahan digital akan memiliki kelebihan, kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan ke masyarakat serta pembangunan daerah,” katanya. 

Dalam penerapan sistem pemerintahan digital, Wagub mengajak Pemkab/Kota serta masyarakat untuk siap menerima pemerintahan digital tersebut disetiap aktivitas pemerintahan yang ada. 

“Kita (Pemprov) dan kabupaten/kota untuk siap menerima pemerintahan digital ke depan dalam setiap aktivitas pemerintahan yang ada. Semoga akan lahir UU sistem pemerintahan digital yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat,” ucapnya. 

Sementara itu, Pimpinan PPUU DPD RI, Ajbar mengatakan Penyusunan RUU Pemerintahan Digital ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. 

Dimana kunjungan ini lanjutnya bertujuan untuk menginventarisasi materi terhadap RUU yang saat ini tengah di susun yakni Pemerintahan Digital. Dimana    PPUU DPD RI dijawalkan dihari yang sama juga melakukan   agenda yang sama meliputi Provinsi Sumsel , Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. 

“Tadi Pak Wagub sudah sampaikan bahwa mau tidak mau kita tidak bisa lagi mengelak kedepan ini penerapan digital maka sebab itu kita harus siapkan infrastrukturnya sebelum masuk pada pelaksanaannya,” katanya.

Lanjut dia mengatakan pembentukan RUU ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi didalam penyelenggaraan pemerintahan. 

“Dari hasil survei berbagai lembaga internasional diketahui bahwa penyelnggara secara digital ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi dan dampak efisiensi penggunaan anggaran negara,” terangnya.

Pada kesempatan ini, dia mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang berdiskusi dan memberikam masukan terhadap RUU Pemerintahan Digital. 

“Kami sangat mengapresiasi sekali sambutan dari Pemprov Sumsel atas respon cepatnya terkait RUU Pemerintahan digital ini,” tutupnya.

Turut hadir pada kesempatan ini, Pimpinan PPUU DPD RI, Hj. Eni Sumarni, Anggota PPUU DPD RI, Amaliah, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, Eni Khairani, Djafar Alkatiri, Denty Eka Widy Pratiwi, Anna Latuconsina, Fahira Idris, Ria Saptarika, KH Abdul Hakim, dan Matheus Stefi Pasimanjeku serta FKPD dan OPD Sumsel/mewakili.*

Herman Deru Upayakan Penyelesaian Secara Komprehensif Atasi Illegal Drilling di Sumsel

# Carikan Solusi Agar Tidak Timbulkan Pengangguran dan Pelanggaran 

Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Secara tegas Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan bahwa penyelesaian masalah illegal drilling yang belakangan marak harus dilakukan dengan komperhensif. Dengan demikian diharapkan penyelesaian tidak menimbulkan pengangguran dan tidak juga memicu adanya pelanggaran. 

Hal itu diungkapkan HD usai mengikuti rapat koordinasi penanganan aktivitas pengeboran liar sumur minyak bumi oleh masyarakat di Provinsi Sumsel dan mekanisme dan persyaratan dalam rancangan peraturan Menteri ESDM tentang tata cara pengusahaan dan Pemroduksian Minyak Bumi Pada Sumur Minyak yang dikelola masyarakat sekitar yang digelar Polda Sumsel di Hotel Novotel, Selasa (19/10). 

Menurutnya penyelesaian itu harus dilakukan mulai dari regulasi, penanganan di lapangan sampai proses angkat dan angkut hingga tradingnya. 

“Harapan Saya rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa membuat keputusan baik bagi menteri apakah menteri mendelegasikan atau ada revisi Permen dan sebagainya. Terpenting tujuannya agar tenaga kerja tidak nganggur tapi juga tidak buat pelanggaran, ” tegas HD. 

Lebih jauh HD mengatakan saat ini pihaknya tengah bersama Dirjen Kementerian ESDM RI, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kajati Sumsel dan instansi terkait tengah mengupayakan agar permasalahan illegal drilling di Sumsel dapat ditangani dengan baik. 

“Kita upayakan bagaimana ini menjadi mata pencaharian yang sah. Karena kalau melihat jumlah sumurnya ada 700 misal dikalikan 10 orang saja yang beraktivitas artinya kalau ditutup ada 7000 orang yang akan terimbas,” jelasnya. 

Iapun mengapresiasi inisiasi yang telah digagas Kapolda, dan Forkompimda. Iapun berharap setelah ini tidak ada rapat lagi tapi sudah ada kebijakan yang menjadi solusi. 

Dikatakan HD Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam yang bervariasi dalam jumlah yang melimpah. Suatu yang tak hanya wajib syukuri, namun juga wajib dikelola dengan bijak. Karena kekayaan itu adalah titipan anak cucu. 

Dari sejarah yang ada di Sumsel HD juga menggambarkan bahwa wajar bakal terdapat sumur-sumur tua yang tidak ekonomis lagi untuk diusahakan sebelumnya oleh perusahaan, hal ini disebabkan oleh kegiatan produksi minyak yang berlangsung sejak tahun 1914 sampai dengan sekarang. 

Melihat situasi diatas akibat sumur-sumur minyak diatas tidak efisien untuk diusahakan, maka perusahaan migas untuk sementara membiarkan sumur-sumur minyak tersebut. Akibat dari “pembiaran” sumur-sumur tua migas di wilayah kerja perusahaan tersebut, hal ini sebenarnya membuat masyarakat untuk melakukan kegiatan pengusahaan migas secara ilegal. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyadari bahwa hal yang dilakukan serta masyarakat ini sangat bertentangan dengan hukum. Tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat setempat yang melakukan kegiatan pengusahaan migas secara illegal ini juga menurutnya sangat berbahaya baik dari segi keselamatan juga merusak dari sisi lingkungan. 

“Kegiatan illegal ini sangat merugikan dari sisi Pendapatan daerah. Akan tetapi perlu juga diberikan solusi bagi masyarakat lokal atau setempat sehingga kegiatan-kegiatan pengusahaan migas illegal yang mereka lakukan dapat menjadi legal,” jelasnya. 

Sementara itu Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Dr. Ir Tutuka Ariadji MSc mengatakan akan menyampaikan masukan dan keinginan Gubernur Sumsel ke Menteri ESDM. Iapun meminta agar semua pihak dapat bekerja secara mukti sektoral serta mengutamakan keamanan. 

“Sesuai filosofi Permen bahwa Produksi dari rakyat untuk rakyat, tapi bagaimanapun tetap ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui,” ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM RI. 

Di tempat yang sama Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto mengatakan tindak pidana ilegal drilling merupakan solusi terakhir untuk menciptakan kepatuhan. 

Pada tahun 2021di Sumsel tercatat sedikitnya ada 11 kasus illegal.drilling yang memicu dampak luar biasa. Karena itu pula pihaknya bergerak cepat Mengidentifikasi masalah, mulai aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek geografi, aspek lingkungan, aspek keamanan, aspek hukum. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kajati Sumsel Drs M.Rum SH.MH, dan Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Hj. Nirwana SH. M.Hum.*

Herman Deru Minta Pemkab Muba Satu Komando Dibawah Beni Hernedi

Tabloid-DESA.com PALEMBANG – Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi secara resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Musi Banyuasin setelah diserahkannya Surat Keputusan (SK) Gunernur Nomor 130/3105/I/2021, terkait penetapan Beni Hernedi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muba.

Penyerahan SK Plt Bupati Muba tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru kepada Beni Hernidi yang disaksikan oleh sejumlah pejabat Forkopimda Muba dan Sekda Sumsel S.A Supriono bertempat di Griya Agung, Minggu (17/10) malam.

Gubernur Herman Deru dalam arahannya menyebut penunjukan Wabup Beni Hernedi sebagai Plt Bupati Muba bukan tanpa alasan. Dirinya harus bergerak cepat mengantisipasi terjadinya kevakuman pelayanan pemerintah pada masyarakat serta terhentinya roda pembangunan di Kabupaten Muba.

“Malam kemarin (Sabtu malam) Saya sudah tandatangani SK Plt Bupati Muba. Dan malam ini saya serahkan SK-nya. Jadi sejak ditanda tangani pak Beni menjalankan tugasnya sebagai Plt Bupati untuk meneruskan roda pemerintahan di Kabupaten Muba,” tegas Herman Deru. 

Dalam menjalankan pemerintahan di Muba, dia tidak ingin terjadi pengelompokan atau kubu-kubuan yang ada harus satu komando garis lurus selaras satu sama lain di bawah Plt Bupati Beni Hernedi.

