Tanpa jeda televisi menayangkan konflik di Jalur Gaza dan akhirnya menjadi santapan pemirsa, raungan dan tangisan warga Palestina seolah ada di depan piring makan masyarakat dunia saat ini. Sepertinya semua televisi kompak menyajikan menu awal tahun yang sangat menyedihkan dan dunia pun menghujat Israel yang terus meluncurkan roket-roket dipemukiman sipil .

Pemerintah Republik Arab Suriah misalnya, mengecam Israel yang tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB 1860. Salah satu isi resolusi itu adalah menghentikan serbuannya ke Jalur Gaza dan segera ditempuh gencatan senjata dengan Hamas, pejuang Palestina. Seperti Indonesia, Suriah meminta PBB mengeluarkan resolusi baru yang bisa memaksa Israel mengehentikan agresinya.

"Kami minta Israel bisa menghormati resolusi PBB. Sampai saat ini resolusi juga belum dilaksanakan," kata Perdana Menteri Republik Arab Suriah Mohammad Naji Otri usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka,pekan lalu.

Suriah menjuluki Israel sebagai negara teroris yang membangkang hukum dari berbagai segi. Karena itu, menurut Otri, harus ada kebijakan PBB untuk mendorong Israel segera menghentikan serangannya. "Kalau tidak dipatuhi, PBB segera buat resolusi baru yang bisa memaksa Israel menghentikan serangan itu," kata dia.

Suriah juga meminta dunia Islam membangun solidaritas bersama menciptakan perdamaian di kawasan itu. "Kami harapkan solidaritas antara bangsa Arab dan dunia Islam menghadapi ini," katanya. Ia menyatakan, kejadian di Gaza dan Palestina karena serangan agresor bangsa Yahudi yang kebijakannya melakukan ekspansi dan pembunuhan.

Suriah, kata dia, selalu aktif menginginkan realisasi perdamaian mengembalikan wilayah kepada pemiliknya dan menarik mundur pasukan Israel sampai perbatasan berdasarkan kesepakatan 1967. "Hak-hak yang harus dikembalikan adalah para pengungsi kembali ke negerinya dan menjadi bangsa yang merdeka. Serta hak mendirikan negara bangsa Palestina di atas tanah negerinya sendiri," katanya.

Uni Eropa juga mengecam tindakan Israel yang tidak menghargai hukum hak asasi manusia di Jalur Gaza, di mana tidak mengindahkan perlindungan bagi warga sipil. Komentar ini dilancarkan Komisioner Uni Eropa Louis Michel

“Bukti, di mana ahli telah menyetujui memperlihatkan bahwa Israel tidak menghormati hukum hak asasi manusia,” kata Komisioner Uni Eropa bidang Kemanusiaan, Louis Michel berbicara kepada harian Belgia La Libre Belgique, pekan lalu.

Hukum hak asasi manusia menyebutkan kewajiban pertama adalah pihak yang sedang menduduki suatu wilayah harus melindungi kehidupan populasi di tempat tersebut, memberi pasokan makanan dan melindungi mereka.

Sementara itu, Pemerintah Iran telah mengajukan undang-undang yang akan memberi sanksi perusahaan asing yang melakukan bisnis dengan Israel, terkait serangan maut negara Yahudi itu ke Gaza, sebagaimana dilaporkan media Iran, Senin (12/1).

"Sanksi itu akan diterapkan ke perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di Iran dan yang berinvestasi di tanah yang diduduki (dari Palestina) atau membantu rezim Zionis," kata koran milik pemerintah itu.

Rancangan undang-undang yang diadopsi pada hari Minggu itu akan diserahkan kepada parlemen, yang diharapkan meluluskannya. Laporan itu tidak memberikan rincian sanksi yang akan diberikan.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad hari Minggu meminta negara-negara Muslim bersatu untuk mengakhiri genosida Israel terhadap rakyat Gaza.

Minggu lalu menteri perindustrian Iran memerintahkan penghentian semua perdagangan perusahaan asing yang sahamnya dimiliki Israel.

Iran adalah pendukung setia dari gerakan Islamis Hamas yang mengontrol Gaza dan tidak mengakui Israel.

Hampir 900 warga Palestina telah tewas sejak Israel meluncurkan serangan gencar pada 27 Desember yang dihadapi serangan roket dan peluru militan Gaza. (AFP/rif)