Pilkades Serentak Terancam Amburadul

SUARA3

PEMILIHAN Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar tahun 2016 ini diprediksi akan menimbulkan banyak masalah. Mulai dari masalah pendanaan yang belum kunjung cair, waktu pelaksanaan yang terus molor, masalah kepanitiaan yang belum siap hingga pengawasan sampai dengan hasil finalnya.

Ketika terjadi sengketa apakah bermuara ke jalur hukum jalur hukum atau ada solusi lain yang efektif. Jika tidak maka dikhawatirkan akan muncul konflik yang massif di tengah masyarakat.

Bahkan dari Kabupaten Ogan Ilir (OI), kini desakan demi desakan terus dilakukan pihak legislatif agar pihak eksekutif dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemkab Ogan Ilir (OI) agar segera melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak.

Tampaknya hajatan besar ini belum dapat digelar dalam waktu dekat yang dari jadwal semula 2015, kemudian mundur April 2016 lalu timbul wacana diundur Oktober mendatang.

Padahal pihak eksekutif pada tahun 2015 silam sudah memastikan akan mengundurkan jadwal Pemilihan dan pelantikan Pilkades tahun 2016 ini dan diperkirakan bulan April setelah selesai Pilkada dan bupati baru dilantik. Tapi ternyata Pilkades yang direncanakan bulan April ini juga harus diundur sampai dengan Oktober mendatang.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Ogan Ilir H Herman pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) akan dilakukan tahun ini pada bulan Oktober mendatang.
Meski demikian persiapannya belum tuntas karena pihaknya masih terus merapatkan bersama guna membahas tambahan dana pilkades.

Menurut Sekda, tahun ini saja tercatat ada 170 desa yang akan melangsungkan pilkades. Lantaran terbatasnya dana yang dimiliki akhirnya pelaksanaan pilkades hanya dilakukan di 109 desa saja.
Sedangkan untuk dana tambahan pihaknya sudah mengusulkan ke legislatif senilai Rp 2,34 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades).

Saat ini, pihaknya tinggal menunggu persetujuan DPRD Ogan Ilir. Kalau untuk dana pilkades yang telah disahkan hanya Rp 1 miliar lebih. Tapi dana itu tidak cukup untuk seluruh desa menyelenggarakan pilkades.

Mantan Ketua DPRD OI, Iklim Cahya mengemukakan, dengan molornya jadwal Pilkades yang tertunda-tunda ini masyarakat banyak dirugikan.

Sebab pergantian kepemimpinan tertunda-tunda. Kemudian dengan kosongnya jabatan kades yang kemudian menunjuk Pejabat sementara dari SKPD menjadi roda pemerintahan desa tidak normal karena Pjs yang bersangkutan banyak yang tidak bermukim di desa bersangkutan.

Kondisi seperti itu ternyata tidak hanya dialami oleh Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten di Sumsel lainnya juga mengalami kesulitan untuk menggelar Pilkades serentak ini.
Bahkan karena carut marutnya persiapan Pilkades itu terdengar di tengah-tengah masyarakat ada keinginan untuk memboikot pelaksanaan Pilkades serentak jika pemerintah tidak kunjung mengucurkan dananya.

Buktinya sejumlah Panitia Penerimaan, Pendaftaran Penetapan Kepala Desa (P4KD) saat ini banyak yang tidak bisa melakukan tugasnya karena tidak memiliki dana untuk verifikasi data calon pemilih. Mereka beralasan tidak bisa berbuat banyak jika anggaran tidak ada. Mestinya dana dikucurkan sebelum pilkades digelar.

Kondisi ini tentu berbahaya sebab jika P4KD meradang pilkades serentak bisa terhambat. Apalagi mayoritas panitia Pilkades tingkat desa mengaku sudah menghutang untuk operasional mereka.
Belum lagi permasalahan lain yang siap menghadang jika terjadi konflik saat pelaksanaan Pilkades tersebut.

Baik berkaitan dengan selisih jumlah calon pemilih, perolehan suara dan lainnya. Dilemanya ketika terjadi konflik penyelesaiannya tidak seperti di Pilkada ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten OI, Samrowi mengemukakan, kalau tidak ada halangan kemungkinan Oktober 2016 pilkades serentak baru bisa dilaksanakan.

Samrowi menyampaikan, nantinya seluruh biaya Pilkades akan dibebankan kepada APBD Kabupaten OI. Untuk calon maksimal lima orang dan nantinya akan diadakan fit and proper test oleh tim dari pemkab. Terkait dengan tahapan waktu pilkades, dirinya mengatakan itu tergantung kesiapan daerah.

Di kabupaten lainnya tak kurang dari 50 desa dari 82 desa yang berada di tujuh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), paling lambat mengadakan Pilkades serentak pada Oktober 2016 mendatang.

Bupati Muratara, H M Syarif Hidayat menyebutkan, ia akan menargetkan Oktober 2016 sudah ada kepala desa yang baru sebanyak 50 desa. Sekarang ini Pemkab Muratara sedang menyusun Peraturan Bupati (perbup) terkait pelaksanaan Pilkades tersebut, selanjutnya akan dilakukan sosialisasi di setiap desa yang akan melaksanakan pilkades.

“Untuk menjadi perhatian, bagi para calon kades, mereka harus bebas dari narkoba dan itu harus dibuktikan dengan tes yang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika. Setelah ada surat resmi yang berisikan keterangan bebas narkoba baru bisa diikutsertakan,” ujar Syarif, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, para calon kades harus memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti keterangan tidak terlibat dari tindak pidana, keterangan berbadan sehat dan syarat administrasi lainnya. Soal penggunaan narkoba, itu juga menjadi perhatian kades maupun aparat pemerintahan agar tidak terlibat atau menggunakan obat-obatan tersebut.

Di sisi lain Ketua Komisi I DPRD Muratara, Bakri berkata, untuk sekarang ini pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pilkades dengan Pemerintah Kecamatan. Menurut Bakri dalam pelaksanaan Pilkades ini pihaknya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Lanjutnya, tentunya akan adanya sosialisasinya dan akan diterbitkan Perbup tentang syarat maupun teknis pelaksanaan Pilkades.

“Sekarang kita masih melakukan rapat berkoordinasi dengan pemerintah dan itu masih berlanjut, setelah ada hasilnya, nanti baru akan kita sosialisasi kepada masyarakat,” sebutnya.
Di tahun yang sama di Bumi Sebimbing Sekundang sebanyak 57 Desa juga akan menggelar Pilkades serentak yang dijadwalkan pada Juni 2016.

Pelaksanaannya yang dituangkan dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di OKU sudah masuk dalam tahapan pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BPMPD Kabupaten OKU Wibisono melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa M Kholik.

Menurut Kholik, saat ini pihaknya sudah masuk dalam tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, yang nantinya akan bekerja membahas tentang tahapan demi tahapan, sampai dengan pelaksanaan (Hari H Pemilihan Kades serentak , Red).

“Hasil rapat kerja Panitia Kabupaten ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati sebagai pedoman Panitia untuk melaksanakan Pilkades Serentak,” jelasnya.
Menurutnya, dengan terbentuknya Panitia Kabupaten dengan demikian tahapan selanjutnya membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Desa yang dibentuk dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Kalau di tingkat Desa Panitia Pilkades akan di bentuk oleh BPD masing-masing Desa di 57 Desa yang akan melaksanakan pemilihan, yang terdiri unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan, dan unsur tokoh masyarakat,” urainya.

“Karena masih butuh proses dan waktu, hari H nya diperkirakan pada Juni – Juli 2016 mendatang,” cetusnya.

Ujar Kholik, jumlah calon kepala desa yang berhak di pilih nantinya paling banyak lima orang. Jika terdapat lebih dari lima orang yang mencalonkan diri dalam satu desa, maka akan dilakukan
Guna memantapkan kesiapan menyelenggarakan Pilkades serentak, setelah menggelar sosialisasi, kemudian dilanjutkan bentuk panitia kabupaten untuk usulan tahapan, di Februari 2016 sudah terbentuk. Mengenai pendanaan juga sudah dianggarkan di APBD 2016 sebesar Rp2,1 miliar untuk 57 desa yang bakal menggelar Pilkades serentak.

“Secara finansial dan juga perangkat bisa dikatakan kita sudah siap. Tinggal lagi, pemantapan waktu untuk diselenggarakan Pilkades serentak. Kalau melihat dari masa jabatan, kita perkirakan pertengahan tahun ini sudah bisa dilakukan. Anggaran semua ditanggung oleh pemerintah melalui APBD,” bebernya.

Lanjut Kholik, Pilkades serentak sendiri akan dilakukan dalam tiga gelombang, yakni di 2016, 2018 dan di 2020. Untuk itu, tugasnya selanjutnya, mendata desa-desa yang masa jabatannya akan berakhir, untuk dikelompokkan bakal menyelenggarakan Pilkades.

“Tentunya, ini untuk mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan. Sebab, anggaran harus dipersiapkan sebelum anggaran disahkan. Jika tidak, tentu akan mengganggu tahapan nantinya,” ucapnya.

Sementara, Asisten III Sekda OKU H Achmad Tarmizi mengatakan kesiapan pilkades serentak yang selama ini banyak dipertanyakan masyarakat.
“Pilkades serentak merupakan satu hal yang wajib kita pikirkan bersama, sehingga hal tersebut bisa menumbuhkan informasi kepada masyarakat, terutama soal UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ungkapnya.

Lanjutnya, yang terpenting pilkades serentak yang akan dilaksanakan bisa melahirkan pemimpin- pemimpin yang amanah dan mengabdi pada masyarakat.

“Pilkades serentak sendiri ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yang disesuaikan dengan anggaran, apakah Pilkades serentak secara utuh, atau dilakukan bergelombang,” terangnya.

Di sisi lain, ia juga menegaskan realisasi dana desa merupakan salah satu hal yang wajib diperhitungkan bersama, sehingga ke depan tidak ada kepala desa yang “terjebak” dengan dana bantuan yang bertujuan untuk peningkatan program pemerintah itu.

Di samping itu dengan Pilkades yang berkualitas maka akan didapat kades berintegritas yang bukan hanya mencari jabatan untuk meraup rupiah dari milyaran dana desa yang bakal dicairkan.(RSD)

Comments

comments