“Saya tidak ingin ada geng atau kelompok-kelompok dalam menjalankan tugas. Semua harus satu narasi, satu presepsi kompak dan saling mendukung dalam mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022,” imbuh Herman Deru.

Kalangan Forkopimda Muba juga dimintanya tetap kompak menjaga sinergitas yang telah terbangun selama ini.

“Para unsur Forkopimda juga harus tetap kompak dan solid seperti yang sudah-sudah. Sebab tanpa kerjasama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif mustahil peroses pembangunan akan berjalan dengan baik,” tambah Herman Deru.

Beni Hernedi selaku Plt Bupati Muba dimintanya untuk segera menunjuk Plt Kepala Dinas PUPR dan sejumlah pejabat teknis untuk memulihkan keadaan agar kembali normal seperti sebelumnya.

“Ada beberapa OPD yang terganggu karena kasus ini, untuk itu saya minta Plt Bupati segera ambil sikap segera tetapkan Plt kepala dinas PUPR di Muba dan sejumlah ASN yg terlibat. Bila perlu koordinasikan dengan BKD Provinsi. Hal ini segera kita lakukan agar keadaan cepat kembali normal seperti semula,” tuturnya.

Dalam arahanya, Herman Deru juga meminta Plt Bupati Muba untuk terus memonitor stabilnya kondisi ekonomi dan jalannya proses pembangunan di Muba.

“Karena ini terkait pembangunan, untuk itu Saya meminta Plt Bupati dan bejabat teknis yang terkait untuk menjaga kestabilan ekonomi dan pembangunan,” tegasnya.

Diujung arahannya, Herman Deru meminta Pemerintah Kabupaten Muba untuk tidak segan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menjalankan tugas dilapangan.

“Sebagai gubernur, jika ada yang tidak terselesaikan pernak-pernik dilapangan dan masalah administrasi saya minta pemkab muba tidak segan untuk berdiskusi bersma dengan Pemprov Sumsel dan Forkopimda untuk mencari jalan keluarnnya bersama-sama dan harus berkesinambungan sinergisitsnya,” tutupnya.

Menyingung kasus hukum yang sedang dialami oleh Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin, Herman Deru semua pihak untuk tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Orang nomor satu di Sumsel ini menghormati proses hukum yang berjalan samapai putusan akhir.

“Dan terkait kasus Bupati Muba kita harus memegang teguh asas praduga tak bersalah, sudah menjadi aturan di Negara ini sampai putusan akhir nanti,” ujarnya.

Sementara itu Plt Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan, selain serah terima SK dirinya hadir langsung di Griya Agungbersama sejumlah Forkopimda Muba tidak lain untuk meminta arahan dan masukan langsung dari Gubernur Herman Deru. 

“Malam hari ini saya bersama jajaran forkopimda Muba untuk meminta arahan dan petunjuk kepada Pak Gubernur. Alhamdulillah sudah kita dapat arahan dan masukan dari bapak gubernur terimakasih dan kami akan berusaha untuk kembali bangkit, bekerja dengan kompak demi mewujudkan visi-misi Kabupaten Muba,” ungkapnya

Lebih lanjut dikatakan Beni, konsultasi berkesinambungan antara Pemkab Muba dan Pemprov Sumsel akan terus terjalin, demi menjaga stabilitas ekonomi dan poin-poin pemerintahan di Muba. Dirinya meminta dukungan dan arahannya terkait hal tersebut kepada Gubernur Sumsel dan Forkopimda Sumsel.

“Mohon dukungannya Pak Gubernur dan Forkopimda Sumsel yg ada disini karena untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Muba di situasi seperti tentu perlu kekompakan dan dukungan oleh banyk pihak, dan mohon dukungan dan bimbingannya, kami akan terus melaksanakan pembangunan di Muba yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana,” tutupnya 

Turut Hadir, Plt Bupati Muba Beni Hernedi, S.IP, Ketua DPRD Muba Sugondo, Danim 0401/MUBA Letkol Fariz Kurniawan, Kapolres Muba Akbp Alamsyah Pelupessy, SH, S.IK, Kajari Muba Marcos Mardut Mangapul Simaremare, SH, M.Hum, Sekda Muba, Drs. Apriyadi, M.SI, Sekda Provinsi Sumsel SA Supriono. *