Dana Desa Dikebut

Tahun 2015 sudah hampir habis. Kurang dari separuh Dana Desa belum terserap dan dibelanjakan. Harapan percepatan pertumbuhan ekonomi desa yang berimbas sampai nasional tersendat. Maka, dikebutlah.

Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke kabupaten sudah mencapai 100 persen, dan dari kabupaten ke desa penyaluran dana desa kurang lebih mencapai 65 persen. Sementara baru sekitar 45 persen dana desa yang sudah terserap dan dibelanjakan oleh desa, sampai dengan awal Oktober ini.

Melihat dana desa banyak mengendap di kas Kabupaten/Kota. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar dana desa jangan diparkir di Bank. “Saya ingin ekonomi desa bergerak. Segera gunakan dana itu,” tegas Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, dana desa ini penting sekali untuk menggerakkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja di desa dan mempercepat pembangunan wilayah perdesaan.

“Saya mengingatkan dana desa tidak boleh diparkir di Bank. Harus digunakan untuk membangun infrastruktur dan program padat karya,” tegasnya.

Tersendatnya pelaksanaan Dana Desa itu tentu memperlambat harapan besar dari tujuan dana desa itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan menjawab permasalahan urbanisasi. Dana desa itu yang diharapkan menggerakkan ekonomi pedesaan, yang berimbas pada pemulihan ekonomi daerah dan nasional.

Bahkan lebih dari itu, Dana Desa diharapkan dapat memperkuat kesiapan Indonesia sampai tingkat desa, yang akan memasuki pasar bebas Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 ini, seiring dengan akan berlakunya kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Tiga Kementrian turun tangan untuk mempercepat proses penyaluran dana desa. Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, bersama dengan kementrian keuangan dan dalam negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Menteri DPDTT Marwan Jafar menjelaskan, SKB tiga menteri itu mengatur tentang tata cara penyaluran dana desa yang lebih sederhana. Hal tersebut diharapkan dapat menjawab penyebab lambatnya penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke Desa. Yakni, ketentuan syarat Desa harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang kemudian disampaikan kepada kabupaten/kota.

“Dalam SKB itu diatur tata cara penggunaan dana desa. Adapun aturan mengenai RPJMDes dan RKPDes bisa menjadi tidak ada. Tinggal APBDes saja yang masih menjadi aturan dan itu tidak banyak. Cukup satu lembar saja sudah beres, dan tidak ada alasan lagi dana desa tidak tersalurkan” ujar Marwan

Memang sepertinya tidak ada alasan bagi bupati dan walikota untuk mengendap dana desa. Karena fungsi pembinaan dan fasilitasi akan pemenuhan prasyarat pencairan dana desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sehingga keterlambatan desa memiliki APBDes, tentu menjadi koreksi terhadap fungsi fasilitasi dan pembinaan itu sendiri.

Sesuai dengan SKB tiga menteri yang ditetapkan pada 15 September 2015 tersebut, bupati dan walikota diminta untuk paling tidak melaksanakan tiga hal. Pertama, membantu atau membimbing desa dalam menyusun APBDes, RPJMDes dan RKPDes. Kedua, segera menetapkan peraturan bupati atau peraturan walikota mengenai pengelolaan keuangan desa. Terakhir, segera menyalurkan Dana Desa ke rekening kas Desa apabila Desa sudah mempunyai Perdes APBDes.

Marwan menambahkan, SKB tersebut tidak hanya menyederhanakan format APBDes, melainkan juga pelaporan realisasi Dana Desa. Untuk itu Kepala Desa (Kades) diminta untuk menjalankan amanah, sesegera mungkin menyusun dan menetapkan APBDes, melaksanakan pembangunan, serta membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Marwan menargetkan pada akhir tahun nanti penyerapan dana desa bisa mencapai 100 persen. “Jika memang belum maksimal, diberikan toleransi sampai Januari dan Februari,” tandasnya usai melakukan Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. (red)

Comments

comments