Ubah Fokus Pendidikan di Sumsel

AFRIANTONI

 

Tabloid-DESA.com – Pertanyaan mendasar dalam tulisan ini apakah perlu ada perubahan fokus dalam pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan (Sumsel)?. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara spontan, tetapi perlu dipikirkan, didiskusikan dan diformulasikan secara bersama. Banyak pakar dan pemikir di Sumsel juga harus turut andil memperbaiki sistem pendidikan di Sumsel. Setidaknya, tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pendidikan Sumsel ke depan.

Persoalan pendidikan cukup kompleks di Sumsel. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel sebagai indikator penting dalam mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk masih jauh di bawah nasional. Pada tahun 2016 IPM Sumsel hanya 68,24 atau berada pada urutan ke-22 dari 33 provinsi di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan dunia pendidikan, data di atas menunjukkan ternyata program sekolah gratis dan kuliah gratis tidak mampu memenuhi harapan publik. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan di Sumsel mengalami kegagalan?, atau mengalami proses “pelapukan”?. Tentu pertanyaan ini juga tidak dapat dijawab serta merta. Karena zaman mengalami perubahan, maka menangkap perubahan harus diarahkan pada potensi perubahan apa yang terjadi di masyarakat.

Secara faktual dapat dilihat tanpa disadari baik dalam standarisasi peningkatan mutu maupun pembiayaan tidak terjadi perubahan signifikan. Padahal, pendidikan merupakan upaya menyiapkan manusia untuk dapat hidup dalam segala zaman yang senantiasa berubah. Dengan demikian, spektrum pendidikan sangat luas dan kompleks. Cakupannya tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga nasional bahkan global.

Hal ini sangat logis mengingat nature manusia memiliki keinginan untuk berhubungan secara luas, maupun pemenuhan kebutuha tak terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan sejatinya dijalankan dengan melihat kecenderungan-kecenderungan tersebut. Fakta globalisasi dengan ragam corak kebijakan, produk dan implikasinya hadir di tengah-tengah lingkungan pendidikan saat ini. Karenanya, permasalahan ini ada benar dan salahnya untuk dapat berkompetisi memenangkan gagasan terbaik.

Untuk kasus di Sumsel, dapat diilustrasikan, seperti Handphone Nokia pernah mengalami kejayaan, maka Nokia asyik dengan sistem yang telah dibuatnya, tanpa memikirkan perubahan yang ada, kalaupun Nokia takut, maka sebenarnya Nokia takut pada persaingan. Ketika muncul Samsung dan Android tahun 2009, raksasa Nokia langsung tumbang tanpa harus tahu bagaimana mau memperbaikinya.

Kejadian Nokia tampaknya serupa dengan dunia pendidikan di Sumsel. Saat ini pendidikan Sumsel diklaim asyik dengan keberhasilan dan mengklaim keberhasilan dengan program “sekolah dan kuliah gratis”. Tentu, jika fokus pemerintah hanya pada euforia keberhasilan pendidikan untuk mutu SDM dan meningkatnya angka partisipasi belajar atau sekolah, maka jelas Sumsel akan ketinggalan dan ditinggalkan. Sebuah euforia yang tanpa disadari akan menjerumuskan dunia pendidikan pada sistem yang “akut”.

Ternyata banyak sekali persoalan dalam bidang pendidikan yang belum disentuh secara mendalam misalnya, mutu sekolah, siswa, guru dan manajemen sekolah. Selain itu, persoalan lingkungan, narkoba, seks bebas, bencana alam, dan pesatnya teknologi informasi, maka kita belum siap untuk mengatasi persoalan tersebut. Sedangkan program yang ada, belum ada keberpihakan kepada beberapa hal tersebut. Setidaknya dalam tiga dekade belakangan, tema pendidikan di Sumsel berkutat pada pendidikan gratis, sekolah gratis, kuliah gratis, pungli, peran komite sekolah, dan biaya operasional sekolah. Padahal semua tema ini tidak hanya dijadikan bahan diskusi dengan implementasi yang tidak optimal, sehingga aspek pendidikan di Sumsel tidak hanya persoalan “gratis” dan “pembiayaan”.

Berbagai macam permasalahan di atas, merupakan fakta yang tidak dapat dibantah oleh publik maupun pemerintah. Namun setidaknya dijadikan dasar untuk mencarikan solusi alternatif dari begitu kompleksnya persoalan pendidikan ini. Beberapa hal di atas, selalu menjadi topik menarik untuk diperbicangkan, tetapi hal terpenting adalah apa fokus kebijakan pendidikan di Sumsel?.

Untuk itu, berikut ini perlu dibicarakan lebih lanjut tentang fokus pendidikan di Sumsel untuk lebih baik lagi. Membincangkan fokus pendidikan, saat ini sudah seyogyanya ada perubahan yang tidak semata-mata bersifat “populis”, tetapi lebih konkret dan bisa diimplementasikan.

Pertama, berbasis Education for Sustainable Development (ESD). Menurut Nikot dkk, pendidikan yang berupaya memberdayakan masyarakat untuk memikul tanggung jawab dalam menghadapi dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Menurut UNESCO (2002) menyepakati ESD bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas, mengarahkan kembali kurikulum pendidikan, pelatihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta membantu orang mengembangkan perilaku, keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan, di masa sekarang dan di masa depan.

Konsep ini lentur karena memahami peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya di lingkungan terdekat (kampung, RT, RW, desa) berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh ummat manusia. Artinya, dorongan terhadap sekolah adalah memberikan bantuan beasiswa dan peningkatan mutu sekolah.

