Dicari, Kades Amanah Berjiwa Wira Usaha

Tabloid DESA 462

Tabloid-DESA.com – Pemerintah RI telah menggelontorkan dana desa untuk mengembangkan dan memajukan seluruh desa di Indonesia. Dana desa itu juga rencananya bakal senilai Rp120 triliun pada 2018, sehingga kemungkinan setiap desa akan menerima kurang lebih Rp1 miliar.

Keberadaan dana desa ini diharapkan menjadi stimulan bagi desa untuk berkembang dan lebih maju. Selain terjadi pembangunan fasilitas infrastruktur diharapkan desa juga mampu mengembangkan perekonomiannya hingga masyarakat desa lebih sejahtera.

Untuk bisa mencapai tujuan utama tersebut, maka kepala desa atau Kades diharapkan mampu menjadi sosok pemimpin desanya yang dapat menjalankan amanah warganya, dan mampu pula mengembangkan berbagai basis perekonomian yang dimiliki desanya. Hingga Desa lebih sejahtera secara ekonomi, dan maju dalam fasilitas infrastrukturnya.

Antara Kades dan Lurah 

 

Kepala desa yang dipahami selama ini adalah, orang yang diangkat oleh masyarakat desa untuk memimpin dan mengatur keberadaan desa tersebut. Baik dalam urusan pemerintahan ataupun persoalan internal bagi warga desa tersebut.

Untuk menjalankan pemerintahan desa semua harus memahami aturan perundang-undangan yang menjadi hukum pemerintahan desa.  Pemerintahan desa di atur dalam pp no.43 tahun 2014 pasal 1 yakni: desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 disebutkan: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam strukturnya, Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas menyelenggarakan: Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun kewenangan kepala desa yakni memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Wewenang yang dimaksud merupakan format yang diakui oleh konstitusi NKRI.

Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi kepala desa  yakni diantaranya, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, dan lainnya.

Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Istilah desa dapat disebut dengan nama lain misalnya nagari di Sumatera Barat, kampung di Papua, dan gampong di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Begitu pula segala istilah dan lembaga-lembaga di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesi, maka kedudukan Pemerintah Desa  sejauh ini harus diseragamkan,agar pemerintah desa mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa yang kian meluas dan efektif.

Adapun syarat utama berjalananya pemerintahan desa maka harus ada orang dan lembaga yang melaksanakan pemerintahan desa. Yakni:

  1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin sebuah desa, yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau disingkat pilkades Orang yang mencalonkan menjadi kepala desa harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Setelah dipilih oleh rakyat, Kepala Desa dan Sekertaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Wali Kota atas nama Gubernur.

Kepala desa atau Kades, dapat memimpin sebuah desa selama 6 (enam) tahun. Setelah itu kepala desa dapat dipilih kembali namun hanya untuk 6 (enam) tahun berikutnya.  Jadi, seorang kepala desa dapat memimpin desa paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan.

  1. Sekretaris Desa

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa
seperti sekretaris desa. Sekretaris desa sering disebut dengan carik. Sekretaris desa biasanya diisi oleh orang yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Tugas sekretaris desa yaitu di bidang administrasi desa, antara lain: surat menyurat, membuat laporan desa, dan
membawahi kepala urusan (kaur).

  1. Perangkat Desa

Kaur atau kepala urusan merupakan perangkat desa yang mengurusi
urusan-urusan tertentu. Kepala urusan desa terdiri atas: kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan,kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan  kepala urusan keuangan.

  1. Badan Permusyawaratan Desa

Dalam menjalankan pemerintahan kepala desa juga dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Daerah). Anggota BPD terdiri atas ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka agama dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Adapun fungsi dari BPD yakni: Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa,  Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran, dan pendapatan belanja desa, serta keputusan kepala desa, dan Menampung aspirasi masyarakat.

  1. Lembaga Kemasyarakatan

Selain keempat aparat desa tersebut diatas, berdasarkan keputusan Presiden No.28 tahun 1980 dibentuk pula lembaga ketahanan masyarakat desa atau disingkat dengan LKMD.
LKMD, adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagi kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotongroyong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka  mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. Lembaga ketahanan masyarakat desa berkedudukan, baik di desa ataupun di kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan berdiri sendiri. Lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat selain LKMD diantaranya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan lain-lain.

