DESA1

Detak-Palembang.com PALEMBANG – Intruksi Presiden tahun 2018 dana desa akan di naikkan menjadi Rp 120 trilliun dari sebelumnya sejumlah Rp 103 trilliun, hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.B.A usai menghadiri pidato ilmiah dalam rangka dies natalis UNSRI ke 56 di Graha Sriwijaya Kampus Bukit Besar Palembang, Kamis (03/11).

“Dana desa 2017 tidak dipotong jadi 60 triliun tapi karena efek dari dana ini bagus kemarin bapak presiden menginstruksikan untuk tahun 2018 dinaikkan dari 103 triliun menjadi 120 triliun, dana tersebut 80 persen untuk sektor pertanian,” ujarnya seperti dikutip Detak-Palembang.com.

Lanjutnya, penggunaan dana tersebut di sektor pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani khususnya pembangunan desa itu sendiri, “Bapak presiden mengintruksikan tahun depan 20 triliun dari dana desa dipakai untuk pembangunan embung, sehingga yang tadinya panen satu kali atau satu setengah kali bisa panen 2 sampai 3 kali, semuanya masuk BUMD jadi desa itu bisa mandiri nantinya diharapakan bisa memliki pendapatan lebih besar dari pada yang diberikan oleh Pemerintah,” tambahnya.

Banyaknya dana desa yang digelontorkan Pemerintah maka diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dana, saat ini pemerintah telah membentuk Satgas dan bekerja sama dengan kepolisian, KPK, PPKP, BPK, Kejaksaan agung dan masyarakat, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar turut berperan dalam pengawasan penggunaan dana desa, tidak hanya itu, menurutnya media juga penting sebagai sarana informasi kepada masyarakat untuk turut membantu mengawal penggunaan dana desa ini.

“Pemerintah melakukan pengawasan melalui satgas dana desa akan tetapi pengawasan paling efektif adalah pengawasan dari masyarakat , masyarakat di minta untuk berani menyampaikan kalau ada hal-hal yang tidak benar dalam pemakaian dana tersebut, media juga berperan karena kalau media ngomong orang jadi tau kalau orang tau jadi banyak action, transparansi itu wajib tapi saya yakin kalau di Sumsel ini tidak ada karena pak Gubernurnya ini pro aktif bener,” kata Dia.

Meskipun ada pengawasan namun Kepala Desa di minta untuk tidak khawatir menggunakan wewenangnya dalam pembangunan desa, kepala desa yang melakukan kesalahan administratif tidak akan di kriminalisasi ” jangan sampai ini menjadi isu , kepala desa yang baik jadi takut menggunakan dana desa sekarang banyak kejadian karena ada isu kriminalisasi jadi kepala desa takut menggunakan dana desa, nah karena takut kan yang rugi masyarakat jadi kita juga udah bikin MOU, kalau kepala desa nya itu melakukan kesalahan administratif tidak korupsi itu tidak boleh di kriminalisasi,” tuturnya.

Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin yang dalam kesempatan itu juga turut hadir mendampingi Eko menyambut baik semua gagasan yang di canangkan Kementerian Desa, Sumsel sendiri memiliki 2859 desan dengan dana sebesar Rp 1,78 trilliun dan juga membutuhkan pengawasan, “Ini gagasan yang sangat baik, kita menyambutnya dengan baik, kalau ini dengan pendampingan desa-desa ini bisa membuat usaha yang lebih menghasilkan lagi bukan hanya semata-mata infrastruktur, bayangkan apa yang bisa untuk di created dari itu, jadi kita segera akan menindak lanjutinya,” ungkapnya.

Comments

By admin

Leave a Reply