Gandeng Australia Demi Kemajuan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) menggandeng dua lembaga di Australia dalam rangka membangun Desa. Kerjasama yang dibangun itu masing-masing berupa Letter of Intent (LoI) dengan Ministry of Employment, Higher Education and Skills Australia Selatan dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Scope Global Pty, Ltd (SG).

Kesepakatan tersebut untuk mendorong kemitraan dan pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan dan keterampilan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan desain perdesaan mandiri.

Scope Global Pty, Ltd adalah sebuah perusahaan manajemen proyek internasional dengan 23 tahun pengalaman dan keberhasilan mengelola proyek-proyek pengembangan dan sektor pendidikan internasional, termasuk relawan dan beasiswa luar negeri.

Dengan disaksikann oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, para penandatangan Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga Lili Romli, atas nama Kemendesa dan Hon Gail Gago, MLC selaku Menteri tenaga Kerja, Pendidikan Tinggi, dan Keterampilan Australia Selatan atas nama MEHES.

“Kesepakatan tersebut nantinya akan ditransformasi menjadi Persetujuan Kerangka Kerja yang lebih komprehensif. Segera kita kongkritkan,” ujar Marwan.

Dalam sambutannya, Marwan menegaskan bahwa penandatanganan LoI merupakan tindak lanjut dari penjajakan kerjasama bilateral Indonesia-Australia guna mendorong pengembangan kemitraan antara kedua pemerintah di bidang ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan skill masyarakat (terutama untuk pengembangan berkelanjutan daerah pedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di Indonesia).

“Kita harus saling berbagi pengalaman dan mengadakan program-program seperti studi banding, program-program magang, dan training yang berkualitas, mengingat perdesaan di Indonesia memiliki potensi perekonomian yang besar, terutama dalam sektor industri agrikultur dan sumber daya alam yang melimpah,” beber Marwan.

Sementara itu, Hon. Gail Gago, MLC memahami bahwa Kemendesa berminat mempelajari lebih lanjut bagaimana Australia Selatan mengembangkan komunitas regionalnya. Apalagi komunitas regional ini telah menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian dan hortikultura, sehingga petani di Indonesia mampu mandiri, memasarkan hasil produksi mereka , dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Australia Selatan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola daerah pedesaan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Kita harap acara penandatanganan ini akan menjadi awal dari sebuah kerjasama yang produktif,” terang Gago.

Marwan menjelaskan, implementasi UU Desa butuh perumusan dan pelaksanaan kebijakan secara terpadu baik internal di lingkungan kementerian, maupun secara eksternal dalam bentuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang relevan.

Dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah terhadap desa baru dilakukan sebagai penjabaran dari UU desa. Karena itu, Kementerian Desa perlu mengeksplorasi pengalaman dari berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga terjadi saling tukar ilmu dan pengalaman untuk mempercepat kemajuan desa dan kesejahteraan semua masyarakat.

“UU tentang Desa dalam prakteknya meliputi banyak bidang yang sangat dibutuhkan desa. Diantaranya mempercepat pembangunan ekonomi sebagai sumbu utama untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian membangun pemerataan pembangunan secara social, ekonomi, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing lokal. Karena itu, kementerian desa ini menjadi sangat strategis,” jelas Marwan.

Komitmen Kementerian Desa PDTT dalam memajukan masyarakat desa tentunya harus diwujudkan dalam program-program nyata. Ini sesuai dengan konsep kebijakan pemerintah Joko Widodo –Jusuf Kalla yang berpihak pada masyarakat pinggiran, masyarakat desa dan kampung-kampung terpencil sebagaimana bunyi nawacita ketiga.

Desa-desa di Indonesia mencapai 74,093 dengan berbagai jenis karakteristik. Ribuan desa ini dapat dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal yang ada, seperti desa hutan (relevan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), desa pesisir (relevan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan), desa industri (relevan dengan Departemen Perindustrian), masalah listrik masuk desa (relevan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam), serta desa adat (relevan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri).

Sebelumnya Gandeng Korsel 

Kementrian Desa PDTT sebelumnya menjalin kerjasama dengan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea dalam ranah gerakan membangun desa. Korea Selatan (Korsel) dinilai kontekstual dalam menggerakan pembangunan desa.

Korsel melakukan gerakan membangun desa baru atau dikenal dengan sebutan Saemaul Undong (Gerakan Desa Baru), yakni model gerakannya seperti menggerakkan revolusi mental bangsa melalui pemerintah desanya kemudian pemerintah mendukung dengan APBN-nya. (*/red)

Comments