Namun, ada masih cukup banyak desa yang juga memiliki kepala dusun atau Kadus. Kepala dusun merupakan salah satu perangkat desa yang bertugas sebagai pelaksana kewilayahan. Kepala Dusun memiliki beberapa fungsi, salah satunya pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Dalam aturan hukumnya, seperti dikutip dari hukumonline.com, undang-undang desa tidak menyebutkan mengenai definisi dusun. Namun ada peraturan perundang-undangan yang dahulu memberikan defisini atas dusun, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (“UU Pemerintahan Desa”). Pasal 1 huruf c UU Pemerintahan Desa memberikan definisi sebagai berikut:

“Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.”

Sementara itu, yang disebut dalam Pasal 8 ayat (4) UU Desa yakni hanya mengenai di dalam suatu desa dapat dibentuk dusun:

“Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.”

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa dusun merupakan bagian dari desa yang melaksanakan pemerintahan desa.

Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat. Pembentukan dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih. Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Bagaimana Dengan Lurah? Samakah Lurah dengan Kades? Ternyata, sistem pemerintahan kelurahan agak berbeda. Kelurahan sebenarnya Lembaga pemerintahan setingkat dengan desa. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Pada umumnya kelurahan terdapat di kota.

Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat. Seorang lurah harus mempunyai kemampuan dalam menjalankan pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
Perangkat kelurahan terdiri atas sekretaris kelurahan dan seksi-seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah.

Lurah termasuk pegawai negeri sipil, oleh karena itu lurah digaji oleh pemerintah. Tugas lurah sama dengan kepala desa, yaitu bertanggung jawab dalam bidang pembangunan desa, kemasyarakatan, dan sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat kelurahan.

Walaupun Desa dan Kelurahan sama-sama merupakan pemerintah terendah langsung dibawah Camat, namun dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut  : Desa mempunyai hak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan kelurahan tidak memiliki hak untuk mengurusi rumah tangga pemerintahannya sendiri. Desa memiliki sumber pendapatanyang asli, sedangkan kelurahan tidak memilikinya. Kepala Desa harus warga dari desa tersebut, dan dipilih secara lansung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa yang telaj berhak memillih. sedang lurah adalah pegawai negri yang diangkat oleh bupati Walikota Madya atas nama Gubernur. Dan Kelurahan hanya dibentuk dikota-kota didalam ibu kota negara, ibu kota provensi, ibu kota Kabupaten/ Kota madya, kota administratif.

Kades Yang Amanah

Saat ini, pemerintah terus menggelontorkan dana desa bahkan tahun 2017 telah dibagikan senilai Rp60 triliun keseluruh desa se-Indonesia. Dana tersebut sebenarnya merupakan stimulan, dalam artian menstimulasi masyarakat untuk mengembangkan dana desa tersebut.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo beberapa waktu lalu mengatakan. jumlah desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal masih banyak meskipun dana desa sudah ditingkatkan. Secara nasional, 60 persen desa termasuk desa tertinggal dan sangat tertinggal. Di Sumatera 75 persen tergolong desa tertinggal dan sangat tertinggal, sementara di Jawa 31 persen saja.

Untuk di Sumsel, kata dia, dari 14 kabupaten kota jumlah desa tertinggal mencapai 1.999 desa. Dengan rincian, Lahat terdapat 301 desa tertinggal, OKU Timur 218 desa, Banyuasin 207 desa,OKI terddapat 196 desa, OKU Selatan 169 desa, Muba 150 desa, OI 149 desa, Muara Enim 145 desa, Empat Lawang 125 desa, Musi Rawas 120 desa, Muratara 59 desa, PALI, 43 desa, dan Prabumulih 11 desa.

“Sedangkan desa mandiri, baru terdapat sebanyak 18 desa dari 14 Kabupaten,” kata dia.

Dalam mengakselerasi perbaikan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memperkuat pembangunan daerah dan desa dengan dana desa. Dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakt desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa di Sumsel yang sudah tersalurkan pada bidang pembangunan tahun 2016, sebesar Rp848 triliun. Yang sudah terealisasi yakni, jalan desa sepanjang 2.905km, jembatan, 28.758 kilometer, unit lembung 4 unit, unit drainase dan irigasi 2.362 unit, MCK, 1433 unit, air bersih, 223 unit.  Termasuk posyandu, 209 unit, polides, 70 uni, pasar desa 122 unit PAUD 594 unit.

