Kades Teladan Terapkan Transparansi dan Berdayakan Desa

Kades Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi

Kades Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi

TAHUN 2014 lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus, satu hari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional 2014 di Jakarta.

Hasilnya, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul (Yogyakarta) menjadi juara pertama, diikuti oleh Desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Luwu Utara (Sulsel) di posisi kedua dan Desa Pandai Sikek, Kecamatan Kali Koto, Tanah Datar (Sumbar) di posisi ke tiga.

Keberhasilan Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul berhasil meraih juara pertama lomba desa tingkat nasional, mengalahkan sekitar 72.000 desa lainnya di Indonesia, tak lepas dari tangan dingin sang pemimpin. Apa terobosan yang dilakukan pemerintah desa di bawah kepimpinan Wahyudi Anggoro Hadi tersebut?

Wahyudi Anggoro Hadi, 35, berhasil memimpin desa yang memiliki sejumlah prestasi ini berkat jasanya melakukan sejumlah gebrakan di pemerintahan desa. Seperti dilansir Harian Jogja, mantan aktivis mahasiswa UGM itu mengaku gerah dengan sistem birokrasi di pemerintahan desa yang selama ini kaku dan dingin. Pamong desa cenderung berorientasi dilayani bukan melayani masyarakat, tokoh yang disegani masyarakat, serta komunikasi hanya berjalan satu arah.

Pria menempuh pendidikan Strata II di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) itu mulai melakukan cara-cara tidak biasa. Untuk tahap pertama, pihaknya mulai merintis dari awal tahapan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Desa (RAPBDes). Wahyudi berupaya melakukan sinkronisasi antara program yang direncanakan masyarakat dengan anggaran. Selama ini, yang terjadi adalah program dibuat oleh masyarakat tetapi anggaran yang menentukan di tataran pemerintahan.

Wahyudi berupaya terbuka berapa anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Panggungharjo sehingga masyarakat bisa mengetahui skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Pihak Pemdes juga melakukan penetapan kinerja dengan sistem reward and punishment. Pihaknya menerapkan etos kinerja pada semua pamong desa.

Meski sistem kerja di pemdes tidak memiliki jenjang karier karena tidak ada ukuran kinerja namun hal tersebut tetap diberlakukan. “Jadi ya kalau kinerjanya 100% maka hasilnya 100%. Kalau di bawah itu, yakesejahteraan tidak sepenuhnya,” katanya.

Demi urusan kinerja tersebut, Desa Panggungharjo juga melakukan perubahan Sistem Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemdes. Wahyudi tidak khawatir akan mendapat tentangan dari bawahannya, karena ia meyakini Undang- Undang Desa No 6/2014 memungkinkan untuk melaksanakannya. Reformasi birokrasi tersebut memang awalnya mendapat tentangan resistensi cukup kuat dari pamong-pamong desa yang lain. Justru ia merasa diuntungkan dengan keluarnya UU Desa tersebut.

Karena dengan adanya UU Desa tersebut, ia memiliki kekuatan untuk menekan bawahannya. “Istilahnya kami dapat Kudung Lulang Macan. Padahal di 2013, pertentangannya luar biasa,” ungkapnya.

Wahyudi juga menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyusun rencana pembangunan desa serta kontrol anggaran.Ia juga tidak segan-segan merotasi jabatan anak buahnya agar terjadi perubahan kinerja.

“Biasanya banyak desa menghindari BPKP, kami malah menggandeng. Kerja jadi lebih semangat karena kami yakin tidak ada yang dilanggar,” papar bapak dua anak itu.

Wahyudi memang kritis bila menyangkut masalah akuntabilitas terutama anggaran. Saat ia maju dalam pemilihan kepada desa (Pilkades) 2012, ia mengusung isu politik uang. Semangat itu pula yang menghantarkannya duduk di kursi nomor satu di Desa Panggungharjo.

Semangat bebas korupsi, kolusi dan nepotisme itu bahkan dibawa hingga ia menjabat. Sudah berkali-kali pemerintah desa Panggungharjo menolak gratifikasi dari sejumlah pengembang perumahan dan pengusaha tower yang beroperasi di Panggungharjo. Tiap pengusaha menawarkan uang pelicin antara Rp5 juta-Rp15 juta untuk memuluskan usaha mereka.

“Di mana-mana kan sudah lazim, setiap pengusaha masuk ada uang permisi yang harus dibayar ke banyak pos pemerintah dari desa sampai kabupaten,” ungkapnya.

Pengusaha justru diarahkan menggunakan uang itu untuk bantuan sosial ke masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa. Di antaranya beasiswa untuk siswa miskin dan bantuan kesehatan.

Tak hanya dari sisi birokrasi, hal yang tak lazim juga ia lakukan di sisi lain. Panggungharji juga menjadi desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola sampah. BUMDes yang didirikan pertengahan 2013 dengan modal awal Rp37 juta ini sudah mengelola sebagian dari sampah yang ada di masyarakat.

Hasilnya dijual dan dimasukkan ke kas BUMDes untuk operasional serta membayar karyawan, sisanya dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD).

Desa ini juga memiliki modal tradisi yang kuat dari sisi mainan anak. Karena, dari 10 dusun yang ada di desa ini, salah satunya ada yang masih mempertahankan mainan tradisional. Dusun Pandes, menjadi ikon baru di Bantul karena merupakan sentra mainan tradisional di kabupaten ini. (RED/CAN)

Comments

comments