Harus Was-Was Penyaluran ADD 2016

desa

DALAM rangka pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 baik Kementerian Desa PDTT maupun Kementerian Keuangan telah bersinergi untuk secara bersama-sama memberikan panduan serta pedoman tentang penggunaan Dana Desa dan ADD bagi para stakeholder/pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Dana Desa tahun 2015, masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan DD di beberapa daerah banyak yang terlambat.

Contoh nyata masalah yang ditemukan di lapangan antara lain sebagian daerah terlambat dalam hal menetapkan Perbup/Perwali tentang pengalokasian dana desa. Yang menjadi keluhan lainnya bagi desa adalah tambahan persyaratan penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) seperti dokumen RPJMDes dan RKPDes yang terkesan seperti disengaja untuk mempersulit kepentingan desa.

Pola penyaluran Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 247 Tahun 2015 ditentukan dalam 3 tahap yaitu 40 persen, 40 persen dan 20 persen. Nah, untuk tahun anggaran 2016 ini nantinya akan mengacu pada pola baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran dana desa diatur menjadi hanya 2 tahapan saja yaitu 60 persen dan 40 persen.

Kementerian Desa PDTT pun telah mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan dana desa melalui Permendesa Nomor 21 Tahun 2016. Tujuan dari dibuatnya Permendesa No 21/2016 ini antara lain yaitu: Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Bidang kegiatan untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 berdasarkan Permendesa 21 hanya ada 2 bidang kegiatan yaitu bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih memahami apa saja yang menjadi kebijakan utama pemerintah dalam pelaksanaan Dana Desa dan juga ADD tahun 2016, silahkan anda unduh beberapa file dibawah ini :
Forum Pendamping Desa (FPD) menilai, Kementrian Desa (Kemendes) tak bisa diharapkan terlalu banyak mampu memajukan desa. Dalam siaran pers yang dirilis Senin (21/3/2016), FPD menyatakan kementrian ini tak becus menjalankan amanah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Statemen Menteri Desa, Marwan Ja’far, yang sering kontroversial, menjadi dasar penilaian tersebut.

“Statemen Mendes yang kontroversial dan kontra produktif itu mengusik konsentrasi kami para pendamping desa. Kami saat ini sedang bekerja untuk memajukan desa. Semangat kami jadi turun kalau Mendes sikapnya seperti itu,” kata Djito, S.Pd, Koordinator FPD Jawa Timur di Tuban.

Djito mencurigai ada pesanan politis di balik sikap dan statemen Mendes yang meresahkan para pendamping desa tersebut. Mendes, kata Djito, telah mengambil sikap diskriminatif dengan memunculkan statemen sebagian pendamping desa bakal tidak perpanjang kontraknya, terutama mereka yang berstatus peralihan dari program sebelumnya, PNPM.
“Pendamping PNPM sudah lebih dari cukup untuk mengawal program ini. Tapi Kemendes tetap melakukan seleksi pendamping non PNMP, padahal kami sudah bekerja. Akibatnya ada dichotomi, dan kami jadi nggak semangat lagi melaksanakan tugas pendampingan,” jelas Djito.

FPD, lanjut Djito, meminta agar Kemendes segera menghilangkan dichotomi itu, agar program pembangunan desa bisa dilaksanakan dengan serius, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). FPD meminta tidak ada keputusan yang didasari kepentingan politis karena itu jelas bakal mengganggu jalannya program itu sendiri. Menurutnya, partisipasi masyarakat bakal sulit diharapkan jika program pembangunan itu menampakkan muatan politis.

“Masyarakat sudah tidak respect pada Partai Politik. Kalau program ini dipaksakan termuati kepentingan partai, masyarakat akan menolaknya dengan cara mereka. Omong kosong mau memajukan desa kalau programnya saja ditolak masyarakat,” tegas Aji Dahlan, salah satu anggota FPD.

Terlebih lagi, kata Aji, program yang kini berlabel P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) itu sampai kini belum ada instrumen evaluasi kinerja pendampingannya. Sulit berharap program ini menuai hasil sesuai rencana.

FPD Jawa Timur sendiri berencana menggelar aksi nasional untuk mensikapi ketidakberesan pelaksanaan program ini. Bahkan gugatan kepada Mendes Marwan Ja’far telah siap disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dana Desa Terkendala Administrasi
Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp1.780.769.519.000 dari pemerintah pusat untuk 2.859 desa yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Sumsel. Meski jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat daripada tahun lalu yang sebesar Rp775.043.818.000 untuk 2.817, hingga saat ini realisasi penyerapan dana desa belum maksimal.

Dari 14 kabupaten/kota yang memiliki desa, empat kabupaten/kota belum menyelesaikan administrasi pencairan dana desa yang seharusnya sudah masuk kedalam rekening kas daerah pada bulan lalu. Empat kabupaten/kota tersebut yakni Kabupaten Lahat, Musirawas, Ogan Komering Ulu dan Empat Lawang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sumsel Yusnin mengatakan, hal itu berdampak pada desa yang hingga saat ini belum menerima dana tersebut di rekening desa.