Sedangkan dana desa yang tersalur bidang pemberdayaan masyarakat 2016 se-Indonesia, mencapai Rp3,1 trilun. Hal ini diperuntukkan, untuk kursus pelatihan kerajinan tangan, pelatihan wiraswsta untuk pemuda, e-marketing dan website industri rumah tangga, pelatihan kuliner, pelatihan pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pelatihan business plan.

Asisten deputi pemberdayaan desa, deputi koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan, Kementrian koodinator bidan pembangunan manusia dan kebudayaan RI, Herbert Siagian mengatakan,  sebenarnya tidak ada prioritas bagi pemerintahan desa untuk menggunakan dana desa. Apakah akan digunakan untuk pembangunan sarana fisik atau untuk meningkatkan usaha masyarakat desa.

“Yang terpenting itu berdasarkan musyawarah desa, dan pelakunya adalah infrastruktur desa itu sendiri. Hasil evaluasi saat ini, penggunaan dana desa masih fokus pembangunan sarana fisik 70-80 persen dana desa itu untuk pembangunan,” terang dia.

Menurut dia, pemerintah telah mengeluarkan anjuran , pada tahun 2018 akan difokuskan pada empat program unggulan. Yakni, program pengembangan produk unggulan desa, BUMDes, waduk kecil untuk perairan, dan sarana olahraga desa.

Kenyataannya, banyak kasus tentang pemanfaatan dana desa yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti terjadi korupsi dana desa untuk membeli narkoba yang dilakukan oleh mantan Bendesa Adat Samuan Desa Carangsari, Kabupaten Badung, I Made Darma. Penyalahgunaan dana desa juga bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut, kurangnya sumber daya manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel.

Kabid Pengembangan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sumsel, Juharmansyah mengatakan, untuk mengoptimalisasi penggunaan dana desa perlu pembenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, serta pengawasan anggaran.

Dalam prosesnya, kepala desa adalah top managemen manajemen sebuah organisasi perangkat desa. Kepala desa, jtelas Juharmansyah, harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.

“Dalam pemilihan kepala desa yang sesuai dan kompeten masyarakat harus mempertimbangkan siapa calon kepala desa yang dipilih tersebut, bisakah melaksanakan amanatnya sesuai dengan harapan,” jelas dia.

Dalam mempertimbangkan calon kepala desa peran pendidikan juga memberikan peranan aktif terhadap perspektif-perspektif yang berkembang di masyarakat serta tidak didasari dari konstruksi maupun intervensi dari manapun. Setelah kepala desa terpilih, maka kepala desa harus membuat struktur organisasi desa. Pembenahan organisasi pemerintahan desa yang dimaksud adalah membuat struktur organisasi desa sesuai kebutuhan agar semua urusan desa dapat diatur dengan baik dan tidak terjadi kesimpangsiuran seperti penyalahgunaan dana desa serta ketimpangan sosial lainnya.

Struktur organisasi di desa harus terdiri dari orang-orang yang memiliki standar kualitas dalam memimpin serta pembentukan badan-badan pengawasan keuangan dipedesaan dan mencari orang yang paham bagaimana cara mengatur desa tersebut.

“Setelah dibuatnya struktur organisasi desa, maka harus ditetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing jabatan. Sebagai contoh bagian kepala urusan ekonomi dan pembangunan bertugas sebagai penyelenggara urusan perekonomian dan pembangunan, memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan, dan memiliki wewenang yaitu menjalankan serta memberikan inovasi-inovasi pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” kata dia.

Dengan diberikannya tugas, tanggungjawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur desa tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggungjawab. Struktur organisasi yang bisa berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik dan saran akan membuat desanya menjadi lebih maju dan mendorong masyarakat setempat untuk aktif, sehingga tidak terjadi kekacauan yang merugikan warga seperti tersendatnya dana dari pemerintah pusat untuk desa tersebut yang akan menimbulkan konflik-konflik internal.

Selain itu, para aparat desa juga harus mau dan mampu mengelola keuangan anggaran desa dengan transparan dan akuntabel. Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel berkewajiban mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.  Kepala desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pembiayaannya akan dilakukan bagian keuangan desa atau kasir.

