Menteri Desa Membantah, Seknas Fitra Minta KPK Turun Tangan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar membantah adanya perjanjian antara pendamping dana desa dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal tersebut dinilainya sebagai fitnah yang dilakukan oleh orang di luar partai.

“Sudah dapat dikonfirmasi bahwa itu fitnah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan jelas itu bukan kader PKB,” kata Marwan dalam keterangan tertulis, Senin (26/10).

Ia mengaku, sejak awal sudah mewanti-wanti agar proses rekruitmen pendamping desa dijalankan secara professional. Bahkan proses rekruitmen itu harus dilakukan secara terbuka dan bisa diawasi oleh siapa pun.

“Bahkan kami berinisiatif melakukan rekruitmen secara online agar agar bisa dikontrol semua pihak,” ujarnya.

Marwan yang juga politikus PKB ini mengatakan, ada upaya penipuan dalam peristiwa tersebut. Modusnya, pelaku berpura-pura mengadakan pelatihan pendamping atas nama Kementerian Desa. Mereka yang ingin jadi peserta diminta membayar dalam jumlah nominal tertentu disertai surat pernyataan. Dia juga berjanji akan bertindak tegas jika memang ada pelanggaran terjadi.

Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menyayangkan jika dokumen tersebut memang benar. Ada tiga hal yang disorot Apung atas dokumen tersebut.

“Jika benar ini terjadi maka, pertama, ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum partai tersebut,” kata Koordinator Advokasi Fitra, Apung Widadi, dalam keterangan persnya, Senin, 26 Oktober 2015.

Kedua kata Apung, potensi penyelewengan APBN dari gaji dana pendamping. Kemudian ketiga, ada potensi menguntungkan kelompok tertentu dari dana desa yaitu partai tersebut diuntungkan.

“Sehingga boleh dikatakan ini potensi korupsi untuk kepentingan politik men-capture dana desa dan pendampingan,” papar dia.

Berdasarkan data penelusuran Seknas FITRA, untuk pendamping dana desa tahun 2015 berjumlah sekitar 16.000 orang, dengan total alokasi di APBNP 2015 mencapai Rp1,8 Triliun.

Atas dasar itu, Seknas FITRA menuntut kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, untuk mengklarifikasi munculnya kontrak bagi pendamping dana desa di Kecamatan, yang berpotensi terjadi korupsi politik.

Di samping itu, FITRA juga meminta kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, untuk membuktikan jika kontrak tersebut memang tidak benar. Apalagi Menteri Desa saat ini merupakan kader PKB.

“FITRA menuntut KPK untuk turun tangan secara serius menuntaskan dugaan kasus korupsi politik ini,” ujar Apung.

Sebelumnya beredar surat kontrak yang meminta para pendamping desa untuk menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gaji para pendamping itu juga akan dipotong untuk kepentingan pengurus PKB di wilayah tersebut. (*)

 

sumber : cnnindonesia & vivanews. foto : kemendes

Comments

comments