Yusnin menuturkan, administrasi yang belum diselesaikan itu antara lain Peraturan Bupati/Peraturan Walikota) yang belum direvisi. Pencairan yang semula dilakukan tiga kali dalam setahun harus diubah menjadi dua kali dalam satu tahun sesuai peraturan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.“Memang paling banyak belum dicairkan karena belum penuhi syarat administrasi. Yang dominan laporan penggunaan dana desa dari desa,” tuturnya.

Lahat yang dialokasi Rp213.827.592.000 saat ini belum ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) karena belum menyampaikan laporan. Hal ini disebabkan masih menunggu laporan penggunaan dana desa dari desa. Permasalah yang serupa pun dialami Musirawas yang tahun ini menerima dana desa Rp115.125.323.000.

Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan alokasi Rp88.382.767.000 belum masuk RKUD sebab baru diusulkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Sementara Empat Lawang dengan alokasi dana desa Rp93.091.712.000 yang belum juga pencairannya masuk kas desa karena belum menyampaikan laporan.

Kendala lain yang menyebabkan dana desa yang belum dicairkan itu karena minimnya jumlah pendamping di Sumsel. Saat ini, satu orang pendamping mendampingi empat desa. Idealnya, satu pendamping hanya mendampingi satu desa agar lebih fokus, serta persyaratan dana desa, penggunaan, dan pelaporannya bisa maksimal.

“Saat ini ada sekitar di Sumsel ada 714 orang pendamping yang bertugas mengawasi 2.859 desa di Sumsel. Kalau satu desa ada satu pendamping, maka akan selesai dengan cepat persyaratan dana desa dana desa akan mampu diserap hingga 100 persen. Sebab penyerapan dana desa pada tahun lalu hanya 94,65 persen.,” ujarnya.

Tahun lalu, dirinya mengungkapkan, 5,35 persen dana desa yang belum dicairkan karena keterlambatan proses pencairan. Desa yang belum mencairkan itu ada di Empat Lawang dan Ogan Ilir. Hal ini menjadi perhatian pihaknya agar dimaksimalkan di tahun ini, Untuk 11 kabupaten/kota lainnya telah meneriam dana tersebut di kas daerah. Daerah tersebut yakni Musi Banyuasin, Muaraenim, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir dan Musirawas Utara Tingkatkan Perputaran Uang di Desa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 dan PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dengan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Penggunaan dana desa tersebut, lanjutnya, diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintaha, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menyayangkan banyak konstituennya yang tidak bisa mengakses informasi mengenai dana desa, dan alokasi dari dana pembangunan tersebut, dinilai masih tidak mampu penuhi kebutuhan masyarakat secara riil.

“Banyak masyarakat yang ingin tahu tentang hal itu, tapi mereka terkendala akses informasi tentang dana pembangunan untuk desa,” katanya.
Untuk itu, Fikri berharap informasi mengenai dana pembangunan ini dapat diakses oleh masyarakat secara luas sehingga mereka bisa ikut mengusulkan program kepada pemerintah, membantu pelaksanaannya, bahkan ikut mengawasi realisasi dana tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan dana desa bisa menyerap setidaknya dua juta tenaga kerja.

“Dana desa berhasil menyerap setidaknya 2.657.916 tenaga kerja. Ini sifatnya “cash for work” bagi masyarakat desa,” ujar Mendes PDTT.
Ia menambahkan, dana desa pada 2015 memang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang bersifat padat karya dan tidak boleh dikontrakan. Bahan baku pembangunan dari desa, pekerjanya dari desa, sehingga Dana Desa itu benar-benar berputar di desa.

Sebelumnya, dana desa juga diusulkan untuk digunakan menjadi mekanisme penghargaan dan hukuman (reward and punishment) dalam penanggulangan kasus kebakaran hutan dan lahan di masing-masing wilayahnya.

“Ada usulan dana desa digunakan sebagai mekanisme ‘reward and punishment’ sehingga menjadi insentif bebas kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rakor Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Luhut menjelaskan insentif tersebut adalah berupa penambahan nominal dana desa apabila pemerintah daerah berhasil menjaga wilayahnya dari kebakaran hutan dan lahan. Mengacu dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, dana desa yang dialokasikan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp47,0 triliun. Jumlah tersebut merupakan 6 persen dari alokaso dana transfer ke daerah pada tahun ini yang mencapai Rp770,2 triliun.

Tujuan dana desa adalah membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
Persoalan Mendasar Dana Desa

Dalam proses penyaluran dana desa, pemerintah masih menemui 5 persoalan mendasar yang menjadi hambatan di lapangan. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, hambatan pertama adalah adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antar satu sama lain.