Lalu bagaimana seharusnya kepala desa? Kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa harus mampu menjadi pemimpin yang dapat merealisasikan cita-cita masyarakat desanya.

Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar mengungkapkan, kepala desa harus mampu membangun dan menjadikan desa yang dipimpinnya lebih baik di segala sektor. Hal itu dikatakan Muzakkir, saat melantik 37 Kepala Desa (Kades) secara serentak dalam wilayah Kabupaten Muaraenim di Plaza Gor Pancasila Muaraenim.

“Jadi Kepala Desa harus belajar legowo dan sering sharing dalam menyerap aspirasi warganya. Buang sifat egois, otoriter dan kebiasaan buruk jika sudah dilantik menjadi Kades, sebab Kades adalah panutan,” ujar Muzakir.

Menurut Muzakir, untuk dapat dikatakan sebagai kepala desa yang amanah, setelah menjabat para Kades harus mampu menjalankan semua program berdasarkan keputusan bersama. Jika itu proyek, itu harus perhatikan kualitas dan sesuai dengan RAB sehingga bisa  bertahan lama. Kades juga harus mampu membanguan komunikasi yang baik dengan seluruh perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa, warga desa dan semua stake holder.

“Jangan sampai baru menjabat Kades sudah berurusan dengan hukum hingga sampai masuk penjara,” ujar Muzakir.

Bupati juga berpesan, mendekati pesta demokrasi atau Pilkada dibutuhkan peran aktif dari Kades untuk mensuskseskan pesta demokrasi tersebut. Sebab berhasil dan suksesnya pesta demokrasi bukan dilihat siapa yang menang atau kalah, tapi sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak miliknya. Dan bagi warga yang belum mendaftar, hendaknya Kades mengajaknya untuk mendaftar dan menggunakan hak pilihnya. Sebab Muaraenim menargetkan 75 persen partisipasi masyarakat memilih.

Hal senada juga dikatakan Bupati Bangka Tarmizi. Menurut dia, kepala desa berperan sebagai aparatur desa yang paling dekat dengan masyarakat, untuk dapat mendata apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Kades itu sebagai motor penggerak dan harus bisa menjadi pemimpin yang amanah untuk masyarakat, bekerjalah dengan lima hati, layani masyarakat dengan hati, sepenuh hati, berhati-hati dan jangan semau hati,”katanya.

Tarmizi menjelaskan, banyak program nyata yang harus di realisasikan. Seperti Perburuan Anak Putus Sekolah (Bunaktuslah), Perburuan Orang Tua Hidup Sendiri (Buratuhiri), Perburuan Ibu Hamil Beresiko Tinggi (Bumilristi), Gerakan Sedekah Lima Ratus Sehari (Semari).

“Data semua anak yang putus sekolah, usia enam sampai dengan lima belas tahun harus sekolah, kita masukkan ke program paket A, untuk yang SD, B untuk SMP dan C untuk SMA,”ujarnya.

Dijelaskannya, program-program ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai pemimpin masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik.

“Kita ini sifatnya melayani, bukan dilayani, jadi bekerja sesuai dengan pilihan hati, dengan ikhlas, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT,” katanya.

Membangkitkan Semangat Wirausaha Desa

Seorang kepala desa bukan hanya tokoh utama didesanya, tetapi juga pengayom untuk membangun dengan tugas berat membangkitkan perekonomian desanya. Banyak kita temui desa-desa yang asri, tenang, tentram, aman, dan tertib. Namun, sangat jarang dijumpai warga desanya  yang sibuk dalam berbagai usaha laksana kota.

Amrullah Harim, kepala desa kelahiran tahun 1961 ini adalah salah seorang sarjana pertanian Universitas Lampung (Unila) tamatan tahun 1988. Sejak menjabat sebagai kepala desa pada Juli 2015 lalu, memberinya semangat untuk membangun tanah kelahirannya di Kabupaten Empat Lawang.

Mungkin hanya sebagian saja para lulusan universitas terkemuka yang tergerak hatinya untuk pulang kampung, lalu kembali membasahi kaki dan tangan dengan air keruh sungai bercampur tanah. Jalanan yang becek dan penuh debu, atau lengangnya suasana perkampungan yang jarang dilalui kendaraan bermotor.

