SINERGI MEMBANGUN DESA PRODUKTIF

MEMBANGUN1

Oleh : Ir. Rusli M. HAZ, MS*

Tabloid-DESA.com – Berkaitan dengan peringkat perkembangan pembangunan desa secara nasional, Kementerian Desa dan Tansmigrasi (2015) mengungkapkan bahwa ada 5 peringkat desa yaitu Desa Sangat Tertinggal (13.453), Desa Tertinggal (33.592), Desa Berkembang (22.882), Desa Maju (3.608), dan Desa Mandiri (174) dari total desa 73.709 desa di seluruh Indonesia. Turunan dari data tersebut dapat dilihat lebih jauh lagi bagaimana kondisi Provinsi Sumatera Selatan bahwa jumlah desa tertinggal masih cukup besar (lebih dari 50%) sehingga tidak dapat dipungkiri jumlah penduduk (masyarakat) miskin juga masih cukup banyak.

Apabila kondisi kemiskinan di desa ini tidak segera diatasi akan menyebabkan desa semakin miskin karena sistem kota secara terus menerus mengeksploitasi (menguras) sumber daya desa, yaitu sumberdaya di desa diambil oleh kota. Fenomena yang terjadi antra lain orang-orang desa terutama yang berpendidikan sampai tingkat sarjana seperti dokter, sarjana pertanian, sarjana ekonomi, sarjana hukum pindah/tinggal di kota. Akibatnya, yang tingal di desa adalah mayoritas orang-orang tua yang tidak lagi bisa produktif. Uang-uang desa pindah ke kota untuk membeli produk-produk industri termasuk untuk membeli pulsa handphone. Orang desa membeli kain sarung saja harus mengeluarkan uang yang nilainya harus mengorbankan beberapa tandan pisang (kalau dia petani pisang). Fakta ini menunjukkan bahwa betapa Nilai Tukar Petani (NTP) relatif rendah. Ini adalah salah satu contoh betapa tidak seimbang nilai produk industri yang harganya relatif (tinggi/malal) dengan produk pertanian yang nilainya rendah karena masih primer (belum diolah).

Pertanyaan kita, mengapa desa miskin, tertinggal dan tidak mandiri. Menurut para ahli pembangunan bahwa kemiskinan di desa terjadi karena beberapa sebab antara lain adalah :        1) basis ekonomi desa adalah pertanian secara umum yang pada umumnya menghasilkan produk primer (bahan mentah) dengan kuantitas dan kualitas rendah; 2) Skala usaha kecil dan tidak ekonomis karena lahan sempit dan modal usaha kecil; 3) Akses terhadap sumberdaya produksi rendah seperti modal dari perbankan/lembaga keuangan lainnya; 4) Penguasaan teknologi produksi dan pengolahan hasil rendah; 5) Akses pasar rendah ; 6) Rendahnya fasilitas infrastruktur seperti jalan desa, jalan usaha tani, listrik, air irigasi, dan prasarana produksi lainnya juga rendah; 7) Kualitas sumberdaya manusia (etos kerja dan keterampilan) rendah.

Lalu bagaimana menghadapi persoalan-persoalan tersebut agar masyarakat desa dapat keluar dari lingkaran jerat kemiskinan.

Saat ini patut disyukur dan dihargai bahwa perhatian pemerintah sudah cukup besar dalam hal upaya mendorong desa agar tumbuh dan berkembang mencapai kemandirian. Sejak dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa sudah mempunyai otonomi penuh dalam membangun desanya. Dengan dikeluarkannya undang-undang desa tersebut maka Pemeintah JOKOWI-JK dengan NAWACITA membuat strategi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Dalam rangka merealisasikan tujuan undang-undang tersebut maka terbentuklah Kementerian Desa dengan diperkuat oleh PP NO.43/2014 tentang Desa dan PP. No. 60/2014 tentang Dana Desa bersumber APBN.

