Wabup Buka Pelatihan Pembelajaran Mekanisme Penanganan Aduan Kasus Agraria

PELATIHAN02Tabloid-DESA.com SEKAYU – Upaya Pemerintah dalam membantu masayarakat pada bidang penyelesaian konflik agraria dan sumberdaya alam yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin setelah terbentuknya Satuan Tugas Percepatan Konflik Agraria dan Sumber daya Alam (Satgas P2KA dan SDA) yang merupakan Satuan tugas yang khusus untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian konflik dilapangan, upaya tersebut terus di tingkatkan mutu dan kualitasnya buktinya saja hari ini Satgas P2KA dan SDA bekerja sama dengan Komnas HAM Republik Indonesia dan Word Resrorsis Institut (WRI) Indonesia melakukan seminar dan pelatihan pembelajaran mekanisme  penanganan aduan Kasus Agraria yang secara resmi telah dibuka Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi di ruang rapat Serasan Sekate, Senin (27/11).

Pelatihan tersebut dijadwalkan akan di laksanakan selama dua hari dari tanggal 27-28 November 2017 di Sekayu Kabupaten Muba sementara untuk pesertanya kurang lebih 54 orang dari anggota satgas P2KA dan SDA Sendiri, kepala dinas yang terkait dengan agraria dan perwakilan penegak hukum, serta perwakilan tokoh masyarakat,

Kepala Sub Bagian Mediasi Komnas HAM RI Yodisman Soraya dalam sambutanya mengatakan kegiatan tersebut sangat banyak manfaatnya baik bagi pemerintah daerah maupun bagi Komnas HAM, “Saya harap kegiatan kita ini punya manfaat yang besar baik bagi Muba dan Komnas ham, saya juga menilai kerjasama ini sangat strategis dan saya juga berharap kerjasama ini kedepannya bisa terus berlanjut, saya juga mengapresiasi pemerintah daerah yang proaktif dalam penyelesaain konflik Agraria dan SDA yang ada di Indonesia”, ujarnya.

PELATIHAN03

Sementara itu Wakil Bupati Muba menjelaskan saat ini sudah banyak sekali organisasi dan lembaga Nasional dan internasional yang tergabung di dalam sahabat Muba, contonya saja WRI, The Asia Founditation,

Kita patut bangga karena dengan konsep awal yang sederhana kita membetuk Satgas P2KA dan SDA saat ini Pemerintah Muba sudah banyak di apresiasi dan mulai di ikuti daerah lain bagai saya bentuk pertanggungjawab kita terhadap masayarat yakni kinerja,” tegasnya

Tidak hanya sampai disitu Komitmen Pemerintah Muba dalam Penanganan Kasus Konflik Agraria Dan SDA di Muba dinilai Beni tidaklah main-main karena ke depan akan lebih fokus membedah dan mengikis konflik dan potensi konflik ini dalam bingkai Reforma Agraria (RA) kabupaten MUBA. Dimana program RA ini telah menjadi bagian dari program strategis dan dijabarkan dalam RPJMD kabupaten MUBA 2017 – 2022.

“Sudah saatnya, perbaikan tata kelola sektor hutan dan lahan ini guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan secara berkelanjutan,” tutur beliau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *