Pembunuhan Salim, Bukti Otonomi Desa Belum Berjalan

Pembunuhan Salim Kancil sebagai seorang aktivis yang mengkritisi proses penambangan di Desa Selok Awar-awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membuktikan pemanfaatan tata kelola sumber daya alam seperti pertambangan di desa, masih belum dikelola secara baik dan profesional.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar. Menurutnya, Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di desa memang perlu di tata secara profesional dan menguntungkan semua masyarakat desa.

Dia mengatakan, pengelolaan sumber daya alam harus dikelola secara bersama, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terutama pertambangan di desa-desa, karena banyak selama ini hasilnya hanya dinikmati segelintir orang saja.

“Jangan sampai ada pengelolaan SDA seperti pertambangan yang hanya menguntungkan kepala desa saja,” ujar Marwan, di Jakarta, beberapa waktu lalu, yang ikut angkat bicara terkait kasus pembunuhan Salim yang diduga ada hubungannya dengan kepala desa Selok Awar-awar, Kabupaten Lumajang.

Terkait dengan otonomi desa, Marwan mengatakan, pengelolaan SDA seperti pertambangan bisa dikelola secara bersama oleh masyarakat melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) ataupun usaha kelompok lainnya yang difasilitasi oleh pemerintahan desa. “Sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Marwan menjelaskan, Dana Desa dapat digunakan untuk membangun BUMDes, yang menjadi wadah penguatan ekonomi pedesaan. Bukan hanya bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa, akan tetapi juga bertujuan meningkatkan nilai-nilai sosial dan tradisi gotong royong antar masyarakat yang saat ini sudah mulai terkikis.

“Dengan adanya BUMDes, masyarakat bisa sama-sama saling memiliki dan menjaga aset yang dimiliki oleh desa. Tidak hanya sekadar berorientasi pada materi yang mementingkan sebagian kelompok saja,” ujar Marwan. (jpnn/red)

Comments

comments