Kinerja Kabupaten OKI Bidang Pemerintahan Desa Mengecewakan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bidang pemerintah desa masih sangat lemah dilihat dari segi pelaksanaan dan pelaporan tentang Desa Desa. sehingga serapannya sangat jauh dari yang diharapkan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs I Gusti Bagus (IGB) Surya Negara SE Ak MM CFRA CA. Menurutnya, penyerapan rekening desa belum tersalurkan sama sekali.

Mana mungkin program pembangunan dari desa bakal terwujud, kalau tidak didukung oleh penyerapan anggaran dana desa yang disalurkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penyerapan dana desa khususnya di wilayah OKI sangat jauh dari rendah dan umumnya di kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel semua sama.

Untuk itu, menurutnya, seyogjanya pemerintah desa banyak-banyak bertanya jangan takut diperiksa oleh BPKP, seperti dilansir sripoku, Minggu (11/10/2015).

“Saya bingung, kalau dikatakan kurangnya disosialisasikan, tidak juga. Di Kabupaten dan Kota di Provinsi sudah disosialisasikan mengenai anggaran dana desa,” cetusnya saat menghadiri rapat Paripurna Istimewa II masa persidangan III DPRD OKI, hari jadi OKI ke-70 Tahun 2015 bersama Wakil Gubernur Sumsel Ir H Ishak Mekki MM, dan Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH MH serta rombongan.

“Berdasarkan laporan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMdes) di Kabupaten OKI, serapan anggaran dana desa hanya tercapat 0,6 persen bersumber dari APBN maupun bersumber dari APBD, hal ini menunjukan capaian yang mengecewakan,” tutur Surya Negara didampingi Staf BPKP Jaya Rahmad.

Menurut Surya Negara, jauhnya dari capaian tersebut, tidak lepas dari peran serta Pemerintah Kabupaten OKI yang ditunjukan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Kabupaten OKI sangat kecil penyerapan dana desanya, jadi untuk mendukung program pemerintah daerah dengan membangun dimulai dari desa sulit terujut apabila hal ini tidak dikejar,” tegas Surya Negara panjang lebar seraya berkata pihak pemerintah desa jangan takut untuk bertanya kepada pihaknya.

Kepala Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Hj Nursula SSos mengatakan, terkait pengelolaan dana desa, pemerintah telah membekali seluruh kepala desa dan bendahara melalui program sertifikasi pengelolaan keuangan desa beberapa angkatan telah dilakukan.

Mengenai, kurangnya serapan anggaran dana desa menurut Nursula, ada beberapa desa yang memang ada persoalan dan bergantinya masa jabatan. Sehingga, keterlambatan dalam laporan.

“Untuk pelaksanaan sendiri sudah berjalan, memang belum begitu maksimal karena ada pimpinan desa yang masih menyelesaian persoalan yang ada di desa. Pergantian kepala desa sehingga laporan mereka terlambat,” ujar Nursula saat dihubungi melalui telpon yang mengaku dirinya masih cuti karena menunaikan ibadah haji. (tri/red)

Comments

comments