Dengan dikeluarkannya PP No.60/2014 tentang Dana Desa itu maka saat ini Desa akan mendapat alokasi bantuan dari APBN cukup besar berkisar Rp 700 s.d. Rp 800 juta per tahun. Belum lagi desa mendapat dukungan dana bantuan dari Gubernur dan Kabupaten. Kesimpulannya dari sisi dana maka desa cukup mempunyai kekuatan untuk membangun desanya.

Namun, dukungan bantuan dana yang cukup besar itu diyakini tidak serta merta dapat menjamin dapat mengatasi semua persoalan desa apabila tidak direncanakan dan dikelola secara baik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan utamanya partisipasi masyarakat.

Sebuah pertanyaan, bagaimana kondisi (wajah) desa pada 5 tahun kedepan setelah mendapat bantuan Dana Desa. Apa yang menjadi patokan (visi) untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pada waktu lima tahun ke depan kondisi desa akan lebih sejahtera dengan ukuran-ukuran tertentu seperti kondisi jalan desa, jalan usaha tani, fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan desa, MCK desa, tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Untuk menjawab hal itu maka desa harus mempunyai perencanaan yang baik dan dapat melaksanakan perencanaannya itu juga dengan baik.

Dalam kaitan itu maka berdasarkan pasal 20 (PP. No. 60/2014) tentang Dana Desa bahwa penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) per tahunan.

PRODUKTIF2

Sehubungan dengan penyusunan RPJM – Desa dan RKP-Desa serta impelementasinya maka berdasarkan fakta empiris bahwa desa perlu adanya external support system untuk memperkuat kemampuan sumberdayanya dengan membangun sinergi (saling mendukung) dari sumber kekuatan eksternal antara lain dari DPRD dan konsultannya. Kalau selama ini keberadaan anggota DPR hanya menjalankan tiga fungsinya yaitu legislasi, budgeting, pengawasan maka dengan kondisi atau momentum seperti ini sebagai anggota DPRD diperlukan secara langsung membantu desa melalui bantuan tim konsultannya. Tim konsultan ini akan bekerja membantu pemerintah desa dalam hal menyusun perencanaan berbasis partisipasi masyarakat dan implementasinya seperti memberikan pelatihan-pelatihan tehnis dan kelembagaan masyarakat sesuai dengan kondisi desa.

Salah satu upaya untuk membangun desa menjadi produktif adalah mendorong setiap individu rumah tangga agar dapat menghasilkan kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketahanan pangan keluarga yang secara akumulatif dapat menciptakan ketahanan pangan nasional.

Upaya ini dilatarbelangkangi bahwa kondisi keuangan (kemampuan finansial) sebuah rumah tanggal tergantung pada dua sisi. Pada sisi pertama, berapa besarnya pemasukan keuangan yang bersumber dari pendapatan keluarga yang mana tergantung pada matapencahariannya (apakah sebagai petani/buruh tani, pegawai, atau pedagang). Pada sisi kedua , berapa besarnya pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (pangan, pendidikan, kesehatan dan sosial). Pada saat ini pendapatan masyarakat relatif tidak meningkat dan bahkan menurun antara lain harga komoditi seperti komoditi perkebunan menurun sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat (purchasing power). Untuk wilayah di Sumatera Selatan, penurunan harga komoditi perkebunan berpengaruh sangat nyata dan terasa terhadap perekonomian bahkan getarannya sampai di perkotaan. Salah satu indikatornya adalah menurunnya jumlah penjualan otomotif yang sangat significan. Dampaknya sangat luas bahkan pada banyak desa telah terjadi eksodus urbanisasi dengan beralih profesi dari petani menjadi buruh di perkotaan seperti di Kota Batam. Sementara dari sisi pengeluaran, biaya hidup masyarakat terus meningkat karena terjadi inflasi atau harga produk meningkat. Kalau tahun lalu dengan uang Rp 10.000 dapat membeli 1 kg gula maka sekarang ini tidak dapat lagi membeli 1 kg gula karena harga sudah meningkat menjadi Rp 15.000,-. Peningkatan harga itu menjadi beban keuangan keluarga atau lebih celakanya lagi mengurangi pembelian sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. Sampai pada kondisi inilah pada hakekatnya terjadi penurunan kesejahteraan.

