• Home »
  • BERITA »
  • Sektor Infrastruktur Prioritas Dana Desa 2016 Telan Dana Rp 46,9 triliun

Sektor Infrastruktur Prioritas Dana Desa 2016 Telan Dana Rp 46,9 triliun

NT-dana-desa-2

PEMERINTAH pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desaagar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD,” ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar.

Menteri Marwan menambahkan, jika infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka dana desa dapat digunakan untukpemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Center). Dalam realisasinya, masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai dengan musyawarah desa (musdes) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMD) Kemendesa PDTT Ahmad Erani Yustika mengatakan, pemerintah telah menyalurkan dana desa ke rekening kas umum daerah (RKUD) sejak akhir Maret lalu.

Hingga Rabu, 20 April 2016, dana desa yang sudah tersalurkan sebesar 41 persen atau Rp 11,5 triliun. Dana sebesar itu disalurkan ke 179 kabupaten dari total 434 kabupaten di seluruh Indonesia.
“Masih ada kendala bagi beberapa daerah yang belum mendapatkan dana desa, diantaranya belum mengumpulkan Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. Sosialisasi, penguatan, pendalaman, dan pengetahuan untuk memaksimalkan penggunaan dana desa juga terus dilakukan pemerintah, ” ujar Erani.

Secara keseluruhan, Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2016 adalah Rp46,9 triliun. Dana Desa akan disalurkan dalam dua tahap periode, yakni di bulan Maret dan Agustus. Penyaluran dua tahap tersebut dilakukan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Payung hukum tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar memastikan alokasi anggaran dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 tidak akan berubah. Anggaran dana desa tetap menjadi prioritas sehingga tidak terkena pemangkasan.

“Anggaran dana desa tetap Rp 46,9 triliun. Tidak ada perubahan. Jadi, tetap sesuai rencana,” ujar Marwan di Jakarta. Pemerintah melalui Sidang Kabinet Paripurna memutuskan untuk melakukan anggaran hingga Rp 50,6 triliun dalam RAPBNP 2016.

Anggaran yang akan dipangkas atau dihemat adalah anggaran yang sifatnya nonproduktif, seperti belanja operasional kementerian dan lembaga.
Karena itu, Marwan berharap agar setiap desa dapat menggunakan dana desa sesuai tujuannya. Prioritas pertama penggunaan dana desa, lanjut politikus Partai Kebangkitan Bangsa, adalah untuk membangun infrastruktur, seperti jalan desa, irigasi, hingga jembatan.

Kemudian, membangun sarana dan prasarana desa, seperti posyandu dan PAUD (pendidikan anak usia dini). Sedangkan, prioritas ketiga untuk peningkatan kapasitas ekonomi desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, usaha pertanian, peternakan, hingga perkebunan desa.

“Jadi, kalau infrastrukturnya belum bagus, desa jangan dulu gunakan dana desa untuk yang lain-lain,” ujar Marwan. Anggota Komisi VIII DPR Fikri Faqih menginginkan pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengatasi sejumlah hambatan dalam penyaluran dana desa.

“Realisasi Dana Desa (RDD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terakumulasi senilai minimal Rp 1,2 miliar tiap desa selama ini banyak terkendala,” kata Fikri seperti dilansir kantor berita Antara. Menurut Fikri, kendala dalam dana desa tersebut, antara lain, tidak bisa mencakup kebutuhan riil di tataran masyarakat karena beberapa pembatasan peruntukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 dan PP Nomor 22 Tahun 2015, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan desa dengan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Penggunaan dana desa tersebut, lanjutnya, diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyayangkan banyak konstituennya yang tidak bisa mengakses informasi mengenai dana desa. Selain itu, alokasi dari dana pembangunan tersebut dinilai masih tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara riil.

Fikri berharap informasi mengenai dana pembangunan ini dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dengan begitu, mereka bisa ikut mengusulkan program kepada pemerintah, membantu pelak­sanaannya, bahkan ikut mengawasi realisasi dana tersebut.

Comments

comments