Kedua, berbasis school governance. Manajemen sekolah kuncinya kepala sekolah. Menurut School Leadership menurut hasil studi Rahaini (2015) menyimpulkan keberhasilan sekolah terletak pada kepemimpinan kepala sekolah. Perlu ada pembiayaan secara spesifik untuk pemenuhan standar sekokah. Ukurannya adalah Bisa saja untuk kepala sekolah diadakan “lelang jabatan” yang menyelaraskan pembangunan pendidikan baik menyesuaikan visi, misi pembangunan Sumsel juga visi, misi pengembangan sekolah dalam kerangka nasional. Tujuan dari “lelang jabatan” ini tidak lain berusaha memperbaiki kapasistas sekolah. Perlu ada pembiayaan secara spesifik untuk pemenuhan standar sekolah dari peningkatan kinerja sekolah.

Ketiga, berbasis teknologi. Pendidikan merupakan upaya menyiapkan manusia untuk siap dalam menghadapi masa depan. Di era digital inimemberikan kesempatan kepada setiap sekolah untuk menyerap teknologi agar tercipta sebuah pengalaman dan keterampilan dalam bidang teknologi. Mungkin tawaran internet masuk desa merupakan program yang mendorong untuk memajukan masyarakat desa. Tetapi dengan catatan mental dan spritual masyarakat juga dijaga keseimbangan, sehingga dampak program ini lebih positif menunjang pendidikan maju.

Keempat, berbasis green school. Para siswa untuk kreatif merancang lingkungan sambil memperoleh pengetahuan tentang lingkungan yang baik. Para siswa diajak melakukan refleksi terhadap keadaan lingkungan tempat tinggalnya, mendiskusikannya dalam kelompok hingga memperoleh kesimpulan tentang syarat-syarat sebuah lingkungan yang baik. Prinsip-prinsip mengembangkan metode pembelajaran lingkungan yang mengintegrasikan berbagai isu lingkungan melalui kegiatan kreatif dan menyenangkan.

Kelima, berbasis local wisdom. Problematika pendidikan di desa selalu dikonotasikan negatif tertinggal dan jauh dari peradaban. Padahal pendidikan berbasis budaya lokal menjadi alternatif untuk menjadikan anak desa menjadi terdidik. Konsep-konsep pendidikan yang berkembang di tengah masyarakat tidak semua bisa diterapkan dan harus diikuti.

Faktor tempat, situasi dan latar kehidupan anak pasti memiliki perbedaan yang aneka ragam. Negara Finlandia yang dibincangkan oleh dunia, karena memiliki format dan cara mendidik yang beda dari negara modern dan berkembang. Finlandia hanya mengedepankan budaya lokal dalam sistem pendidikannya. Apa yang dilakukan oleh negara tersebut sebenarnya sudah ada dalam budaya kebangsaan. Hanya saja semua “tercerabut”dengan sendirinya oleh bangsa sendiri.

Keenam, basis keadilan. Keadilan dimaksudkan adanya pola pembangunan pendidikan yang berkeadilan dalam berbagai sisi. Keadilan setidaknya harus sesuai dengan proporsinya, sehingga pendidikan bukan mengedepankan angka partisipasi tetapi mutu sekolah yang berkaitan dengan mutu siswa yang belajar. Proposional soal anggaran dan pendampingan pengembangan sekolah dan siswa, serta guru menjadi ujung tombak dalam menerapkan keadilan dalam pendidikan.

Ketujuh, basis akhak dan karakater. Karakter bukan mudah di tengah kultur Sumsel yang cukup keras. Pendidikan karakter guru perlu diutamakan agar guru dapat mendidik siswanya sesuai dengan nilai-nilai karakter. Memang konsep fullday school cukup menjadi alternatif solusi, tetapi untuk wilayah perdesaan konsep ini belum bisa diimplementasikan secara total. Ide fullday school sangat baik sekali dengan menggunakan konsep sekolah alam atau dengan menerapkan budaya lokal sehingga kemandirian dapat berbeda dengan kualitas hidup berbeda.

Salah satu dalam pembinaan akhlak dan karekater adalah perlunya pendidikan anti narkoba. Hampir setiap hari kita selalu menerima informasi melalui media tentang pengungkapan pengedar Narkoba di wilayah Sumsel. Tentu semua prihatin situasi yang berkembang tersebut, seolah tidak jera para pengedar dan pelakunya. Penyakit masyarakat ini bisa menyasar siapa saja, mulai dari remaja, anak-anak, dewasa dan bahkan tokoh masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel harus segera bertindak untuk memerangi Narkoba, memang upaya-upaya yang dilakukan sudah banyak, tetapi tidak cukup sampai disana. Pihak berwenang harus mampu memustuskan mata rantai jaringan narkoba yang sudah menjalar kemana-mana. Jika dibandingkan dengan kualitas kerja BNN pusat dan wilayah lain, maka BNN Sumsel tidak menunjukkan grafik peningkatan. Justru kinerja kepolisian yang mengungkap kasus narkoba di Sumsel lebih baik.

Beberapa pemikiran di atas patut dipertimbangkan sebagai landasan dalam kerangka reformulasi kebijakan pendidikan, sehingga implementasinya dalam mencapai kemajuan dalam bidang penidikan. Bagi Sumsel untukmeningkatkan IPM dan meneruskan tradisi positif dalam bersekolah, maka Sumsel harus mengubah fokus pendidikan. Perubahan landasan perubahan paradigma sebagaimana di atas. Selanjutnya diiringi dengan perubahan kebijakan yang konsepsional, bertahap, sistematis dan strategis, termasuk perubahan implementasi yang memerlukan usaha kontroling dan evaluasi

Penulis :  Afriantoni (Direktur Pusat Kajian Kebijakan Strategis Pendidikan, Puskais-Bijak Provinsi Sumatera Selatan)

Comments

comments