Jadi kalau pendapatan stabil atau berkurang sementara pengeluaran meningkat maka yang namanya saldo (nerara) keuangan keluarga akan mengecil dan bahkan mengalami minus. Kalau dipaksanakan namanya hutang. Pada kondisi ini maka kemiskinan akan semakin di desa bertambah dan tentu menimbulkan efek domino. Implikasinya tingkat kesejahteraan menurun seperti kualitas gizi keluarga menurun, kesehatan, kecerdasan anak dan tingkat pendidikan anak-anak juga menurun dan bahkan pengaruh lebih luas pada aspek sosial seperti kriminalitas.

Menghadapi komplikasi persoalan ekonomi pedesaan saat ini sebagaimana telah diilustrasikan di atas tadi maka salah salah satu upaya cepat adalah dengan cara mengurangi pengeluaran keuangan keluarga dengan tidak mengurangi pemenuhan kebutuhan pangannya. Caranya adalah individu rumah tangga memproduksi sendiri kebutuhan pangan keluarganya, paling tidak kebutuhan sayur-mayurnya dengan memanfaatkan ruang pekarangan rumah. Dalam banyak kasus di desa – desa yang relatif terpencil (jauh dari kota), ibu – ibu rumah tangga harus menunda memasak sayur lantaran harus menunggu penjual keliling cabai dan sayur mayur yang dari perkotaan. Celakanya lagi, terpaksa tidak memasak sayur lantaran tidak punya cukup uang untuk membeli sayuran dan ikan sehingga asupan gizi bagi anak-anaknya menjadi berkurang. Terjadi yang namanya gizi buruk (sudah banyak terjadi namun tidak terekspos) yang berdampak luas pada kecerdasan intelektual anak-anak dan kualitas anak bangsa pada masa yang akan datang.

Kegiatan produktif dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan lahan-lahan kosong (kiri kanan jalan desa, halaman sekolah dan lain sebagaimnya) di desa dinamakan Program Rumah Pangan Lestari (RPL). Lestari di sini bermakna terus menerus menghasilkan dengan keterlibatan masyarakat dari beberapa individu rumah tangga menjadi banyak (masif) bahkan dalam satu desa aktif menghasilkan sayuran daan bahkan buah-buahan dalam jangka relatif panjang.

Untuk mencapai hal itu memang tidaklah mudah tetapi bisa. Hal yang paling utama dan pertama dibutuhkan adalah niat, tekad, dan komitmen yang sangat kuat dari stakesholdeers terutama pemimpin desa (kepala desa dan perangkatnya) dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam rangka itu maka upaya yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang urgensi, fungsi, guna dan manfaat dari Program Rumah Pangan Lestari itu sendiri. Apabila tahapan ini sudah tercapai maka langkah-langkah selanjutnya dapat dilakukan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, membentuk kelompo-kelompok, menentukan tenaga pendamping teknis, membuat perencanaan kegiatan jangka pendek dan jangka panjang termasuk menentukan jenis tanamannya, menyusun anggaran biaya, melaksanakan pelatihan teknis dan kelembagaan serta pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Sebagai gambaran umum saja, jenis tanaman yang dapat ditanam oleh masyarakat desa adalah tanaman yang telah dikonsumsi oleh masyarakat seperti cabai, bayam, kangkung, selada, sawi (caisim), terong, buncis, kacang panjang, labu siam dan lain sebagainya. Tanaman tersebut dapat ditanam dalam pot-pot (bisa bekas) atau polybag dan dapat dipanen cepat tidak lebih dari 30 hari. Keragaman sayur mayur tersebut memberikan keragaman gizi yang penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Program RPL ini akan memberikan banyak manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi desa.

Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu upaya menjadikan desa produktif dan mempunyai arti yang sangat strategis dalam menciptakan ketahanan pangan keluarga yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga desa. Implementasi program ini sederhana dan mudah dilakukan namun dibutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan dengan niat, tekad dan komitmen yang kuat.

*) Penulis adalah pernah konsultan Bank Indonesia dan Konsultan Desa Produktif (sekarang).

 

Comments

comments