Opini ; Pendamping (Masyarakat) Desa : Quo Vadis?

firmansyah

Oleh  Firmansyah

Peminat Masalah Sosial-Politik dan Pedesaan, Tinggal di Pinggiran Jakarta

Tanpa pretensi untuk “menghakimi”, tulisan di Tabloid Desa (Edisi II/21 September-04 Oktober 2015) dengan judul “Arah Pendampingan Dana Desa” cukup menarik untuk didiskusikan, terutama terkait konsep pendampingan dan arah pendampingan.

Judul tulisan ini sengaja menempatkan kata “masyarakat” dalam kurung, karena subjek pendampingan memang masyarakat. Tujuan pendampingan adalah tumbuhnya organisasi atau lembaga kerakyatan yang kuat, mandiri, mempunyai posisi tawar yang kuat, dan berperan dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan. Jadi muara dari pendampingan adalah pemberdayaan masyarakat, yang bersatu dalam kekuatan bersama dalam sebuah wadah yang disebut organisasi atau lembaga kerakyatan.

Sebagai padanan kata/bahasa asing, pendampingan (masyarakat) adalah terjemahan dari community organizing (pengorganisasian masyarakat) dan orang (pendamping) yang melakukan pengorganisasian masyarakat disebut community organizer. Maka secara substansial pendampingan tidak mengenal istilah (1) pendamping profesional, (2) pendamping teknis, dan (3) pendamping ahli pemberdayaan masyarakat, karena esensi dari sebuah pendampingan adalah pengorganisasian masyarakat.

Konsep Pendampingan Secara konseptual pendampingan menempatkan pendamping dan masyarakat sebagai dwi subjek, sedangkan dana desa merupakan salah satu masalah (objek); pendampingan lebih bersifat politis dan strategis ketimbang mengurusi masalah yang bersifat teknis, dengan demikian isitilah “pendampingan dana desa” menjadi tidak relevan.

Community Organizing (CO) muncul sebagai antitesa dari Community Development (CD), berbeda secara ideologis dan pedekatan. Masalah kemiskinan misalnya, CD memandangnya sebagai akibat dari kemalasan, ketiadaan modal, dan sebagainya. Maka kemiskinan dapat diatasi dengan memberikan modal usaha (karitatif); sedangkan CO memandang masalah kemiskinan sebagai akibat dari struktur sosial yang pincang, monopoli penguasaan akses, dan sebagainya. Maka pendekatan yang dipergunakan pengorganisasian masyarakat, agar tumbuh organisasi rakyat yang kuat dan mandiri untuk mengubah keadaan, mengubah struktur sosial dan menguasai akses politik dan ekonomi.

Dengan demikian pendampingan merupakan sebuah proses pengorganisasian orang (masyarakat), ide dan gagasan untuk menjawab berbagai permasalahan manusia secara multidimensional. Pendampingan dalam konteks pemberdayaan masyarakat tidak hanya tampil sebagai model dan sistem atau alat, tapi juga sebagai kaidah untuk mengkaji berbagai dimensi kehidupan manusia dari berbagai aspek.

Pendampingan tidak lain merupakan upaya bersama untuk mengatasi masalah, sekaligus upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat praktis dan strategis. Kebutuhan praktis bersifat jangka pendek seperti terpenuhinya kebutuhan akan pekerjaan, pendapatan mencukupi, dan sebagainya; kebutuhan strategis bersifat jangka panjang seperti kebutuhan berorganisasi atau berkumpul untuk menyuarakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat secara bersama.

Arah Pendampingan

Masalah serius yang dihadapi masyarakat bukan hanya persoalan ekonomi, tapi alokasi (penguasaan) sumber daya ekonomi yang tidak adil, kelembagaan negara yang tidak melindungi kepentingan rakyat miskin, hukum yang mandul, dan monopoli-kolusi-korupsi yang merajalela. Oleh karena itu berbicara masalah pendampingan (masyarakat) tidak cukup jika hanya diarahkan pada persoalan ekonomi, tapi juga harus diarahkan pada perspektif sistem dan struktur sosial.

Dalam bingkai persoalan demikian, pendampingan (masyarakat) sangat erat kaitannya dengan persoalan demokratisasi ekonomi dan partisipasi politik. Oleh karena itu pendampingan harus diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi rakyat, mengembalikan hak-hak atas alokasi sumber daya ekonomi, memperjuangkan tumbuhnya lembaga kerakyatan, penataan perangkat hukum yang sungguh-sungguh melindungi kepentingan rakyat kecil dan perubahan kebijakan.

Pendampingan (masyarakat) desa, dengan demikian, ditujukan untuk menumbuhkan dan memperkuat organisasi atau lembaga kerakyatan yang mempunyai posisi tawar yang kuat. Dengan posisi tawar yang kuat maka, kekuasaan betul-betul berada di tangan rakyat: masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, mampu mengartikulasikan pandangan dan kepentingannya dan mampu meningkatkan kemandiriannya.

Desa Mandiri 

Proses pembangunan pedesaan selama ini membawa dampak luar biasa bagi kehidupan masyarakat desa. Perubahan secara besar-besaran tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi, tetapi mencakup dimensi yang amat luas: desa telah kehilangan identitas, kehabisan daya dalam menghadapi serbuan orde (sistem) yang tidak bersahabat, komersialisasi dan industrialisasi, birokratisasi yang eksploitatif. Lembaga-lembaga adat pun—lembaga ekonomi dan politik—tidak berdaya dengan dipaksakannya lembaga-lembaga baru bentukan negara. Pada gilirannya permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti kelaparan, kesehatan, tempat tinggal yang tidak layak huni, air bersih yang terbatas, konflik dan kerusuhan sosial, dan bermacam-macam hal lainnya, bermunculan.

Ambruknya sistem ekonomi industri-kapitalistik Orde Baru menyadarkan kita akan pentingnya membangun basis ekonomi rakyat dan pengembangan pedesaan melalui pendekatan yang humanistik. Dalam konteks pendampingan (masyarakat) desa, kemandirian menjadi kata kunci. Desa mandiri adalah “sebuah desa yang masyarakatnya mampu mengatasi masalahnya sendiri secara bersama-sama, mampu menentukan arah perubahan sendiri berdasarkan pada potensi-potensi yang mereka miliki, menuju kehidupan yang demokratis dan berkeadilan” (M. Abbas Mu’in, Makalah, Pendampingan Menuju Perwujudan Desa Swabina).

Desa mandiri diidealkan dalam hal harmoni sosial (rukun) dan saling menolong secara tradisional, ada semacam semangat hubungan yang coba dibangun dengan prinsip kesukarelaan, tanpa paksaan. Sehingga azas gotong royong dan solidaritas sosial menjadi ciri utama dalam pola hubungan antar individu, keluarga dan masyarakat baik dalam lapangan ekonomi, sosial-politik, dan budaya.

Pendampingan (masyarakat) desa, dengan demikian, tidak lain merupakan upaya pengorganisasian terus menerus—orang (masyarakat), ide, dan gagasan—agar masyarakat desa mampu memenuhi kebutuhanya, mampu mengartikulasikan pandangan dan kepentingannya, dan mampu meningkatkan kemandirian (self reliance). Kemandirian merupakan suatu proses yang mendorong munculnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kreativitas sosial, penentuan nasib sendiri secara politis, pembagian sumber daya secara adil, dan toleran terhadap keberagaman identitas.

Comments

comments