Panggungharjo Jadikan Dana Desa Kuatkan Energi Sosial

Upaya memandirikan desa dengan partisipasi warga hanya bisa dilakukan ketika tata kelola pemerintahan desa bersih. Sehingga transparan dan akuntabel itu harga mati

Desa Panggungharjo berhasil mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek sektoral desa sehingga mandiri dan maju. Keberhasilan itu membawanya menjadi Desa Terbaik Nasional tahun 2014, menyisihkan sekitar 72.000 desa di seluruh Indonesia. Panggungharjo patut digali ilmunya.

Keunggulan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, terletak pada prakarsa yang dilakukan pemerintah desa (Pemdes) mulai dari bidang pendidikan hingga kesehatan, reformasi birokrasi konsisten dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Pemdes setempat juga membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola sampah sehingga menguntungkan desa.

Kepala Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi menceritakan pendapatan sektoral Panggungharjo saat ini sekitar 78 miliar per tahun. Sekitar 75 persen dari pendapatan tersebut ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan. Sisanya 25 persen ditopang oleh sektor pertanian.

Luas Panggungharjo sekitar 560 hektar dimana sekitar 48 persen merupakan lahan pertanian, sedangkan 52 persen merupakan pemukiman termasuk infrastruktur jalan. “Kalau dari sisi keluasan, potensi pertanian sebenarnya harusnya dapat ditingkatkan,” katanya.

Dijelaskan Wahyudi lebih lanjut, jumlah penduduk Panggungharjo sampai tahun 2014 28.000 jiwa. Meski begitu sebenarnya yang berdomisili di Panggungharjo lebih dari 40.000 jiwa karena di desa ini terdapat tiga perguruan tinggi dan satu pondok pesantren besar. Jumlah mahasiswa dan santrinya kira-kira 15.000 jiwa dan 95 persen bukan berasal dari Panggungharjo.

“Jadi secara keseluruhan kita mempunyai potensi sumber daya manusia yang luar biasa banyak”, tutur Wahyudi. Panggungharjo tercatat sebagai desa dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terbesar di Bantul atau sekitar Rp 2 miliar setahun.

Wahyudi berpandangan upaya memandirikan desa dengan partisipasi warga hanya bisa dilakukan ketika tata kelola pemerintahan desa bersih. Pemdes Panggungharjo menolak segala bentuk gratifikasi dari semua penanam modal di desa ini. Segala donasi yang diterima hanya digunakan untuk membiayai sejumlah program sosial bagi warga miskin.

“Mengembalikan kepercayaan itu susahnya minta ampun sehingga transparan dan akuntabel itu harga mati”, tegas Wahyudi.

Dana Desa Kuatkan Energi Sosial

Kesiapan Pemdes Panggungharjo teruji, ketika Dana Desa yang digulirkan tahun 2015 ini mensyaratkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Sebagian besar desa terkendala, Dana Desa pun tersendat penyalurannya, yang salah satu penyebab utamanya adalah ketidak siapan Pemdes membuat RPJMDes, RKP Desa, dan APBDes. Sampai-sampai Kementrian Keuangan , Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, mengeluarkan Surat

Keputusan Bersama (SKB) untuk menjawab permasalahan itu, dan mempermudah persyaratannya.
Namun kendala tersebut tidak terjadi di Panggungharjo, bahkan jauh sebelum diminta RPJMDes dan RKP Desa, Pemdes Panggungharjo sudah siap. Mereka siap bukan untuk mencairkan Dana Desa, melainkan memang demikianlah tata pemerintahan desa yang baik semestinya berjalan.

Panggungharjo bahkan menjadi satu-satunya desa yang menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. “Bersama BPKP kami mengkaji RPJMDes agar dapat dijabarkan sampai capaian kerja yang konkrit dan dengan indikator yang terukur”, ujarnya.

Rencananya dana desa yang diterima Panggungharjo sebesar Rp 300 Juta akan digunakan sesuai RPJMDes. Pemdes berencana memprioritaskan capacity building dan tata kelola pemerintahan yang selama ini kerap diabaikan karena dianggap sulit diukur.

“Infrastruktur di Panggungharjo sudah tidak masalah. Akses kemanapun dekat dan saluran air lancar. Bagi penduduk yang penting adalah bagaimana agar tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mereka lebih baik”, kata Wahyudi mantap.

Ditanya mengenai kesiapan aparatur desa untuk mengelola dana secara transparan, Wahyudi menuturkan bahwa Pemdes selalu membuka Rencana Kegiatan dan Anggaran. Masyarakat punya akses penuh atas informasi tersebut secara rinci. Mulai dari besaran pendapatan desa, sumber pendapatannya, fasilitas dari pemerintah pusat dan daerah hingga gaji lurah desa.

“Kita juga baru mengembangkan SMS gateway untuk komunikasi baru. Kebetulan 60 persen penduduk terbiasa main gadget.” katanya

Di sisi lain, Wahyudi berharap agar wacana terkait pembagunan desa bukan hanya mengenai anggaran . Baginya banyak yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kedaulatan warga desa. Jangan sampai persoalan anggaran menyimpangkan ‘ruh’ dari Undang-Undang Desa yang sebenarnya.

Menurut Wahyudi, intiny abukan seberapa besar Dana Desa yang didapat, tapi bagaimana Pemdes dapat mengembalikan dan menguatkan energi sosial di desa untuk tumbuh kembang secara mandiri. (*)

 

Sumber : mediakeuangan

Comments

comments