Tertibkan Tambang Ilegal, Kelola Dengan BUMDes

Menteri Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar angkat bicara terkait penambangan pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur yang mengakibatkan Salim Kancil, seorang petani yang vokal menolak kegiatan penambangan itu, tewas.

Marwan mengakui banyaknya praktik penambangan ilegal di desa-desa. Hal ini selain merusak ekosistem, juga tak luput melibatkan aparatur pemerintah di desa. Ia meminta agar aparatur daerah, segera menertibkan tambang ilegal yang ada agar kasus serupa tidak terulang.

“Penambangan ilegal itu memang harus ditertibkan. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti pertambangan bisa dikelola secara bersama oleh masyarakat melalui BUMDes,” ujar Marwan Jafar kepada antara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (05/10/2015) malam.

Sementara itu, lanjut Marwan, untuk memberdayakan desa, saat ini pemerintah telah menyalurkan dana bantuan untuk desa (dana desa), yang tujuannya untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa.

Marwan juga menyebut, pengelolaan sumber daya alam di desa harus ditata secara profesional, jangan hanya menguntungkan aparatur desanya saja. Untuk itu, Marwan juga mengingatkan pengelolaan sumber daya alam itu bisa dikelola melalui badan usaha bersama.

Semangat mengelola SDA Desa sudah dilakukan di Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Bumdes Perlang mendorong aktivitas penambangan pasir yang sudah diatur dalam Peraturan Desa tentang Penambangan Pasir.

Menurut Ketua BUMDes Perlang Sahrudin, penambangan pasir yang dilakukan bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga tercipta kondisi yang aman dan kondusif. (ant/bst/red)

Comments

comments