Heboh PBB Palembang Naik Puluhan Kali Lipat

pajak

Tabloid-DESA.com PALEMBANG –  Warga Palembang mengeluhkan kenaikan iuran tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis hingga puluhan kali lipat.

Beberapa hari belakangan ini, warga kota Palembang banyak mengeluhkan dengan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diklaim naik hingga puluhan kali lipat.

Pemerintah Kota Palembang menaikkan harga pasaran tanah yang tertuang dalam nilai jual objek pajak atau NJOP sehingga berdampak pada kenaikan besaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayar masyarakat.

Kasubdit PBB Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Apriadi, mengatakan pihaknya harus menyesuaikan NJOP yang terakhir dilakukan pada 2008 silam unutk mendekati harga wajar pasar.

“Tahun 2008 sampai 2014 tidak ada kenaikan. Lalu tahun 2015 sampai 2018  ada penyesuaian tapi tak semua hanya ada di kawasan tertentu saja, seperti di kawasan besar dan industri,” katanya, Selasa (14/5/2019).

Pemkot Palembang juga mengejar pencapaian target PBB yang tahun ini dipatok Rp275,6 miliar dari tahun lalu sebesar Rp190 miliar.

Menurut dia, penyesuaian NJOP dilakukan secara menyeluruh pada tahun ini sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan juga Perda nomor 2 tahun 2018 tentang pajak daerah.

Namun demikian, Apriadi memastikan, penyesuaian harga tanah di kota Palembang bersifat parsial atau tidak sporadis demi menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

“Penyesuaian NJOP tanah tertinggi berada di kawasan ekonomis dan perdagangan serta objek pajak khusus,” katanya.

Seperti, zona terendah yakni Sematang Borang, Gandus, Kertapati, Jakabaring naik sebanyak Rp20.000 per meter.

Sementara kawasan dengan NJOP tertinggi yakni Kawasan Sudirman yang naik dari Rp6,1 juta per meter menjadi Rp15 juta per meter.

Sebetulnya, Apriadi mengemukakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait kenaikan PBB tahun ini. Namun, sosialisasi ini hanya terbatas yakni lurah, camat dan koordinator PBB setempat.

Dia menerangkan kenaikan PBB berdasarkan zona atau kawasan tempat tinggal warga. Di kota Palembang ada sebanyak 3.000 kode zona nilai tanah. Kode itu membuat perbedaan NJOP tanah tersebut.

Dia menambahkan pihaknya membuka diri terhadap keluhan warga terkait kenaikan PBB akibat penyesuaian NJOP itu.

“Kami terbuka sekali, jika ingin mengajukan keberatan silakan. Kami ada tim, ada ruang konsultasi. Di ruang tersebut dapat menyampaikan keluh kesahnya,” ujarnya.

Kebijakan tersebut telah menuai protes dari sebagian masyarakat kota itu karena dinilai kenaikan PBB sangat drastis hingga ada yang puluhan kali lipat.

Akibatnya, banyak warga yang mendatangi Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang terletak di Jalan Merdeka.

Secara bergantian, warga masuk untuk berkonsultasi kepada petugas yang ada.

Yuli, warga Makrayu Jalan Tanjung Burung IB II Palembang mengaku kesal dengan kenaikan PBB ini.

Ia datang berserta suami menanyakan kepada petugas kenapa naik.

“Kami nanyo, lah dijelasi ada penyesuaian. Tapi kami masih tetap mengajukan keberatan karena tak terima mba,” ujarnya.

Yuli mengaku tahun lalu sebelum mengalami kenaikan ia hanya membayar Rp 128 ribu menjadi Rp 369 ribu. “Walaupun kecik tapi kami ini masyarakat tidak mampu mba. Kerja cuma buruh,” ujarnya.

Comments