“Saya memang ingin membangun desa tanah kelahiran ini,” kata Amrullah dengan tegas.

Sejak mendapat dana desa tahun 2015, desa Gunung Meraksa Baru mulai membangun jalan setapak dan jembatan kecil yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses kawasan-kawasan yang sebelumnya sulit dilalui.  Tahun 2016, desa tersebut kembali mendapat kucuran sebesar Rp600 juta. Dibangunlah MCK (Mandi,cuci kakus), dan beberapa jalan setapak. Yang sangat penting yakni terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama BUMDes Usaha Baru.

Usaha BUMDes itu bergerak dalam bidang penyewaan alat-alat persedekahan. Mulai dari tenda, kursi, catering dan lainnya. Sebanyak 20 orang karyawan asli warga desa setempat bekerja di tempat tersebut. Usaha untuk mengurangi angka pengangguran.

“Usaha ini bakal terus berkembang, sebab penyewaan alat-alat persedekahan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Biasanya warga mencarinya jauh, dan sekarang lebih dekat. Tentunya mengurangi ongkos transportasi dan biaya sewa bisa ditekan,” ujar dia.

Wilayah desa Gunung Meraksa Baru seluas 2000 hektare. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani padi dan petani kopi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3000 orang atau sekitar 900 kepala keluarga, membutuhkan program pembangunan berbasis ekonomi yang tentunya dapat mensejahterakan masyarakatnya.

“Sebagian besar petani padi dan petani kopi. Kita ini juga banyak aliran air yang sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi tempat wisata, sayang lokasinya masih cukup sulit di jangkau,” tambah Amrullah.

Potensi-potensi yang dimiliki desa tersebut, telah membuka mata setiap warga desa Gunung Meraksa Baru untuk bisa lebih maju dan lebih baik. Menyaksikan BUMDes yang mulai berkembang, Amrullah kini merencanakan untuk mengembangkan usaha baru yakni wisata kuliner di area persawahan tepat dipinggir jalan provinsi yang melintasi desanya.

“Kami sedang merancang wisata kuliner ditengah sawah. Nanti akan ada berbagai pondok yang didirikan di pinggir sawah. Para warga yang melintas bisa mampir menikmati santapan asli desa kami, dan tentunya kalau ramai masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Tentunya bakal ada kebangkitan ekonomi warga. Tapi ini masih rencana dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat,” ujar dia.

Tokoh masyarakat Empat Lawang, Joncik Muhammad mengatakan, selain mampu memimpin desanya, Kedes harus jeli melihat berbagai potensi yang dimiliki desa. Seperti di Empat Lawang, keberadaan kopi kabupaten Empat Lawang dikenal memiliki kwalitas yang lebih baik. Selain cita rasa yang enak, kopi jenis robusta ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat luar sumatera. Calon Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad mengatakan, kopi empat lawang sudah diakui oleh masyarakat pecinta kopi.

“Tidak bisa dipungkiri kopi Empat Lawang ini rasanya memang enak. Bukan hanya masyarakat Empat Lawang yang mengakuinya, masyarakat luar Empat Lawang pun mengakui jika kopi Empat Lawang ini rasanya enak,” kata dia.

Dia menjelaskan, saat ini kopi Empat Lawang telah memiliki sertifikat hak paten, dan yang perlu diperhatikan bagaimana kopi ini bisa dipasarkan hingga menembus dunia internasional. Harga kopi sendiri dinilai masih terlalu murah berkisar Rp6ribu perkilogramnya di kalangan para petani.

“Ini sebenarnya tidak sebanding dengan cita rasa kopi yang lezat. Kopi Empat lawang harus dikenal dan menjadi salah satu komoditi ekspor kopi dunia, hingga memberi kesejahteraan bagi masyarakat Empat Lawang,”tegas dia.

Kenyataannya,kopi Empat Lawang banyak diminati. Harga kopi keringnya rata-rata seharga Rp30ribu/kilogram. “Jika dikemas lebih bagus, dapat masuk dalam pasar Internasional maka kopi Empat Lawang bisa berharga lebih mahal. Tinggal bagaimana kita lebih serius menggarap pasar kopi ini,” ujar dia.

