IMG_3658

Tabloid-DESA.com – Masyarakat dua desa satu dusun di Kecamatan Air Sugihan OKI, kini telah menatap sejahtera. Kesepakatan dengan PT SAML diharapkan bukan hanya realisasi 75 hektare lahan pinjaman HGU saja, tetapi kesempatan bekerja dan dapat membangun desa mereka lewat program yang berkesinambungan.

Awal konflik antara warga tiga desa di OKI versus PT SAML yang bergerak dalam industri perkebunan sawit di mulai terjadi sejak tahun 2010 silam. Sebagian besar warga setempat, merupakan transmigran yang telah tinggal puluhan tahun di daerah tersebut. Karena banyak warganya yang mencari kehidupan diluar desa, mereka kemudian berduyun-duyun pulang mendengar sebuah perusahaan nasional yang menanam sawit tida jauh dari lahan milik mereka. PT Selatan Agro Makmur Lestari mendapat hak guna usaha (HGU) lahan dari pemerintah pusat 2009 silam.

Pendamping masyarakat dua desa, yang juga Anggota Komisi I DPRD OKI, Budiman menceritakan, ketika perusahaan tersebut hadir timbul harapan baru bagi masyarakat, yang sangat berharap perusahaan tersebut sedikit membagi kesejahteraan bagi warganya. “Namun, perusahaan yang baru akan membangun perkebunan tidak bisa serta merta turut memberdayakan, karena perusahaan baru belum bisa merealisasikannya,” kata Budiman.

Masyarakat setempat, kata dia, memahami bahwa HGU yang dimiliki perusahaan memang bukan lahan milik mereka. Namun, kecemburuan masyarakat muncul menyaksikan hijaunya tandan buah segar yang bersebalahan dengan lahan mereka. Akibatnya, konflik tidak bisa dihindari dan masyarakat ada yang merusak tanaman tersebut.

“Sejak saat itu ketegangan tidak henti-henti terjadi, masyarakat menyadari lahan itu bukan milik mereka tetapi mereka berada dikawasan lahan milik perusahaan,” ujar dia.

Konflik itu sendiri, kata Budiman, sebenarnya sudah dimulai pra izin HGU yakni sekitar tahun 2008 lalu. Pemerintah juga mulai mengupayakan mediasi, yang saat itu pemerintahan OKI di pimpin oleh Ishak Mekki dan Gubernur Sumsel Syahrial Oesman.

“Masyarakat merasa bahwa mereka punya hak untuk hidup ditanah tersebut. Warga ingin agar lahan itu dibagi agar mereka bisa juga bertani dan bertanaman untuk hidup,” jelas dia. Hampir delapan tahun konflik terjadi, korban tidak bisa dihindarkan. Bahkan hingga kini terdapat dua orang warga yang sedang diproses di PN Kayu Agung karena diduga melakukan pengerusakan.

Seperti teori para pakar, cara mediasi dan arbitrase menjadi upaya khas dalam penyelesaian konflik ini. Masyarakat dan PT SAML yang berkonflik, masing-masing menggunakan mediator. Beberapa nama diantaranya, Abdul Aziz Kamis mewakili tokoh masyarakat Sumsel, Budiman mewakili masyarakat OKI yang juga anggota DPRD OKI, Rohmat Kurniawan wakil dari DPRD OKI, Janto Chandra, legal PT SAML dan lainnya. Para mediator ini mewakili masing-masing pihak yang berkonflik namun tanpa memiliki kekuatan untuk mengintimidasi secara politik dan kekuasaan. Mediator yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menekan, yakni Pemerintah kabupaten OKI, dan Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) yang diwakili oleh Nurcholis dan tim.

“Prosesnya hanya empat bulan lebih, dan Alhamdulillah bisa di dapatkan solusi serta kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat,” jelas Aziz Kamis.

Menurut dia, tidak mudah memformulasi kesepakatan tersebut, karena itu harus ada upaya niatan baik sama-sama mengalah. “Akhirnya masyarakat kemudian mendapatkan pinjaman lahan 75 hektare, diatas tanah HGU sawit,” tambah dia.

Pada intinya, jelas Aziz, persoalan utama konflik lahan terjadi lantaran kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat setempat. Jika perusahaan memiliki niat baik untuk membangun desa dan masyarakatnya, maka keamanan iklim investasi juga tetap akan dijaga. “Intinya sejahterakan masyarakat maka keamanan wilayah operasional kerja dijaga oleh masyarakat setempat,” ungkap dia.

Senada dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Joncik Muhammad. Menurut dia, sepanjang perusahaan mau berkorban sedikit, untuk membangun kesejahteraan masyarakat setempat dan pemerintah juga menekan perusahaan untuk memberdayakan masyarakatnya, maka iklim investasi akan terjamin. “Ini yang kadang sulit direalisasikan, padahal jika perusahaan mau dan berniat dana CSR mungkin akan mencukupi untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Joncik.

Comments

By admin

Leave a Reply