Sumsel Lumbung Sawit. Sebuah Berkah bagi Desa?

ClickHandler.ashx

BILA sebelumnya dicanangkan sebagai “Lumbung energi dan pangan”, kini Sumatera Selatan (Sumsel) dicanangkan sebagai “Lumbung sawit berkelanjutan”. Mampukah sawit mensejahterakan desa?

Hal ini dinyatakan Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menjadi pembicara pada acara “11th Indonesia Palm Oil Conference and 2016 Price Outlook, The Fund and the Future of Palm Oil Industry”, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAKPI),  27 November 2015 lalu.

“Lebih dari 2 juta warga Sumsel tergantung pada sawit. Petani sawit harus hidup sejahtera, sawit merupakan produk ekspor yang harus dikelola sebaik mungkin,” kata  Alex Noerdin. Selain sebagai lumbung sawit, kata Alex, Sumsel sudah menjadi lumbung energi dan lumbung pangan nasional. “Di Sumsel ada minyak, gas, geotermal, dan juga surplus beras,” jelas Alex dalam siaran pers yang dikirimkan ke media massa.

Pada acara tersebut, seorang petani kelapa sawit, Suyoto, yang merupakan plasma dari PT Hindoli, asal Desa Lingga Sari Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia – Indonesia. Suyoto memenangkan lomba Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Terberat, dengan berat   TBS 81 kilogram.

Pertaruhkan Jabatan
Terkait dengan bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang hampir tiap tahun, Alex Noerdin berani pertaruhkan jabatannya sebagai gubernur, apabila tahun depan masih ditemukan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel.

Sebelumnya,  bertempat di The Grand Ballroom Shangri-La Hotel Kuala Lumpur Malaysia, Kamis (19/11/2015), Alex Noerdin menjadi pembicara pada roundtable kelapa sawit berkelanjutan (The 13th Annual Roundtable Meeting on Sustainable Palm Oil). Kehadiran Alex Noerdin ini didampingi Staf Khusus Bidang Perkebunan dan Iklim Provinsi Sumsel Dr. Najib Asmani dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel Fakhrurrozie. Di hadapan sekitar 1.500 peserta yang merupakan negara penghasil kelapa sawit dan pembeli CPO, Alex Noerdin memaparkan berbagai kemajuan perkebunan yang ada di Sumsel dengan topik Jurictional Approach dalam kerangka Green Growth Development.

Kegiatan ini yang bertujuan mendorong pemerintah daerah mengajak perusahaan-perusahaan kelapa sawit bersama petani kelapa sawit untuk menghasilkan pasokan sawit dunia yang berkwalitas, dihasilkan dari kebun yang memenuhi standar, tidak diusahakan dari lahan bekas pertambangan, serta tidak ada konflik dari masyarakat adat dan lokal.

Dijelaskan Alex Noerdin, Sumsel merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang mendeklarasikan model pengelolaan lanskap berkelanjutan dengan kemitraan dengan berbagai multistakeholder. Terkait sektor perkebunan berbasis komoditi kelapa sawit, dalam jangka panjang Sumsel akan dijadikan lumbung pasokan sawit berkelanjutan, sementara dalam jangka pendek direalisasikan dalam suatu “Gerakan Desa Peduli Api” untuk menangkal kebakaran lahan bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan. Ini merupakan langkah antisipasi pencegahan dini kebakaran hutan.

“Persiapan untuk implementasi lumbung sawit, Sumsel melakukan kerjasama dengan IDH Sustainable Trade Iniatiative yang berkantor pusat di Amsterdam dengan pembuatan peta dan rencana aksi untuk tiga lanskap di Sumsel yakni Lanskap Gambut, Tangkapan Air dan Lanskap dataran rendah,” kata Alex.