“Dan ini menyulitkan bagi desa dalam pelaksanaan UU tentang Desa,” katanya.
Selanjutnya, Bupati dan Walikota masih terlambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan dana dan keuangan desa. Padahal peraturan ini yang mendasari penyaluran dana desa dari rekening daerah. Ketiga, masih ada keterlambatan penyaluran dana desa dari kabupaten atau kota ke desa.

“Padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan tepat waktu sebesar Rp16,6 triliun dana desa atau 80 persen dari pagu sebesar Rp20,7 triliun kepada Kabupaten atau Kota,” jelas Boediarso.
Kemudian, kabupaten dan kota juga terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyerapan dana desa. “Pelaporan itu masih banyak kabupaten/kota terlambat melaporkan realisasi dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa,” tambah Boediarso. Terakhir, belum dipenuhinya ketentuan besaran/Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dari APBD kabupaten/kota.

“Data APBD 2015 dan info dari daerah, tahun 2015 masih ada sejumlah daerah yang belum memenuhi ADD 10 persen dan PDRD 10 persen. Kalau ada yang belum dipenuhi, maka bisa jadi RAPBD kabupaten/kota tidak disahkan,” tegasnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar mengatakan, pelaksanaan program dan penggunaan dana desa masih menemui kendala di berbagai daerah. Untuk itu, Marwan akan mengevaluasi pencairan dana desa sehingga pada tahun depan sistemnya semakin baik.

“Pelaksanaan tahun pertama dana desa, memang disadari ada kendala. Namun, itu semua justru makin memperkuat komitmen membangun desa dengan mengevaluasi penyalurannya seluruh Indonesia,” ujar Marwan saat menyampaikan sambutan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk ‘Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa’ yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Econvention Ecopark, Ancol Jakarta.

Rakornas dihadiri sekitar 1.313 peserta yang terdiri atas para gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa di seluruh Indonesia. Rakornas bertujuan untuk mengevaluasi seluruh program dan penggunaan dana desa tahun 2015, sekaligus menetapkan program prioritas dana desa tahun 2016.

“Saat ini dana desa tahap pertama sudah 98 persen dicairkan ke rekening desa dan tahap kedua 81 persen. Sedangkan untuk tahap ketiga masih menunggu pencairan dari Kementerian Keuangan,” ujar Marwan.

Marwan juga secara khusus meminta kepada Kementerian Keuangan agar segera menyalurkan dana desa ke desa-desa. Sebab pada pengalaman pertama, penyaluran dana lamban akibat rumitnya birokrasi.

Di sisi lain, Marwan menyatakan akan menginisiasi revisi UU Desa dan peraturan pemerintah (PP) yang membahas mengenai penyaluran dana desa. Langkah itu dimaksudkan untuk mempermudah proses pencairan yang semula berkala dalam tiga tahap, yakni 40 persen, 40 persen, dan 20 persen, tidak perlu diterapkan lagi. “Akan dicairkan hanya melalui satu tahap saja,” ujarnya.

“Proses pencairan melalui tiga tahap, tentu menyulitkan kades (kepala desa). Perlu ada langkah yang lebih efisien. Belum lagi lambannya penyaluran dana desa ke rekening desa, yang menyebabkan lambatnya pembangunan yang terjadi di desa. Oleh karena itu, kita akan revisi UU Desa dan PP-nya,” katanya.

Di sepanjang tahun 2015, masing-masing desa telah menerima dana desa sebesar Rp 300-400 juta. Jumlah tersebut belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa dari APBD. Sedangkan tahun 2016, menurut Marwan, dana desa masih akan ditambah sampai Rp 700 juta per desa. Sehingga rata-rata desa menerima Rp 1-1,2 miliar selama periode 2015-2016.

Menteri Desa Marwan Jafar juga menyinggung indikasi beberapa kepala desa yang menggunakan dana desa tidak sesuai dengan Permendes Nomor 5 Tahun 2015, yakni pembangunan infrastruktur dan saluran irigasi. Jika kedua hal ini sudah terpenuhi, maka dana desa dapat dimanfaatkan untuk membangun pasar desa, embung desa, dan berbagai pengembangan ekonomi kreatif desa.

“Saya dengar dana desa ada yang memanfaatkan untuk bangun kantor desa atau pagar kantor desa, itu tidak benar! Apalagi dana desa buat beli mobil. Tolong masyarakat awasi penggunaannya,” tutup Mendes Marwan.

Selain mengevaluasi penggunaan dana desa, Menteri Marwan Jafar juga memberikan Anugerah Desa Membangun Indonesia (ADMI) kepada kepala daerah, bupati, dan kepala desa terbaik dalam membangun sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Tiga gubernur terbaik yang dianugerahi penghargaan ‘Desa Membangun Indonesia’ kali ini adalah Gubernur Bali, Gubernur Lampung, dan Gubernur Gorontalo.

 

Teks :Rinaldi Syahril Djafar
Editor :Sarono P sasmito

 

Comments

comments