Produksi kopi robusta Empat Lawang setiap tahunnya mencapai 26 ton, dengan luas areal kebun kopi  mencapai 15.190 hektare. “Meski dipatenkan, perlu keseriusan yang tinggi untuk bisa menjual produk kopi milik masyarakat ini. Artinya, selain produk kopi ini dikenal oleh masyarakat dunia, kwalitasnya tetap harus dijaga. Hingga efek dari produk Kabupaten Empat Lawang bisa benar-benar lebih mensejahterakan rakyat,”jelas Joncik.

Kabid Pengembangan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sumsel, Juharmansyah menilai, selain jeli melihat potensi desanya, seorang kepala desa harus mampu membangkitkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan dana desa.

“Membangun BUMDes adalah pintu masuk untuk membangkitkan perekonomian desa. Pengelolaan BUMDes yang baik akan memberi dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat desa,” jelas Juharmansyah.

Meski tidak mudah, kata dia, namun kepala desa harus berani mengambil terobosan penting dalam membangun perekonomian desa. Terobosan itu tidak hanya dalam bentuk membangun infrastruktur desa, tetapi juga membangun berbagai jenis usaha yang dapat membangkitkan perekonomian desa.

“Termasuk diantaranya berani menarik para sarjana-sarjana perguruan tinggi, kalau bisa dari desa tersebut untuk membangun desa mereka,” kata dia.

Hal ini sangat penting, sebab para sarjana yang memiliki pemikiran lebih modern dan maju dapat membawa perubahan signifikan dalam pembangunan desa. Meski tidak mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan ketika BUMDes mampu “membayar” setara dengan kebutuhan usaha dan bisnisnya.

“Ketika BUMDes sudah mulai maju, daripada membayar konsultan bukankah lebih baik jika menarik para sarjana lokal desa untuk bekerja di BUMDes dengan bayaran yang setara,” kata dia.

Mari Berprasangka Baik

Presiden Joko Widodo memperingatkan masyarakat soal pentingnya ikut mengawasi penggunaan dana desa. Menurut Presiden Joko Widodo, pengawasan warga penting untuk memastikan tidak ada yang menyelewengkan dana desa, tak terkecuali kepala desa sendiri.

“Hati-hati kepala desanya ditangkap. Saya tidak menakut-nakuti. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini,” ujar Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu seperti dikutip dari tempo.co.

Sebagaimana diketahui, sudah ada kasus penyelewengan dana desa sebelumnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka terkait pengaturan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kelima orang tersebut adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya memberikan keleluasaan dalam penggunaan dana desa bukan untuk dikhianati dengan penyelewengan. Ia berkata, kelonggaran dalam penggunaan dana desa ia berikan agar masing-masing desa bisa maksimal menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur mulai dari jalan, embung, bendungan, dan masih banyak lagi.

Jika dana desa itu tidak digunakan secara maksimal, menurut Presiden  maka sia-sia ia menambah jumlah dana desa tiap tahunnya. Sebagai catatan, pada tahun 2015, anggaran untuk dana desa adalah Rp20 triliun yang kemudian ditingkatkan menjadi Rp46 triliun dan Rp60 triliun di tahun 2016 serta 2017.

“Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Danadesa ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti sejahtera” tegas dia.

Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala desa agar menggunakan dana dengan baik karena bisa berujung menjadi tersangka korupsi. Dana desa tersebut harus digunakan untuk pembangunan desa.

“Saya titip Rp 60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa lebih baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak cara-cara pengelolaannya baik,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2015, anggaran dana desa adalah Rp 20 triliun, pada 2016 Rp 47 triliun, dan pada 2017 Rp 60 triliun. “Meloncat sangat besar sekali, tapi hati-hati mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang,” kata Jokowi.

Dia menekankan agar dana desa benar-benar digunakan dan diawasi dengan baik. Tujuannya adalah agar penggunaan dana desa menghasilkan output dan outcome yang baik. Dengan alasan itu, pemerintah membuat aplikasi sistem keuangan desa (Siskudes) agar pelaporan penggunaan dana desa menjadi lebih sederhana.

Jokowi membandingkan laporan dana desa sebelum adanya Siskudes. Sebelumnya, pelaporan dana desa sangat ruwet. Ini membuat kepala desa justru lebih sibuk membuat laporan ketimbang mengurus desa mereka.

“Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang sederhana, sehingga cepet gampang buatnya. Jangan berlembar-lembar, berlapis lapis, yang paling penting sederhana tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip disitu. Enggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang,” kata Jokowi.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana mengatakan Siskudes akan diterapkan di semua desa. Kini penggunaan Siskudes baru mencapai sekitar 33 persen dari jumlah total desa yang ada. Ardan mengatakan BPKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa akan mengakselerasi penerapan Siskudes.

“Karena ini bisa terlihat bahwa ini betul-betul sederhana, bisa membantu akuntabilitas dari pengelolaan dana desa,” kata Ardan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ir. H. Achmad Harisz Tohir saat menjadi pembicara pada acara diseminasi dana desa, optimalisasi dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa, di kabupaten Banyuasin beberapa waktu lalu.

Menurut Hafisz, produktifitas produk unggulan pada skala ekonomi tertentu jika berjalan dengan terarah dapat menghasilkan industri pengolahan yang turut berjalan. Dengan begitu masyarakat desa bisa mendapatkan nilai tambah.

“Sejauh ini terdapat 1,8 juta unit industeri kecil dan mikro yang berbasis di desa. Tanpa adanya organisasi ekonomi yang mapan, sulit bagi desa melakukan kapitalisasi potensi atau sumber daya yang dimiliki. Fokusnya bukan pada penyerapan dana desa, melainkan bagaimana memanfaatkannya supaya berkualitas,” tegas Hafisz.

Dia menegaskan, untuk bisa merealisasikan hal tersebut, perlu peran penting Kepala desa. Sebab kepala desa adalah ujung tombak pelaksanaan pengelolaan keuangan anggarana dana desa yang telah menjadi program utama pemerintah.

“Sesuai UU NO. 6 tahun 2014 tentang desa, selaku pimpinan dPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan dana alokasi desa. dari tahun ketahun dana desa menunjukkan peningkatan,” Jelas dia.

Tahun 2015 dana desa mencapai Rp20 triliun, kemudian meningkat menjadi 46,9 trilun pada tahun 2016 dan tahun 2017, menjadi Rp60 trilun. Sebagaimana diketahui, tegas Hafisz, UU tentang desa mengamanahkan agar menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan demi mencapai kemajuan perekoomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan umum.

“Dengan dana desa ini diharapkan dapat menjadi percepatan pertumbuhan, serta pemerataan ekonomi desa,” tambah dia.

Lanjut Hafisz, tingkat kemiskinan di desa secara nasional masih tinggi dengan persentase 13,93 persen permaret 2017. Padahal dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, pemerintah mentargetkan angka kemiskinan dapat ditekan pada persentase 10,5 persen dari total keseluruhan penduduk.

“Selaku pemimpin komisi XI saya menekankan agar pemerintah lebih fokus mengentaskan kemiskinan. Data dari BPS menunjukkan masih terdapat disparisipasi tingkat kemiskinan antara wilayah desa, kota sebeasr Rp7,72 persen, “kata dia.

Total penduduk miskin di Indonesia saat ini, lanjutnya, mencapai 278,77 juta jiwa. Upaya menurunkan angka tersebut membutuhkan langkah kolektif salah satunya pemanfaatan dana desa. Pemanfaatan dana desa diarahkan pada pengembangan produk unggulan desa dalam peningkatkan skala ekonomi berbasis tekhnologi dan inovasi.  Tidak dapat dipungkiri, angka kemiskinan desa menjadi gelobang urbanisasi.

“Pada tahun 2010 penduduk desa mencapai 50,2 persen, angka kemiskinan tinggi. Dan proyeksi kedepannya pada tahun 2035, persentase penduduk desa turun di kisaran 33,4 persen dari total penduduk,” jelas dia.

Berdasarkan data pemerintah semester 1 tahun 2017, realisasi transfer dana desa tercatata Rp34,4 tirilun, atau 57,3 persen target dalam anggaran APBN 2017 sebesar RP60 triliun. Dan untuk di Banyuasin, Pagu APBD dan Dana Desa dari APBN tahun ini mencapai Rp180miliar yang dialokasikan untuk 288 desa di banyuasin. (Uzer)

 

Comments

comments