Alex Noerdin juga mengatakan Sumsel mendapat dukungan penuh dari Badan Pengelola Dana Perkebunan, GAPKI, Asosiasi petani kelapa sawit serta Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) untuk melakukan kegiatan replanting kebun-kebun yang sudah tua dan tidak produktif serta kebun tanaman belum menghasilkan atau bibitnya tidak bersertifikat. Pada Jumat (20/11/2015) di Palembang dilakukan pertemuan seluruh stakeholder kelapa sawit bersama IDH, GAPKI, Dan Ditjen Perkebunan untuk menyampaikan komitment dalam mewujudkan sertifikasi kelapa sawit dan menyusun rencanaaksi. Selanjutnya pada awal Desember 2015, dilakukan Penendatanganan MoU antara Gubernur Sumsel dengan CEO IDH di Amsterdam, ZLS, United Kingdom Climate Change (UKCCU), dan Departemen For Internasional Program (DFIP) di London dalam suatu rangkaian konfrensi perubahan iklim Dunia CoP 21 Paris.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur , investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

RSPO didirikan tahun 2004 dengan kursi asosiasi berada di Zurich, Swiss, dan kesekretariatan berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan kantor cabang di Jakarta. Organisasi ini diklaim telah memiliki 1000 anggota di lebih dari 50 negara.

Mengancam Masyarakat Desa?
Optimitis Alex Noerdin terhadap program “Sumsel lumbung sawit” tersebut, dikritisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, sebuah organisasi nonpemerintah peduli lingkungan hidup.

“Jika dikaitkan dengan kepentingan masyarakat desa dan lingkungan, jelas  program tersebut tidak akan mampu mensejahterakan desa,” kata Hadi Jatmiko, direktur Walhi Sumsel, awal Desember 2015. “Mana ada sawit berkelanjutan. Itu mitos karena faktanya pendirian kebun sawit di Sumsel berangkat dari kerusakan lingkungan hidup dan konflik agraria yang menyebabkan kemiskinan, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara dan kebakaran hutan,” kata Hadi.

Harusnya, kata Hadi, pemerintah meninggalkan pola pikir tersebut, dan mengembalikan lahan yang ada kepada rakyat. Sebab lahan yang dikelola rakyat terbukti mampu menjaga lingkungan hidup dan mensejahterakan rakyat. “Untuk itu hentikan pemberian izin, cabut izin dan review izin-izin koorporasi yg menguasai lahan dan hutan di Sumsel.”

Dr. Yenrizal, M.Si, pakar lingkungan dari UIN Raden Fatah Palembang, menilai, “Saya memberikan catatan. Pertama, jika ditiliik sejarahnya, masyarakat tradisional Indonesia, termasuk Sumsel, mengenal pola perkebunan yang bervariasi, yaitu menghindari pertanian monokultur. Tujuannya sebagai bentuk ketahanan pangan. Menyandarkan pada satu jenis tanaman dapat menimbulkan resiko besar di masyarakat. Terbukti sekarang, pada saat ini harga sawit turun drastis, akibatnya petani sawit tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada bentuk ketahanan pangan lainnya. Menjadikan sawit sebagai tanaman yang didorong secara massal, akan menghilangkan gagasan ketahanan pangan, bentuk yang sudah dikenal sejak dulu. Selain itu, sistem monokultur dipercaya hanya menguntungkan pengusaha besar, tidak pada petani kecil,” katanya.

“Dengan faktanya banyak para petani menetap di desa, maka tujuan pemerintah menjadikan masyarakat desa jauh lebih maju dan sejahtera akan terganggu,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, berbagai kajian menunjukkan perkebunan kelapa sawit punya dampak negatif terhadap lingkungan. Sawit membutuhkan bentang lahan yang luas, sehingga menyebabkan ekosistem pada lahan tersebut, misalya hutan dan daerah aliran sungai akan terganggu. Belum lagi masalah emisi gas dari rumah kaca, yang berimplikasi negatif terhadap iklim di bumi.

Begitu juga dengan karakteristik sawit yang membutuhkan persediaan air. Memperbanyak lahan sawit akan menyedot ketersediaan air dalam tanah. Fenomena kebakaran lahan gambut sekarang ini adalah fakta-fakta tersebut. Membuka kebun sawit dalam jumlah besar akan berpotensi pada konflik lahan karena bersentuhan dengan kepemilikan lahan masyarakat petani pedesaan.

“Siapa yang diuntungkan dari perkebunan sawit dalam jumlah besar? Apakah masyarakat tradisional ataukah pemodal besar? Ini pertanyaan yang bisa dijawab dengan melihat realitas sekarang ini. Saya lebih menekankan pentingnya dikembangkan perkebunan yang bersifat multikultur ketimbang monokultur, berbasis pada pengetahuan lokal masyarakat.”

“Saya khawatir, mendorong perkebunan sawit secara luas adalah bukti minimnya atau bahkan tidak adanya visi sustainable development dari pemerintah,” katanya.  Taufik Wijaya

Comments

comments