Sumber Agraria Dan Ekonomi Kerakyatan

firmansyah

Oleh Firmansyah
Peminat Masalah Sosial-Politik dan Pedesaan, Tinggal di Pinggiran Jakarta.

 

“Dengan sistem pengelolaan usaha bersama, rakyat berdaulat atas dirinya sendiri. Penguasaan akses atas sumber-sumber agraria sungguh-sungguh berada di tangan rakyat”.

 

 

 

 

PARADIGMA pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi sangat eksploitatif terhadap alam dan manusia. Akibatnya terjadi penyingkiran terhadap komunitas desa secara sistemik, sumber-sumber kekayaan lokal hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang pemilik modal dan kekuasaan.

Bagi komunitas desa terutama petani, kehilangan akses atas sumber-sumber agraria seperti tanah menjadi faktor pemicu munculnya kemiskinan di pedesaan. Sebab hilangnya sumber agraria berarti sumber pendapatan (ekonomi) keluarga menjadi sirna, yang berimplikasi langsung pada terjadinya migrasi secara besar-besaran. Daya dorongnya sangat kuat, komunitas desa—yang kehilangan akses atas sumber agraria—berbondang-bondong menyerbu kota-kota besar (urbanisasi) dan ke luar negeri (TKI/TKW).

Terampasnya sumber daya ekonomi menyebabkan tekanan-tekanan ekonomi keluarga kian menghimpit, konsekuensi logisnya adalah hubungan antar individu dan komunitas menjadi sangat ekonomistik. Tradisi dan kearifan lokal pun mati, budaya gotong royong hilang, lembaga-lembaga adat sebagai tempat bermusyawarah digantikan dengan lembaga baru bentukan negara yang hegemonik.

Munculnya konflik-konflik sosial di daerah pedesaan sekarang ini, antara lain, karena solidaritas dan kebersamaan tidak mendapat tempat dan ruang yang cukup. Bahkan seiring dengan dirampasnya hak-hak kekayaan lokal dan matinya pranata-pranata sosial, tradisi dan kearifan lokal—tali pengikat dalam hubungan persaudaraan dan solidaritas sosial—telah hilang: yang tersisa hanya persaingan dan uang. Uang menjadi “ideologi”, menjadi tolok ukur dalam pola hubungan antar individu dan sosial.

Ekonomi Minded

Tanpa maksud mengecilkan arti dan peran pemerintah, berbagai kebijakan dan program “pemberdayaan” seperti KUK (Kredit Usaha Kecil), KIK (Kredit Investasi Kecil), KUT (Kredit Usaha Tani), IDT (Inpres Desa Tertinggal), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan lain-lain yang sejenis, pada dasarnya tidak menolong. Kekeliruan cara pandang dalam melihat masalah (kemiskinan) menyebabkan solusi yang ditawarkan menjadi absurd. Pada gilirannya berbagai program pemberdayaan hanya menjadi proyek “bagi-bagi uang recehan”, agar rakyat kecil dan miskin tidak marah dan kelaparan.

Pada satu sisi, dengan memandang kemiskinan hanya sekadar persoalan ekonomi—dan menempatkan modal (uang) sebagai jalan keluar—sesungguhnya kita telah melakukan intervensi peradaban materialistik ke dalam kehidupan komunitas desa. Dipaksakannya budaya materialistik menyebabkan komunitas desa dan kaum tani kehilangan gairah dan apresiasi, menjadi penyebab hancurnya sistem sosial.

Pada sisi lain, sumber-sumber agraria seperti tanah—yang bagi komunitas desa atau petani bernilai ekonomi, sosial, keamanan, dan budaya—dijadikan objek komoditi. Akibatnya sumber-sumber agraria terpusat pada segelintir elit, lahan pertanian, hutan rakyat dan tanah adat dirampas atas nama pembangunan. Berjuta-juta hektar tanah berada di tangan segelintir elit, sementara berjuta-juta petani jutsru tidak bertanah atau berlahan sempit—dan 61,6 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan bekerja sebagai buruh tani atau petani tak bertanah.

Ekonomi Kerakyatan

Dalam konteks itu maka, orientasi (kebijakan) pembangunan harus diubah. Kebijakan pembangunan harus diarahkan dan berorientasi pada potensi dan sumber daya lokal, beberapa langka strategis perlu dilakukan.

Pertama, ekonomi kerakyatan tidak dapat digerakan tanpa didahului pembaruan agraria. Ekonomi kerakyatan dan pembaruan agraria saling terkait maka, roda ekonomi rakyat tidak akan bergerak maju jika akses penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria hanya berada di tangan segelintir elit ekonomi dan politik. Oleh karena itu pembaruan agraria mutlak dilakukan, dengan demikian yang dibutuhkan adalah kemauan politik pengambil kebijakan untuk menelorkan kebijakan (UU) yang mengatur penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber agraria yang memihak komunitas lokal. Bersamaan dengan itu perlu ditinjau kembali, bahkan dicabut undang-undang yang mengatur masalah agraria yang tumpang tindih (sektoral), menghidupankan pengadilan agraria untuk menjamin ditegakannya hukum-hukum agraria.

Kedua, masalah kemiskinan yang dihadapi komunitas desa atau petani sangat kompleks. Oleh karena itu penanganannya pun harus holistik-integratif, yang harus dilakukan adalah pengorganisasian masyarakat agar tumbuh kelompok-kelompok atau lembaga kerakyatan yang kuat, mandiri secara politis dan ekonomis.

Melalui organisasi atau lembaga yang kuat inilah pengembangan ekonomi kerakyatan dapat digerakan. Secara teknis lembaga kerakyatan tersebut didorong untuk membangun semacam badan usaha di tingkat lokal, sebagai wadah untuk mengelola usaha ekonomi sekaligus wadah bersama masyarakat untuk memusyawarahkan masalah yang dihadapi.

Dalam konteks pertanian, untuk kondisi saat ini dan masa datang sistem usaha pertanian kolektif semakin penting untuk dikembangkan. Ini dilakukan terutama untuk mengatasi kesenjangan jumlah penduduk dan terbatasnya lahan. Misalnya dalam satu kawasan atau hamparan terdapat 50 atau 100 orang petani yang masing-masing memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, akan lebih baik jika lahan yang terpecah-pecah ini dikonsolidasi menjadi pengelolaan bersama (komunal). Sehingga lahan tersebut utuh menjadi 50 ha atau 100 ha, dikelola secara bersama-sama (kolektif) dalam satuan-satuan usaha ekonomi yang terintegrasi.

Jika ada di antara anggota kelompok usaha yang ingin keluar dari usaha bersama tersebut (alih profesi) maka, badan usaha wajib membeli lahan tersebut untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat atau keluarga lain yang ingin menekuni usaha bersama tersebut. Dengan demikian lahan dan unit-unit usaha yang terintegrasi di dalamnya betul-betul menjadi milik komunitas lokal, sebagai media untuk pengembangan mata pencaharian berkelanjutan (sustainable livelihood) di daerah pedesaan.

Dengan sistem pengelolaan usaha bersama seperti itu maka, rakyat berdaulat atas dirinya sendiri—penguasaan akses atas sumber-sumber agraria sungguh-sungguh berada di tangan rakyat. Pemerintah, pengusaha dan LSM hanya berperan sebagai pemberi input yang dibutuhkan komunitas lokal seperti membuka akses modal, teknologi, pasar, di samping masalah manajemen, penataan produksi, dan sebagainya.

Comments

comments