Yusnin: Desa Harus Mampu Kelola Keuangan Sendiri

12790859_551288965038004_6583613622481282340_n

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Yusnin

KEPALA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Yusnin  mengatakan,  untuk mencapai tujuan yang diharapkan Pemerintah Pusat yakni desa mandiri desa yang mampu mengelola keuangan sendiri. Maka di setiap desa diharapkan mampu terbentuk BUMDes.

Untuk itu setiap sarjana pendamping desa diharapkan memiliki kemampuan untuk mendampingi kades dalam penerapan program-program pembangunan desa. Oleh karena itu dalam proses rekrutmen benar-benar dicari para sarjana mumpuni yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan semua potensi yang ada di pedesaan tersebut.

Sedangkan mengenai adanya ketidakserasian hubungan antara Kades dan Badan Perwakilan Desa (BPD), menurutnya hal seperti itu saat ini harus segera diakhiri. Sebab tanpa ada hubungan yang serasi antara kades, BPD hingga ke sarjana pendamping desa maka mustahil program-program pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Juharmansyah mengemukakankan rekruitmen Pendamping Desa dilakukan secara terbuka. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat BPMPD Sumsel, Juharmansyah SE MSi mengatakan, rekruitmen pendamping desa dilaksanakan secara terbuka, yakni melalui sistem online dan sama sekali tak ada pendaftaran secara offline yang memungkinkan adanya manipulasi.

“Penentuannya di pusat. Pelamarnya sampai 9.000 lebih, tetapi hanya 6.882 yang lolos administrasi. Kemudian, inilah yang diundang mengikuti seleksi tertulis, 28 Mei 2016 di Universitas Sriwijaya, Indralaya. Ada tim yang menilai, gabungan dari pusat, perguruan tinggi, dan BPMPD Sumsel,” jelas Juharmansyah.

Diterangkan Juharmansyah, tercatat sebanyak 4.000 lebih peserta yang hadir, atau persentasenya 64 persen. “Yang tak hadir tidak kita ketahui alasannya, apakah karena tidak tahu, lokasi tes terlalu jauh, atau apa. Angka kehadiran 64 persen ini yang paling tinggi di Indonesia, seperti di Sumut kurang dari 50 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, tanggal 1 Juni dilakukan tes tahap kedua, yakni psikotes, dan tanggal 6 Juni dilakukan tahap ketiga, atau evaluasi kualifikasi. “Kuota yang dibutuhkan untuk Sumsel sebanyak 445 orang,” kata Juharmansyah.

Mengenai eks-PNPM yang menuntut menjadi pendamping desa tanpa harus melalui seleksi terbuka, secara bijak Juharmansyah menyatakan itu adalah hal yang wajar karena mereka merasa sudah mendampingi pengelolaan dana desa selama sekian tahun.

“Hanya saat ini dengan adanya Undang-Undang Desa ada perubahan dalam pengelolaan. Dalam Permendesa PDTT No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dinyatakan dalam pasal 23 ayat b1 bahwa Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka,” jelas Juharmansyah.

 

Teks : Muhammad Ikhsan
Editor : Sarono P Sasmito

Comments

comments